Opini

Jejak-indonesia.id || Tobat nasional bagi bangsa Indonesia semakin mendesak untuk segera dilakukan, agar tidak sampai alam sendiri yang melakukan pertobatan dengan caranya sendiri. Toh, alam sudah memiliki hukum, seperti telah berukang kali kita saksikan dengan adanya bencana alibat ulah manusia yang tidak sadar tentang ekoteologi sebagai bagian dari wujud nyata kuass Tuhan atas jagat raya dan seisinya. PAKJ sendiri bertujuan memfasilitasi dan memberdayakan komunitas alumni untuk menjalani kehidupan spiritual yang aktif dan mengambil bagian dalam proses pembinaan berkelanjutan sangat sejaras dengan apa yang sedungguhnya hendak dibangun oleh GMRI dalam upaya membangun gerakan kebangkiran kesadaran dan penahanan spiritual sebagai basi penopang utama etika, moral dan akhlak mulia manusia agar tidak hanya sekedar mengandalkan kemampuan intelektual, tetapi harus dan mutlak mengimbanginya dengan kenampuan dan kecerdasan spiritual.

Begitu tampaknya pertanda dari kuasa Allah melalui karunia-Nya sebagai pertanda cinta kasih dan kuasa-Nya, yaitu sinnatullah yang sangat besar hikmah dan manfaatnya untuk dipahami dan ditaati oleh manusia.

Beranjak dari kesadaran serta pemahaman inilah, Ketua Perkumpulan Alumni Kolese Jesuit (AKJ), Hendra Hudiono bersama Bagio dan kawan-kewan saat menyambangi GMRI (Gerakan Moral Rekonsiliasi Indonesia) yang dibesut Pemimpin Spiritual Nusantara, Sri Eko Sriyanto Galgendu, 24 Februari 2026 di Sekretarist GMRI, Jl. Ir. H. Juanda No.4 A, Jakarta Pusat menggagas program retreat Nasional dengan melibatkan berbagai kalangan lintas agama untuk merimusjan satu kata sepakat bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia ke depan. Sebab dari "penerawangan spiritual" pada 3 tahun ke depan -- 2027 hingga tahun 2029 -- Indonesia akan memasuki masa yang paling krusial.

Diskusi informal sebagai pengganti dari tradisi Senin-Kamis runtin dua kali seminggu di Sekretarian GMRI, dimulai usai sholat azhar hingga acara buka puasa bersama yang semakin meluas kaitannya dengan program "Diplomasi Spiritual Global" yang semakin memperoleh titik temu untuk menjangkau berbagai negara tujuan yang paling strategis mendukung program penerintah Indonesia dalam membangun jaringan kerjasama dengan berbagai negara di dunia.

Pada penghujung acara, Sri Eko Sriyanto Galgendu menyerahkan "Kitab MA HA IS MA YA* secara simbolis melakui Ketua Perkumpulan Alumni Kolese Jesuit, Hendra Hudiono sebagai bentuk ikatan batin untuk seluruh anggota organisasi yang mewadahi alumni Kolese Juseit untuk saling mendukung dan membangun jalinan persaudaraan antar iman, utamanya dalam upaya untuk menyelengarakan acara pertoban nasional dalam konteks ekoteologi yang perlu diselenggarakan di negeri ini. Sehingga kesadaran terhadap penghargaan terhadap alam yang erat kaitannya dengan tata kehudupan manusia di bumi, tidak dapat sejenak pun mengabaikan kuasa Tuhan. Karena itu titik temu antara PAKJ dan GMRI ideal beriring sejalan membangun tatanan harmoni hidup dan kehidupan manusia bersama alam atas kasih dan kuasa Tuhan. Pertautan PAKJ dengan GMRI sepakat untuk mengadajan acara retreat nssional bersama para tokoh agama dalam waktu dekat untuk merumuskan kata sepakat gerakan dan aksi bersama terkait pertobatan nasional dan aksi ekoteologi bagi bsngsa dan negara Indonesia yang semakin mendesak.

Pecenongan, 24 Februari 2026

Jejak-indonesia.id || Wacana boikot pembayaran pajak yang sempat menjadi topik pembahasan serius oleh kalangan aktivis dan kaum pergerakan yang ada di Tangerang, Banten sejak masa silam, kini menjadi bahasan Atlantika Institut Nusantara yang giat melakukan kajian, penelitian dan pengembangan sumber daya masyarakat, Rabu, 18 Februari 2026 dengan titik sorot perihal pajak yang terasa semakin mencekik saat kondisi ekonomi menjadi beban yang bertambah berat. Akibatnya, sejumlah pekerja jasa pengantaran barang dan orang -- ojek sepeda motor pada umumnya di Tangerang dan sekitarnya mengeluh, saat hendak membayar pajak kendaraan bermotor berikut denda akibat adanya klaim pelanggaran memasuki jalur busway saat di musim penghujan, sehingga sejumlah jalur kendaraan mengalami banjir dan membuat banyak pengguna jalan yang menggunakan sepeda bermotor memasuki jalur busway. Begitu juga sebaliknya, jalur busway yang terendam air cukup tinggi juga dihindari oleh busway dengan memasuki jalur jalan umum.

Artinya, jika pengguna jalan jalur bysway pada saat banjir meluap menenggelamkan jalan raya, mengapa yang dikenakan sanksi denda hanya pemotor saja, termasuk tukang ojek online yang menggunakan jalur busway saat banjir meluap dimana-mana.

Pelanggaran terhadap pengguna sepeda motor umumnya -- termasuk ojek -- dialami oleh mereka yang melintas di sepanjang jalan Daan Mogot saat musim penghuhan pada bulan Januari hingga Februari 2026. Akibatnya, ketika mereka hendak menbayar pajak sepeda motor, nilai sanksi dendanya justru berlipat ganda dari nilai pajak kendaraan tersebut. "Bayangkan, kami yang mau bayar pajak hendaraan bermotir antara Rp 200.000 ribu, harus membayar denda akibat dianggap melakukan pelanggaran menggunakan jalan busway sebesar Rp. 3,5 juta. Lho, wong penghasilan dari ngojek seharian saja sudah sanhat sulit untuk bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga", ujar Ibrahim yang mengaku menjadi tukang ojek online sejak di-PHK satu setengah tahun silam dari perusahaan tempatnya bekerja dahulu itu.

Ibrahim pun menginformasikan ketika mengalami PHK secara permanen dari perusahaannya dahulu itu, dia menggunajan uang pesangon yang tidak seberapa jumlahnya itu untuk membeli sepeda motor baru yang sudah dia pakai untuk mencari nafkah sebagai tukang ojek online sampai sekarang.

Akibat denda terhadap pelanggaran yang dianggap telah dilakukan Ibrahim, seperti yang dialami juga oleh Sumarno, mereka jadi mengurungkan untuk membayar pajak kendaraan bermotor milik mereka lantaran dendanya sudah nyaris sama dengan harga seoeda motor yang mereka miliki itu dan nasih memerlukan banyak perawatan agat tetap sehat menjadi akat vital mekakukan pejerjaan.

Informasi yang diperoleh Atlantika Institut Nusantara untuk mengikuti perkembangan rencana aksi unjuk rasa atau melakukan boikot terhadap pembayaran pajak apapun yang diwajibkan itu, akan segera dilakukan bersama aktivis dan kaum pergerakan yang ada di Tangerang dan seekitarnya, hingga pebaikan sarana dan prasarana seperti fasilitas publik diperbaiki sesuai dengan hak dan kewajiban warga masyarakat yang adil dan manusiawi. Sebab dari sejumlah sarana dan prasarana fasilitas umum yang garus disediakan dan diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah hak bagi seluruh warga negara, karena sudah dikenakan untuk membayar pajak.

Sementara informasi yang diperoleh Atlantika Institut Nusantara dari salah seorang aktivis perempuan yang meminta untuk tidak disebitjan namanya, mengakui sebagai koordinator kamoanye dan sosialisasi boikot memvayar pajak, hingga pelayanan dan penyediaan fasilittas publik untuk rakyat terpenuhi dengan baik.

"Jadi selama fasilitas umum untuk rakyat, seperti perbaikan dan penerangan jalan umum belum memadai dan diperbaiki, kita tetap menganjurjan untuk tetap menunda pebayaran pajak dalam bentuk apapun kepada pemerintah", kata aktivis perempuan yang dibenarkan oleh wakilnya sambil menambahkan bila wilayah operasional mereka meliputi juga Kabupaten Bogor. Sedangkan untuk wilayah Cilegon dan sekitarnya, menurut Suhaimi sudah lebih dahulu dilakukan, katanya karena warga sudah habis kesabaran untuk menyaksikan fasilitas untuk yang tidak memadai bagi masyarakat.

Jakarta, 19 Februari 2026

BANTEN || Jejak-indonesia.id - Masalah pajak yang dipungut oleh pemerintah untuk memnbiayai pembangunan unfrastruktur, layanan publik dan program pemerintah lainnya, pantas mendapat pengawasan dan komplain dari warga masyarakat yang telah taat membayar pajak. Tapi karena tingkat pelayanan publik yang bobrok, rakyat pantas melakukan koreksi dan kritik terhadap pemerintah, terutama terhadap pelayanan fasilitas publik yang buruk dan sangat mengecewakan, tidak sesuai dengan aspektasi dan harapan masyarakat.

Sebagai contoh buruknya fasilitas untuk publik seperti tampak jelas di jalan raya yang rusak tidak kunjung diperbaiki, serta lampu penerang jalan yang sangat kurang bahkan lebih banyak padam di kota Tangerang -- sebagai kota satelit Ibu Kota Jakarta -- tidak cuma menjadi sangat memalukan -- tapi juga sudah berulang kali menelan korban kecelakaan serta tindak kejahatan, terutama pada malam hari di tempat-tempat yang rawan.

Buruknya fasilitas umum di Kota Tangerang bisa dilihat dari lampu penerang jalan, utamanya di jembatan sungai Cisadane yang berada di jantung Kota Tangerang yang sering sekali mati pada malam hari ketimbang menyala memberi penerangan serta keindahan kota yang tidak pantas tampil kontras dengan Ibu Kota Jakarta yang berada disebelahnya.

Kerena itu, seruan memboikot untuk membayar pajak seperti yang digaungkan warga masyarakat Jawa Tengah sejak awal Februari 2026 tampak sedang dipersiapkan untuk segera dilakukan -- mungkin secara senyap -- oleh warga masyarakat Kota dan Kabupaten Tangerang yang sudah merasa habis kesabarannya. Sebab fasilitas umum yang sangat buruk di Kota maupun Kabupaten Tangerang bisa ditelusuri di sepanjang jalan ke berbagai punjuru angin yang bobrok dan berlubang akibat musim penghujan yang tidak diantisipasi sebelumnya bersana dengan banjir yang menggenangi sejumlah pemukiman penduduk yang sangat terkesan tidak untuk menciptakan upaya pencegahan, tapi sekedar memberi bantuan alakadarnya saja.

Padahal yang diperlukan untuk warga masyarakat adalah pencegahan sebelum terjadi bencana. Sebab akibat dari bencana banjir yang terjadi adalah kesalahan tata kelola lingkungan, karena sebelum waliyah tersebut dibangun yang namanya banjir tidak pernah mendera wilayah tersebut. Jadi jelas akibat dari pembangunan yang dilakukan secara sembrono dan asal jadi saja, tanpa memperhitungkan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh pembangunan yang baru dibangun tersebut.

Dari dialog bersama beberapa tokoh LSM dan pemuda Kota dan Kabupaten Tangerang, wacana aksi dan unjuk rasa ke berbagai instansi pemerintah -- utamanya Bupati dan Walikota hingga Gubernur Banten, sudah menjadi pembicaraan yang serius untuk kesekian kalinya dengan mengatan namakan Koalisi Aktivis Bersama Rakyat untuk meminta pemerintah Kabupaten dan Kota Tangerang bersikap serius melakukan pelayanan untuk rakyat.

Sarana dan fasilitas umum yang buruk dan sangat tidak memadai untuk mendukung usaha dan segenap aktivitas warga masyarakat jelas berkaitan erat dengan fasilitas umum untuk warga masyarskat yang mencerminkan keberpihakan dari pemerintah pro rakyat atau tidak. Sedangkan bagi rakyat yang merasa dizolimi -- tidak mendapat pelayanan yang sepatutnya -- hanya bisa protes dan mengkrirtik dengan berbagai cara, mulai dari aksi dan unjuk rasa hingga melakukan boikot untuk tidak membayar pajak.

Kiranya worning serupa ini perlu segera mendapat perhatian dari pihak pemerintah daerah seperti yang telah menimbulkan keresahan bagi warga masyarakat Lampung Timur misalnya yang juga tengah membahas masalah yang sama mereka rasakan disamping semakin susahnya akibat tekanan ekonomi yang tak kunjung membaik. Sementara kebutuhan hidup pada bulan puasa ramadhan semakin mendesak dan mrningkat.

Banten, 17 Februari 2026

Jejak-indonesia.id || Di saat Republik ini terhimpit oleh ganasnya Agresi Militer Belanda II, ketika ibu kota Yogyakarta diduduki dan para pemimpin bangsa ditawan, denyut perlawanan tak pernah berhenti. Di pedalaman Sumatra Barat, Bukittinggi menjadi pusat Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang dipimpin oleh Mr. Sjafruddin Prawiranegara. Dari kota perjuangan inilah lahir satu tonggak penting sejarah: Polisi Wanita Republik Indonesia.

Desakan Zaman Perang.
Situasi perang memaksa ribuan rakyat mengungsi. Arus pengungsi, terutama perempuan dan anak-anak, mengalir ke wilayah yang masih dikuasai Republik. Di tengah kondisi genting, aparat keamanan harus memastikan tidak ada penyusup atau mata-mata yang menyusup di antara para pengungsi.

Namun persoalan besar muncul: petugas polisi pria tidak dapat melakukan pemeriksaan fisik terhadap pengungsi perempuan karena pertimbangan etika, adat, dan kesopanan Timur yang dijunjung tinggi. Dalam suasana darurat, bahkan istri-istri polisi turut membantu melakukan pemeriksaan terhadap para pengungsi wanita.

Kondisi inilah yang menggugah kesadaran pimpinan Jawatan Kepolisian Negara di Bukittinggi: Republik membutuhkan polisi wanita yang terdidik dan resmi.

Restu dari Yogyakarta, Lahir di Bukittinggi
Permohonan pun diajukan kepada Jawatan Kepolisian Negara yang saat itu secara administratif masih berkedudukan di Yogyakarta. Meski negeri sedang porak-poranda, persetujuan diberikan. Keputusan bersejarah pun diambil.

Pada 1 September 1948, untuk pertama kalinya dalam sejarah bangsa, enam perempuan Indonesia resmi mengikuti pendidikan kepolisian bersama 44 siswa laki-laki di Sekolah Polisi Negara (SPN) Bukittinggi.

Enam srikandi pelopor itu adalah:
Mariana Saanin
Nelly Pauna
Rosmalina Loekman
Dahniar Sukotjo
Djasmainar
Rosnalia Taher

Mereka bukan sekadar peserta didik. Mereka adalah simbol keberanian perempuan Indonesia yang berdiri sejajar di garda pertahanan negara.

Tonggak Emansipasi dan Pengabdian
Langkah ini bukan hanya jawaban atas kebutuhan taktis perang, tetapi juga penanda penting dalam sejarah emansipasi perempuan Indonesia di bidang penegakan hukum. Di saat bangsa lain masih membatasi peran perempuan di ruang domestik, Republik yang baru seumur jagung justru memberi ruang bagi perempuan untuk mengemban tugas negara.
Sejak saat itu, 1 September diperingati sebagai Hari Polisi Wanita (Polwan), momentum mengenang keberanian enam pelopor yang menembus sekat tradisi demi keselamatan bangsa.

Dari Bukittinggi yang bergolak, lahir kekuatan baru: perempuan berseragam cokelat yang setia pada Ibu Pertiwi. Hari ini, ribuan Polwan tersebar di seluruh penjuru Nusantara, melanjutkan jejak langkah enam perintis yang mengawali sejarah dengan tekad dan keberanian.

Mereka membuktikan, di medan juang kemerdekaan, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, yang ada hanyalah satu panggilan suci untuk mengabdi kepada Republik Indonesia. 🇮🇩