We're open Closes at 5:00 pm

Bulan: Januari 2026

Tegas! Warga Perumahan Adimas Sobo Banyuwangi Pasang Banner Penolakan Pembangunan TPS3R

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id - Penolakan warga Perumahan Adimas Sobo Regency, Banyuwangi, terhadap rencana pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) Sobo terus berlanjut. Warga menyuarakan keberatan mereka atas rencana tersebut yang dinilai berpotensi menimbulkan dampak bagi lingkungan permukiman.

Pada Jumat (30/01/2026), warga memasang sejumlah banner penolakan di sekitar kawasan perumahan. Dalam banner tersebut, warga menyampaikan alasan penolakan, salah satunya karena keberadaan TPS3R di dekat permukiman dinilai dapat berdampak terhadap lingkungan dan kesehatan warga.

Salah satu warga, Nurdian Setiawan, menyampaikan bahwa warga secara tegas menolak rencana pembangunan TPS3R tersebut.

"Dampaknya luas, masalah kesehatan, polusi udara polusi air, apalagi kalau kita banjir adanya sampah, semakin nambah masalah, bukannya solusi malah nambah masalah," ujar Setiawan.

Selain kekhawatiran terhadap dampak lingkungan, warga juga menilai keberadaan TPS3R berpotensi memengaruhi nilai properti di kawasan perumahan.

Penolakan juga disuarakan oleh para ibu rumah tangga yang menyatakan kekhawatiran terhadap kesehatan anak-anak dan keluarga mereka. Salah satu warga, Holidah, menyampaikan penolakannya secara tegas.

"Kami takut terjadi dampak-dampak negatif, seperti anak-anak kami sakit, banjir akan semakin banjir, bau menyengat, dan masih banyak lagi, yang jelas dengan tegas kami menolak," cetus Holidah.

Penolakan tersebut diikuti sorakan warga lain dengan teriakan, "Menolak, tolak!"

Warga lainnya, Nia, juga menyampaikan kekhawatirannya terkait dampak kesehatan yang mungkin timbul apabila TPS3R dibangun di sekitar permukiman.

"Siapa yang tanggung jawab kalau kita sakit, kalau anak-anak kita sakit, kita gak bisa menghirup udara segar di pagi hari, siapa yang tanggung jawab?" kata Nia.

Sementara itu, Anita, warga lainnya, menyoroti kondisi lingkungan sekitar yang banyak dihuni anak-anak dan lanjut usia.

"Kok gak dipikir sebelum bertindak kan ini sudah ada pemukiman," ucap Anita.

Sebelumnya diberitakan, rencana pembangunan TPS3R Sobo akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banyuwangi bekerja sama dengan PT SYSTEMIQ Lestari Indonesia. TPS3R tersebut direncanakan berdiri di atas lahan aset Pemerintah Kabupaten Banyuwangi seluas 18.200 meter persegi di Kelurahan Sobo.

TPS3R Sobo direncanakan mengelola sampah se-Kecamatan Banyuwangi dengan kapasitas maksimal mencapai 50 ton per hari.

Polresta Banyuwangi Gelar Mayur Kamtibmas dengan Bagikan Sayur Segar Kepada Masyarkat

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id – Sat Binmas Polresta Banyuwangi bersama Polsek Cluring melaksanakan kegiatan Mayur Kamtibmas sebagai bentuk kepedulian sosial dan upaya mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung pada Jumat (30/1/2026) pagi, bertempat di pinggir jalan Kampung Dusun Kebonsari, Desa Benculuk, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kasat Binmas Polresta Banyuwangi, KOMPOL Basori Alwi, S.H., M.H., didampingi Kapolsek Cluring AKP Putu Ardana, S.H., serta diikuti personel Sat Binmas, Bhabinkamtibmas Desa Benculuk, anggota Polsek Cluring, Ketua Bhayangkari Ranting Cluring beserta anggota, Kepala Desa Benculuk, dan ratusan warga masyarakat setempat.

Dalam kegiatan Mayur Kamtibmas tersebut, Polresta Banyuwangi membagikan berbagai kebutuhan pokok dan hasil pertanian kepada warga secara gratis.

Adapun komoditas yang dibagikan meliputi mie instan, aneka sayuran hijau, kacang panjang, pakis, pakcoy, kangkung, tomat, cabai rawit, terong, kelapa, labu siam, timun, tempe, tahu, telur, serta nasi bungkus. Setiap warga yang hadir mendapatkan enam jenis sayuran sesuai ketersediaan.

Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Dr. Rofiq Ripti Himawan, S.I.K., S.H., M.H.., menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program Polresta Banyuwangi dalam menjaga kamtibmas serta membangun kedekatan emosional dengan masyarakat.

“Melalui kegiatan Mayur Kamtibmas ini, kami ingin hadir langsung di tengah masyarakat, membantu kebutuhan sehari-hari warga sekaligus menyampaikan pesan-pesan kamtibmas secara humanis,” ujarnya.

Kegiatan tersebut mendapat sambutan positif dan antusias dari masyarakat Desa Benculuk. Selain membantu meringankan kebutuhan warga, kegiatan ini juga menjadi sarana silaturahmi dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Polresta Banyuwangi berkomitmen untuk terus menghadirkan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat sebagai wujud Polri Presisi yang humanis, responsif, dan dekat dengan rakyat.

Kemenkes Pasok 60 Ribu Sachet Susu Pendamping Pasien TB Paru

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id – Dinas Kesehatan Banyuwangi menerima bantuan 60 ribu sachet susu pendamping bagi pasien tuberculosis (TBC/TB paru) dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Bantuan ini merupakan bagian dari pilot project nasional mendukung percepatan penyembuhan pasien TBC.

“Ini merupakan salah satu program prioritas Kementerian Kesehatan untuk mempercepat penyembuhan pasien TBC,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Kamis (29/1/2026).

Ipuk menjelaskan, pihaknya terus memberikan perhatian penuh pada penanganan kesehatan warga, termasuk TB Paru. Jumlah kasus TBC tahun 2024 sebanyak 2.940 kasus, meningkat di tahun 2025 menjadi 3.057 kasus.

“Semoga ini menjadi pelengkap penanganan TBC selama ini. Selain pengobatan kami juga terus mendorong pengendalian penyakit dan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat. Edukasi terkait sanitasi, air bersih, dan gizi seimbang, kami terus gencarkan,” kata Ipuk.

Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi, Amir Hidayat mengatakan bantuan yang dikirim berjumlah 1.000 dus, dengan masing-masing dus berisi 60 sachet susu formula yang terbuat dari bahan khusus, yakni susu kambing dan ekstrak kurma berkualitas.

“Bantuan dari Kemenkes sudah kami terima secara bertahap sejak pertengahan Januari. Total ada 60 ribu sachet susu yang dikemas dalam 1000 dus,” kata Amir.

Susu tersebut akan dibagikan kepada pasien TBC dari kelompok ekonomi menengah ke bawah, yang sedang menjalani pengobatan Obat Anti Tuberkulosis (OAT).

“Setiap pasien akan menerima 60 sachet susu untuk kebutuhan satu bulan. Dengan tambahan nutrisi ini, harapannya kondisi fisik pasien semakin kuat sehingga meningkatkan keberhasilan pengobatan TB yang sedang mereka jalani,” ungkap Amir.

Bantuan susu pendamping pasien TB paru tersebut saat ini telah didistribusikan ke seluruh puskesmas se-Banyuwangi. Selanjutnya, akan dibagikan kepada pasien TB yang memenuhi kriteria.

“InshaAllah awal Februari mulai kita lakukan penyaluran kepada pasien melalui puskesmas-pukesmas,” ujar Amir.

Program pemberian nutrisi tambahan ini diharapkan dapat mendongkrak persentase kesembuhan pasien secara signifikan di seluruh wilayah puskesmas.

“Saat ini, tingkat kesembuhan TB di Banyuwangi berada di angka 88 persen. Dengan program ini harapnnya bisa meningkat menjadi 95 persen,” ujarnya. (*)

Beri Kepastian Hukum, Bupati Ipuk Serahkan 186 Sertifikat Tanah Nelayan Banyuwangi

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id – Ratusan nelayan di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi menerima sertifikat tanah melalui program Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) nelayan. Program ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Pemerintah Daerah.

Sertifikat tanah tersebut diserahkan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani pada 186 kepada para nelayan di Balai Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kamis (29/01/26).

“Alhamdulillah dengan adanya sertifikat hak atas tanah ini, sekarang Bapak/Ibu sudah memiliki legalitas kepastian hukum atas tanah yang selama ini menjadi ditempati maupun dikelola,” kata Ipuk.

“Atas nama pemerintah daerah, kami ucapkan terima kasih kepada kementerian terkait yang telah memfasilitasi nelayan dengan pengurusan sertifikat ini,” tambah Ipuk.

Ipuk mengatakan dengan memiliki sertifikat, selain memberikan kepastian hukum juga akan meningkatkan nilai ekonomi dari aset tanah milik para nelayan. Ipuk berpesan agar sertifikat tersebut dapat digunakan dengan bijak. Jika memang diperlukan hanya digunakan untuk meningkatkan ekonomi keluarga bukan untuk tujuan konsumtif.

Ipuk mendorong agar para nelayan, selain menangkap ikan juga bisa membuka usaha seperti mengolah ikan hasil tangkapan laut menjadi makanan siap saji atau olahan yang bernilai ekonomi lebih tinggi.

Kepala Kantor Pertanahan Banyuwangi Nasep Vandi Sulistiyo mengatakan, nelayan penerima sertifikat berasal dari dua Desa yakni 86 nelayan dari Desa Tembokrejo dan 100 nelayan dari Desa Kedungringin Kecamatan Muncar.

“Terima kasih atas kolaborasi yang baik dengan Pemkab Banyuwangi. Semua nelayan penerima ini merupakan usulan dari Dinas Perikanan Banyuwangi,” ujarnya.

Salah satu nelayan dari Desa Kedungringin Haris Mawardi sangat senang telah mendapat sertifikat. Ia berterimakasih kepada semua pihak mulai dari jajaran pemerintah desa dan kabupaten yang telah membantunya dalam program ini.

“Saya sangat bahagia sekali ini, program ini yang kami harapkan selama ini. Sekarang aset kami sudah jelas kepemilikannya. Prosesnya sangat singkat dan cepat. Hanya tiga bulan sejak pertama kami mulai ikut program ini,” ujarnya. (*)

Musrenbangcam 2027, Bupati Ipuk Arahkan Pada Penguatan Daya Saing SDM, Pembangunan Pariwisata Hingga Infrastruktur

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id – Pemkab Banyuwangi telah menggelar musyawarah perencanaan pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kecamatan (Musrenbangcam) Tahun 2027 di Aula Rempeg Jogopati, Rabu (28/1/2026). Sejumlah sektor menjadi perhatian beliau untuk perbaikan tahun ke depan.

Musrenbangcam adalah forum usulan program pembangunan dari desa/kelurahan ke kecamatan. Musrenbangcam diikuti oleh seluruh Camat dan Forpimka se- Banyuwangi, tokoh agama, masyarakat serta perangkat desa.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani
menyampaikan bahwa arah pembangunan Banyuwangi di tahun 2027 akan berfokus pada tiga hal. Penguatan daya saing SDM melalui pendidikan dan kesehatan serta pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

“Pendidikan dan kesehatan tetap menjadi urusan wajib daerah. Pariwisata sebagai umbrella pembangunan Banyuwangi juga akan terus didorong untuk mengungkit perekonomian daerah,” kata Bupati Ipuk.

Secara terinci Ipuk membeber 8 prioritas program yang akan dijalankan di 2027. Pertama Peningkatan Kualitas SDM dan Daya Saing Tenaga Kerja lewat pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan hingga memastikan pendidikan selaras dengan kebutuhan masa depan.

“Salah satunya dengan mendorong penguatan pendidikan vokasi, keterampilan dan literasi digital. Peran Camat memastikan agar perencanaan pendidikan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing,” papar Ipuk.

Untuk kesehatan di antaranya penguatan layanan kesehatan dasar, penurunan stunting dan peningkatan kesehatan ibu dan anak serta mendorong gaya hidup sehat.

"Ada peningkatan sekumlah penyakit degeneratif, seperti diabetes melitus, TBC, yang harus kita selesaikan di tahun depan. Ini harus jadi perhatian kuta semua," kata Ipuk.

Prioritas berikutnya adalah Mendorong Pariwisata Berkelanjutan dan UMKM Naik Kelas. Ipuk meminta kepada seluruh camat, kepala desa dan lurah bersama-sama menjaga citra pariwisata daerah dengan menjaga lingkungan tetap bersih, ramah dan tertib.

Selanjutnya adalah Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan dan Inklusif. Jalan akses menuju pusat-pusat ekonomi dan pelayanan publik akan menjadi salah satu fokus pembangunan, dengan menyesuaikan skala prioritas.

“Ditengah kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat pembangunan jalan akan tetap kita validasi melalui mekanisme Pagu Indikatif Kecamatan (PIK) seperti biasa,” tegasnya.

“Sedangkan untuk usulan di lingkup Non Infrastruktur (Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi) akan diusulkan melalui RKPD agar mendapat dukungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Strategi ini kita ambil agar peluang pendanaan lebih besar,” terang Ipuk.

Kemudian untuk lima prioritas program lainnya yakni Reformasi Perlindungan Sosial, meningkatkan Produktivitas Pertanian dan Ketahanan Pangan, mendorong digitalisasi layanan publik pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana serta menjaga harmonisasi masyarakat dan kondusifitas wilayah.

Secara khusus Ipuk juga menekankan perhatian khusus pada upaya penanganan kemiskinan daerah.

“Kami berharap angka ini akan terus berkurang dengan memperkuat intervensi yang lebih terarah dan berbasis data. Perlu sinergi banyak pihak,” pungkasnya. (*)

error: Content is protected !!