Polri Tegaskan Loyalitas Konstitusional di Bawah Presiden, Apresiasi Dukungan Publik Jadi Energi Reformasi Internal
JAKARTA || Jejakindonesia.id - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan kembali posisi konstitusionalnya sebagai institusi negara yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Penegasan ini disampaikan seiring menguatnya dukungan publik terhadap independensi dan profesionalitas Polri dalam menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika politik dan sosial yang kian kompleks.
Polri menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh elemen masyarakat atas dukungan tersebut. Dukungan publik itu dipandang bukan sekadar legitimasi moral, melainkan amanah strategis yang memperkuat arah reformasi kelembagaan Polri menuju institusi yang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Polri menyampaikan ungkapan rasa terima kasih yang sangat mendalam dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh elemen masyarakat. Dukungan ini akan kami jadikan dasar untuk terus berkomitmen melakukan perbaikan, meningkatkan layanan, dan mengoptimalkan kinerja dalam rangka melindungi, mengayomi, serta melayani masyarakat,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., dalam keterangan resminya.
Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia dan arahan Kapolri, Polri menegaskan komitmennya untuk tetap berada dalam koridor hukum dan konstitusi, serta menjaga profesionalisme sebagai aparat penegak hukum yang netral dan berintegritas. Posisi Polri di bawah Presiden dipandang sebagai pilar penting dalam menjaga keseimbangan antara kekuatan negara dan supremasi sipil dalam sistem demokrasi Indonesia.
Lebih jauh, Polri menyatakan akan terus memperkuat perannya dalam mendukung agenda pembangunan nasional, terutama dalam menciptakan rasa aman, kepastian hukum, dan stabilitas sosial yang menjadi fondasi utama pertumbuhan ekonomi dan investasi.
Dengan dukungan masyarakat yang semakin solid, Polri menegaskan bahwa transformasi kelembagaan bukan sekadar jargon, melainkan proses berkelanjutan yang diarahkan untuk menghadirkan wajah kepolisian yang semakin modern, humanis, dan dipercaya publik
