Sorry, we're closed Opens Senin at 9:00 am

Politik

Kobarkan Semangat “Kami Tidak Akan Lupa”, Sonny T. Danaparamita Ajak Lintas Generasi Banyuwangi Bangkit Kawal Demokrasi!

​BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id  – Energi perjuangan dan semangat pantang menyerah begitu terasa mewarnai Rumah Aspirasi GARASI (GriyA Rajut AspiraSI) di Banyuwangi, Senin (27/7/2026). Bertepatan dengan peringatan 30 Tahun Tragedi 27 Juli 1996 (Kudatuli), Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sonny T. Danaparamita, hadir langsung membakar semangat masyarakat lintas generasi untuk berani menjaga tegaknya kedaulatan rakyat dan menolak keras kembalinya watak otoritarianisme di Bumi Pertiwi.

​Dalam forum yang sarat nilai sejarah tersebut, Sonny dengan lantang dan tegas menggaungkan pesan perjuangan: "Kami Tidak Akan Lupa". Menurutnya, penyerangan terhadap kantor sah Partai Demokrasi Indonesia (PDI) oleh kekuasaan otoriter yang menunggangi aparatur negara tiga dekade silam, tidak boleh sekadar menjadi kenangan, melainkan harus menjadi api pengingat yang terus menyala bagi bangsa Indonesia.

​"Tragedi Kudatuli bukan sekadar catatan sejarah, melainkan sebuah tragedi kemanusiaan dan wujud nyata pembunuhan terhadap demokrasi. Kami tidak akan lupa pada peristiwa tersebut!" ungkap Sonny dengan penuh ketegasan di hadapan warga Banyuwangi yang memadati GARASI.

​Sejalan dengan arahan Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri, Sonny menegaskan bahwa peringatan ini digelar bukan untuk meratapi masa lalu atau merawat dendam. Sebaliknya, momentum ini adalah deklarasi komitmen baja untuk memastikan agar kesewenang-wenangan negara dan penindasan terhadap rakyat kecil tidak akan pernah terulang kembali di masa depan.

​Energi Baru Generasi Muda dan Ketegasan Akademisi

​Acara refleksi ini menjadi kian istimewa karena berhasil menyatukan semangat tokoh lintas generasi. Kehadiran anak-anak muda yang menolak buta sejarah menjadi energi tersendiri bagi perjuangan demokrasi di Banyuwangi.
​Prayogi Adi Pratama, seorang Kader Muda PDI Perjuangan Banyuwangi, memaknai pertemuan ini sebagai panggilan jiwa bagi generasinya.

"Sebagai kader yang lahir pasca-kerusuhan 27 Juli 1996, kami hanya dapat membaca berdasarkan sejarah yang tertulis. Kami juga ingin mendengarkan testimoni para senior partai yang merasakan langsung bagaimana pembungkaman-pembungkaman dan hilangnya kebebasan dalam berdemokrasi terjadi pada masa itu. Semangat mereka adalah amunisi kami hari ini!" tutur Prayogi dengan antusias.

​Menyambung gelora kesejarahan tersebut, Sahru Romadhoni, seorang akademisi Banyuwangi, turut memaparkan fakta tak terbantahkan. Ia menegaskan bahwa berbagai dokumen sejarah telah membuktikan secara nyata bahwa peristiwa Kudatuli murni lahir dari watak kekuasaan yang menindas—sebuah praktik kelam dari rezim Orde Baru yang tidak boleh diberi ruang untuk bangkit kembali.

Kesaksian para saksi sejarah di forum tersebut tentang beratnya tekanan hidup dan hilangnya kebebasan semakin membulatkan tekad yang hadir. Tujuannya jelas: generasi muda harus menjadi garda terdepan untuk melawan penguasa yang anti-kritik dan berupaya mematikan prinsip check and balances.

​Aksi Nyata untuk Masyarakat Tapal Kuda

​Ruh perjuangan 27 Juli ini tidak hanya digaungkan Sonny di satu titik. Sebelum menggembleng semangat di GARASI, Sonny terlebih dahulu mengikuti rangkaian acara di kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banyuwangi. Sebagai wakil rakyat, ia juga memastikan api perjuangan "Kami Tidak Akan Lupa" ini berkobar merata dengan melaksanakan kegiatan serupa di Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo.

Bagi Sonny, semangat perlawanan terhadap ketidakadilan masa lalu harus bertransformasi menjadi kerja-kerja politik dan konstitusional yang nyata, berani, dan berpihak pada rakyat di parlemen saat ini.

​"Sebagai anggota Fraksi PDI Perjuangan, saya akan menggunakan peristiwa 27 Juli ini sebagai landasan dan energi utama saya dalam melakukan fungsi pengawasan! Segala kebijakan publik harus dan wajib berpihak pada kemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan rakyat, demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," tegasnya.

Menutup kegiatan yang membakar semangat juang tersebut, Sonny kembali mengikat janji suci pengabdiannya kepada masyarakat di daerah pemilihannya.

​"Sebagai anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur III, saya akan menjalankan tugas dan kewajiban saya selaku Wakil Rakyat yang telah diberikan amanah oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso!" pungkas Sonny, diiringi gemuruh semangat para hadirin.

DPC PDI Perjuangan Kota Pasuruan Matangkan Konsolidasi Menuju Pembentukan Pengurus Ranting dan Musran

PASURUAN || Jejak-indonesia.id – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Pasuruan memperkuat kesiapan organisasi dengan menggelar Rapat Koordinasi bersama seluruh jajaran Pimpinan Anak Cabang (PAC) se-Kota Pasuruan. Kegiatan yang berlangsung pada Minggu, 5 Juli 2026, di Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Pasuruan, Jalan KH Mas Mansyur Nomor 3, Kelurahan Sekargadung, Kecamatan Purworejo, ini difokuskan pada persiapan pembentukan kepengurusan tingkat ranting serta penyelenggaraan Musyawarah Ranting (Musran).

Rapat dihadiri oleh pengurus DPC, seluruh jajaran PAC, serta anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kota Pasuruan sebagai wujud nyata komitmen memperkokoh keutuhan organisasi hingga menjangkau tingkat akar rumput.

Acara dibuka dengan khidmat melalui penyanyian Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Mars PDI Perjuangan, dan Hymne PDI Perjuangan yang dipandu oleh Wakil Ketua DPC, Dewi Sartika. Rangkaian dilanjutkan dengan doa bersama yang dipimpin oleh Ketua PAC Panggungrejo, Kodir.

Dalam sambutannya, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Pasuruan, Mahfud Husairi, ST, menegaskan bahwa seluruh kader dan pengurus wajib berpegang teguh pada garis perjuangan partai serta melaksanakan tugas sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang telah ditetapkan dalam Kongres PDI Perjuangan di Bali.

Menurutnya, kekuatan organisasi tidak hanya terlihat saat menghadapi kontestasi politik, melainkan teruji melalui konsistensi membangun struktur dan melaksanakan kaderisasi secara berkelanjutan.

“PDI Perjuangan bukan hanya hadir saat masa pemilu, melainkan harus senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, proses penyusunan kepengurusan ranting harus benar-benar mengacu pada kesepakatan yang telah ditetapkan bersama,” tegas Mahfud.

Memasuki sesi pembahasan teknis, Sekretaris DPC, Tatit Panji, S.I.Kom., memimpin penjelasan mengenai mekanisme pembentukan kepengurusan ranting yang akan menjadi pedoman pelaksanaan Musran. Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Organisasi, Subara Cahyono, menjelaskan bahwa struktur kepengurusan ranting akan terdiri dari tujuh hingga sembilan orang. Ia juga memastikan DPC akan memberikan pendampingan langsung kepada setiap PAC agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan organisasi.

“Pengurus DPC akan turun mendampingi setiap wilayah, sehingga pembentukan kepengurusan ranting dapat berjalan tertib, terarah, dan sesuai aturan partai,” jelasnya.

Tatit Panji juga menekankan pentingnya penyusunan jadwal kegiatan yang terkoordinasi, memperhatikan kualifikasi usia calon pengurus, serta mengedepankan semangat kebersamaan dalam setiap tahapan. Selain itu, ia mendorong pemanfaatan media sosial sebagai sarana memperluas jangkauan informasi dan mempererat hubungan dengan masyarakat.

Dalam sesi diskusi, sejumlah perwakilan PAC menyampaikan tantangan yang dihadapi di lapangan, baik terkait kesiapan wilayah maupun persoalan teknis. Sebagai tanggapan, DPC menyatakan kesiapan untuk terus melakukan pendampingan dan koordinasi guna menemukan solusi terbaik bersama.

Rapat ditutup dengan kesepakatan teknis yang menjadi landasan pelaksanaan pembentukan kepengurusan ranting sekaligus langkah awal menuju terselenggaranya Musran di seluruh wilayah Kota Pasuruan. Melalui konsolidasi ini, DPC PDI Perjuangan berharap struktur organisasi semakin kokoh hingga tingkat kelurahan, serta mampu menjalankan fungsi kaderisasi dan pengabdian kepada masyarakat dengan lebih optimal.

Nakhoda Baru : Saiful Anam Resmi Pimpin DPC PPP Banyuwangi Masa Bakti 2026-2031

SURABAYA || Jejak-indonesia.id - Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Banyuwangi resmi memulai babak baru kepengurusan. Langkah ini ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) DPP PPP sekaligus pelantikan pengurus DPC PPP Banyuwangi Masa Bakti 2026-2031 yang berlangsung khidmat di Kantor DPW PPP Jawa Timur, Sabtu (27/6/2026).

​Acara pelantikan ini dihadiri oleh para calon pengurus dari 12 kabupaten/kota se-Jawa Timur. Momentum sakral ini didasari oleh terbitnya Surat Keputusan DPP PPP Nomor: 0470/SK/DPP/C/VI/2026 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Baru Kepengurusan DPC PPP Kabupaten Banyuwangi.

​Berikut adalah struktur ketua sekretaris bendahara kepengurusan DPC PPP Kabupaten Banyuwangi yang baru:
​Ketua Terpilih: Saiful Anam, S.E.
​Sekretaris: H. Muhtar Basyir, S.E.
​Bendahara: Erlangga Wanda Saputra

​Dalam sambutan pembukanya, Ketua DPW PPP Jawa Timur, H. Arif Winarko, S.H., menegaskan instruksi penting bagi seluruh kader di Jawa Timur untuk bergerak masif melakukan penguatan elektoral langsung di akar rumput.

​"Kader Partai Persatuan Pembangunan harus terus bersama rakyat dan memberi keberpihakan terhadap rakyat," ujar H. Arif Winarko mengutip pesan mendalam dari Ketua Umum DPP PPP, H. Muhammad Mardiono, B.A.

​Pelantikan ini membawa angin segar dan semangat baru dari ujung timur Pulau Jawa untuk membumikan gerakan "Banyuwangi Hijau". Ketua DPC PPP Banyuwangi terpilih, Saiful Anam, S.E., menyatakan bahwa PPP akan bertransformasi menjadi partai yang lebih inovatif tanpa kehilangan jati dirinya.

​"Partai PPP lahir dari rahim Ulama. Dengan merawat persatuan dan meneguhkan perjuangan umat, hal itu menjadi dasar langkah dan transformasi ke depan Partai PPP di Banyuwangi dengan arah yang lebih inovatif," tegas Saiful Anam.

​Di bawah nakhoda baru, Saiful Anam berkomitmen bahwa seluruh jajaran pengurus DPC PPP Banyuwangi akan terus bergandengan tangan dengan segenap elemen masyarakat. PPP Banyuwangi siap merangkul para kiai, ulama, hingga generasi muda berkolaborasi aktif dalam membangun Kabupaten Banyuwangi yang lebih baik.

Reporter : Rio

Jelang Musda Demokrat Jatim, Dukungan untuk Emil Dardak Menguat; Seluruh Ketua DPC Kompak Usung Kembali Pimpin DPD

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id – Dinamika menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat Jawa Timur mulai menghangat. Arus dukungan dari tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) semakin mengerucut kepada Emil Dardak untuk kembali memimpin DPD Partai Demokrat Jawa Timur periode mendatang.

Desakan percepatan pelaksanaan Musda juga menguat dari berbagai daerah. Salah satu suara yang paling tegas datang dari Ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto, yang meminta Dewan Pimpinan Pusat segera menetapkan jadwal Musda agar roda organisasi dapat bergerak lebih cepat dan terarah.

Menurut Michael, Musda idealnya dapat dilaksanakan pada Juli 2026 sehingga kepengurusan definitif DPD segera terbentuk. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat konsolidasi internal partai hingga tingkat akar rumput sekaligus menyiapkan mesin politik menghadapi agenda politik mendatang.

“Kalau bisa bulan Juli 2026 sudah dapat digelar. Percepatan pelaksanaan Musda DPD Partai Demokrat Jatim akan membawa dampak yang sangat positif terhadap penataan organisasi, termasuk di tingkat bawah,” ujar Michael, Kamis (18/6/2026).

Wakil Ketua DPRD Banyuwangi itu menegaskan bahwa kepastian kepemimpinan di tingkat provinsi akan berdampak langsung terhadap efektivitas pembinaan kader, penguatan struktur organisasi, dan percepatan program-program partai di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur.

Lebih jauh, Michael mengungkapkan bahwa dukungan terhadap Emil Dardak bukan sekadar aspirasi individu, melainkan hasil komunikasi dan pertemuan sejumlah pimpinan DPC Demokrat se-Jawa Timur. Dalam pertemuan yang digelar di Surabaya, sebanyak 15 Ketua DPC disebut telah menyatakan sikap politik yang sama.

“Beberapa waktu lalu, 15 Ketua DPC berkumpul di Surabaya. Semua menyatakan dukungan penuh kepada Mas Emil untuk kembali menjadi Ketua DPD Partai Demokrat Jatim,” tegasnya.

Dukungan tersebut menunjukkan kuatnya kepercayaan arus bawah partai terhadap kepemimpinan Emil Dardak. Para Ketua DPC menilai keberlanjutan kepemimpinan diperlukan untuk menjaga stabilitas organisasi sekaligus memastikan program konsolidasi yang telah berjalan dapat terus dilanjutkan.

Tak hanya membahas figur ketua, pertemuan para Ketua DPC juga menyoroti komposisi kepengurusan DPD ke depan. Jabatan Sekretaris dan Bendahara menjadi perhatian karena dinilai memiliki peran strategis dalam menggerakkan organisasi dan menjaga soliditas internal partai.

Untuk posisi Sekretaris DPD, Michael menekankan pentingnya figur yang memiliki kemampuan manajerial, visi organisasi yang kuat, serta kedekatan dengan seluruh jajaran DPC di daerah.

Menurutnya, sekretaris bukan hanya bertugas menjalankan administrasi organisasi, tetapi juga menjadi motor penggerak konsolidasi partai yang mampu menjembatani komunikasi antara DPD dan DPC.

“Harus benar-benar sosok yang punya visi untuk membantu dan mendukung kerja Ketua DPD, sekaligus memiliki visi kuat untuk membesarkan partai. Untuk itu dibutuhkan pribadi yang gesit, lincah, serta mampu mengayomi jajaran organisasi di bawahnya,” jelas Michael.

Ia juga menilai seorang Sekretaris DPD harus memahami karakteristik masing-masing daerah dan mampu membangun hubungan yang baik dengan seluruh Ketua DPC.

“Harus mau merawat dan memperhatikan Ketua DPC, karena itu salah satu kunci untuk membesarkan partai,” tambahnya.

Dari hasil diskusi yang berkembang, muncul dua nama yang dinilai memiliki kapasitas untuk menduduki posisi Sekretaris DPD, yakni Mugianto dan Sukur Priyanto.

Sementara untuk posisi Bendahara DPD, para Ketua DPC menghendaki sosok yang memiliki integritas tinggi, profesional, serta mampu mengelola anggaran organisasi secara transparan dan akuntabel, termasuk pengelolaan dana Bantuan Politik (Banpol).

Meski berbagai aspirasi telah mengemuka, Michael menegaskan seluruh keputusan tetap berada dalam mekanisme partai. Penentuan susunan kepengurusan DPD nantinya akan menjadi kewenangan Ketua DPD terpilih dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat.

“Kami di bawah akan tunduk dan patuh terhadap keputusan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, serta keputusan partai yang berlaku,” tandas Michael.

Dengan menguatnya dukungan dari mayoritas DPC, peluang Emil Dardak untuk kembali memimpin Demokrat Jawa Timur semakin terbuka lebar. Kini, perhatian kader dan pengurus partai tertuju pada keputusan DPP terkait jadwal Musda yang dinilai akan menjadi momentum penting menentukan arah dan konsolidasi Partai Demokrat Jawa Timur ke depan.

Bulan Bung Karno: Dr. Ana Aniati Tegaskan Semangat Warisan Megawati Soekarnoputri — Mengabdi Tanpa Lelah, Menjaga Persatuan Indonesia di Tanah Banyuwangi

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id – Dalam momentum peringatan Bulan Bung Karno, Dr. Ana Aniati selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banyuwangi menegaskan kembali arah ideologis dan gerak politik kebangsaan yang berakar pada ajaran Bung Karno serta garis perjuangan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarnoputri. Dengan semangat “Mewarisi Api Proklamasi, Mengabdi untuk Rakyat dan Nusa Bangsa”, ia menekankan bahwa politik harus tetap berada dalam rel pengabdian, bukan sekadar kompetisi kekuasaan.

Dalam pandangan ideologis yang diwariskan dari Bung Karno, yang dalam konteks sejarah bangsa merupakan Soekarno, perjuangan politik tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab moral untuk menjaga kedaulatan negara, memperkuat persatuan nasional, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Bung Karno telah menegaskan bahwa politik adalah sarana pengabdian kepada rakyat. Ibu Megawati melanjutkan garis itu dengan pesan yang jelas: kekuasaan bukan milik pribadi, tetapi amanah untuk menjaga bangsa tetap berdiri tegak,” ujar Dr. Ana Aniati.

Ia menambahkan bahwa semangat kemandirian bangsa sebagaimana diajarkan dalam Trisakti Bung Karno—berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan—harus terus dihidupkan dalam kerja-kerja nyata di daerah. Di Banyuwangi, hal tersebut diwujudkan melalui penguatan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan petani dan nelayan, serta pelestarian budaya lokal sebagai fondasi identitas daerah.

“Ibu Megawati selalu mengingatkan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak tercerabut dari akarnya. Banyuwangi memiliki kekayaan budaya dan potensi alam yang luar biasa. Tugas kita adalah memastikan pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat, bukan hanya berhenti pada angka dan laporan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Dr. Ana Aniati menegaskan bahwa persatuan nasional merupakan prinsip yang tidak dapat ditawar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perbedaan pandangan politik merupakan hal yang wajar dalam demokrasi, namun tidak boleh mengarah pada perpecahan sosial maupun pelemahan solidaritas kebangsaan.

“Bulan Bung Karno menjadi ruang refleksi bersama bahwa politik harus mempersatukan, bukan memecah belah. Semangat gotong royong adalah fondasi yang harus terus dijaga di tengah dinamika zaman,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa arah perjuangan politik PDI Perjuangan di daerah senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat. Seluruh kader dan simpatisan diharapkan tetap konsisten bekerja di tengah masyarakat, mendengarkan aspirasi, serta menghadirkan solusi nyata atas persoalan sosial dan ekonomi.

Menutup pernyataannya, Dr. Ana Aniati mengajak seluruh elemen masyarakat Banyuwangi untuk menjadikan Bulan Bung Karno sebagai momentum memperkuat komitmen kebangsaan. Dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Proklamasi, ia menegaskan pentingnya menjaga semangat perjuangan yang jujur, berani, dan berpihak kepada rakyat demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

error: Content is protected !!