Peristiwa

TANGERANG || jejak-indonesia.id – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya diferensiasi dalam pengembangan ekonomi kreatif sebagai pengungkit kemajuan sektor pariwisata nasional. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan keynote speech pada acara The Top Tourism Leaders Forum di Hall 9, Nusantara International Convention Exhibition (NICE) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Tangerang, Banten, Minggu (12/10/2025).

Bima mengungkapkan, banyak destinasi wisata tersembunyi di Indonesia yang dapat dikembangkan secara optimal jika kepala daerah memiliki semangat dan komitmen dalam mengelola potensi wilayahnya. Ia juga menyoroti pentingnya city branding yang unik dan membedakan satu daerah dengan daerah lainnya. Menurutnya, dengan jumlah 514 kabupaten/kota di Indonesia, seharusnya terdapat 514 potensi, 514 identitas, dan 514 karakter daerah.

Citra daerah, kata Bima, tidak boleh stagnan hanya karena terus menggunakan tagline yang sama atau meniru daerah lain.
“Bapak-Ibu yang sangat paham branding, tolong ajari, tolong tukar pikiran, tolong diskusi dengan para aparat, kepala dinas pariwisata, dan juga kepala daerah tentang city branding karena ini kaitannya dengan pariwisata kuat sekali. City branding ini adalah citra,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Bima juga membagikan pengalamannya saat membangun city branding Kota Bogor. Pada 2018, ketika masih menjabat Wali Kota Bogor, ia mengunjungi kawasan Mulyaharja yang memiliki hamparan persawahan hijau berlatar Gunung Salak. Ia bermimpi menjadikan kawasan tersebut sebagai destinasi wisata baru. Tantangan muncul karena lahan tersebut merupakan milik warga dan perusahaan. Namun, berkat kesungguhan dan kolaborasi, perubahan pun terjadi.

“Kita bekerja keras melibatkan warga, mengedukasi ibu-ibu. Kemudian mendidik para tour guide, mendidik komunitas supaya berkreasi di sana. Ini adalah salah satu dari desa atau kelurahan termiskin di Kota Bogor, dan saat ini dari titik ini, anak-anak muda, ibu-ibu, emak-emak, ini bisa hidup karena setiap weekend ramai. Mereka buat sistem sendiri,” tandasnya.

Pengalaman tersebut, lanjut Bima, memberinya pelajaran penting bahwa membangun ekosistem pariwisata bukanlah hal mudah. Diperlukan kerja keras berbagai pihak untuk mengatasi hambatan kultural, struktural, dan infrastruktur.

Ia juga mencontohkan pengembangan sport tourism di Bogor melalui pembangunan jogging track sepanjang 4,3 kilometer di sekitar Istana dan Kebun Raya Bogor. Jalur tersebut kini ramai dimanfaatkan warga dan berdampak pada peningkatan ekonomi pelaku usaha di sekitarnya.

“Jadi, sport tourism hari ini, sesungguhnya kalau kita tekuni betul, ini bisa membangun ekosistem yang luar biasa. Karena sport tourism ini bicara kesehatan, bicara kesejahteraan, bicara juga kolaborasi dengan Forkopimda, bicara efeknya bagi UMKM dan lain-lain,” ujarnya.

Selain itu, Bima turut menyoroti potensi creative event seperti konser musik sebagai sumber pertumbuhan ekonomi daerah, dengan catatan aspek perizinan, keamanan, dan infrastruktur harus diperkuat. Ia berharap Indonesia dapat menjadi destinasi utama bagi berbagai pertunjukan seni berskala besar.

Menurutnya, membangun ekosistem pariwisata merupakan pekerjaan rumah bersama bagi pemerintah daerah (Pemda). Pasalnya, belum semua kepala daerah memiliki kesadaran bahwa pariwisata dan industri kreatif merupakan celah strategis dalam pembangunan ekonomi lokal.

“Jadi tugas dari insan pariwisata ini sebetulnya berat banget. Harus gaul membangun jejaring dan mengayakan perspektif,” tandasnya.

Puspen Kemendagri

BEKASI || jejakindonesia.id — Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Arjuna, Zuli Zulkipli, S.H., Seorang Praktisi Hukum asal Kampung Ciranggon, Desa Cipayung, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dan menilai pendapatan, bahwa penerapan sistem digital dalam berbagai sektor pemerintahan merupakan langkah terobosan penting untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pelayanan publik. Menurutnya, transformasi dari sistem manual ke digital dapat menjadi kunci dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mempercepat kemajuan Kabupaten Bekasi.

Zuli Zulkipli, S.H menegaskan, sistem manual yang selama ini dijalankan kerap menimbulkan keterlambatan dan potensi ketidaktepatan data, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan daerah. Dengan digitalisasi, lanjutnya, seluruh proses bisa lebih transparan, cepat, dan terukur. “Sistem digital bukan sekadar modernisasi, tapi fondasi untuk tata kelola pemerintahan yang bersih dan akurat,” ujarnya Senin (13/10/25).

Ia menambahkan, peningkatan PAD melalui sistem digital juga akan memberi dampak langsung pada masyarakat. Pendapatan daerah yang optimal memungkinkan pemerintah memperluas program pembangunan dan pelayanan publik yang lebih merata. “Kalau PAD meningkat, pembangunan bisa lebih maksimal, manfaatnya kembali ke rakyat,” kata Zuli Zulkipli, S.H saat di Wawancarai Wartawan

Zuli Zulkipli, S.H juga mengapresiasi langkah sejumlah instansi di Bekasi yang mulai menerapkan sistem digital dalam administrasi, pelayanan pajak, hingga perizinan usaha. Menurutnya, hal tersebut merupakan sinyal positif bahwa Bekasi sedang beradaptasi menuju era pemerintahan modern berbasis data.

“Digitalisasi harus terus dikawal dan diperkuat. Kita ingin Bekasi bangkit, maju, dan sejahtera. Semua itu bisa tercapai kalau sistemnya transparan dan akurat,” tegasnya.

Sebagai penutup, Zuli Zulkipli, S.H mengajak seluruh elemen masyarakat, baik birokrat, pelaku usaha, maupun warga, untuk bersama-sama mendukung implementasi sistem digital di berbagai bidang. “Semua untuk masyarakat Bekasi yang lebih baik, Maju dan Sejahtera,” pungkasnya.

Penulis: Haris Pranatha Kepala Biro Bekasi, Jawa Barat

MALANG || jejak-indonesia.id - Kirab Budaya All In Gampingan 2025 menampilkan berbagai atraksi seni tradisional, pawai kostum daerah, serta pertunjukan musik rakyat yang menggambarkan keberagaman dan kekayaan budaya Indonesia. Suasana penuh keceriaan ini menjadi bukti bahwa semangat kemerdekaan terus hidup di tengah masyarakat.

Suasana penuh kemeriahan mewarnai perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Desa Gampingan, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, Sabtu (11/10/2025).

Kegiatan spektakuler ini digelar oleh Panitia Hari Besar Nasional (PHBN) Desa Gampingan, dengan dukungan penuh dari pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan aparat keamanan.

Dalam sambutannya, H. Rofi’i Iswahyudi, tokoh masyarakat Gampingan yang didampingi Kepala Desa Gampingan Hj. Ila Husna, S.H., menyampaikan rasa bersyukur dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam suksesnya kegiatan tersebut.
“Alhamdulillah, kegiatan sebesar ini tidak mungkin terlaksana tanpa kerja sama semua pihak — mulai dari masyarakat, tokoh desa, hingga pemerintah. Ini bukti bahwa kebersamaan menjadi kunci keberhasilan kita,” ujar H. Rofi’i

Di tempat berbeda Camat Pagak, Drs. Sugeng Hari Susanta, M.M., memberikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya kegiatan “All In Gampingan” yang disebutnya sebagai pesta rakyat berskala nasional.
“Kegiatan ini luar biasa. Gampingan menjadi contoh bagaimana masyarakat, pemerintah desa, dan muspika bersinergi melestarikan budaya serta memeriahkan HUT RI dengan semangat gotong royong,” ungkapnya.

Terima kasih kepada Deretan tim besar seperti New ABD Production, Sinar Music, Desmo Music, Kompak Audio, Triple M Audio, Reborn Family, Mahardika pro Audio,dan Berkah Production tampil memukau di hadapan penonton. Setiap tim menampilkan tata suara dan pencahayaan megah, menghadirkan pengalaman visual dan audio yang luar biasa di sepanjang rute.
Rute karnaval dimulai dari area TPK/Perhutani dan berakhir di Lapangan Desa Gampingan. Berdasarkan denah resmi panitia, titik parkir disiapkan di sekitar PT Ekamas Fortuna, Lapangan Gampingan, dan SMA Taruna."ungkapnya.(diana)

BANYUWANGI || jejakindonesia.id - Sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal isu pencemaran lingkungan yang terindikasi dilakukan oleh PT. Haka Arthacipta Unggul di jalan Karimun Jawa Timur Kelurahan Lateng, Lembaga Diskusi Kajian Sosial (LDKS) Pilar Jaringan Aspirasi Rakyat (PIJAR) mengajukan surat permohonan hearing ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi.

Sekedar informasi, PT. Haka Arthacipta Unggul melakukan aktivitas penggilingan serabut kelapa. Hal tersebut membuat pencemaran udara di area sekitar yang mengakibatkan partikel kecil seperti debu berterbangan. Tentu hal saja hal ini membuat mata menjadi pedih dan hidung gatal, serta bahaya jangka panjangnya mengancam kesehatan masyarakat.

Ketua Umum LDKS PIJAR, Bondan Madani mengatakan setelah mendengarkan aduan dari masyarakat sekitar pihaknya dan teamnya langsung turun kelapangan untuk mendalami persoalan tersebut. Dan faktanya, kendaraan mereka yang terparkir di area pabrik menjadi kotor akibat partikel halus seperti debu serta apa yang mereka rasakan sama dengan aduan dari masyarakat sekitar.

"Hari kami layangkan surat ke DPRD, semoga harapan kita pihak legislatif langsung merespon surat kita untuk menjadwalkan hearing dan meninjau langsung area pabrik," Kata Bondan Madani, ketika di konfirmasi oleh pihak media melalui via telepon, Senin, 13 Oktober 2025.

Lebih lanjut Bondan menjelaskan, jika kegiatan penggilingan serabut kelapa oleh PT. Haka Arthacipta Unggul diduga melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam berbagai peraturan seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mencakup aspek pengendalian pencemaran udara dan menetapkan standar baku mutu udara. Dan regulasi ini mewajibkan setiap orang untuk tidak melakukan kegiatan yang menyebabkan pencemaran udara dan mengancam kualitas udara.

"Kami mendesak DPRD Banyuwangi segera melakukan SIDAK di area pabrik untuk mengecek secara langsung. Kemudian dilanjutkan dengan hearing yang mengundanghadirkan pihak perusahaan dan beberapa instansi terkait. Atau mungkin bisa sebaliknya, hearing dahulu kemudian SIDAK ke lokasi. Ujar Bondan.

Seperti diketahui bersama, area pabrik PT. Haka Arthacipta Unggul beberapa kali terjadi kebakaran. Terakhir di tahun 2024 tepatnya tanggal 01 September di hari minggu, di sana terjadi kebakaran yang lumayan besar sampai asapnya menjulang tinggi. Maka perlu ada atensi khusus dari Pemerintah Kabupaten (PEMKAB) dan DPRD Banyuwangi.

"Informasi lebih lanjut nanti kita tunggu tanggapan dari DPRD saja. Karena jika persoalan industri maka yang membidangi adalah komisi II, dan jika masalah lingkungan hidup maka yang membidangi adalah komisi IV. Jadi biarkan ketua DPRD mendisposisikan kepada komisi berapa atau langsung pimpinan dewan yang menjadwalkan hearing tersebut," Pungkasnya.

Ketika pihak media menanyakan apakah tidak ada tanggapan atau respon dari pihak perusahaan terkait persoalan ini. Aktivis yang dijuluki Si Raja Demo irit bicara dan hanya berkata "Biarkan DPRD Menjadwalkan Hearing Kami". Singkatnya.

JAKARTA – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2025 di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025).

Rakornas digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dihadiri Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Wamendagri Akhmad Wiyagus, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, dan sejumlah pejabat lintas kementerian/lembaga.

Dalam arahannya, Menko Airlangga mengatakan TPAKD berperan penting dalam membuka akses pembiayaan bagi UMKM, memperluas literasi keuangan, serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah.

Dengan begitu, TPAKD bisa mendorong pengentasan kemiskinan ekstrim di daerah. Selain itu, TPAKD juga diharapkan bisa membuka akses untuk agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), dan penguatan ekonomi rakyat melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

"TPAKD harus hadir untuk mendorong pemerataan ekonomi," ujar Airlangga.

Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menambahkan, sinergi pusat dan daerah serta lembaga keuangan dibutuhkan agar pelayanan publik semakin efektif dan pemerataan ekonomi dapat tercapai.

Ia menjelaskan, inklusi keuangan merupakan upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, sementara literasi keuangan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangan secara bijak.

"Dengan kolaborasi nyata, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat merata. Pemerataan akses keuangan menjadi langkah penting menuju kemandirian ekonomi nasional," ujarnya.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan perlunya memperkuat sektor keuangan daerah agar mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan UMKM dan memperluas akses keuangan melalui peran strategis TPAKD.

"Kami merasa perlu langkah transformatif dalam meningkatkan peran TPAKD sebagai katalis pemerataan nasional. Makanya kami luncurkan road map TPAKD 2026-2030 sebagai acuan arah kebijakan TPAKD kedepan," ujarnya.

Sementara Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani berkomitmen memperkuat literasi dan inklusi keuangan masyarakat melalui penguatan TPAKD yang telah terbentuk sejak 2016.

"TPAKD Banyuwangi terus berinovasi memperluas akses keuangan, terutama bagi pelaku UMKM dan masyarakat desa agar lebih mandiri secara finansial," kata Ipuk.

Pemkab Banyuwangi bersama OJK Jember telah meluncurkan berbagai program literasi, pelatihan usaha, dan pendampingan pembiayaan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi warga.

Menurut Ipuk, peningkatan literasi dan inklusi keuangan menjadi fondasi strategis dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan di Banyuwangi.

"Kami ingin masyarakat semakin paham mengelola keuangan dan berani mengembangkan usaha produktif," tutupnya.