Peristiwa

JAKARTA || jejak-indonesia.id  — Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Arjuna, Zuli Zulkipli, S.H., seorang praktisi Hukum berasal dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menilai bahwa Cina merupakan salah satu negara yang berhasil menekan praktik korupsi secara signifikan. Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak lepas dari sistem hukum yang tegas, transparan, dan diterapkan tanpa pandang bulu terhadap pejabat maupun masyarakat biasa.

Zuli Zulkipli, S.H menyebut, keberanian pemerintah Cina dalam menindak pelaku korupsi menjadi contoh nyata bagaimana sebuah negara bisa menegakkan hukum dengan konsisten. “Di Cina, pejabat tinggi sekalipun bisa dijatuhi hukuman berat jika terbukti korupsi. Ini yang membuat efek jera dan membangun budaya bersih di pemerintahan,” ujarnya Sabtu 11 Oktober 2025.

Kendati Demikian keberhasilan Cina menciptakan sistem pemerintahan yang relatif bebas korupsi berawal dari reformasi birokrasi yang dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah setempat tidak hanya menindak pelaku, tetapi juga memperkuat sistem pengawasan dan menanamkan nilai integritas sejak dini.

Menurut Zuli Zulkipli, S.H Indonesia seharusnya dapat belajar dari pengalaman Cina dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih. Ia menilai, penegakan hukum di Indonesia masih lemah dan sering kali tebang pilih, sehingga menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.

“Jika Indonesia ingin keluar dari jerat korupsi, maka harus ada keberanian politik dan ketegasan hukum seperti di Cina. Jangan hanya fokus pada penindakan, tetapi juga pada pembenahan sistem dan budaya kerja di semua level birokrasi,” tuturnya.

Zuli Zulkipli, S.H berharap, semangat pemberantasan korupsi di Indonesia tidak berhenti pada slogan, melainkan diwujudkan melalui tindakan nyata. Ia juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran publik agar tercipta pemerintahan yang bersih dan akuntabel," Tutup Zuli Zulkipli, S.H

Haris Pranatha

Palangka Raya || jejak-indonesia.id - Di tengah kehidupan masyarakat modern, kebutuhan akan pendidikan akhlak dan keagamaan makin penting. Hal ini menginspirasi Komjen Pol Dedi Prasetyo, Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri), untuk mendirikan Taman Pembelajaran Al-Qur’an (TPA) Natabel Jannah di kawasan padat penduduk Komplek Jalan Lamtorogung, Kelurahan Panarung, Kota Palangka Raya.

TPA Natabel Jannah hadir sebagai tempat belajar sekaligus wadah pembinaan rohani bagi anak-anak agar tumbuh menjadi generasi Qur’ani yang berakhlak mulia dan berjiwa sosial tinggi. Dengan suasana belajar yang ramah, para santri dibimbing tidak hanya untuk membaca, tetapi juga memahami dan mengamalkan isi Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari.

Seluruh kegiatan di TPA ini tidak dipungut biaya sepeser pun. Baik pendaftaran maupun biaya bulanan semuanya ditanggung langsung oleh Bapak Pendiri, sebagai bentuk ketulusan dan kepedulian terhadap pendidikan agama bagi masyarakat. Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa dakwah dan kepedulian sosial bisa berjalan beriringan.

Kami Ingin Agar Anak-Anak Sejak Disini Mencintai Al-Qur’an

Dengan dukungan para ustaz dan ustazah yang sabar dan berdedikasi, para santri mendapatkan pembelajaran mencakup tahsin, tahfiz, adab Islami, doa-doa harian, hingga pembiasaan ibadah; seluruh kegiatan dikemas menarik dan interaktif agar anak-anak belajar dengan semangat dan kegembiraan.

Hingga kini, sebanyak 85 santri aktif mengikuti pembelajaran di TPA Natabel Jannah; menurut Ustaz Azizurrahman selaku pengelola, kehadiran TPA ini merupakan wujud nyata upaya membangun generasi muda yang berlandaskan nilai-nilai Qur’ani.

“Kami ingin agar anak-anak sejak dini mencintai Al-Qur’an, memiliki akhlak karimah, dan kelak menjadi pribadi yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan masyarakat,” ujarnya.

Keberadaan TPA Natabel Jannah Palangka Raya menjadi inspirasi sekaligus teladan bahwa pendidikan agama dapat tumbuh kuat di tengah masyarakat bila dibangun dengan niat tulus dan keikhlasan; dari tempat sederhana inilah, semangat membangun generasi Qur’ani terus menyala untuk masa depan yang lebih beriman dan berakhlak.

TPA Natabel Jannah Palangka Raya resmi didirikan pada tanggal 12 Januari 2024, bersamaan dengan peresmian Masjid Natabel Jannah oleh Komjen Pol Dedi Prasetyo di Komplek Perumahan Bhayangkara Residence, Jalan Lamtoro Gung, Kota Palangka Raya.

MOJOKERTO || jejak-indonesia.id – Sebanyak 170 kantong darah berhasil terkumpul dalam aksi donor darah yang dihelat oleh Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Jawa Timur di Gedung Dharma, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, pada Jumat (10/10/2025) pagi.

Kegiatan yang terselenggara atas sinergi antara Poliklinik SPN Polda Jatim dan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Mojokerto ini diikuti dengan antusiasme tinggi.

Para partisipan tidak hanya berasal dari personel Polri dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekolah Polisi Negara Polda Jatim, tetapi juga didominasi oleh 247 siswa Pendidikan Pembentukan Bintara (Diktukba) Polri Tahun Anggaran 2025.

Kepala SPN Polda Jawa Timur, Kombes Pol Agus Wibowo, S.I.K., memberikan teladan dengan menjadi salah satu pendonor pertama.

Kombes Pol Agus Wibowo menegaskan bahwa kegiatan ini adalah bagian integral dari pembentukan karakter seorang insan bhayangkara dan wujud implementasi dari program unggulan "Kampus Sehat".

"Aksi kemanusiaan ini merupakan implementasi nyata dari program unggulan Lemdiklat Polri, Kampus Sehat, " ujar Kombes Agus.

Ia menegaskan, program 'Kampus Sehat' bukan sekadar slogan, melainkan sebuah doktrin untuk membentuk insan Bhayangkara yang sehat secara fisik, mental, dan terutama, sehat secara sosial.

Kombes Pol Agus menyebut partisipasi aktif 247 siswa Diktukba Polri SPN Polda Jatim ini adalah pelajaran tentang empati dan kepedulian sosial.

"Mereka belajar bahwa menjadi Polisi bukan hanya tentang penegakan hukum, tetapi juga tentang memberikan bagian dari diri mereka, dalam hal ini setetes darah, untuk menyelamatkan nyawa sesama. Inilah esensi sejati dari pelayanan," tegasnya.

Sementara itu Ketua PMI Kabupaten Mojokerto, Drs. Teguh Gunarko, M.Si. melalui Kepala Sub Administrasi Umum dan Logistik UDD PMI Kabupaten Mojokerto, Mia Pamungkas, mengucapkan terima kasih yang mendalam.

"Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada SPN Polda Jatim khususnya para siswa Diktukba Polri. Kegiatan ini luar biasa, " ungkapnya.

Ia mengatakan 170 kantong darah hasil donor dari SPN Polda Jatim itu sangat vital untuk menjaga stabilitas stok darah di PMI Kabupaten Mojokerto dan akan sangat membantu pasien yang membutuhkan.

"Solidaritas yang ditunjukkan oleh institusi Polri sungguh patut menjadi contoh" ujar Mia Pamungkas.

Total 170 kantong darah, dengan volume masing-masing kantong sebesar 350 cc darah yang terkumpul kemudian diserahkan kepada tim UDD PMI Kabupaten Mojokerto untuk diproses lebih lanjut demi misi kemanusiaan.

Deli Serdang || jejak-indonesia.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Binjai dan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), Jumat (10/10/2025). Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat realisasi Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam kunjungannya, Mendagri dan Menteri PKP mengecek langsung kondisi di dalam rumah. Mendagri menyampaikan rasa bahagianya melihat langsung antusiasme masyarakat yang menerima manfaat program perumahan tersebut. “Karena tadi saya lihat waktu masuk [rumah], ibunya happy, rumahnya juga bagus. Dan, ya memang kami pemerintah, baik pusat maupun daerah bekerja keras untuk masyarakat, terutama yang kurang mampu,” ujarnya saat meninjau Perumahan Kompos Patria Tama di Kabupaten Deli Serdang.

Mendagri menjelaskan, ia bersama Menteri PKP turun langsung untuk melihat apa yang terjadi dan dirasakan oleh masyarakat. Pemerintah, kata dia, terus berupaya memperbaiki berbagai kekurangan dalam pelaksanaan program perumahan. Karena itu, pemerintah terbuka terhadap masukan dari masyarakat.

Ia menerangkan, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk meringankan MBR memiliki rumah. Langkah ini salah satunya dengan membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR. Masyarakat yang ingin membangun atau merenovasi rumah juga dapat memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah.

Lebih lanjut, Mendagri mengingatkan agar pemerintah daerah (Pemda) tidak khawatir terhadap potensi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat pembebasan retribusi PBG dan BPHTB bagi masyarakat kurang mampu. Menurutnya, kebijakan tersebut justru membawa manfaat ekonomi jangka panjang. “Masa kita mau nyari uang, nyari duit pajak dari orang yang kurang mampu. Justru kita pemerintah ini bekerja terutama untuk mengangkat derajat yang kurang mampu,” tegasnya.

Ia menuturkan, kebijakan-kebijakan tersebut dapat mendorong sektor properti menjadi lebih masif dan berdampak luas terhadap perekonomian daerah. “Real estate bangkit semua. Masyarakat yang mau bangun juga menjadi lebih murah. Real estate bangkit karena dijual lebih murah, masyarakat beli, makin banyak demand perumahan yang tinggi, maka lapangan kerja hidup, toko-toko material hidup, semua hidup,” papar Mendagri.

Mendagri menegaskan, pembangunan rumah tidak hanya memberi tempat tinggal yang layak bagi masyarakat, tetapi juga menambah nilai ekonomi tanah yang sebelumnya tidak produktif. “Tanah kosong tuh, PBB-nya dikit itu. Bapak bangun ini Pak, dengan nol BPHTB-PBG, tapi [nanti] sudah ada rumahnya, tahun depan. Pak, mohon maaf, yang punya rumah nanti [ke depan akan] bayar [pajak] selain tanahnya, bangunannya juga, tapi dikit,” pungkasnya.

Puspen Kemendagri

MEDAN || jejak-indonesia.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong perguruan tinggi berperan aktif dalam menyukseskan Program Tiga Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menurutnya, perguruan tinggi tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga pusat intelektual yang memiliki daya kritis, kemampuan riset, serta pengaruh sosial yang kuat di masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Mendagri dalam sambutannya pada acara Sosialisasi Kredit Program Perumahan di Universitas HKBP Nommensen (UHN), Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut), Jumat (10/10/2025). Kegiatan ini dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Rektor UHN Richard Napitupulu beserta civitas academica, serta sejumlah pihak perbankan dan pengembang.

Dalam sambutannya, Mendagri menilai perguruan tinggi berperan penting dalam mendukung program pemerintah, termasuk Program Tiga Juta Rumah. Karena itu, dirinya bersama Menteri PKP Maruarar menyambangi UHN untuk menyampaikan sosialisasi. “Alasannya, menurut saya selain kecintaan beliau (Menteri PKP) kepada Nommensen, juga karena perguruan tinggi itulah pusat intelektual. Pusat intelektual, karena pusat intelektual tertinggi dari lembaga-lembaga pendidikan yang lain,” ujarnya.

Mendagri menjelaskan, peran perguruan tinggi tidak sebatas lembaga pendidikan, tapi juga berfungsi sebagai pressure group yang dapat memberikan kritik membangun, serta menjadi motor sosialisasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat. “Kenapa? Karena universitas, baik dosen maupun mahasiswanya, dianggap intelektual, yang berpengaruh kepada masyarakat,” katanya.

Ia juga menilai, dosen maupun mahasiswa merupakan bagian dari ekosistem masyarakat yang turut membutuhkan akses terhadap perumahan layak. “Dosennya yang mungkin ada yang enggak punya rumah, mahasiswa juga mungkin ada yang enggak punya rumah, ada juga mungkin dosen dan mahasiswa yang kurang mampu, yang dia memerlukan rumah,” jelas Mendagri.

Lebih jauh, Mendagri menguraikan bahwa Program Tiga Juta Rumah merupakan bagian dari kebijakan ekonomi kerakyatan Presiden Prabowo Subianto yang berpijak pada prinsip ekonomi Pancasila. Dalam sistem ini, peran negara diperkuat untuk melindungi kepentingan rakyat kecil tanpa mematikan sektor besar.

“Dalam pemerintahan Pak Prabowo, saya melihat beliau kembali kepada sistem ekonomi Pancasila, yaitu ekonomi campuran dengan memperkuat peran daripada pemerintah. Karena beliau kembali kepada Pasal 33 [ayat 3] UUD 1945, bumi, air, dan kekayaan di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” terang Mendagri.

Program perumahan rakyat, kata Mendagri, menjadi bagian dari keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kecil. “Program Perumahan Tiga Juta Rumah, juga berbasis untuk prioritas 9,9 juta rakyat yang belum memiliki rumah. Jadi adalah program-program yang sangat pro kepada rakyat dengan intervensi pemerintah, baik dalam bentuk kebijakan, anggaran, dan lain-lain,” katanya.

Pada kesempatan itu, Mendagri juga menyoroti masih rendahnya jumlah daerah di Provinsi Sumut yang menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR dan memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP). Dari 33 kabupaten/kota, baru enam yang telah membangun MPP. Kondisi tersebut, menurut Mendagri, dapat menghambat percepatan pembangunan perumahan di daerah.

“Kita semua pengin agar memobilisasi, menggalakkan pembangunan tiga juta rumah di Sumatera Utara ini, [tapi tentu] akan terhambat, karena birokrasinya berbelit-belit. Karena tidak punya One Roof System yang sudah kita ciptakan,” tegasnya.

Ia menegaskan, pemerintah telah memberikan kemudahan dalam perizinan pembangunan, termasuk kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi PBG untuk MBR. Namun, tanpa dukungan pemerintah daerah (Pemda) dan percepatan perizinan melalui MPP, kebijakan tersebut tidak akan berjalan optimal.

Mendagri kemudian mengajak civitas academica UHN untuk berperan aktif mengawasi kinerja Pemda dan menjadi bagian dari solusi percepatan pelayanan publik. “Tugas mahasiswa, awasi mereka. Awasi kepala daerahnya, kenapa tidak punya Mal Pelayanan Publik. Supaya PBG-nya gampang, developer gampang, bank gampang, outletnya di dalam satu ruangan,” tandasnya.

Puspen Kemendagri