We're open Closes at 5:00 pm

Bulan: Januari 2026

Tutup Orientasi PPPK, Wamendagri Wiyagus Ajak ASN Kemendagri dan BNPP Tingkatkan Pelayanan

BOGOR || Jejak-indonesia – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus secara resmi menutup Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (30/1/2026).

Pada forum tersebut, Wiyagus mengajak para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemendagri dan BNPP untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Ia menyebut keberagaman latar belakang para PPPK di Kemendagri dan BNPP sebagai aset yang perlu dioptimalkan dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.

“Pesan saya kepada Anda-Anda sekalian, Anda sudah menjadi bagian dari Kemendagri dan BNPP harus benar-benar mempedomani dan memahami materi-materi yang diajarkan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wiyagus juga meminta ASN untuk kreatif dan inovatif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Ia mencontohkan PPPK yang bertugas sebagai pengemudi dapat menggunakan kreativitas dan inovasinya untuk memudahkan tugas pimpinan. Selain itu, ASN dengan jabatan lainnya didorong untuk melakukan langkah yang sama agar roda organisasi dapat terus berjalan secara optimal.

Selain kreativitas dan inovasi, Wiyagus menekankan pentingnya aspek integritas yang harus dimiliki oleh para ASN. Sikap tersebut, menurutnya, merupakan fondasi bagi ASN agar dapat melaksanakan tugas secara jujur dan transparan.

“Orang yang memiliki integritas, dia akan jujur dengan dirinya. Dia akan jujur dengan pekerjaannya, institusi yang menjadi tanggungannya dalam bekerja,” ungkap Wiyagus.

Di sisi lain, Wiyagus menegaskan bahwa dengan menjadi ASN, seorang pegawai secara otomatis berperan sebagai pelayan publik. Oleh karena itu, ASN dituntut untuk bersikap lebih profesional dan terus belajar.

“Tirip saya sekali lagi, integritas. Anda punya kejujuran, Anda punya kesungguhan, Anda bertanggung jawab, Anda pasti profesional,” tandas Wiyagus.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Komandan PMPP TNI Brigjen TNI Iwan Bambang Setiawan, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri Sugeng Hariyono, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Kepemimpinan Budi Santosa, Komandan Detasemen Markas PMPP TNI Kolonel Armed M. Asyik, serta pejabat terkait lainnya.

Puspen Kemendagri

Wakasatgas PRR Pascabencana Dorong Akselerasi Pembangunan Huntara Tiga Kabupaten di Sumatera Utara

JAKARTA || Jejak-indonesia.id - Wakil Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera, Letjen TNI Richard Tampubolon, meninjau penanganan bencana banjir serta pemulihan infrastruktur tiga kabupaten di Sumatera Utara pada Rabu, 28 Januari 2026. Tiga kabupaten tersebut adalah Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Humbahas.

Dalam pertemuan lapangan dengan para bupati dan pejabat terkait, Wakasatgas yang juga Kepala Staf Umum (Kasum) TNI mendorong akselerasi pembangunan Huntara (hunian sementara) yang saat ini tengah berlangsung. Ia meminta para pejabat Pemda dan Polri untuk membuat strategi aktif dalam menangani permasalahan di lapangan.

Hal itu ia sampaikan setelah melakukan diskusi on the spot dengan para pejabat dan tokoh masyarakat setempat. Dalam diskusi itu masing-masing bupati atau yang mewakilinya serta pejabat terkait memberikan penjelasan tentang pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang telah berjalan. Wakasatgas mencatat dan menampung masalah-masalah di lapangan yang dihadapi. Pada beberapa masalah, Wakasatgas memberikan saran dan solusi praktis serta petunjuk kepada instansi mana harus berkoordinasi.

Berdasarkan data, pembangunan huntara di Kabupaten Tapanuli Selatan direncanakan sebanyak 816 unit, terdiri dari 683 unit huntara terpusat dan 113 unit huntara mandiri. Huntara terpusat tersebut tersebar di empat desa, yaitu Simarpinggan, Kecamatan Angkola Selatan, Aek Latong, Kecamatan Sipirok, Simatohir, Kecamatan Angkola Sangkunur, dan Napa, Kecamatan Batang Toru. Sebanyak 186 unit yang ditargetkan dibangun di Simarpinggan dan telah selesai dibangun yang mendapat pendanaan dari Danantara. Selanjutnya, huntara di desa Aek Latong dari target 118 unit, telah selesai dibangun sebanyak 88 unit. Huntara di desa Aek Latong didanai oleh BNPB. Di Simantohir, direncanakan akan dibangun 134 unit huntara dan saat ini telah rampung sebanyak 78 unit.

Ada pun huntara di Napa, yang didanai oleh Kementerian PU, direncanakan dibangun sebanyak 245 unit dan saat ini sedang dalam proses. Sebanyak 145 unit diharapkan rampung pada bulan Februari.

Selain huntara terpusat, huntara mandiri direncanakan dibangun sebanyak 133 unit di Tapanuli Selatan, terdiri dari 79 unit di Kecamatan Saur Matinggi, 24 unit di Kecamatan Angkola Barat, 27 unit di Kecamatan Angkola Sangkunur dan 3 unit di Kecamatan Muaratais. Pembangunan huntara mandiri ini didanai oleh BNPB, dan saat ini telah rampung sebanyak 64 unit.

Dalam kaitan ini, kepada Wakasatgas masyarakat setempat menyampaikan aspirasi agar di setiap titik huntara tersedia tempat ibadah dan taman bermain. Selain itu disampaikan juga tentang perlunya tambahan pekerjaan sumur bor di setiap lokasi untuk memenuhi kebutuhan air. Menjawab hal itu Wakasatgas memberikan petunjuk tentang instansi dan pejabat pusat untuk melakukan koordinasi mengatasi masalah tersebut.

Sementara itu pembangunan huntara di Tapanuli Tengah direncanakan sebanyak 106 unit dan telah rampung. Masing-masing sebanyak 67 unit berupa rusunawa, 15 unit berupa huntara di Asrama Haji Pinangsori, 12 unit di Kecamatan Tukka dan 12 unit di Kecamatan Muara Sibuntuon.

Dalam diskusi, kepada Wakasatgas disampaikan usulan menggunakan lahan milik PT Mujur Timber yang izinnya telah dicabut untuk pembangunan hutara dan hunian tetap (huntap). Menanggapi hal itu Wakasatgas memberi arahan agar bupati bersurat kepada Ketua Tim Pengarah Satgas PKH dan Kasatgas PRR dengan tembusan kepada para pejabat terkait.

Selanjutnya, diangkat juga masalah mengenai persawahan yang terdampak bencana. Masyarat mengharapkan program cetak sawah yang pernah dijanjikan dapat dilaksanakan dan tidak diganti dengan program optimalisasi lahan (oplah) seperti yang sudah berjalan.

Pada kesempatan itu Wakasatgas mendiskusikan penanganan pascabencana di Kabupaten Humbas. Pembangunan huntara di Kabupaten Humbas sejauh ini belum berjalan, meskipun demikian Pemda Humbahas mengatakan telah menyiapkan lahan untuk keperluan tersebut. Selanjutnya disampaikan juga bahwa pekerjaan pembuatan jalan baru dan perbaikan jembatan kibat bencana, belum masuk dalam rencana rehabilitasi dan rekonstruksi. Wakasatgas meminta Dirjen Bina Marga menindaklanjuti hal ini untuk dapat dimasukkan ke dalam program Inpres jalan daerah.

Peninjauan lapangan oleh Wakastgas ke tiga kabupaten di Sumatera Utara merupakan bagian dari kunjungan kerja sebagai Kasum NI ke wilayah Kodam I/Bukit Barisan.
Wakasatgas dan rombongan mengawali peninjauan dengan menggunakan helikopter dan mendart di GOR Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Setelah makan siang, Wakasatgas meninjau dapur umum sebagai bagian dari dukungan logistik bagi masyarakat terdampak bencana. Selanjutnya peninjauan dilakukan ke Desa Hutanabolon, Kecamatan Tukka, untuk meninjau SD Hutanabolon 2 yang terdampak bencana.

Dari Hutanabolon Wakasatgas beserta rombongan menuju Desa Sigiring-Giring untuk meninjau secara langsung pembangunan jembatan yang tengah dikerjakan oleh Satgas Gulbencal Kodam I/BB sebagai bagian dari pemulihan akses masyarakat. Dari Sigiring-giring, Wakasatgas dan rombongan Kembali ke GOR Pandan untuk selanjutnya lepas landas menggunakan helikopter menuju Helipad Humbahas.#

Dari:
*Media Center Posko Nasional PRR* (Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi) Bencana hidroklimatologi Prop Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Wamendagri Bima Tegaskan Damkar Jadi Garda Terdepan Pelayanan Publik Daerah

BOGOR || Jejak-indonesia.id - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa Pemadam Kebakaran (Damkar) kini telah menjelma sebagai garda terdepan pelayanan publik di daerah. Tingginya kepercayaan masyarakat serta luasnya spektrum layanan menjadikan Damkar sebagai wajah paling nyata dari kehadiran pemerintah di tengah warga.

Hal tersebut disampaikan Bima Arya saat menutup Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I Angkatan I, II, dan III di Balai Pelatihan Kompetensi Fungsional APDN, Kemang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (30/1/2026).

Ia mengungkapkan, posisi strategis Damkar bahkan tercermin dalam cara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menampilkan diri di ruang publik nasional. Pada peringatan Hari Kemerdekaan tahun lalu, Kemendagri secara khusus menonjolkan mobil pemadam kebakaran dalam pawai kementerian.

“Karena Pak Menteri yakin, kami yakin, yang paling lekat dengan Kemendagri adalah Pemadam Kebakaran,” ujar Bima.

Di mata masyarakat, lanjutnya, Damkar tidak hanya hadir saat terjadi kebakaran, tetapi juga dalam berbagai persoalan sehari-hari yang membutuhkan pertolongan cepat dan nyata. Inilah yang membuat Damkar memiliki tingkat kepercayaan serta kedekatan yang sangat tinggi dengan warga.

“Damkar hari ini telah menjadi kebanggaan seluruh pemerintahan daerah di Indonesia,” tegasnya.

Bima menilai, besarnya kepercayaan publik tersebut harus dijawab dengan peningkatan kualitas yang berkelanjutan. Ia menekankan bahwa profesionalisme Damkar bertumpu pada tiga hal utama, yakni kompetensi personel, ketangguhan mental, dan kecukupan sarana prasarana.

“Kepercayaan tadi harus terus diimbangi dengan kualitas yang terus meningkat,” katanya.

Untuk mendukung hal tersebut, Kemendagri, menurut Bima, telah menyiapkan penguatan dukungan anggaran, baik untuk pengadaan peralatan pemadam kebakaran maupun melalui insentif fiskal bagi daerah yang memiliki kinerja Damkar yang baik.

“Ada dana insentif fiskal daerah yang akan digelontorkan bagi daerah-daerah yang memiliki kinerja yang sangat baik untuk Dinas Pemadam Kebakaran,” tandasnya.

Melalui pendidikan dan pelatihan dasar yang baru saja ditutup tersebut, Bima berharap para peserta mampu menjadi personel Damkar yang lebih profesional, berani, dan siap mengemban kepercayaan publik sebagai ujung tombak pelayanan pemerintah daerah (Pemda).

Terjadi Pengeroyokan di Tempat Karaoke, Korban Jalani Perawatan Intensif

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id - Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banyuwangi menerima laporan dugaan tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan secara bersama-sama yang diduga terjadi di sebuah tempat hiburan malam (karaoke) di wilayah Kabupaten Banyuwangi.

Laporan tersebut tercatat dalam Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP) Nomor: STTLP/23/I/2026/SPKT/Polresta Banyuwangi/Polda Jawa Timur, tertanggal 26 Januari 2026. Pelapor diketahui bernama Mumtazia Silvi, yang melaporkan peristiwa tersebut atas nama suaminya.

Dalam laporan polisi, korban bernama Purwanto disebut mengalami luka berat akibat dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang.

Berdasarkan keterangan dalam laporan, peristiwa bermula saat sejumlah orang berada di sebuah tempat karaoke dan melakukan aktivitas hiburan bersama. Dalam situasi tersebut terjadi perselisihan yang kemudian berujung pada dugaan tindakan kekerasan secara bersama-sama.

Peristiwa itu diduga terjadi di depan ruangan karaoke hingga area parkir. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka robek di bagian bibir, gigi depan patah, benjol di kepala, serta sejumlah luka lain di tubuhnya.

Dalam laporan polisi, korban menyebutkan beberapa pihak yang diduga terlibat, di antaranya:
A.H., seorang pengusaha koperasi,
E. (nama panggilan Pak Endut), yang diduga merupakan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH),
serta S., yang diketahui sebagai pemilik usaha biliar.
Seluruh pihak tersebut hingga saat ini masih berstatus terlapor.

Melalui pelapor, pihak korban meminta agar perkara ini diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Korban berharap aparat penegak hukum dapat menangani kasus ini secara profesional, transparan, dan berkeadilan, mengingat luka yang dialami korban tergolong serius.

Kasus ini dilaporkan dengan dugaan pelanggaran Pasal 262 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Lebih lanjut, menurut keterangan korban dan pihak keluarga, hingga saat ini belum ada kejelasan terkait kelanjutan proses hukum yang ditangani Polresta Banyuwangi. Korban diketahui mengalami luka parah dan menjalani perawatan inap di Rumah Sakit Blambangan akibat dugaan pengeroyokan tersebut.

Sementara itu, terkait alat bukti visum et repertum, tim kuasa hukum menyatakan bahwa hasil visum korban telah selesai dibuat oleh pihak Rumah Sakit Blambangan, namun hingga kini belum diambil oleh penyidik Polresta Banyuwangi.

“Kami sudah konfirmasi ke Rumah Sakit Blambangan, visum telah selesai. Namun sampai hari ini belum diambil oleh penyidik,” ujar Guntur, kuasa hukum korban pada Jumat (30/01/26).

Guntur menegaskan, apabila hingga Senin, 2 Februari 2026, belum ada kepastian terkait penegakan hukum, pihaknya akan mengirimkan surat resmi kepada Kapolresta Banyuwangi.

Surat tersebut akan ditembuskan kepada Presiden Republik Indonesia, Komisi III DPR RI, Kapolri, Komnas HAM RI, Kompolnas RI, Ombudsman RI, Divisi Propam Mabes Polri, Kabareskrim Polri, Kapolda Jawa Timur, serta Biro Pengawasan Penyidikan (Rowassidik) Bareskrim Polri.

“Klien kami terluka sangat parah. Kami meminta perkara ini menjadi atensi serius Polresta Banyuwangi. Tidak boleh ada kekerasan dalam bentuk apa pun di Bumi Blambangan,” tegas Guntur.

Balawangi Silaturahmi ke Kasatreskrim dan Disparbud Banyuwangi

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id — Organisasi Masyarakat Pembela Adat dan Budaya Banyuwangi (Balawangi) terus memperluas jalinan silaturahmi dengan sejumlah pemangku kepentingan di Banyuwangi. Kali ini, Balawangi menyambangi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Banyuwangi, Hartono, yang baru dilantik, di Kantor Disparbud Banyuwangi, Jumat (30/1/2026).

Ketua Umum DPP Balawangi, Rizal Azizi, bersama jajaran pengurus DPP hadir langsung dalam kunjungan tersebut sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi dan kerja sama lintas sektor, khususnya dalam pelestarian adat dan budaya daerah.

Sebelum bertolak ke Kantor Disparbud, rombongan Balawangi terlebih dahulu melanjutkan silaturahmi ke Kasat Reskrim Polresta Banyuwangi yang baru, Kompol Lanang Teguh Prambudi, di Mapolresta Banyuwangi. Dalam pertemuan tersebut, Balawangi disambut secara hangat dan terbuka.

Rizal menyampaikan bahwa silaturahmi tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Kapolresta Banyuwangi terkait pentingnya kolaborasi antara kepolisian dan organisasi masyarakat.

“Apa yang disampaikan Bapak Kapolresta kami tindak lanjuti. Alhamdulillah, Bapak Kasat Reskrim merespons dengan terbuka dan siap berkolaborasi ke depan,” ujar Rizal.

Usai pertemuan dengan jajaran kepolisian, Balawangi melanjutkan agenda silaturahmi ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Banyuwangi. Plt Kadisparbud Hartono menyambut positif kunjungan Balawangi dan menyampaikan apresiasi atas komitmen organisasi tersebut dalam menjaga serta mengembangkan budaya lokal.

“Terima kasih atas kunjungan Balawangi. Ini menjadi langkah awal untuk bersama-sama membangun pariwisata berbasis budaya dan adat di Banyuwangi. Ke depan, kami siap melibatkan Balawangi dalam berbagai program,” kata Hartono.

Silaturahmi tersebut diharapkan menjadi fondasi kerja sama yang berkelanjutan antara Balawangi, kepolisian, dan pemerintah daerah dalam menjaga keamanan, memperkuat identitas budaya, serta mengembangkan pariwisata budaya di Banyuwangi. (**)

error: Content is protected !!