We're open Closes at 5:00 pm

Bulan: Januari 2026

Apresiasi Kapolda Metro Jaya untuk Polisi Inspiratif di Balik Berdirinya TPA Maju Bersama

JAKARTA || Jejak-indonesia.id - Kapolda Metro Jaya Irjen pol Asep Edi Suheri mengunjungi sekolah Taman Pendidikan Al-quran (TPA) Maju Bersama yang dibuat oleh Bhabinkamtibmas Kelurahan Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat, Ipda Agus Riyanto.

Dalam kunjungan ini bertemakan agenda bertajuk makan siang bersama siswa sekolah anak percaya dan TPA Maju Bersama selain itu Kapolda turut memberikan penghargaan kepada Ipda Agus yang telah bekerja keras membangun dan mengelola sekolah TPA tersebut.

Irjen Asep Edi datang didampingi oleh Pangdam Jaya Deddy Suryadi, Wakapolda Brigjen Dekananto, Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Twedi Aditya Bennyahdi serta pejabat utama Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya serta Polres Metro Jakarta Barat.

Memulai kunjungannya, Irjen Asep langsung mengajak makan siang bersama warga masyarakat yang merupakan wali murid dan murid-murid sekolah TPA Maju Bersama.

Makan siang bersama juga turut diikuti Ketua RT dan RW setempat serta sejumlah tokoh masyarakat yang hadir.

Selesai makan siang bersama, Kapolda lantas menyerahkan penghargaan kepada Bhabinkamtibmas Kelurahan Srengseng Ipda Agus Riyanto.

Penghargaan ini diberikan Irjen Asep Edi sebagai bentuk apresiasi kepada anggota kepolisian yang senantiasa mengabdikan diri dan hadir di tengah-tengah masyarakat.

"Kunjungan Bapak Kapolda dan Pangdam itu memberikan semangat dan spirit ya kepada jajaran satuan kewilayahan, dalam hal ini itu Pak Bhabinkamtibmas. Dan ini memberikan apresiasi kepada Pak Bhabin dan seluruh warga masyarakat yang ada terlibat di dalam TPA Maju Bersama," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto di lokasi, Jumat (30/1/2026).

Sekolah TPA Maju Bersama ini sendiri sudah berdiri selama 6 tahun. Ipda Agus menceritakan cikal bakal membangun dan mengelola sekolah TPA Maju Bersama ini.

"Tujuannya adalah untuk memberikan pendidikan pada warga masyarakat yang tidak bisa bersekolah secara formal. Karena memang mereka ini tidak bisa bersekolah secara formal. Ada yang putus sekolah, ada yang sama sekali tidak sekolah," tutur Ipda Agus.

"Jadi dengan adanya sekolah ini mereka bisa mendapatkan pembelajaran yang diakui dari dinas pendidikan Dan nantinya ke depan mereka mendapatkan ijazah yang bisa untuk melanjutkan ke jenjang pengguruan tinggi atau mencari pekerjaan," lanjutnya.

Ipda Agus juga menerangkan, pembangunan dan pengelolaan sekolah TPA Maju Bersama ini mendapat respons positif dari masyarakat.

Malah, kata dia, masyarakat di sekitar ikut sama-sama mengelola sekolah TPA Maju Bersama secara sukarela.

"Iya untuk tempat, alat tulis, alat kebersihan, listrik, air, swadaya dari masyarakat, ini bisa kita optimalkan untuk proses belajar mengajar," terangnya.

Dia mengaku menyadari betul bahwa kehadiran sekolah TPA Maju Bersama ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Apalagi, kata dia, banyak dari para warga yang tidak bisa menyekolahkan anaknya karena keterbatasan ekonomi.

"Latar belakangnya yang pertama secara ekonomi mereka memang kurang beruntung Yang kedua secara administratif mereka juga ada kendala-kendala tersendiri," jelas Agus.

Dia pun menjabarkan, sejak sekolah ini berdiri 6 tahun lalu, sudah banyak sekali murid-murid yang belajar di sini. Sementara untuk tahun ini sendiri, dia menyebut total ada 120 murid yang belajar di sekolah TPA Maju Bersama.

"Untuk PPA jumlahnya ada 68 anak, sedangkan untuk sekolah paket atau PKBM sekitar 61 anak Jadi totalnya dari 2 sekolah ini ada sekitar 120 anak," imbuh dia.

Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan pemberian sembako, pemberian penghargaan kepada tokoh masyarakat yang membantu kamtibmas seperti HT, Simcard HT dan tali asih, pemberian bantuan terhadap sekolah berupa, TV, Bracket, dan laptop, selain itu diberikan juga bantuan berupa perlengkapan sekolah kepada para siswa

( *Humas Polres Metro Jakarta Barat* )

Wamendagri Bima Imbau Warga Antisipasi Kemacetan saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di SICC

BOGOR || Jejak-indonesia.id - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengimbau masyarakat untuk mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas seiring pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang akan digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Senin (2/2/2026).

Kegiatan nasional ini akan dihadiri sekitar 4.473 peserta dari seluruh Indonesia, yang terdiri atas unsur pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota. Kehadiran ribuan peserta tersebut diperkirakan akan meningkatkan volume kendaraan di sejumlah ruas jalan menuju kawasan Sentul dan sekitarnya.

Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Pemerintah Kabupaten Bogor dan aparat terkait telah menyiapkan pengaturan lalu lintas guna menjaga kelancaran mobilitas masyarakat. Bima menyampaikan bahwa koordinasi lintas instansi telah dilakukan agar dampak kemacetan dapat ditekan semaksimal mungkin.

“Kemendagri telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Bogor untuk memastikan pengaturan lalu lintas agar meminimalisir terjadinya kemacetan,” ujarnya.

Pengaturan tersebut akan didukung oleh personel gabungan dari berbagai unsur di lapangan. “[Akan ada] penambahan-penambahan personel, baik personel dari kepolisian, TNI, Satpol PP, maupun Dishub (Dinas Perhubungan) [di titik-titik tertentu],” kata Bima.

Meski berbagai langkah telah disiapkan, ia mengakui bahwa aktivitas warga tetap berpotensi terdampak. Karena itu, pemerintah menyampaikan permohonan maaf sekaligus mengajak masyarakat untuk menyesuaikan rencana perjalanan.

“Kami memohon maaf [kepada warga yang mungkin terdampak] dan agar warga bisa menyesuaikan waktu dan rute perjalanan selama kegiatan berlangsung,” tuturnya.

Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, dengan tetap diupayakan berjalan seiring dengan kenyamanan aktivitas masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.

Puspen Kemendagri

Percepat Program Prioritas Pemerintah, Kemendagri Akan Gelar Rakornas Pusat dan Daerah 2026

JAKARTA || Jejak-indonesia.id - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026. Rakornas ini merupakan upaya untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas Presiden. Forum bertajuk “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045” tersebut akan berlangsung di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan menjelaskan, Rakornas 2026 merupakan kesinambungan dari pelaksanaan pada tahun sebelumnya, serta menjadi bagian penting dalam mendukung implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Adapun tema yang diusung bertujuan untuk memastikan percepatan pelaksanaan program prioritas Presiden melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.

“Pemilihan tema tersebut dimaksudkan untuk percepatan implementasi program prioritas Presiden melalui sinergi pusat dan daerah, memperkuat koordinasi lintas sektor isu strategis, dan menjembatani kebijakan dengan pelaksanaan untuk memastikan keberhasilan Program Prioritas Presiden tersebut,” kata Benni dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Dalam forum tersebut, Kemendagri akan menghadirkan jajaran Kabinet Merah Putih mulai dari menteri koordinator, menteri, hingga pimpinan lembaga negara, termasuk unsur TNI dan Polri sebagai narasumber. Mereka akan membahas program strategis Presiden yang meliputi kebijakan ekonomi, investasi, dan energi; penguatan program kerakyatan seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, swasembada pangan, Kampung Nelayan Merah Putih, serta Makan Bergizi Gratis; sekaligus peran Kejaksaan, TNI, Polri, dan KPK dalam pengamanan, penegakan hukum, serta pengawasan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif, transparan, dan berkelanjutan.

Rakornas ini diperkirakan akan dihadiri oleh sekitar 4.453 peserta. Mereka terdiri atas unsur kementerian/lembaga, gubernur, bupati, dan wali kota, pimpinan DPRD, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari seluruh Indonesia.

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rakornas tersebut, Benni mengimbau masyarakat, khususnya yang berada di sekitar lokasi kegiatan agar dapat menyesuaikan dengan potensi peningkatan aktivitas dan mobilitas selama kegiatan berlangsung. Kemendagri bersama pihak terkait akan berupaya memastikan penyelenggaraan Rakornas berjalan tertib, aman, dan minim gangguan bagi masyarakat, termasuk melalui pengaturan lalu lintas dan koordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda) setempat.

Puspen Kemendagri

Kemendagri Undang Sekda dan TAPD se-Indonesia, Bahas Pelaksanaan APBD 2026 dan Penyusunan APBD 2027

TERNATE || Jejak-indonesia.id – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni, mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, mendorong penguatan peran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) guna mengoptimalkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Langkah ini dinilai penting karena APBD menjadi instrumen utama dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.

Hal tersebut disampaikan Fatoni pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran (TA) 2026 dan Penyusunan APBD TA 2027 di Sahid Bela Hotel, Ternate, Maluku Utara, Kamis (29/1/2026).

Fatoni menjelaskan bahwa kinerja pengelolaan APBD menjadi faktor kunci dalam menjaga pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, belanja pemerintah, baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun APBD, memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

Namun demikian, data nasional menunjukkan bahwa kinerja APBD pada tahun 2025 masih menghadapi tantangan. Realisasi pendapatan daerah secara nasional tercatat sebesar 94,49 persen, lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar 97,26 persen. Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai 87,14 persen, juga menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 91,72 persen.

Dalam konteks tersebut, Fatoni menegaskan bahwa peran kepala daerah dan TAPD sangat strategis untuk memastikan APBD dapat dikelola secara optimal dan memberikan dampak bagi perekonomian daerah.

“Peran kepala daerah, peran TAPD sangat penting karena dalam pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, di Pasal 6, disebutkan bahwa pemegang kekuasaan dan pengelolaan keuangan daerah adalah kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota,” ujar Fatoni.

Ia menegaskan, TAPD berperan mengawal seluruh siklus pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Tujuannya agar APBD dapat berjalan tertib, akuntabel, dan tepat sasaran.

Lebih lanjut, Fatoni menyampaikan bahwa belanja pemerintah daerah terus diarahkan untuk memberikan dampak nyata bagi perekonomian. Realisasi belanja APBD tahun 2025 yang sebesar 87,14 persen menunjukkan masih adanya ruang untuk mempercepat penyaluran belanja agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

“Pertumbuhan ekonomi ini sangat ditentukan juga oleh realisasi belanja uang negara, baik itu APBN maupun belanja APBD,” katanya.

Menurut Fatoni, penguatan pemahaman regulasi akan membuat TAPD semakin percaya diri dalam mengambil langkah kebijakan. Hal ini termasuk melalui mekanisme pergeseran anggaran dan pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT), sehingga APBD dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Sebagai informasi, rapat tersebut dihadiri Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, para bupati dan wali kota se-Provinsi Maluku Utara, TAPD provinsi seluruh Indonesia, serta para pemangku kepentingan terkait lainnya.

Puspen Kemendagri

Kemenkes Kerahkan 513 Nakes ke Wilayah paling Terisolir di Aceh

JAKARTA || Jejak-indonesia.id -  hidroklimatologi Sumatera menyisakan proses pemulihan yang cukup berat dan rumit. Ini terutama pada wilayah terisolir yang sulit dijangkau, mengingat infrastruktur konektivitas yang belum pulih. Lokasi bencana di desa-desa pedalaman yang membutuhkan perjalanan panjang untuk mencapainya turut menambah pelik upaya pemulihan.

Sejak dibentuk di awal Januari 2026, Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) bekerja keras mengordinasikan agenda pemulihan dari masing-masing kementerian/lembaga (K/L). Hal ini, antara lain, dapat disimak dari _daily brief_ Kaposko Satgas PRR, yang merupakan bagian dari laporan kepada Kasatgas, Tito Karnavian. Dalam _daily brief_ tersebut disampaikan kegiatan yang dilaksanakan oleh 18 K/L pada Kamis 29/1/2026 dan Jumat 30/1/2026.

Di antara berbagai kegiatan yang dilaporkan, diketahui bahwa Kementerian Kesehatan mengerahkan 513 tenaga kesehatan (nakes) dan tenaga medis (named) khusus untuk menjangkau daerah terisolir di wilayah bencana. Mereka adalah nakes dan named yang tergabung dalam Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK) angkatan ke-3. Mereka diterjunkan untuk menyediakan bantuan layanan kesehatan di daerah yang sulit terjangkau, pos pengungsian, puskesmas dan rumah sakit di sembilan kabupaten/kota di Aceh.

Dalam _daily brief_ kepada Kasatgas, secara terperinci dilaporkan kegiatan para nakes dan named. Mereka antara lain turut membantu pembangunan puskesmas moduler untuk menggantikan sementara gedung Puskesmas Lokop (Aceh Timur) yang hancur dan Puskesmas Jambur Lak Lak (Aceh Tenggara) yang rusak berat.

Selain itu mereka juga melakukan pengerjaan instalasi 20 unit sumur bor di berbagai puskesmas, yaitu di Aceh Tamiang (1 unit), Aceh Timur (4 unit), Bireun (2 unit), Aceh Utara (8 unit), Langsa (2 unit), Pidie Jaya (1 unit), Tapanuli Tengah (3 unit). Perbaikan ambulans yang rusak oleh bencana juga turut dalam penanganan mereka. Menurut laporan dalam _daily brief,_ sebanyak 16 unit ambulans di Aceh dan delapan unit di Sumut sedang dalam perbaikan.

Disamping itu, untuk akselerasi pengadaan alat dan layanan kesehatan yang sangat dibutuhkan masyarakat, Menteri Kesehatan pada tanggal 26 Januari 2026 telah megeluarkan keputusan yang memperbolehkan pemanfaatan sisa dana Bantuan Operasioal Kesehatan (BOK) tahun anggaran 2025 untuk percepatan pemulihan layanan kesehatan hidrometeorologi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dengan terbitnya Kepmenkes nomor HK.01.07/MENKES/52/2026 itu, dinas kesehatan provinsi, kabupaten, dan kota, dapat segera memanfaatkan sisa dana BOK 2025 untuk berbagai kebutuhan strategis pemulihan layanan kesehatan.

Safrizal, Kaposko Wilayah Satgas PRR Aceh mengatakan kebijakan ini sangat membantu pemerintah daerah di wilayah terdampak bencana. "Kepmenkes ini mempercepat pemenuhan kebutuhan alat dan layanan kesehatan dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat," ujar Safrizal, yang juga adalah Dirjen Adwil Kemendagri. ###

*Media Center Posko Nasional* Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Hidroklimatologi Prop. Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

error: Content is protected !!