Peristiwa

BEKASI || jejak-indonesia.id – Peresmian Kantor Perkumpulan Wartawan (PW) Fast Respon Nusantara (FRN) Counter Polri sekaligus Pelantikan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) FRN se-Indonesia berlangsung khidmat di Bekasi, Jawa Barat. Sabtu (11/10/2025).

Dalam acara yang dihadiri oleh jajaran kepolisian, antara lain Kapolsek Tambun Selatan Kompol Wuriyanti, Kasi Humas Polres Metro Bekasi Kota AKP Suparyono, Kanit Intel Polsek Tambun Selatan AKP Suroso, serta jajaran Polsek Tambun Selatan serta pengurus FRN dari seluruh Indonesia ini, prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP FRN Counter Polri, Agus Flores.

Momen sakral tersebut ditandai dengan pembacaan Berita Acara Sumpah Setia Wartawan Fast Respon, yang diikuti oleh seluruh Ketua dan Sekjen DPW yang baru dilantik.

Dengan penuh khidmat, para pengurus mengucapkan sumpah sebagai berikut:

1. Kami Wartawan Fast Respon bersumpah dan berjanji untuk setia kepada Bangsa dan Negara, serta kepada Pancasila dan UUD 1945 dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Kami Wartawan Fast Respon bersumpah dan berjanji mencintai Bhayangkara Polri dan segenap Tumpah Darah Indonesia.

3. Kami Wartawan Fast Respon bersumpah dan berjanji akan selalu loyal dan membesarkan FRN dengan segenap tumpah darah Indonesia.

4. Kami Wartawan Fast Respon bersumpah dan berjanji akan membuat berita Polri baik di pusat dan daerah tanpa pamrih.

5. Kami Wartawan Fast Respon bersumpah dan berjanji mencintai masyarakat dan membantu masyarakat untuk menjembatani hubungan masyarakat dan Polri lebih baik.

6. Kami Wartawan Fast Respon bersumpah dan berjanji untuk satu komando dengan negara dan Polri.

7. Kami Wartawan Fast Respon bersumpah dan berjanji tidak mengkhianati Merah Putih sampai akhir hayat kami.

Sumpah tersebut diakhiri dengan pernyataan,

“Dan sumpah ini kami sampaikan dengan akal sehat jasmani dan rohani, serta disaksikan Tuhan Yang Maha Kuasa.”

Prosesi sumpah setia ini menjadi simbol tanggung jawab moral seluruh pengurus FRN dalam menjalankan tugas jurnalistik yang berlandaskan loyalitas, profesionalitas, dan semangat kebangsaan.

Ketua Umum FRN, Agus Flores, dalam amanatnya menegaskan pentingnya menjaga nama baik organisasi serta memperkuat sinergi antara media dan kepolisian.

“FRN hadir bukan hanya untuk menyampaikan informasi, tapi juga menjadi jembatan penghubung antara masyarakat dan Polri. Mari kita jaga sumpah ini sebagai komitmen bersama,” ujarnya.

Dengan dilantiknya para Ketua DPW FRN se-Indonesia, diharapkan semangat solidaritas dan pengabdian terhadap bangsa, negara, dan institusi Polri semakin kuat dan nyata di seluruh wilayah Indonesia.

BANYUWANGI || jejak-indonesia.id - Melalui jalur mediasi, kasus sengketa tanah Masjid di Desa Gintangan, Kecamatan Blimbingsari, Banyuwangi, Jawa Timur, akhirnya terselesaikan. Bahkan, konflik yang melibatkan pemegang SHM dan Pembeli tanah tersebut juga berbuah perdamaian.

Mediasi berbuah manis itu dilakukan di Kantor Desa Gintangan pada Jum'at (10/10/25). Dihadiri oleh Gus Lukman selaku anak dari Gus Nasik dan Muhaidori didampingi Kuasa Hukum, Abdul Qodir. Serta disaksikan oleh unsur 3 pilar, meliputi Kepala Desa (Kades) Desa Gintangan, Hardiyono, Kapolsek Rogojampi, Camat Blimbingsari, Pengurus PD Dewan Masjid Indonesia Banyuwangi, Perwakilan Departemen Agama Banyuwangi.

Dan langkah Islah ini tercetus berkat adanya kesadaran pihak yang terlibat Karena keduanya memang memiliki iktikad baik, maka mediasi pun berjalan dengan penuh keakraban.

Bahkan disadari bahwa terjadinya konflik hanya karena salah paham semata. Ditambah, mereka yang berkonflik adalah warga Desa Gintangan. Selain ikrar berdamai dengan dibuktikan dengan Surat Dokumen Perdamaian, kedua belah pihak juga menyepakati sesuai dengan yang disepakati di Forum.

“Alhamdulillah, sekarang telah berdamai, hubungan keduanya kembali baik dan tetap rukun,semoga kejadian seperti ini tidak terjadi lagi,"ungkap Hardiyono Kades Gintangan.

Pihaknya menegaskan, bahwa Mediasi perdamaian atau penyelesaian konflik ini dilakukan atas dasar untuk mencari sebuah solusi terbaik untuk kedua belah pihak.

"Setidaknya dengan persoalan ini, ketika terjadi konflik di Masyarakat tidak mengambil langkah terkesan terburu-buru apalagi semua persoalan masih bisa di musywarahkan,"tegasnya.

Melihat banyaknya warga yang datang di kantor Desa dijaga ketat oleh pihak keamanan baik itu dari unsur petugas linmas, TNI Polri sengaja dihadirkan oleh Pemdes untuk menjaga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

“Prinsipnya, perdamaian adalah keputusan yang mulia dan merupakan pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara,” bebernya.

Abdul Qodir, kuasa hukum dari pihak penggugat Muhaidori turut menyampaikan kronologi awal dan beberapa hal yang perlu disampaikan terkait soal Tanah itu.

"Saya mewakili klien selaku penggugat sekaligus pemegang SHM objek tanah yang dimaksud, setelah bertemu pihak tergugat, Konflik ini terjadi karena ada kesalah pahaman,"ungkapnya.

Bahkan, dengan hasil mediasi memberikan apresiasi kepada Muhaidori. Yang menyetujui kesepakatan untuk berdamai.

"Artinya pemilik tanah mengikhlaskan kepada nadim wakaf yang terdiri dari masing - masing perwakilan dari tergugat ataupun penggugat jadi satu, kelompok tokoh masyarakat yang dimasukkan,"tegasnya.

Dengan harapan adanya masjid Al Mukminin tersebut digunakan secara luas umum dan digunakan secara pribadi.

"Secara pengelolaan masjid untuk kemakmuran masyarakat luas,"harapnya.

Disisi lain, Fathur rohman selaku pengurus PD DMI Banyuwangi, menyampaikan kehadiran dirinya selain memenuhi undangan dari pihak Pemdes menjadi tugas DMI Banyuwangi.

"Dengan mengedepankan semangat kekeluargaan, kerukunan dan ketentraman, akhirnya konflik yang sudah terjadi ini bisa selesai dengan baik,"ucapnya kepada Wartawan.

Masyarakat Gintangam yang tertib saat acara mediasi menunjukkan mengedepankan kerukunan,sehingga mulai awal dimulai Musyawarah hingga akhir tetap kondusif.

"Alhamdulillah, semua tuntutan kami sampaikan dalam forum. Artinya perjuangan kami untuk mempertahankan masjid yang dulunya dibangun secara sukrela dan Gotong royong tetap berdiri kokoh,"kata Jubir pihak Tergugat Ahmad Sulfi kepada Wartawan.

Setelah mengikuti mediasi tertutup ada banyak hal yang telah dipersiapkan sebagai bahan topik pembahasan, termasuk juga menunjukkan beberapa berkas yang ditunjukkan.

"Dengan detail sudah kami sampaikan dalam forum sebelum dibangun masjid Al Mukminin, karena bagaimana pun semua itu dilakukan melalui tahapan proses panjang. Tapi syukur alhamdulillah setelah berdamai,"kata Sulfi .

Selanjutnya oleh pihak terkait soal Sertifikat dalam SHM nanti akan ada pengajuan perubahan Nama.

"Sesuai hasil kesepakatan bersama, nanti akan dilakukan pengajuan perubahan terkait atas nama dalam Sertipikat kepada instansi yang akan dibantu prosesnya,"pungkasnya.

MAKASAR || jejakindonesia.id – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara kreatif tanpa memberatkan masyarakat. Hal ini disampaikan Bima saat memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Pemerintahan dan Dialog Kebangsaan di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Jumat (10/10/2025).

Bima menjelaskan, dinamika Transfer ke Daerah (TKD) perlu dijawab dengan langkah inovatif dan kolaboratif. Ia menekankan pentingnya pemanfaatan potensi lokal untuk memperkuat PAD. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berupaya menjembatani akses daerah terhadap berbagai program pusat, sekaligus mendorong Pemda berkolaborasi dengan unsur Pentahelix guna membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

“[Pemda] bisa menjemput peluang-peluang lain, peluang-peluang lain selain pajak. Tadi makanya penekanannya adalah Pendapatan Asli Daerah yang tidak memberatkan. Artinya selain pajak, apa saja. Nah, dilihat lokalnya seperti apa. Seperti [Kabupaten] Sidrap, misalnya, kan kuatnya di pangan gitu ya, dan [daerah] lain-lain itu punya kekhasan,” katanya.

Bima menekankan pentingnya Pemda untuk menyisir berbagai program peningkatan ekonomi yang disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing. Ia mencontohkan, kawasan kampung nelayan, misalnya, dapat dikembangkan menjadi destinasi pariwisata atau pusat ekonomi kreatif. Selain menggali potensi lokal, Bima meminta Pemda meninjau kembali pos-pos belanja yang masih bisa dihemat.

“Kami masih menekankan kepada pemerintah daerah untuk fokus pada efisiensi pos-pos yang memang masih bisa dihemat. Itu tolong disisir lagi, sekali lagi semuanya, seperti perjalanan dinas, makan-minum, dan lain-lain,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Bima, Kemendagri ingin memastikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tetap terpenuhi. Ia juga menekankan pentingnya memastikan bahwa dana untuk pemenuhan SPM digunakan secara efisien, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan daerah. Oleh karena itu, kepala daerah diminta turun langsung melakukan peninjauan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan bagian keuangan.

“Kami menangkap tadi semangat dari teman-teman daerah sebetulnya kan selaras ya. Selaras, lebih sinkron dengan kebijakan pusat dan mendukung program-program pusat, termasuk efisiensi dan lain-lain,” ungkapnya.

Bima menambahkan, ke depan komunikasi antara Pemda, asosiasi wali kota, bupati, dan gubernur, dengan Kemendagri serta Kementerian Keuangan akan diperkuat. Langkah ini untuk memastikan pelayanan publik tetap optimal sekaligus membuka ruang lebih luas bagi inovasi daerah.

“Kita dorong untuk berinovasi, tapi inovasi kan enggak bisa sendiri. Inovasi harus didukung oleh kampus, didukung juga oleh sektor swasta. Ya bisa juga kemudian bermitra dengan lembaga yang bisa memberikan modal,” terangnya.

Di sisi lain, Bima menekankan pentingnya meningkatkan realisasi belanja pemerintah (government spending) agar lebih optimal dibandingkan tahun sebelumnya. Langkah ini, katanya, diperlukan untuk memperkuat perputaran uang dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. “Jadi supaya perputaran uangnya lebih kuat lagi, kita dorong government spending,” tandasnya.

Turut hadir dalam forum itu di antaranya Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman, serta sejumlah bupati dan wali kota di wilayah Sulawesi.

Puspen Kemendagri

BANYUWANGI || jejakindonesia.id – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banyuwangi kembali melaksanakan penggeledahan kamar hunian warga binaan, Sabtu (11/10) dini hari. Kali ini, kegiatan penggeledahan ditingkatkan dengan melibatkan unsur TNI dan Polri dalam rangka menciptakan lingkungan Lembaga Pemasyarakatan yang aman dan bersih dari barang terlarang.

Kegiatan gabungan ini melibatkan personil dari Polresta Banyuwangi yang dipimpin langsung oleh Kabag Ops Polresta Banyuwangi, serta personil dari Kodim 0825 Banyuwangi yang dipimpin oleh Kasdim Kodim 0825 Banyuwangi. Kehadiran kedua institusi ini menunjukkan sinergi yang kuat dalam mendukung tugas dan fungsi Lapas

Petugas gabungan kemudian melakukan penggeledahan menyeluruh di dua blok hunian, yaitu Blok Griya Blambangan dan Blok Griya Ulupampang. Operasi ini bertujuan untuk memberantas peredaran barang-barang terlarang di dalam lapas, dengan fokus utama pada handphone dan narkotika.

Kepala Lapas (Kalapas) Kelas IIA Banyuwangi, I Wayan Nurasta Wibawa dalam pernyataannya menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah proaktif guna mendukung terciptanya Lapas Banyuwangi yang terbebas dari peredaran barang terlarang.

"Penggeledahan ini bertujuan untuk memberantas peredaran barang terlarang, khususnya handphone dan narkoba. Selain itu, ini juga merupakan bagian dari deteksi dini untuk meningkatkan kewaspadaan kami terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib) di dalam lapas," ujarnya.

Wayan menyebut, keterlibatan TNI-Polri dalam penggeledahan kali ini dilakukan untuk meningkatkan kondisi keamanan selama penggeledahan berlangsung, sehingga penggeledahan dalam berjalan dengan optimal.

"Keterlibatan TNI-Polri menandakan bahwa sinergi antara Lapas dan Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya berjalan dengan sangat baik. Hal ini tentu akan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Lapas serta mewujudkan Lapas yang aman dan terbebas dari peredaran barang terlarang," tambahnya.

Setelah dilakukan penggeledahan selama kurang lebih 60 menit, tidak ditemukan adanya handphone maupun narkoba yang menjadi target utama dalam operasi kali ini.

Namun, kewaspadaan tidak berhenti di penggeledahan. Sebagai bentuk pencegahan lainnya, petugas juga melaksanakan tes urine terhadap 15 orang warga binaan yang dipilih secara acak.

“Hasilnya, seluruh warga binaan yang dites menunjukkan hasil negatif dari penggunaan narkotika,” ungkap Wayan.

"Kami akan terus melakukan kegiatan serupa secara rutin dan mendadak agar Lapas Banyuwangi selalu berada dalam kondisi yang aman, kondusif, dan terbebas dari narkoba," pungkasnya.

SURABAYA || jejakindonesia.id – Sejumlah purna tugas Perusahaan Umum DAMRI tahun 2024/2025 menuntut hak pesangon yang hingga kini belum dipenuhi oleh pihak manajemen. Para purna tugas menyatakan kecewa karena hak yang seharusnya diterima setelah masa bakti mereka berakhir tak kunjung diberikan.

Sebagai bentuk aksi nyata, para purna tugas mendatangi kantor cabang DAMRI Jalan Kalirungkut No. 7A Surabaya untuk menyampaikan tuntutan agar hak mereka sebagai purna tugas segera dibayarkan.

Menurut Watro, selaku koordinator aksi, langkah ekstrem tersebut merupakan bentuk perjuangan dan upaya terakhir setelah berbagai mediasi sebelumnya tidak membuahkan hasil.

“Kami hanya menuntut hak kami yang sudah seharusnya dipenuhi. Pesangon adalah hak pekerja setelah purna tugas, bukan pemberian, melainkan kewajiban perusahaan. Kami akan terus berjuang sampai hak kami dipenuhi,” tegas Watro.

“Teman - teman purna tugas menuntut agar pembayaran pesangon kepada 23 teman dapat diselesaikan paling lambat bulan Desember ini. Jika dalam perjalanan nanti ada kabar bahwa pembayaran sudah dilakukan, saya siap langsung balik ke Surabaya lagi,” tambahnya.

Sementara itu, General Manager Cabang DAMRI Surabaya, Heru Warsono, S.E, menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima dan menampung semua aspirasi serta tuntutan dari para purna tugas tersebut untuk diteruskan ke manajemen pusat.

“Kami memahami apa yang menjadi tuntutan rekan-rekan purna tugas. Semua masukan dan aspirasi akan kami sampaikan ke pusat. Namun, kami sangat menyarankan agar tidak melakukan aksi jalan kaki dari Surabaya ke Jakarta, mengingat faktor kesehatan dan usia para purna tugas yang sudah tidak muda lagi,” ujar Heru Warsono dengan nada menenangkan.

Di sisi lain, Sumaji, salah satu purna tugas DAMRI, mengungkapkan kekecewaannya terhadap pihak manajemen yang dinilai tidak menepati janji dalam sejumlah pertemuan sebelumnya.

“Terus terang, kami sudah tidak percaya lagi dengan janji-janji manajemen. Sudah beberapa kali diadakan pertemuan, bahkan terakhir dihadiri oleh pihak akademisi dan Polda Jawa Timur, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan atau penyelesaian yang konkret,” ungkap Sumaji dengan nada kecewa.

Aksi ini berlangsung damai dan mendapat perhatian publik, dengan harapan dapat mengetuk hati manajemen pusat serta pemerintah agar segera turun tangan menyelesaikan persoalan hak pesangon bagi para purna tugas DAMRI tersebut.
(Redho)