Opini

Jejakindonesia.id || Jalan rusak yang dibiarkan bukan sekadar persoalan pembangunan, tetapi merupakan persoalan hukum dan tanggung jawab pemerintah. Negara wajib menjamin keselamatan pengguna jalan. Kewajiban ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , khususnya Pasal 24, yang menyatakan bahwa penyelenggara jalan wajib segera dan patut memperbaiki jalan rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melalui Pasal 273, menegaskan bahwa penyelenggara jalan yang tidak segera memperbaiki jalan rusak dan mengakibatkan kecelakaan dapat dikenai sanksi pidana. Artinya, pembiaran jalan rusak bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang serius.

Dalam perspektif hukum perdata, pembiaran jalan rusak dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, karena adanya kelalaian pemerintah yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Ketika unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi, maka masyarakat berhak mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pemerintah sebagai penyelenggara jalan.

Gugatan tersebut bukan bentuk perlawanan terhadap negara, melainkan upaya hukum yang sah dan konstitusional untuk menuntut perlindungan dan keselamatan warga.

Jalan adalah fasilitas publik, dan keselamatan rakyat adalah tanggung jawab negara.

Jika jalan rusak dibiarkan dan rakyat menjadi korban, maka hukum memberi jalan bagi masyarakat untuk menuntut tanggung jawab pemerintah.

BANYUWANGI || jejakindonesia.id - Di balik gemerlap janji kesejahteraan, tambang emas Tumpang Pitu berdiri sebagai ironi yang terus diperdebatkan di Banyuwangi. Gunung yang dahulu menjadi benteng alam dan ruang hidup masyarakat pesisir kini terbelah oleh alat berat, menyisakan debu, kebisingan, dan kegelisahan yang tak kunjung reda.

Eksploitasi emas di kawasan Tumpang Pitu bukan sekadar soal investasi dan angka pertumbuhan ekonomi. Ia telah menjelma menjadi konflik panjang antara kepentingan industri ekstraktif dan keberlangsungan lingkungan hidup. Aktivitas tambang skala besar mengubah wajah lanskap, mereduksi fungsi ekologis hutan, serta memicu kekhawatiran akan ancaman pencemaran air, kerusakan pesisir, dan hilangnya ruang hidup nelayan serta petani.

Bagi masyarakat lokal, Tumpang Pitu bukan sekadar gunung—ia adalah penyangga kehidupan, penjaga keseimbangan alam, dan bagian dari identitas budaya Banyuwangi. Ketika gunung dilubangi demi emas, yang tergerus bukan hanya batuan, tetapi juga rasa aman, kearifan lokal, dan masa depan generasi berikutnya.

Gelombang penolakan dan kritik publik terus bermunculan, menandakan bahwa persoalan tambang emas Tumpang Pitu belum menemukan titik keadilan. Pertanyaan mendasarnya sederhana namun mendesak: siapa yang sesungguhnya diuntungkan, dan siapa yang harus menanggung risikonya?

Tumpang Pitu kini menjadi simbol dilema pembangunan antara eksploitasi sumber daya dan tanggung jawab menjaga warisan alam. Di Banyuwangi, emas mungkin bernilai tinggi, tetapi lingkungan yang rusak adalah harga mahal yang tak selalu bisa ditebus.

Menjaga Ruang Hidup di Tengah Prestasi Tata Kelola: Emi Hidayati, Dosen Fak. Dakwah UNIIB

Jejakindonesia.id ||Banyuwangi kembali menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan tata kelola terbaik sebuah capaian yang patut diapresiasi sebagai buah dari konsistensi pemerintah daerah dalam menggerakkan birokrasi yang kolaboratif, lincah, dan terlatih mengeroyok persoalan prioritas. Di bawah kepemimpinan bupati yang inovatif dan memiliki warming glow kehangatan personal yang menunjukkan keterlibatan emosional dan empatik dalam setiap kebijakan Banyuwangi berhasil membangun ekosistem birokrasi yang tidak bekerja dalam sekat sekat struktural, tetapi dalam orkestrasi yang selaras menuju satu target besar: peningkatan kesejahteraan dan penurunan kemiskinan.

Prestasi ini penting sebagai fondasi bahwa Banyuwangi memiliki kapasitas tata kelola yang kuat untuk menghadapi tantangan masa depan.
Pada saat yang sama, prestasi ini hadir di tengah peringatan penting. Banyuwangi adalah daerah dengan kekayaan ekologis luar biasa: tiga kawasan pangkuan hutan (KPH Barat, Utara, dan Selatan), hutan lindung yang menjadi benteng keanekaragaman hayati, sungai yang mengalir sepanjang tahun sebagai sumber irigasi, dan garis pantai yang panjangnya mencapai sekitar 175,8 kilometer.

Tetapi beberapa pantai kini tak lagi menjadi ruang hidup ikan akibat kerusakan ekosistem pesisir, beberapa daerah menjadi langganan banjir hampir setiap tahun, dan tekanan terhadap hutan meningkat seiring pertumbuhan aktivitas ekonomi dan migrasi penduduk.

Semoga tidak menjadi paradoks Banyuwangi: bergelimang prestasi tata kelola, dihadapan ancaman ekologis yang nyata. Sehingga , momentum penghargaan ini justru harus dibaca sebagai panggilan untuk meningkatkan ketangguhan ekologis bukan sekadar selebrasi administratif.

Di tingkat lokal, kesadaran ini mulai menguat. Dalam momentum FGD bertema “Optimalisasi Peran Ormas dan Potmas dalam Mewujudkan Kamtibmas Menuju Banyuwangi Sejahtera”, Kapolresta Banyuwangi menekankan sebuah pesan strategis: menjaga sumber daya alam air, hutan, pesisir adalah bagian dari menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Perebutan sumber daya adalah salah satu pemicu konflik sosial paling klasik, dan tanpa perlindungan ekologi, stabilitas sosial tidak dapat dijamin. Pesan ini menegaskan bahwa isu ekologis bukan lagi isu lingkungan semata, tetapi isu keamanan publik (public safety).

Untuk memahami dimensi lebih dalam, kita perlu melihat bagaimana literatur akademik membedakan namun juga menghubungkan sustainability dan resilience. Redman (2014) dan Meacham (2016) menjelaskan bahwa sustainability beroperasi pada skala ruang dan waktu yang lebih luas: menjaga keberlanjutan sumber daya, melestarikan pengetahuan lokal, dan mempertahankan keseimbangan sosial ekonomi generasi ke generasi. Sementara resilience berfokus pada kemampuan sistem untuk menyerap gangguan, pulih, dan beradaptasi terhadap perubahan atau krisis.

Dalam konteks Banyuwangi, sustainability adalah komitmen jangka panjang terhadap pelestarian sumber daya alam hutan yang tetap hijau, sungai yang tetap mengalir, pesisir yang tetap hidup, ekosistem yang tetap produktif. Resilience adalah kemampuan Banyuwangi untuk menghadapi banjir tahunan, ancaman krisis air, perubahan cuaca ekstrem, dan potensi konflik akibat tekanan sumber daya.

Namun literatur juga memberi peringatan: resilience bisa dicapai di satu wilayah dengan mengorbankan wilayah lain, atau di satu generasi dengan mengorbankan generasi berikutnya (Chelleri et al., 2015). Artinya, Banyuwangi harus berhati-hati: pengembangan ekonomi tidak boleh dibangun di atas fragilitas ekologis. Keberhasilan inovasi wisata, ekspansi investasi, dan pertumbuhan UMKM harus tetap ditempatkan dalam kerangka menjaga ruang hidup masyarakat.

Kerangka lain menjelaskan bagaimana resilience dapat menjadi komponen dari sustainability, seperti yang digagas Resilience Alliance. Tanpa ketangguhan, keberlanjutan akan rapuh. Banyuwangi perlu memastikan bahwa setiap inovasi kebijakan mulai dari pengelolaan wisata, perhutanan sosial, pertanian organik, hingga pengembangan pesisir dibangun dengan perhitungan risiko ekologis yang jelas. Dalam pengalaman banyak kota, gagalnya integrasi antara sustainability dan resilience menyebabkan konflik kebijakan, ketidakefisienan, dan bahkan kegagalan pembangunan (Lizarralde et al., 2015).

Sebaliknya, pendekatan manajemen yang menyatukan dua konsep ini seperti yang dianjurkan Anderies, Bocchini, dan Xu akan menghasilkan tata kelola yang tidak hanya menjanjikan masa depan yang berkelanjutan, tetapi juga siap menghadapi kejutan dan gangguan di masa depan.

Dengan demikian, prestasi Banyuwangi harus dilihat sebagai “modal dasar”, bukan tujuan akhir. Pemerintah daerah terbukti memiliki kapasitas birokrasi yang mampu bekerja cepat, kolaboratif, dan inovatif. Pemimpinnya mampu menyalakan energi optimisme dan kedekatan emosional warming glow yang memperkuat kepercayaan publik. Tetapi Banyuwangi juga memiliki rumah besar bernama alam yang sedang memanggil untuk dijaga.

Inilah saatnya Banyuwangi bergerak ke babak berikutnya: menjadikan prestasi tata kelola sebagai landasan untuk membangun ketangguhan ekologis. Bukan hanya menjaga lingkungan demi estetika atau wisata, tetapi demi ruang hidup masyarakat itu sendiri demi keamanan, kesejahteraan, dan masa depan anak cucu Banyuwangi.
Prestasi itu penting. Tetapi peringatan ekologis jauh lebih penting untuk direspons hari ini.

Jejakindonesia || Secara personal saya tidak banyak mengenal Pipiet Senja, begitu juga dalam arti emosional bahkan kultural, meski sejak tahun 1980-an saya sudah sering menikmati karyanya yang selalu terkesan romantis dan melankolis. Yang penting bagi saya -- sebagai penulis -- membaca karya Pipiet Senja bisa ikut nenghibur diri, menambah semangat dan tidak sedikit memberi inspirasi dan ide secara tak langsung buat kegemaran saya menulis, sehingga saya dapat lebih kreatif, produktif dan banyak memiliki inisiatif untuk berkarya dalam berbagai bentuk, tak hanya sesekali menulis Cerita Pendek dan Novel yang sudah rampung pada tahun 1976, tapi belum berminat untuk diterbitkan sampai hari. Yang terbit justru Bunga Rampai " Menggugat Wanita, Sastra dan Budaya Kita" tahun 1986 kerena desakan pihak penerbit PT. Bina Cipta" Bandung tahun 1986.

Tulisan ini sengaja dibuat khusus untuk panitia pelaksana Diskusi Mengenai Pipiet Senja (almarhumah) Dalam Berbagai Perspektif dengan nara sumber Dr. Free Hearty, Kurniawan Junaidie, dan Fanny Jonathans Poyk, pada 7 Desember 2025 di Aula PDS HB. Jassin, Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Dari acara diskusi ilyang diselenggarakan oleh Keluarga Besar Penyair Seksih (KBPS) diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya berlanjut pembacaan puisi secara spontanitas dari hadirin yang tidak terjadual sebelumnya. Lalu diputar pula film cuplikan saat-saat terakhir Pipiet Senja semasa hidup yang kini dimuliakan serta dihormati oleh mereka yang terlibat dalam pelaksana acara -- utamanya penginisiasi acara -- untuk diapresiasi agar acara serupa dapat menjadi tradisi dan budaya bagi penulis Indonesia untuk menghormati profesi yang tidak pernah mendapat tempat di negeri ini dalam bentuk penghargaan dari pemerintah secara formal dan legal.

Penghormatan ini bagi saya -- sebagai penulis -- dapat dipahami sebagai penanda dari dedikasi seorang penulis Indonesia -- terutama oerempuan -- yang tidak banyak jumlahnya. Sehingga penghargaan dan penghormatan terhadap penulis setidaknya patut diberikan oleh sahabat dan rekan sesama penulis sendiri, karena hanya dengan begitu pekerjaan sebagai penulis dapat mendapat tempat yang mulia serta layak dan patut diteruskan oleh geberasi berikutnya.

Kecuali itu, semangat untuk hidup bagi seorang yang dibebani oleh Thalassemia -- penyakit genetik yang mempengaruhi produksi homoglobin dalam protein darah -- sebagai penghantar oksigen ke seluruh bagian tubuh -- jadi tidak berfungsi normal. Alibatnya menimbulkan anemia -- kurangnya sel darah nerah -- sehingga sangat mengganggu kesehetan tubuh. Dan yang bersangkutan, secara berkala harus melakukan tranfusi darah secara teratur untuk menjaga hologlobin di dalam darah.

Dalam kondisi kerentanan tubuh seperti itu, Pipiet Senja menemukan therapi dengan cara menulis, sehingga banyak orang melihat karyanya cukup kental mengekplorasi beban bawaan dari penyakit yang dia derita itu. Namun semangatnya untuk menggugah kaum wanita Indonesia untuk aktif bersuara melalui tulisan, bukan hanya sekedar untuk kesetaraan, tetapi juga agar suara kaum perempuan dapat didengar dan tidak terbungkam sebagai manusia merdeka. Begitulah dera derita dalam kegigihannya yang penuh semangat untuk tetap hidup dan berjarya sebagai therapy yang telah dibuktikan dengan sejumlah karya serta usia yang relatif panjang dalam bertahan dari tekanan psikologis dan kejiwaan yang berat.

Ketangguhan, kegigihan, ketabahan serta semangat untuk tidak menyerah dengan cara kerja kreatif menghasilkan banyak karya tulis ini, sosok seorang Pipiet Senja patut menjadi contoh dan tauladan bagi penulis yang sedang bertumbuh dan membangun pilar profesi menulis yang yang terkesan semakin dominan kini ditunggalkan banyak orang. Seperti hobby dan kegemaran membaca hingga mengkoleksi buku bacaan, tampak kalah populer dari memiliki sejumlah ikan hias maupun beragam macam kucing yang terkesan lebih bergengsi dan lebih bermutu dibanding dengan buku.

Hadir juga Datuk Hasyim Jakub dari Malaysia yang mengaku datang khusus untuk memberi hormat dan takzim atas ikatan persahabatan yang terjalin melalui karya tulis yang saling tersimpan rapi di relung hati. Begitulah idealnya, penghargaan bagi seorang penulis harus dimulai dari kalangan penulis sendiri. Sebab hanya dengan begitu kesaksiah yang dianggap penting dan perlu daot dikulik melalui karya sastra juga. Agaknya, begitulah Burung Pipiet tekah terbang menuju langit, sementara Senja pun usai nerampungkan ceritanya di batu nisan yang indah, dimana semua rasa kangen gabdau taukan bisa ziarah seriap saat dengan mudah di semua perpustakaan yang ada.

PDS HB. Jassin, 7 Desember 2025

BANYUWANGI || jejakindonesia.id - Penunjukan jabatan Kapolresta Banyuwangi tidaklah sembarangan. Pimpinan tertinggi Polri pastinya punya penilaian siapa yang layak untuk menduduki posisi strategis memegang tongkat komando Polri di tingkat kabupaten atau kota tersebut.

Kombespol Rama adalah sosok polisi humble (rendah hati) yang kini mengabdi di Bumi Sunrise Of Java, julukan Kabupaten Banyuwangi . Dia bisa akrab dengan siapa saja dan membuat orang lain merasa nyaman ketika berbincang bersamanya. Termasuk media yang senantiasa dirangkulnya sebagai mitra kerja sekaligus teman bersenda gurau.

Bagi Kombespol Rama , kondusifitas kamtibmas adalah nomor satu. Di samping inovasi pelayanan agar masyarakat semakin mudah ketika berurusan dengan polisi di Polresta Banyuwangi dan Polsek jajaran.

Kapolresta Banyuwangi , Kombes Pol Rama Samtama Putra, menjadi figur teladan (role model) dalam institusi Polri, khususnya di jajaran Polresta Banyuwangi. Dengan gaya kepemimpinan yang tegas namun humanis, beliau berhasil membangun sinergitas yang kuat antara anggota Polri dan masyarakat. Dalam setiap kesempatan, baik saat memimpin rapat internal maupun saat turun langsung ke lapangan, Kombes Rama selalu menekankan pentingnya pelayanan prima, disiplin, dan integritas sebagai fondasi utama pelaksanaan tugas kepolisian.

Di bawah arahannya, situasi kamtibmas di Banyuwangi terjaga dengan baik. Bukan semata-mata karena pendekatan keamanan yang diterapkan, melainkan juga berkat jalinan emosional yang berhasil dibangun dengan masyarakat. Kombes Pol Rama membuktikan bahwa keamanan terbaik adalah ketika polisi dan masyarakat bisa bersatu padu.

Program-program yang dijalankannya kelak menjadi warisan tak ternilai bagi Banyuwangi. Bukan sekadar pencapaian statistik keamanan, tetapi lebih dari itu, ia telah menanamkan nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian yang mengakar kuat di tengah masyarakat.

Tak hanya di internal, Kapolresta Banyuwangi juga dikenal luas oleh masyarakat karena kepeduliannya terhadap isu-isu sosial. Program-program seperti penguatan kamtibmas berbasis masyarakat, edukasi hukum, hingga respons cepat terhadap laporan warga melalui call center yang beliau luncurkan menjadi bukti nyata bagaimana beliau mendorong transformasi Polri menuju institusi yang semakin dipercaya publik.

Dengan rekam jejak yang bersih, loyalitas tinggi terhadap institusi, dan kemampuan membangun kepercayaan di berbagai lapisan, Kombespol Rama layak dijadikan sebagai role model pimpinan Polri yang profesional, modern, dan dicintai masyarakat serta Kombespol Rama dimanapun bertugas sosok calon jenderal tersebut selalu dekat dengan masyarakat.