Di depan jajaran Komisioner Komnas HAM, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani memaparkan bahwa pembangunan daerah diarahkan pada pendekatan human-centered development atau pembangunan yang berpusat pada kebutuhan masyarakat.
https://jejak-indonesia.id/2026/08/dorong-investasi-di-banyuwangi-jmsi-tekankan-kolaborasi-media-pemerintah-dan-dunia-usaha/
BANYUWANGI - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mengapresiasi komitmen Pemkab Banyuwangi dalam memperkuat pemenuhan hak dasar masyarakat melalui berbagai program pembangunan yang inklusif.
Apresiasi tersebut disampaikan saat audiensi dan sosialisasi program Penilaian HAM di Banyuwangi, Kamis (6/8/2026), yang dihadiri langsung Ketua Komnas HAM RI Anis Hidayah bersama jajaran komisioner.
Di depan jajaran Komisioner Komnas HAM, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani memaparkan bahwa pembangunan daerah diarahkan pada pendekatan human-centered development atau pembangunan yang berpusat pada kebutuhan masyarakat.
Menurut Ipuk, pendekatan tersebut tercermin dari penurunan angka kemiskinan menjadi 6,13 persen, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 75,17, usia harapan hidup yang menjadi 74,43 tahun, serta pertumbuhan ekonomi 5,65 persen pada 2025.
"Di sektor pendidikan kami terus memperkuat program sosial dan inklusif, Siswa Asuh Sebaya, Banyuwangi Mengajar, hingga beasiswa Banyuwangi Cerdas dan Banyuwangi Progresif," ujar Ipuk.
Pemkab juga memperluas layanan bagi Anak Berkebutuhan Khusus melalui program Agage Pintar dan Lebur Seketi (Layanan Inklusif Peserta Berkebutuhan Khusus dengan Pendekatan Hati) agar seluruh anak memperoleh kesempatan belajar yang setara.
Di bidang kesehatan, Banyuwangi mengembangkan layanan preventif melalui Mall Orang Sehat, Jemput Bola Rawat Warga, serta telekonsultasi 24 jam OASIS Wangi (Online Akses Solusi Indonesia Sehat dari Banyuwangi) yang bekerja sama dengan NGO NORA Health dari Amerika Serikat.
"Pendidikan dan kesehatan merupakan investasi dasar. Kami memastikan faktor ekonomi, usia, maupun keterbatasan geografis tidak menghalangi warga memperoleh layanan yang layak," kata Ipuk.
Komitmen terhadap prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) juga diperkuat melalui Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Unit Layanan Disabilitas.
Saat ini 6 dari 54 organisasi perangkat daerah telah mempekerjakan aparatur sipil negara penyandang disabilitas. Ruang partisipasi pembangunan pun dibuka lebar melalui forum Rembuk Difabel, Rembuk Lansia, dan Rembuk Anak.
Untuk pemenuhan hak pangan, Pemkab Banyuwangi menjalankan program Rantang Kasih bagi lebih dari 3.000 lansia miskin serta penanganan stunting melalui program Banyuwangi Tanggap Stunting, dengan melibatkan dan memberdayakan pedagang sayur keliling.
"Setiap warga memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh informasi, mengakses layanan publik, dan menikmati kehidupan yang layak tanpa terkecuali," tegas Ipuk.
Ketua Komnas HAM RI Anis Hidayah mengaku terkesan dengan kesiapan Banyuwangi dalam memaparkan berbagai indikator pembangunan berbasis hak asasi manusia.
"Saya cukup terkejut karena memperoleh data yang sangat komprehensif dari Ibu Bupati. Ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pemenuhan hak asasi manusia," ujar Anis.
Atas komitmen tersebut, Anis mengatakan akan menunjuk Banyuwangi sebagai salah satu daerah di Indonesia yang dilakukan penilaian nilai-nilai HAM dalam pembangunan daerahnya.
Penilaian HAM merupakan program nasional yang telah berjalan selama tiga tahun di bawah koordinasi Bappenas untuk mengukur kepatuhan pemerintah terhadap prinsip-prinsip HAM.
Ditambahkan Anis, Banyuwangi menjadi salah satu daerah di Pulau Jawa dan mewakili dari Jawa Timur yang akan diproyeksikan mengikuti penilaian HAM tahun depan bersama sejumlah daerah lain di Indonesia.
"Program yang dijalankan Banyuwangi menunjukkan banyak kemajuan. Berbagai kebijakan yang telah dilakukan sudah mengarah pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai indikator hak asasi manusia," kata Anis. (*)
