Peristiwa

SITUBONDO || Jejak-indonesia.id – Team Dina Lorenza (Dilo) menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Jadi Kabupaten Situbondo ke-208 dan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Melalui pesan resmi untuk Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Sabtu (15/8/2026). Team Dilo mengajak masyarakat menjadikan momentum tersebut sebagai semangat baru untuk bersama-sama membangun daerah.

Team Dilo juga menyampaikan selamat ulang tahun ke-25 Partai Demokrat. Menurut mereka, semangat kebersamaan dengan rakyat menjadi kunci mewujudkan Situbondo yang maju, sejahtera, dan berkeadilan.

“Semoga momentum bersejarah ini menjadi semangat baru untuk terus bersama rakyat dalam memajukan ekonomi, menegakkan keadilan, dan menjaga demokrasi,” ujar Team Dilo dalam keterangannya.

Team Dilo menegaskan pembangunan daerah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Dibutuhkan dukungan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat.

“Bersama rakyat, bersama membangun Situbondo yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan. Mari kita jadikan Harjakasi ke-208 dan HUT RI ke-81 sebagai momentum memperkuat persatuan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Wawan dan Misyono.

RIU || Jejak-indonesia.id - Indragiri Hilir-Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau kembali menjangkau wilayah pesisir. Kali ini, ekspedisi menyambangi Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Sabtu (15/8/2026), dengan membawa misi kemanusiaan sekaligus pemulihan lingkungan di kawasan terdampak abrasi.

Kegiatan dihadiri Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, Wamen PPA/TPPO Veronica Tan, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, Bupati Indragiri Hilir Herman, Founder Tumbuh Institute Rocky Gerung, Sosiolog Robertus Robet, serta sejumlah pejabat dan tokoh lainnya. Rombongan tiba di Kuala Selat dan disambut Forkopimda, masyarakat serta anak-anak sekolah.

Kuala Selat menjadi salah satu titik penting Ekspedisi Merah Putih Presisi. Sekitar 1.700 hektare kebun masyarakat di wilayah tersebut tercatat terdampak abrasi pada 2021.

Dalam kegiatan tersebut, rombongan menyerahkan bantuan sembako Ekspedisi Merah Putih Presisi, bantuan ketinting serta matching grants kepada 13 kelompok masyarakat dampingan PPIU M4CR Riau. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen menjaga pesisir Riau dan penanaman mangrove.

Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan mengatakan, Ekspedisi Merah Putih Presisi menjadi ikhtiar menghadirkan negara hingga ke wilayah pesisir sekaligus menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.

“Kita ingin masyarakat yang berada jauh di pesisir juga merasakan kehadiran negara. Kita datang membawa kepedulian sekaligus bergerak bersama mencari solusi,” kata Herry.

Menurut Kapolda, abrasi bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat.

“Ketika pesisir tergerus, yang kita pertaruhkan bukan hanya tanah. Ada kebun masyarakat, sumber penghidupan dan masa depan generasi berikutnya. Menjaga mangrove berarti menjaga masyarakat yang hidup di belakangnya,” ujarnya.

Menteri Lingkungan Hidup menyebut pemulihan lingkungan di Kuala Selat sejalan dengan semangat Ekspedisi Merah Putih Presisi yang turut didorong Kapolri.

Ia menyatakan komitmen untuk memastikan rehabilitasi mangrove dilakukan dalam skala besar.

“Ekspedisi Merah Putih Presisi yang juga dipromosikan oleh Kapolri itu adalah dengan cara memulihkan lingkungan. Daerah di sini memang sangat membutuhkan sentuhan pemulihan lingkungan yang luar biasa besar,” katanya.

Menteri Jumhur berkomitmen mendorong penanaman mangrove seluas 500 hektare di kawasan terdampak abrasi, dengan harapan dapat diperluas hingga 1.000 hektare.

“Saya berkomitmen untuk ikut memastikan penanaman mangrove 500 hektare di tempat yang terabrasi. Mudah-mudahan bisa terpenuhi 1.000 hektare untuk ditanam di wilayah ini sebagai bagian dari pemulihan lingkungan sekaligus pemulihan sosial ekonomi,” ujarnya.

Menurutnya, program tersebut juga akan menciptakan green jobs bagi masyarakat. Pemulihan tidak berhenti pada penanaman, tetapi mencakup pembibitan hingga pemeliharaan mangrove selama tiga tahun.

“Jadi bukan sekadar menanam lalu ditinggalkan. Mulai dari pembibitan, penanaman sampai pemeliharaan itu teranggarkan, sehingga masyarakat bisa mendapatkan honor untuk pemeliharaan selama tiga tahun,” katanya.

Ia menegaskan, program tersebut sekaligus menjadi tindak lanjut dari Ekspedisi Merah Putih Presisi yang digerakkan Kapolda Riau di Kabupaten Indragiri Hilir.

“Ini tindak lanjut dari gerakan Ekspedisi Merah Putih yang dilakukan Kapolda di Riau, khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir. Mudah-mudahan membawa manfaat dan berkah bagi kita semua,” pungkasnya.

Kondisi geografis Kuala Selat sendiri menjadi tantangan tersendiri. Dari Mako Polsek Kateman menuju kawasan terdampak abrasi dibutuhkan perjalanan sekitar 25 kilometer atau 45 hingga 60 menit menggunakan speedboat.

Sejumlah jalur perairan sangat dipengaruhi kondisi pasang-surut, sementara kawasan pantai memiliki lumpur yang dapat mencapai lutut hingga paha.

Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau merupakan rangkaian kegiatan menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menyasar wilayah pesisir, terluar dan kawasan yang memiliki keterbatasan akses.

Melalui ekspedisi tersebut, Polda Riau membawa misi kebangsaan, kemanusiaan, pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan hingga ke sudut-sudut wilayah Riau.

Di Kuala Selat, semangat tersebut diwujudkan bukan hanya dengan membawa Merah Putih dan bantuan bagi masyarakat, tetapi juga melalui komitmen pemulihan kawasan pesisir dalam skala besar.

Penanaman mangrove diharapkan menjadi benteng alami menghadapi abrasi sekaligus menghadirkan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat yang hidup di kawasan pesisir. []

SITUBONDO || Jejak-indonesia.id — Ketua Umum Fast Respon (FRN) Agus Flores melontarkan kritik tajam terhadap penertiban aktivitas pertambangan yang selama ini digaungkan pemerintah.

Menurut Agus, ketegasan pemerintah dalam memberantas pertambangan ilegal tidak boleh berhenti pada pidato, pernyataan politik, maupun penertiban administratif. Ia menilai, masyarakat membutuhkan bukti konkret berupa proses hukum yang transparan hingga perkara benar-benar tuntas.

“Nggak berpengaruh pidato Presiden Prabowo kalau pada akhirnya hanya formalitas. Tambang dibersihkan, tetapi bagaimana proses hukumnya? Tersangkanya dipenjara, alatnya disita negara atau tidak?” tegas Agus.

Agus menyoroti praktik penertiban yang menurutnya terkadang hanya terlihat di tahap awal, seperti penghentian aktivitas maupun pemasangan garis penyegelan.

Baginya, ukuran keberhasilan penegakan hukum bukan sekadar berhentinya aktivitas tambang, tetapi juga sejauh mana aparat mampu mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab dan membawa perkara tersebut ke proses peradilan apabila ditemukan unsur pidana.

Ia juga mempertanyakan status alat berat yang digunakan dalam dugaan aktivitas pertambangan ilegal, terutama apabila alat tersebut memiliki keterkaitan dengan tindak pidana.

“Yang masyarakat ingin lihat bukan hanya alat berhenti bekerja. Masyarakat ingin tahu, apakah pelakunya benar-benar diproses hukum? Apakah alatnya benar-benar disita negara? Jangan sampai muncul kesan ada kompromi,” ujarnya.

Agus juga menyinggung adanya dugaan praktik kompromi dalam penanganan perkara pertambangan. Namun, ia menegaskan bahwa setiap dugaan harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan proses hukum, bukan sekadar tuduhan.

“Kalau ada yang bermain, bongkar. Kalau memang terbukti melanggar hukum, proses sesuai aturan. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa perkara selesai setelah ada pembayaran atau kesepakatan tertentu,” katanya.

Menurutnya, aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih. Penegakan hukum terhadap pertambangan harus memiliki standar yang sama, siapa pun pihak yang berada di belakang kegiatan tersebut.

Agus Flores turut mengajak masyarakat ikut mengawasi proses penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan yang diduga melanggar aturan.

Namun, ia mengingatkan agar pengawasan publik tetap berdasarkan fakta, bukti, dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

“Kalau memang negara serius memberantas tambang ilegal, buktikan sampai tuntas. Jangan hanya ramai di awal, kemudian hilang ketika kasus masuk tahap hukum,” pungkasnya.

Pernyataan tersebut menegaskan dorongan agar penertiban pertambangan tidak berhenti pada tindakan seremonial. Publik dinilai berhak mengetahui perkembangan perkara secara proporsional, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka apabila alat bukti mencukupi, penyitaan barang bukti sesuai prosedur, hingga proses persidangan.

Dengan demikian, keberhasilan penertiban tambang bukan hanya diukur dari seberapa cepat aktivitas dihentikan, tetapi juga dari konsistensi negara memastikan setiap dugaan pelanggaran diproses berdasarkan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

KUDUS || Jejak-indonesia.id — Dunia e-sport Kudus kembali bergairah. Sebanyak 64 tim turun gelanggang dalam kompetisi E-Sport Bupati Kudus Cup Free Fire 2026 yang digelar di Kantor Pelayanan Publik Polres Kudus, Sabtu (15/8/2026).

Bukan sekadar adu cepat dan strategi di arena digital, turnamen ini menjadi panggung bagi generasi muda Kudus untuk menunjukkan kreativitas, sportivitas, sekaligus kemampuan mereka di tengah pesatnya perkembangan teknologi.

Dari total 64 tim, sebanyak 32 tim berasal dari kategori pelajar dan 32 tim kategori umum. Kompetisi tersebut dibuka langsung oleh Bupati Kudus Dr. Ars. Sam’ani Intakoris, didampingi Kapolres Kudus AKBP Wahyu Sulistyo, jajaran Forkopimda serta pejabat utama Polres Kudus.

Kapolres Kudus AKBP Wahyu Sulistyo menegaskan, e-sport dapat menjadi sarana strategis untuk merangkul anak muda melalui kegiatan yang positif dan produktif.

“Harapan kami, e-sport ini bisa merangkul anak muda untuk melatih kreativitasnya. Kami juga menghadirkan UMKM untuk para peserta.”

Antusiasme peserta pun disebut cukup tinggi. Bahkan, jumlah peserta harus dibatasi menyesuaikan kapasitas penyelenggaraan.

Yang menarik, turnamen ini tidak berhenti pada pertandingan Free Fire. Di tengah riuhnya kompetisi, turut digelar Deklarasi Generasi Muda Peduli Kamtibmas Kabupaten Kudus.

Pesannya jelas: generasi muda boleh aktif di dunia digital, tetapi jangan sampai kehilangan kepedulian terhadap lingkungan sosial, keamanan, dan ketertiban masyarakat.

Bupati: Jadikan Teknologi sebagai Jalan Prestasi, Bukan Judi Online

Bupati Kudus Sam’ani Intakoris menilai kompetisi e-sport merupakan wadah penting bagi anak muda untuk berkarya dan mengembangkan prestasi.

“Kegiatan ini sebagai ajang anak muda untuk mewadahi para pemain e-sport dan memberikan ruang bagi anak muda untuk berkarya.”

Namun, di balik kemeriahan turnamen, Bupati menyelipkan pesan tegas yang patut menjadi perhatian generasi muda: gunakan teknologi untuk hal positif dan jauhi judi online.

“Diharapkan anak muda ini tidak bermain judi online,” tegasnya.

Pesan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam kegiatan. Sebab, perkembangan dunia digital seharusnya membuka peluang kreativitas dan prestasi, bukan justru menyeret generasi muda ke aktivitas yang merugikan.

Bupati Kudus Cup Free Fire 2026 akhirnya bukan hanya soal siapa yang paling piawai bertahan hingga akhir pertandingan. Lebih dari itu, turnamen ini menjadi ruang untuk membangun generasi muda yang kreatif, kompetitif, sportif, berprestasi, peduli Kamtibmas, dan bijak menggunakan teknologi.

Dari arena game menuju arena prestasi—anak muda Kudus menunjukkan bahwa dunia digital bisa menjadi jalan berkarya, selama digunakan dengan cara yang benar.

JAKARTA || Jejak-indonesia.id - Memasuki usia ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara Indonesia mengajak seluruh aparatur negara untuk menjadikan kemerdekaan sebagai momentum introspeksi, evaluasi, dan pembuktian. Kemerdekaan harus diukur dari kesejahteraan rakyat dan kuatnya kedaulatan bangsa.

Ketua Umum DPP LPKAN Indonesia, *R. Mohammad Ali*, didampingi Sekretaris Jenderal *Abdul Rasyid* menegaskan bangsa ini membutuhkan aparatur negara yang mengabdi dengan tulus, bekerja all out, dan menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya.

"81 tahun merdeka. Rakyat tidak butuh janji lagi. Rakyat butuh bukti nyata. Butuh pejabat yang hadir, bekerja siang malam untuk bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok," tegas R. Mohammad Ali di Jakarta.

4 AGENDA KEBANGSAAN LPKAN DI USIA 81 TAHUN KEMERDEKAAN

Pertama, Kuatkan Semangat Pengabdian yang Tulus dan All Out.

Sumpah jabatan adalah ikrar suci kepada Tuhan, Bangsa dan Negara. Aparatur negara harus menanggalkan ego, arogansi, dan gaya hidup berlebihan. "Mengabdi itu artinya hadir saat rakyat susah. Melayani tanpa pamrih. Bekerja tanpa hitung-hitungan. Itu baru aparatur negara sejati," ujar Sekjen Abdul Rasyid.

Kedua, Tegakkan Integritas dan Tata Kelola yang Bersih.
LPKAN mendesak pemberantasan korupsi, pungli, dan penyalahgunaan wewenang secara tegas dan tanpa tebang pilih. Perlu penguatan sistem pengawasan internal, rekrutmen berbasis merit, dan keterbukaan anggaran. "Integritas adalah harga mati. Tanpa integritas, pembangunan tidak akan pernah adil," tegas Ketum.

Ketiga, Wujudkan Kedaulatan dan Keberpihakan Ekonomi untuk Seluruh Rakyat Indonesia.*
Kemerdekaan politik harus dibarengi kemerdekaan ekonomi. LPKAN mendorong 4 kebijakan prioritas:
1. *Lindungi dan kuatkan UMKM, Petani, Nelayan, dan Buruh* sebagai pondasi ekonomi kerakyatan
2. *Perkuat Produk Dalam Negeri dan TKDN.* Kurangi ketergantungan impor yang mematikan industri lokal
3. *Jaga Stabilitas Harga Pangan, Energi, dan Pendidikan* agar terjangkau seluruh lapisan masyarakat
4. *Pastikan Pemerataan Pembangunan* sampai ke desa, daerah 3T, dan Indonesia Timur
"Jangan sampai di negeri yang kaya sumber daya ini, rakyat masih kesulitan lapangan kerja dan harga kebutuhan pokok. Negara wajib hadir dan berpihak," kata Abdul Rasyid.

Keempat, Rawat Persatuan dan Jaga Kedaulatan Ideologi.
Di tengah polarisasi dan disinformasi, aparatur negara harus menjadi teladan, perekat, dan penjaga nilai Pancasila serta Bhinneka Tunggal Ika.

AJAKAN KE SELURUH JAJARAN DPD LPKAN INDONESIA SE-INDONESIA

DPP LPKAN Indonesia juga mengajak seluruh jajaran Dewan Pimpinan Daerah LPKAN Indonesia di 38 Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia untuk semakin menguatkan barisan.

"Mari kita kobarkan semangat persatuan, bersinergi, dan berkarya bersama. Turun ke lapangan, dengar aspirasi rakyat, dan jadilah mitra pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, sehat, dan berwibawa. Tugas kita bersama adalah memastikan pembangunan benar-benar dirasakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia," seru R. Mohammad Ali.

LPKAN: GARDA PENGAWAS DAN MITRA STRATEGIS PEMERINTAH

LPKAN Indonesia menegaskan komitmennya sebagai *Garda Pengawas Kinerja Aparatur Negara dan Mitra Strategis Pemerintah* yang kritis, konstruktif, dan berbasis data.

"Pengawasan bukan dimaksudkan untuk mencari kesalahan atau menjatuhkan pemerintahan, tetapi memastikan setiap kebijakan, program, dan rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat," pungkas R. Mohammad Ali.

LPKAN juga menyampaikan penghormatan kepada seluruh ASN, TNI, Polri, Guru, Nakes, dan relawan yang selama ini mengabdi dengan tulus untuk negeri.

Pada usia 81 tahun, Indonesia tidak boleh berhenti pada kebanggaan atas masa lalu. Nasionalisme abad ke-21 harus diwujudkan melalui kerja nyata: jujur dalam jabatan, profesional dalam pelayanan, berani melawan korupsi, mencintai produk bangsa, menjaga persatuan, dan bekerja sungguh-sungguh untuk rakyat.

Kemerdekaan adalah warisan para pahlawan. Kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran adalah tugas generasi hari ini.

(Redho Fitriyadi)