Sorry, we're closed Opens Senin at 9:00 am

Redaksi

Ketua Umum Laskar Pemuda Nusantara (LPN) Apresiasi Langkah Tegas Kajagung dan Menteri Keuangan: “Momentum Kebangkitan Integritas Bangsa”

JAKARTA || jejakindonesia.id - Laskar Pemuda Nusantara (LPN), sebagai organisasi kepemudaan yang konsisten mendorong gerakan nasional antikorupsi dan pembangunan berkeadilan, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh atas langkah strategis Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu) dalam pengembalian uang negara sebesar Rp 13,25 triliun hasil pemulihan kerugian negara dari kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya. 20 Oktober 2025.

Langkah monumental ini dinilai sebagai bukti nyata kolaborasi kuat antara aparat penegak hukum dan pengelola keuangan negara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

Ketua Umum LPN, Fedirman Laia, S.Pd., yang juga mahasiswa semester akhir Pascasarjana Ilmu Pemerintahan di STIP-AN, menyampaikan bahwa langkah tegas Kejagung dan Kemenkeu merupakan wujud nyata keberanian negara menegakkan keadilan dan memulihkan kepercayaan publik.
“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa atas keberhasilan mengembalikan uang negara sebesar Rp 13,25 triliun. Ini bukan sekadar prestasi hukum, tetapi tonggak moral bahwa negara tidak boleh kalah oleh korupsi. Laskar Pemuda Nusantara memandang ini sebagai momentum kebangkitan integritas bangsa,” ujar Fedirman Laia.

Beliau menegaskan bahwa langkah tersebut memberikan pesan kuat bagi seluruh penyelenggara negara dan pelaku usaha untuk tidak bermain-main dengan kebijakan publik yang berpotensi merugikan keuangan negara.
“Uang rakyat harus kembali untuk rakyat. Jika Rp 13 triliun ini digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, dan fasilitas publik, maka manfaatnya akan langsung dirasakan jutaan masyarakat Indonesia. Itulah semangat nasionalisme sejati yang harus kita dukung bersama,” tambah Fedirman.

LPN juga menyarnkan agar Kejagung RI dan Kemenkeu tidak berhenti pada satu kasus, tetapi terus memperluas pengawasan dan penindakan terhadap seluruh bentuk kejahatan keuangan negara, baik di pusat maupun daerah.
“Kami siap menjadi mitra moral dan sosial dalam mengawal transparansi serta mengedukasi masyarakat, agar budaya antikorupsi tumbuh dari akar rumput. Pemuda harus berdiri di garis depan dalam menjaga martabat bangsa dari praktik KKN,” tegas Fedirman Laia.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum LPN menyampaikan bahwa pihaknya akan menginisiasi Gerakan Nasional Pemuda Antikorupsi (GNPA) — sebuah program kampanye sosial untuk mengedukasi masyarakat muda tentang pentingnya integritas, transparansi, dan tanggung jawab publik.
Program ini akan melibatkan mahasiswa, komunitas pemuda daerah, dan lembaga pendidikan melalui seminar, lomba ide inovasi publik, serta pelatihan digital transparansi anggaran.

“Kami ingin semangat pemulihan keuangan negara ini menjadi inspirasi generasi muda untuk mencintai negeri bukan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata,” ungkap Fedirman Laia.
Laskar Pemuda Nusantara menilai bahwa pengembalian uang negara sebesar Rp 13,25 triliun ini adalah preseden baik bagi masa depan Indonesia yang bersih dan berdaulat.
Organisasi ini berharap seluruh lembaga negara terus memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan berpihak pada rakyat.
“Pemuda Indonesia berdiri tegak bersama Kejagung dan Kemenkeu dalam perjuangan melawan korupsi. Inilah wajah baru bangsa yang berintegritas,” tutup Fedirman Laia, S.Pd.

Kapolsek Sunggal Berikan Penyuluhan Kamtibmas Dan Sosialisasi Terkait Bahaya Narkoba di SMA YPSA

MEDAN || jejakindonesia.id - Kapolsek Sunggal Kompol Bambang Gunanti, Hutabarat S.H., M.H., bersama anggota memberikan penyuluhan kamtibmas dan Sosialisasi Bahayanya Narkoba kepada siswa - siswi SMA Yayasan Pendidikan Shafiyyatul Amaliyyah (YPSA) di ruang serbaguna YPSA, Senin pagi (20/10/2025).

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi serta membangun kesadaran para pelajar agar senantiasa menjauhi perilaku menyimpang dan menjaga kedisiplinan dalam kehidupan sehari - hari.

Dalam arahannya, Kapolsek Sunggal menekankan pentingnya peran pelajar sebagai generasi penerus bangsa yang harus memiliki karakter kuat, disiplin, dan bertanggung jawab.

Ia mengajak para siswa - siswi untuk terus mengembangkan potensi diri, baik dalam bidang akademik maupun nonakademik, serta menanamkan nilai - nilai moral dan etika dalam setiap tindakan. Dengan demikian, para pelajar dapat menjadi pribadi yang berprestasi sekaligus berkepribadian baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

Selain memberikan motivasi, Kapolsek juga menyampaikan sejumlah himbauan penting terkait kamtibmas. "Agar pelajar menjauhi pergaulan bebas, ikut serta dalam kelompok gank motor, narkoba, dan judi online yang dapat merusak masa depan Siswa - siswi, kami juga mengharapkan kepada siswa - siswi untuk tertib berlalu lintas, menggunakan helm berstandar SNI, tidak menggunakan knalpot brong, serta mematuhi peraturan sekolah dan tata tertib di jalan raya".

Lebih lanjut, Kompol Bambang Gunanti Hutabarat menegaskan agar pelajar tidak mudah terpengaruh ajakan negatif melalui media sosial, seperti ikut tawuran atau aksi unjuk rasa tanpa dasar yang jelas. Ia juga mengimbau agar siswa tidak berkeliaran di luar rumah pada malam hari, serta selalu menjaga pergaulan dan kehormatan diri sebagai pelajar.

Kepala SMA YPSA Dahliana mengatakan, "melalui kegiatan penyuluhan ini, kami berharap dapat menumbuhkan kesadaran hukum dan rasa tanggung jawab di kalangan siswa SMA YPSA. Kami ingin para siswa memiliki pemahaman hukum sejak dini, sehingga mampu membedakan mana tindakan yang benar dan mana yang melanggar aturan. Dengan demikian, mereka dapat menjadi generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan taat hukum".

Pihak sekolah menyambut baik kegiatan ini dan berharap edukasi serupa dapat terus diberikan secara berkelanjutan demi terciptanya lingkungan belajar yang aman dan kondusif.

Kepala Departemen Pendidikan dan IT YPSA Bagoes Maulana, M.Kom., mengatakan bahwa YPSA sebagai salah satu sekolah Islam Internasional di Medan berkomitmen bahwa kegiatan penyuluhan ini untuk membentuk karakter siswa yang taat hukum, beretika, dan bertanggung jawab.

“Ini juga sebagai wujud ikhtiar kami menjadikan SMA YPSA sebagai sekolah terbaik di kota Medan, Sumatra Utara yang menjadi pilihan tepat bagi siswa dan orang tua siswa”, tegas Bagoes.

Bukan Klarifikasi Tapi Teror” Wartawan Di Intimidasi Oleh Oknum PPK BPJN Sulut,! Undangan Berujung Maut

SULUT || jejakindonesia.id – Insiden memalukan terjadi di Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara. Sejumlah wartawan yang diundang untuk klarifikasi terkait dugaan korupsi dalam proyek preservasi jalan Airmadidi, justru mengalami perlakuan yang tidak pantas, mulai dari intimidasi, penghalangan tugas, hingga nyaris dikeroyok oleh oknum pegawai.

Undangan yang seharusnya menjadi ajang untuk menjelaskan duduk perkara, justru dimanfaatkan oleh PPK 1.1 Sam Haerani untuk menunjukkan arogansi dan ketidaksukaan terhadap pemberitaan yang dilakukan oleh para wartawan.

Menurut kesaksian sejumlah wartawan yang hadir, PPK sejak awal sudah menunjukkan sikap tidak bersahabat dengan menanyakan latar belakang pendidikan para wartawan satu per satu. Kemudian, dengan nada keras, ia menyuruh mereka untuk menjelaskan kronologis awal kedatangan ke lokasi proyek.

Situasi ini membuat para wartawan merasa tidak nyaman dan memutuskan untuk meninggalkan ruangan. Namun, PPK justru memukul meja dan mengeluarkan suara yang keras, sehingga terjadi adu mulut. Merasa terancam, para wartawan segera meninggalkan ruangan dan menuju tempat parkir.

Namun, teror tidak berhenti di situ. Sebelum para wartawan naik ke mobil, mereka mendengar beberapa oknum pegawai memerintahkan satpam untuk menutup portal. Bahkan, terdengar pula oknum pegawai yang memprovokasi untuk melakukan pemukulan terhadap para wartawan yang ada di lokasi.

Beruntung, situasi berhasil diredam oleh seorang pegawai bernama Harold, yang kemudian mendekati para wartawan dan mendengarkan keluhan mereka. Setelah menjelaskan kejadian yang terjadi di dalam ruangan, para wartawan kemudian meninggalkan kantor BPJN dengan perasaan trauma.

Ketua PWOIN Sulut, Resa Lumanu, mengecam keras insiden ini. Ia menilai tindakan PPK 1.1 Sam Haerani dan oknum pegawai BPJN tersebut sangat tidak pantas dan mencoreng citra lembaga pemerintah.

"Apa yang sudah dilakukan oleh pihak BPJN Sulut dalam hal ini PPK 1.1 Sam Haerani sangat tidak pantas, dan tidak mencerminkan dia sebagai pejabat yang ada di instansi pemerintah," tegas Resa.

Resa juga menambahkan, kantor BPJN adalah instansi pemerintah, bukan sarang preman yang berkedok dengan logo korpri. "Jangan sampai masyarakat menilai bahwa BPJN adalah sarang preman, karena awak media saja mereka perlakukan demikian apa lagi masyarakat biasa yang berurusan dengan instansi ini," ujarnya.

Resa juga meminta agar Kepala BPJN Sulut mengevaluasi kinerja dari PPK 1.1 Sam Haerani dan Kasatker Wilayah 1.1 Ringgo Radetyo, karena dinilai tidak mencerminkan seorang pemimpin dan arogan.

"Saya minta Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional untuk segera mengevaluasi kinerja dari PPK 1.1Sam Haerani dan Kasatker Ringgo Redetyo, karena tidak mampu membina bawahan dan arogan terhadap wartawan, kalau perlu segera copot Sam Haerani dari jabatannya", harapnya.

Masyarakat dan organisasi pers mengecam keras tindakan intimidasi dan pelecehan terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugasnya. Mereka menuntut agar pihak berwenang segera melakukan investigasi terhadap insiden ini dan memberikan sanksi tegas kepada para pelaku yang terlibat.

Kebebasan pers merupakan pilar penting dalam demokrasi. Tindakan menghalang-halangi atau mengintimidasi wartawan dalam menjalankan tugasnya merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dan prinsip-prinsip demokrasi. Kasus ini harus diusut tuntas agar tidak ada lagi wartawan yang mengalami perlakuan serupa di masa mendatang. Masyarakat menanti tindakan tegas dari aparat penegak hukum.

Tim Investigasi sulut.

Lapas Banyuwangi Pertegas Komitmen Bersih dari Handphone dan Narkoba Melalui Penandatangan Komitmen Bersama

BANYUWANGI || jejakindonesia.id - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banyuwangi semakin mempertegas komitmennya untuk mewujudkan lingkungan Lapas yang bersih dari handphone (HP), narkoba, dan barang terlarang lainnya. Komitmen ini ditegaskan melalui penandatanganan komitmen bersama yang dilakukan secara serentak oleh seluruh jajaran Pemasyarakatan di seluruh Indonesia, Senin (20/10).

Penandatanganan komitmen bersama oleh petugas pemasyarakatan dalam memberantas narkoba, handphone, dan barang terlarang di lingkungan Lapas, Rumah Tahanan Negara (Rutan), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) se-Indonesia itu dilaksanakan secara virtual. Acara dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, dari kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Jakarta.

Dalam sambutannya, Mashudi menyatakan bahwa penandatanganan komitmen bersama ini menjadi penegas bahwa di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan tidak boleh ada lagi peredaran gelap handphone, narkoba, serta barang terlarang. Ia menekankan bahwa lingkungan pemasyarakatan harus benar-benar steril dari ancaman barang-barang terlarang yang dapat mengganggu proses pembinaan warga binaan.

“Melalui komitmen bersama ini, kita tegaskan bahwa peredaran gelap HP, narkoba, dan barang terlarang lainnya harus kita hapus dari lingkungan Pemasyarakatan,” ujar Mashudi.

Tidak hanya itu, Mashudi juga menegaskan bahwa jika masih ditemukan adanya peredaran gelap handphone dan narkoba, maupun aksi penipuan yang melibatkan warga binaan, maka akan dilakukan evaluasi menyeluruh dan penindakan tegas.

“Jika masih ada pelanggaran, maka akan kita lakukan evaluasi dan penindakan tegas,” tegasnya.

Untuk mengoptimalkan pencegahan, Mashudi menghimbau agar setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) melakukan koordinasi yang intensif dengan TNI dan Polri. Sinergi ini dinilai penting untuk menjaga kondusivitas dan keamanan Lapas maupun Rutan, khususnya di wilayah-wilayah yang tergolong rawan.

“Kepala UPT dan para pejabat juga harus terlibat aktif dalam melakukan pengawasan secara langsung dan memastikan tidak ada pelanggaran,” imbuhnya.

Di akhir sambutannya, Mashudi berpesan agar komitmen yang telah ditandatangani oleh seluruh jajaran Pemasyarakatan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ia berharap komitmen ini tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar dijadikan panduan dan pedoman dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas IIA Banyuwangi, I Wayan Nurasta Wibawa, menyatakan kesiapan pihaknya untuk melaksanakan komitmen yang telah disepakati bersama tersebut. Lapas Banyuwangi bertekad untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan aman dari segala bentuk barang terlarang.

“Kami siap melaksanakan komitmen ini dengan sungguh-sungguh. Ini adalah bentuk tanggung jawab kami dalam menciptakan Lapas yang aman dan tertib,” ujar Wayan.

Ia juga menegaskan bahwa Lapas Banyuwangi akan melakukan sinergi dengan berbagai pihak, khususnya dengan aparat penegak hukum. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan kondusivitas keamanan Lapas Banyuwangi.

“Kami akan bersinergi penuh dengan kepolisian dan instansi terkait lainnya. Pengawasan akan kami tingkatkan dan tindakan tegas akan kami jalankan terhadap setiap pelanggaran,” pungkasnya.

Pangdam Kasuari Ikuti Peresmian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Secara Virtual: Wujud Nyata Menuju Kedaulatan Ekonomi Rakyat

MANOKWARI || jejakindonesia.id - Suasana penuh semangat dan harapan mewarnai kegiatan peresmian serta peletakan batu pertama pembangunan gerai dan gudang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang digelar secara virtual dari Kampung Prafi Mulya SP1, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, pada Jumat lalu (17/10/2025). Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru, turut hadir dan menyampaikan dukungannya terhadap langkah besar ini sebagai awal menuju kedaulatan ekonomi masyarakat.

Kegiatan ini menjadi tonggak penting bagi upaya pemberdayaan ekonomi rakyat, di mana pembangunan fisik koperasi diharapkan menjadi sarana penggerak ekonomi desa sekaligus memperkuat persatuan bangsa melalui semangat gotong royong.

Antusiasme masyarakat, Tokoh Adat, serta kehadiran unsur TNI dan Pemerintah Daerah semakin menambah makna kebersamaan dalam momentum bersejarah tersebut.

Dalam sambutannya secara virtual, Menteri Koperasi, Dr. Ferry Joko Juliantono, S.E., Ak., M.Si, mengajak seluruh peserta untuk bersyukur atas dimulainya pembangunan koperasi ini.

“Marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena pada sore hari ini kita bersama-sama menyaksikan peletakan batu pertama pembangunan gerai, pergudangan, dan sarana pendukung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ungkap Menteri Ferry.

Ia menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan simbol dimulainya langkah nyata membangun kemandirian ekonomi rakyat di seluruh pelosok tanah air.

“Hari ini kita mulai pembangunan 800 unit gerai dan gudang koperasi di berbagai daerah. Saya yakin, dengan sinergi bersama TNI dalam semangat Operasi Militer Selain Perang, program ini dapat terwujud dengan cepat dan tepat,” tambahnya penuh optimisme.

Sementara itu, Pangdam XVIII/Kasuari, menegaskan komitmen Kodam XVIII/Kasuari dalam mendukung penuh kebijakan Pemerintah untuk memperkuat ekonomi masyarakat khususnya yang ada di wilayah Papua Barat melalui gerakan koperasi.

“Koperasi Merah Putih bukan hanya sarana ekonomi, tetapi juga wadah pemersatu masyarakat dan simbol kedaulatan ekonomi Bangsa. Kodam XVIII/Kasuari siap bersinergi dengan seluruh pihak untuk menyukseskan program ini hingga ke pelosok tanah Papua Barat,” tegasnya.

Melalui kegiatan ini, harapan besar tumbuh di tengah masyarakat Papua Barat. Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi wadah yang tidak hanya menumbuhkan ekonomi lokal, tetapi juga mempererat kebersamaan, semangat gotong royong, dan rasa cinta tanah air.

Peresmian ini menjadi bukti nyata bahwa ketika Pemerintah, TNI, dan masyarakat bersatu, maka kemandirian ekonomi bukan sekadar cita-cita, melainkan kenyataan yang bisa diwujudkan bersama.

(Pendam XVIII/Ksr)