Opini

Jejakindonesia.id || Komedi memang patut dilihat dan dinikmati sebagai kritik dan hiburan yang menyegarkan. Tak perlu diasumsikan sebagai suatu penghinaan terhapan suatu instansi atau personal, apalagi semuanya itu berdasarkan fakta dan realitas yang sudah ada dan telah menjadi pengetahuan umum bagi masyarakat. Artinya, stand up komedi sebagai seni panggung pertunjukan yang penuh muatan politik sekalipun bisa dikihat sebagai tontonan yang menghibur, tak perlu dibuat menjadi semacam ketersinggungan yang tidak termasfkan. Sebab didalam kemasan komedi itu pun dapat dipahami sebagai ekspresi dari kebebasan penyampaian pendapat dan bagian dari wujud nyata dari kedewasaan sikap demokrasi kita yang tengah mencari bentuknya yang pas dalam budaya kita yang masih gagap menerima bentuk baru peradaban yang terus berubah, bergeser untuk menentukan posisinya yang paling tepat.

Stand up komedi yang menghebohkan jagat politik dan sosial di Indonesia karena dia dilihat debagai hal yang baru -- yang dianggap tidak jamak dalam tradisi dan budaya dagelan kita yang harus tampil pulgar dan menohol berbagai tembok yang telah menjadi taneng rasa malu yang disembunyikan. Padahal, semua yang diungkap Pandji Pragiwaksono yang memang punya latar belakang keluarga politik -- diplomatis -- memang harus mengungkapkan realitas seperti itu, sebab dengan krama basasa sastra yang halus dan sopan sudah berulang kali dianggap sepi dan juga tidak menghentak perhatian orang banyak. Maka itu sejumlah nama pun dia sebut secara tekanjang, agar rasa malu yang orang bersangkutan bisa lebih direnungkan dan dikoreksi, semacam upaya untuk mengaca diri, bahwa tampilan politik dan sosial budaya dari sosok yang terjena sasaran itu dapat menjadi meringatan bagi mereka yang lain agar tidak culas dan songong seperti tokoh yang terkesan menjadi obyek olok-olokan seniman yang pasti tetap akan mengutamakan keindahan, kesegaran sebagai tontonan.

Komedia di Indonesia tiba-tiba melambung ke langit. Seakan merobek cakrawala pandang yang terbatas dan sempit, seperti tak boleh meneronos wilayah politik dan pemeintahan. Pertunjukan global di Netflix berjudul Mens Rea seperti meletup menjadi trending topik pembicaraan banyak orang, tidak kecuali tokoh dan pengamat sosial budaya terperangah takjub dan bersedia memberikan pembelaan dan argumennya, ketika Sang Komedian mau digiring dalam jeratan hukum.

Alkisah, Mebs Rea sudah dibawa keliling ke berbagai panggung pertunjukan -- seperti grup Srimulat atau Ketoprak Keliling pada tahun 1970 hingga tahun 1980-an. Puncaknya berlangsung di pada 30 Agustus 2025 di Indonesia. Beritanya menyebuy sekutar 10 ribu penonton penuh riang gembira mentertawakan tealitas lucu yang diungkap Pandji Pragiwaksono selama dua jam tanpa sensor yang mengupas habis kebobrokan di negeri ini. Meski semua materi lawakannya adalah realitas dan fakta yang sudah mulai dilupakan oleh banyak orang, termasuk sanksi hukum dari beragam kasus itu yang terkesan tidak jelas ujung penyelesaiannya.

Upaya menyeret Pandji Pragiwaksono ke bilik hukum justru semakin membuat Stand Up Komedi yang selama ini dianggap sebagai penghibur belaka, mula disadari dapat dijadikan sarana untuk mengkritik kebebalan berbagai pihak yang tak lagi memiliki rasa malu, karena kritik model kompensional tidak lagi mampu menggodor hati yang telah membeku, seperti tembok yang tidak lagi mampu ditelusupi dengan kelembutan dan sopan santun, sebab nilai etika dan moral sudah ikut digadaikan dengan harga yang sangat murah.

Laporan beberapa pihak kepada Polda Metro Jaya tentang materi Stand Up Komedi dari Pandji Pragiwaksono ini pun dianggap sejumlah pihak seperti Stand Up komedi dalam bentuk yang lain, lantaran barang bukti berupa Flash Disk rekaman dari pertunjukan yang dijadikan sebagai barang bukti laporan itu tanoa izin dan bisa didakwa sebagai pelanggaran hak cipta. Kecuali itu, pihak pelapor yang mengatasnamakan organisasi keagaman di Indonesia ini pun talah membantah, bukan bagian dari organisasi yang mereka atas nama oranisasi yang mereka sebutkan itu.

Komedi satir memang tidak cuma mematok target agar penonton bisa terbahak-bahak karena merasa terhibur dan terwakili ekspresi yang juga hendak nereka ungkapkan, tetapi yang tidak kalah penting adalah ajakan untuk merenungkan, tentang apa yang sudah kita lakukan atau apa yang bisa dilakukan dalam mensikapi realitas realitas hukum, realitas sosial dan realitas budaya yang telah terjadi akibat dari kehadian yang ganknjil dan lucu -- bahkan ironis -- terjadi di negeri yang kaya raya ini, tapi rakyat tetap banyak yang muskin. Padahal janji dalam konstitusi yang disepakati saat proklamasi dilakukan, kemiskinan dan kebodohan rakyat akan diatasi.

Jadi humor yang digunakan untuk membungkus kritik agar laku dan mau didengar oleh semua kalangan -- tak hanya pejabat publik -- memang harus dikemas, atau menghias diri seperti puisi esai agar tidak terkesan kuno -- agar supaya tidak juga membosankan -- seperti lauk-pauk yang tidak dikreasi sedemikian rupa, sehingga tan cuma lebih sedap, tapi juga lebih memarik serta memberi kesan yang tidak membosankan.

Begitulah stand up komedi, seperti genre puisi esai yang tampil lebih molek dan genial untuk lebih jelas menandai eksistensi agar bisa lebih diperhitungkan. Dan data kreativitas seniman tentu tidak boleh berhenti untuk terus menciptakan genre yang lebih cantik dan indah -- tapi juga jenial -- tudak hanya mengandalkan kemolekan tampilan semata, tapi juga cahaya cenerlang yang ada di dalam batok kepalanya. Jadi hanya dengan begitu seni pemanggungan stand up komedi bisa naik kelas tidak cuma panggung penghibur, tapi juga merupakan ruang kelas untuk untuk melakukan perenungan.

Banten, 15 Januari 2026

Jejakindonesia.id || Isra mi'raj bukanlah wisata tour atau perjalanan trayek dari satu tempat ke tempat lainnya, tapi suatu peristiwa Agung yang di rancang oleh sang Maha Agung untuk menjelaskan kekuasaanNya bahwa tak satupun alat transportasi yg mampu mengangkut manusia pada perjalanan ribuan kilometer dalam waktu semalam.

Tak masuk logika namun iman mampu mencernanya ini juga suatu pertanda bahwa tidak semua akal mampu menjangkau perkara iman, hanya di butuhkan setitik rasa dalam qalbu dan tidak semua orang diberkahi hidayah itu. Manusia pilihan itu telah diberangkatkan dari Masjid haram Makkah menuju majid Aqsa Palestina hingga bermi'raj menuju Tuhan yang maha Agung pada malam 27 Rajab untuk menerima Tugas Suci.

Lantas apa makna dibalik peristiwa itu ?
Pertama harus dikaji dulu tentang iman, iman itu bukan skadar meyakini suatu hal yang di anggap sakral atau mempengaruhi jiwa alam dan pikiran, namun dia suatu alat untuk mengetahui keadaan dan keberadaan sesuatu yang tak mampu di inderai. Secara umum semua mahluk yang beragam keyakinan menempatkan iman sebagai landasan meyakini sesuatu yang sudah turun temurun atau katakanlah meyakini sesuatu sebab potensi atau pengetahuan keturunan. Inilah yang membedakan konstruk pemikiran dalam perkara iman.

Yang kedua soal Mahluk Pilihan, tak semua mahluk dipilih untuk membawa pesan terhadap mahkuk lainnya, manusia pilihan ini tentunya harus kompeten dan memenuhi syarat. Salah satu syarat harus jujur amanah dan dapat dipercaya, parameternya harus diakui mayoritas manusia baik seiman maupun tidak. Syarat logika mencakup kesepakatan itu olehnya jika Muhamad sang Rasulullah menjadi manusia yang tepat untuk menjalani amanah itu.

Peristiwa isra mi'raj bukanlah dongeng semata kitab Suci menjelaskan kisah ini sebagai peringatan dan petunjuk bagi semua mahluk. Dalam peritiwa ini terdapat hikmah esensi Tauhid dan hadiah bagi seluruh umat manusia yaitu kode komunikasi dan pasword interaksi antara Tuhan dan manusia yaitu perintah Sholat Lima waktu.
Selamat memperingati isra Mi'raj 27 Rajab 1447 H

Penulis :
Mangge Muhlis Muhtar (M3)

Jejakindonesia.id || Diskusi bukanan rutin Aspirasi Indonesia sempat membahas berbagai soal tentang silang sengkarut yang terjadi di Indonesia, termasuk bencana di Sumatra akibat ulah manusia yang tamak dan rakus mengobral konsesi hutan dan lahan yang memberi kebebasan lebih liar menggunduli hutan hingga sungai tak mampu menampung kayu gelondongan yang dihayutkan sampai harus dimuntahkan dengan meluluh-lantak pemukiman dan harta benda warga masyarakat setemlat.

Untuk itu, hasil kesempatakan pertemuan Aspirasi Infonesia pada Selasa, 6 Januari 2026 akan mengumpulkan pakaian yang tidak atau bahkan belum terpakai untuk khusus untuk masyarakat Aceh yang didera derita paling parah akibat banjir yang masih susul menyesul terjadi sejak akhir tahun 2025 hingga hari ini yang belum bisa dipulihkan.

Karena itu satu diantara program Aspirasi untuk ikut meringankan beban warga masyarakat terdampak banjir itu akan menghimpun berbagai bentuk bantuan, terutama untuk pakaian yang tidak terpakai termasuk pakaian baru yang belum ternah terpakai.

Akai solidaritas dan kepedulian Aspirasi Indonesia ini akan dikoordinasi oleh Yudha Gemin dan Abdi Boxer untuk dikumpulkan dari seluruh anggota Aspirasi Indonesia serta para simpatisan di Sekretariat Jl. Pati No. 26 Menteng, Jakarta Pusat.

Terkait dengan bencana yang akibat ulah manusia di Sumatra yang telah mengakibatkan banyaknya jatuh korban serta kerugian harta henda yang tidak terkira jumlahnya itu, Aspirasi Indonesia akan mengadakan acara "Tobat Nasuha Nasional" dengan mengajak sejumlah tokoh dan pejabat negara yabg ada untuk mekakukan pertobatan nasional atas kesalahan tata kelola yang telah mengakibatkan rakyat harus menanggung beban penderitaan, tak hanya sebatas harta benda semata, tetapi kehilangan anggota kekuarga yang menjadi korban, bahkan tidak sedikit jumlah orang yang hilang itu belum juga ditemukan jasadnya.

Topik tentang Anti Islamophobia yang telah menjadi keputusan PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) pada 15 Maret 2022 kembali akan digaungkan agar segera mendapat pengakuan serta pengesahab dari Penerintah Indonesia menjadi hari libur nasional pada setiap tanggal resolusi tersebut disahkan sebagai kesepakatan seluruh bangsa yang ada di dunia. Bahwa Anti Islamophobia sudah saatnya menda0at perhatian bagi seluruh umat manusia di muka bumi.

Diskusi tentang beragan masalah serta pemantapan program acara Aspirasi Indonesia sekaligus persiapan menyambut bulan suci ramadhan tahun 2026 menurut Wati Salam, selain akan memveri perhatian terhadap bencana akibat ulah manusia ini, juga akan memberi perhatian pada suasana politik yang semakin tidak menentu terjadi di Indonesia pada akhir belakangan untuk ikut mencarikan solusi terbaik, utamanya terhadap gonjang ganjing ekonomi yang semakin tidak menentu, hingga semakin membuat keresahan dan kecemasan rakyat, ujar Ketua Aspirasi Indonesia sebagai penghantar diskusi seusai acara makan siang hingga menjelang magrib.

Prof. Dr. Efendi Arsyad memaparkan berbagai masalah yang pernah dan sedang terjadi di Indonesia sekarang ini, perlu dicermati dan disikapi secara kritis. Sementara Wati Salam menambahkan perlu juga dikaji lebih serius penerbitan buku yang dilakukan oleh BPIP (Badan Pembina Ideologi Pancasila) yang cuma memuat istilah NRI, tidak kagi ditulis NKRI. Bahkan nilai-nikai dari apa yang dikandung oleh Pancasila semakin membuat pemahaman warga masyarakt terhadap Pancasila menjadi semakin kabur. Seperti konsep empat pilar yang digulirkan oleh MPR RI yang memposisikan Pancasila sebagai salah satu pilar dalam berbangsa dan bernegara. Sehingga Pancasila fondasi atau dasar -- bukan sebagai pilar -- jadi terkesan tergradasi dan rendah nilainya.

Efendi Arsyad menyatakan Indonesia sedang sakit. Karena masakah bagi bangsa Indonesia adalah menghadapi kaum munsfikun, musyrikun dan fasikun. Itulah sebabnya hukum menjadi tajam je bawah dan tumpul ke atas. Tatanan umat beragama pun dibuat kacau dan porak-poranda dan diadu antara yang satu dengan yang lain. Karena itu harus tawadduk, rebdah gati, mawas diri dan mau mengevakuasi diri, agar tidak selalu merasa paling benar sendiri.

Atas dasar itulah, imbuh Wati Salam, Aspirasi Indonesia akan melakukan kajian, diskusi atau dialog yang lebih serius dengan mengundang sejumlah tokoh serta cerdik pandai Islam untuk menjawab kesan yang selalu mebdapat perlakuan yang disudutkan, seperti istilah ekstrimis dan teroris yang selalu dimunculkan untuk menyudutkan umat Islam.

Ustad Yasid Salman juga menimpali bahwa sesungguhnya semua yang terjadi itu telah diisyaratkan dalam Al Qur'an. Berbagai peringatan ternasuk sikap pongah -- sombong -- yang cenderung dilakukan oleh manusia. Sementara Andi Boxer, selaku moderator justru lebih dominan dalam kesimpulan yang dilakukannya, bahwa carut-marut negeri kita ini, katanya perlu solusi alternatif yang beragam untuk menjadi pilihan terbaik yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah bangsa dan negara Indonesia.

Mirza, sebagai aktivis yang juga terkenal sebagai Pembela Palestina merasa perlu untuk mengingatkan masalah khilafah yang tidak sepatutnya dijadikan topik bahasan yang justru akan membuat umat Islam sendiri semakin lemah. Lantaran energi yang tidak perlu terbuang sia-sia itu akan lebih besar manfaatnya untuk mendukung semangat perjuangan maupun perlawanan umat Islam terhadap mereka yang memposisikan diri sebagai musih umat Islam.

Menjelang sore topik diskusi jusyru semakin meluas dan memanas tentang gagasan untuk memisahkan Kota Mekkah dan Madinah dari kekuasaan Arab Saudi. Karena kedua wilayah tersebut seharusnya menjadi miliki umat Islam se dunia, sehingga tidak dimonopoli stau bahkan hanya menjadi milik pemerintah Arab Saudi sendiri.

Karena itu dalam waktu dekat panitia inti pelaksana program yang telah dirancang Aspirasi Indonesia seperti penglolaan media sosial, program kegiatan selama bulan ramadhan akan segera berkumpul untuk mematangkan pelaksaan sejumlah program tersebut.

Menteng, 6 Januari 2026

BANYUWANGI || jejakindonesia.id – Bulan Rajab merupakan salah satu bulan mulia dalam kalender Hijriah yang memiliki kedudukan istimewa dalam ajaran Islam. Rajab termasuk dalam empat bulan haram (suci) yang dimuliakan Allah SWT, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an Surah At-Taubah ayat 36:

اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَآ اَرْبَعَةٌ حُرُمٌۗ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ەۙ فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَاۤفَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَاۤفَّةًۗ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ۝٣٦

Artinya: Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah dua belas bulan, (sebagaimana) ketetapan Allah (di Lauh Mahfuz) pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu padanya (empat bulan itu), dan perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa.

Bulan Rajab yang menempati urutan ketujuh dalam kalender Hijriah menjadi momentum penting bagi umat Islam untuk meningkatkan kualitas ibadah, memperbanyak amal saleh, serta menjauhi dosa. Para ulama sepakat bahwa meskipun tidak terdapat dalil khusus yang merinci keutamaan Rajab secara spesifik, kemuliaannya sebagai bulan haram sudah cukup menjadi landasan untuk memperbanyak kebaikan.

*Rajab, Bulan Haram yang Dimuliakan Allah SWT*

Sebagai bulan haram, Rajab sejajar dengan Muharram, Dzulqa’dah, dan Dzulhijjah. Dalam bulan ini, pahala amal kebaikan dilipatgandakan, sementara dosa memiliki konsekuensi yang lebih berat. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan menjaga lisan, perbuatan, serta memperkuat ketakwaan kepada Allah SWT.

Rajab juga dikenal sebagai bulan persiapan spiritual menuju Ramadhan. Tradisi ulama menyebut Rajab sebagai bulan menanam, Sya’ban bulan menyiram, dan Ramadhan bulan memanen pahala.

*Isra Mikraj dan Kewajiban Salat Lima Waktu*

Salah satu peristiwa paling monumental dalam Islam terjadi pada bulan Rajab, yakni peristiwa Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW. Pada malam 27 Rajab, Rasulullah SAW melakukan perjalanan agung dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke Sidratul Muntaha.

Dalam peristiwa inilah, umat Islam menerima perintah salat lima waktu yang menjadi rukun Islam kedua dan tiang agama. Isra Mikraj menegaskan pentingnya salat sebagai sarana komunikasi langsung antara hamba dan Tuhannya.

Selain itu, pada bulan Rajab tahun 2 Hijriah, Allah SWT juga menurunkan perintah pengalihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka’bah di Masjidil Haram, yang menjadi simbol kemandirian umat Islam.

*Deretan Peristiwa Besar di Bulan Rajab*

Sejarah Islam mencatat banyak peristiwa penting yang terjadi di bulan Rajab, di antaranya:
▪︎ Hijrah pertama ke Habasyah, ketika para sahabat mencari perlindungan dari kekejaman kaum Quraisy dan disambut Raja Najasyi.
▪︎ Perang Tabuk pada tahun 9 Hijriah, yang memperlihatkan kekuatan dan wibawa umat Islam di hadapan Romawi.
▪︎ Kelahiran Imam Ali bin Abi Thalib pada 13 Rajab, sosok sentral dalam sejarah Islam.
▪︎ Wafatnya Raja Najasyi, penguasa Habasyah yang wafat dalam keadaan muslim.
▪︎ Pembebasan Baitul Maqdis oleh Sultan Shalahuddin Al-Ayyubi pada 27 Rajab 583 Hijriah.
▪︎ Berdirinya Nahdlatul Ulama pada 16 Rajab 1344 Hijriah di Surabaya, sebagai tonggak penting Islam Nusantara.
▪︎ Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah pada 28 Rajab 1342 Hijriah, menandai berakhirnya kekhalifahan Islam terakhir.

*Amalan yang Dianjurkan di Bulan Rajab*

Para ulama menganjurkan umat Islam untuk memperbanyak amalan pada bulan Rajab, di antaranya:
▪︎ Memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah SWT
▪︎ Melaksanakan puasa sunah, khususnya puasa di bulan haram
▪︎ Meningkatkan sedekah dan kepedulian sosial
▪︎ Memperbanyak doa dan dzikir, sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Bulan Rajab menjadi pengingat bahwa waktu adalah amanah. Setiap detik yang berlalu dapat menjadi ladang pahala atau justru penyesalan, tergantung bagaimana seorang muslim mengisinya.

Dengan memahami keistimewaan dan peristiwa besar yang terjadi di bulan Rajab, umat Islam diharapkan mampu menjadikannya sebagai momentum kebangkitan spiritual, memperbaiki diri, dan mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadhan. (rag)

Jejakindonesia.id || jejakindonesia.id - Masalah korupsi di Indonesia memang sudah melampaui puncak klimak. Toh, tindak pidana korupsi tetus terhadi di berbagai instansi dan lembaga yang ada di Indonesia. Mulai dari Pemerintahan Pusat hingga Pemerintagan Desa seperti sedang berlomba keras untuk menduduki posisi teratas -- paling kaya -- di negeri ini. Banyak korupsi yang dilakukan pejabat di negeri ini agar secepatnya menjadi kaya raya, terleas dari kemiskinan -- apalagi kemiskinan turun temurun yang tak mampu diatasi oleh pemerintah seperti yang telah diamanatkan oleh UUD 1945 yang harus dan parut ditaati bersama oleh seluruh warga bangsa Indonesia.

Perilaku korupsi memang mengutamakan untuk memperoleh kekayaan sebanyak-banyaknya tanpa perduli pada dera dan derita orang lain yang bisa terkena dampak dari perilaku korup tersebut. Karena, harapan rakyat agar aparatur pemerintah menunaikan amanat rakyat jadi tersingkir dan terkhianati. Oleh karena itu, perilaku korupsi menjadi sangat terkutuk dan pantas mendapat ganjaran hukuman seberat mungkin. Namun karena untuk memberlakukan hukum dan perundang-undang yang berat itu untuk para pelaku korupsi sealu terganjal di DPR RI, seperti upaya untuk memberlakukan UU Perampasan Asset terhadap pelaku korupsi di Indonesia yang sudah berulang kali diajukan, namun berulang kali juga digagalkan.

Indikator dari penolakanDPR RI menolak untuk memberlakukan UU Perampasan Asset para pelaku korupsi, karena di DPR RI sendiri merupakan habitas terbanyak yang menyembunyikan para koruptor di Indonesia. Setidaknya para anggota DPR RI yang ogah mendukung pemberlakuan UU Perampasan Asset bagi para koruptor ini dipastikan akan menyasar diri mereka semua. Karena itu wacana yang muncul dari suara rakyat untuk membubarkan DPR RI tidak hanya digaungkan sejak Presiden Gus Dur, tapi terus bergaung dan menggena sampai hari ini di Indonesia. Itulah sebabnya fenonena dari apa yang dilakukan oleh rakyat Nepal yang telah mencemplungkan banyak pejabat di negeri mereka itu, dianggap perlu menjadi contoh yang juga bisa dilakukan di Indonesia. Dan menurut Rocky Gerung tindakan para aktivis di Nepal itu boleh dianggap tidak melanggar HAM, karena hanya belanggar UU Lingkungan hidup misalnya harus menceburkan sejumlah pejabat yang melakukan tindak kejahatan pengkhianatan kepada rakyat itu misalnya harus dicemplungkan juga ke Kali Ciliwung, atau Kali Krukut yang juga ada di Jakarta.

Begitulah, korupsi di Indonesia telah menjadi penyakit yang akut, sangat gawat dan parah karena dikakukan secara sistemik, bahkan terstrukrur dan masif -- berjemaah -- hingga sulit dijamah. Celakanya lagi, aparat penegak hukum yang berfungsi untuk kencegah dan menindak para pelaku korupsi di Indonesis pun mau terlibat, menerima sogokan, grativikasi bahkan bersedia untuk meringankan -- termasuk memplbebaskan -- para pelaku korupsi yang sudah terjadi di semua bidan dan tingkat pemerintah pusat dan daerah.

Informasi yang dihimpun Atlantika Institut Nusantara mencatat perilaku korupsi sejak era Presiden Soekarno diantaranya kasus Sumulso Dirangkuti pada tahun 1957 sebagai seorang pengusaha dituduh melakukan korupsi4 dalam pengelolaan impor beras hingga diperkirakan pada masa itu telah merugikan negara sebesar Rp 1,3 milyar. Lalu kasus Yusuf Muda Dalam pada tahun 1960 sebagai Gubernur Bank Sentral Indonesia, dituduh melakukan korupsi dengan cara menyalahgunakan kekuasaannya dalam mengelola valuta asing yang merugikan negara Rp 2,5 milyar. Ada juga kasus Bank Umum Nasional milik nefara tahun 1964, merugi akibat korupsi dengan cara menyalahgunakan kekuasaan juga.

Semasa pemerintahan Presiden Soeharto korupsi di Pertamina tahun 1975 yang dilakukan Ibnu Sutowo dengan kerugian negara US$ 10 milyar. Terus korupsi di Badan Logistik Negara (Bulog) merugikan negara Rp 1,3 triliun. Koruosi di Bapindo tahun 1990 merugikan negara sekitar Rp 1,5 triliun. San korupsi Presiden Soeharto sendiri hingga rahun 1998 dioerkirakan sebesar US$ 15 - 35 milyar. Namun kasusnya tidak tuntas penyelesaiannya. Termasuk korupsi yang dilakukan melalui Yayasan Dharma Putra yang diperkirakan sebesar US$ 1,5 milyar dan Bank Dharma Negara yang diperkirakan telah merugikan negara sebesar US$ 1 milyar.

Pada masa Presiden BJ. Habibie pun mencuat kasus korupsi dari kasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) hingga merugikan negara sevesar Rp 144 triliun. Dan kasus Bank Bali pada tahun 1999 menerima bantuan dari pemerintah likuiditas Rpn1,7 triliun tidak dipergunakan untuk kondisi keuangan bank, tapi digunakan untuk kepentingan pribadi yang melibatkan sejumlah pejabat pemerintah, namun tidak jelas pengusutan dan penuntasan masalah penyelewengan dari uang negara sebanyak itu. Lalu kasus koruisi di Departemen Agama RI pada tahun 1999 sebesar Rp 1,3 triliun yang dilakukan oleh sejumlah pejabat pemerintah ini pun tidak jelas penyelesaian kasusnya.

Presiden BJ. Habibie sendiri tidak pernah dituduh melakukan korupsi, tetapi tata pemerintahannya dianggap sangat lemah untuk mengatasi kotupsi yang berlangsung semasa kekuasaannya.

Masalah korupsi semasa Presiden Gus Dur menjadi topik yang kontraversial, karena kasus Bulog pada tahun 2000 hanya diduga menggunakan dana Rp 35 milyar untuk kegiatan politik dan organisasi yang terpaut dengan dirinya. Denikian juga dana dari Brimob (Brigade Mobil) Kepolisian sebesar Rp 1,7 milyar. Dan korupsi terkait dengan Bank Bali sebesar Rp 1,7 triliun yang juga diduga untuk membiayai kegiatan politik dan organisasi yang terkait dengan dirinya. Namun Gus Dur sendiri tidak pernah dituduh telah melakujan korupsi, tapi pemerintahan yang dipimpinnya dianggap sangat lemah. Gus Dur sendiri meyakinkan pada selyruh rakyat bahwa dia tidak pernah melakukan kerupsi, namun mengakui telah melakukan kesalahan. Gus Dur pun menyatakan lebih memilih untuk "dihukum" darioada harus menghadapi tekanan politik dan ekonomi dari rakyat.

Korupsi pada jaman Presiden Megawati Soekarno 2001-2004 terkait penyelesaian kasus BLBI yang melibatkan sejumlah Bank Sawasta. Diduga ada perlakuan tidak adil dan tidak transparan, sehingga merugikan negara Rp 144 triliun. Lalu kasus Bank Mandir tahun 2003 mengalami jerugian Tp 1,3 triliun akibat korupsi dan penyslahgunaan kekuasaan oleh para pejabatnya. Berikutnya korupsi di Departemennya Perhubungan pada tahun 2003 yang mengalami kerugian Rp 1,1 triliun. Bahkan korupsi do PT. Garuda Indonesia sebesar Rp. 1,2 triliun. Semua kasus semasa kekuasaan Megawati Soekarnoputri ini masih menggantung sebagai topik yang kontraversial dan banyak yang belum terungkap.

Pada era kekuasaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2008, kasus Bank Century mengalami kesulitan keuangan dan pemerintah SBY memutuskan untuk memberi bantuan likuiditas sebesar Rp 6,7 triliun yang dianggap berbagai pihak tidak transparan dan tidak adil sehingga membuat kerugian bagi negara.

Korupsi berikutnya pada era SBY berkuasa terjadi di Kementerian ESDM yang menimbulkan kerugian bagi negara Rp 1,3 triliun. Berikutnysla kasus korupsi di Pertamina tahun 2012 sebesar R 1,1 triliun. Dan kasus Hambalang yang sangat menghebohkan karena menjerat sejumlah pejabat sebesar Rp 1,1 triliun.

Pada era rezim Presiden Joko Widodo -- 2014-2024 -- juga mencuat kasus BLBI seperti kasus Bank Century yang terjadi sebelum era kekuasaan Joko Widodo yang juga tidak jelas proses penyelesaiannya. Dan korupsi di Kementerian Sosial yang dilakukan Julian Batubara hingga ditangkap KPK pada 2020 karena menerima suap Tp 32, milyar terkait dana untuk bantuan Covid-19. Menyusul kemuduan korupsi di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ditandai dengan penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan yang ditangkap KPK pada tahun 2020 karena menerima suap Rp 25,7 milyar yerkait izin ekspor benih lobster. Dan korupsi di Kementerian Pemuda dan Olah Raga yang dilakuhan Imam Nahrawi yang diganjar vonis 7 tahun penjara karena menerima suap Rp 11,5 milyar. Begitu juga korupsi di Kementerian Komunikasi dan Infirmatika yang dilakukan Johnny G. Plate yang didakwa korupsi dana pembangunan BTS 4G hingga merugikan negara R 8,32 triliun.

Selain itu informasi lain menyebutkan tuduhan korupsi yang terkait dengan Presiden Joko Widodo, seperti kasus BPMKS (dana pendidikan) dan pengadaan bus Transjakarta namun kasus tersebut belum tuntas diungkap karena masih dalam status penyidikan.

Sedangkan masakah korupsi pada era setahun kekuasaan Presiden Prabowo mencuat masalah kasus timah yang diperkirakan telah merugikan negara sebesar Rp 300 triliun. Lalu kasus LPEI (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesua) sebesar Rp 11,7 triliun. Menyusul kemudian kasus Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dengan kerugian negara sebesar Rp 9,9 triliun. Begitu juga dengan kasus korupsi di Pertamina terkait tata helola minyak mentah yang merugikan negara Rp 968,2 triliun. Namun yang menarik, Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan kokitmennya untuk memverantas korupsi di Indonesia dan mengembalikan semua uang hasil korupsi yang pernah terjadi itu kepada rakyat. Prabowo Subianto pun telah memerintahkan kepada seluruh aparat penegak hukum untuk bekerjasama -- juga dengan rakyat -- untuk memberantas oraktik korupsi di Indonesia. Inilah janji dan komitmen Prediden Prabowo Subianto yang selalu dinanti dan terus dicermati oleh rakyat yang sangat mendambakan pemerintah yang bersih untuk mensejahterakan hidup dan kehidupan rakyat.

Tampaknya begitulah korupsi sepanjang sejarah di Ibdonesia menjelang 20 tahun Indonesia Emas, masalah kemiskinan dan kebodohan yang telah diamanatkan oleh UUD 1945 masih tetap sebagai harapan bagi seluruh warga bangsa Indonesia yang belum juga tergapai.

Banten, 2 Januari 2026