BANDA ACEH || jejakindonesia.id — Aliansi Mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) secara resmi menyampaikan sikap dan rekomendasi strategis terkait penanganan bencana di Aceh melalui konferensi pers yang digelar pada Selasa, 30 Desember 2025, bertempat di Direktorat Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
Konferensi pers tersebut merupakan tindak lanjut dari rangkaian diskusi terbuka dan surat terbuka yang sebelumnya dirilis oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di lingkungan USK. Kegiatan ini menjadi ruang konsolidasi mahasiswa lintas fakultas dalam merespons dinamika penanganan bencana hidrometeorologi yang terus berulang di Aceh.
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Pertanian, Fakultas Kelautan dan Perikanan, serta Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Universitas Syiah Kuala. Konsolidasi lintas fakultas tersebut menegaskan keseriusan mahasiswa dalam menyikapi persoalan kebencanaan secara komprehensif dan berkelanjutan.
Koordinator Aliansi Mahasiswa USK sekaligus juru bicara, Ammar Malik Nabil, dalam pernyataannya menegaskan bahwa penanganan pascabencana di Aceh tidak hanya dihadapkan pada persoalan teknis di lapangan, tetapi juga persoalan struktural dan politis yang berpotensi menghambat proses pemulihan masyarakat terdampak.
Salah satu isu yang disoroti adalah adanya kecenderungan penggiringan narasi kebencanaan ke arah kepentingan politik tertentu. Menurut mahasiswa, hal tersebut berisiko mengaburkan substansi persoalan kemanusiaan dan mengalihkan fokus utama dari upaya pemulihan korban bencana.
“Isu kebencanaan seharusnya ditempatkan sebagai persoalan kemanusiaan. Namun dalam praktiknya, kami melihat adanya kecenderungan pengalihan narasi ke isu-isu politik yang justru mengaburkan urgensi pemulihan masyarakat terdampak,” ujar Ammar.
Selain itu, Aliansi Mahasiswa USK juga menyoroti indikasi penyalahgunaan fasilitas dan bantuan negara untuk kepentingan kelompok tertentu. Praktik tersebut dinilai tidak hanya mencederai rasa keadilan masyarakat terdampak, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap mekanisme penyaluran bantuan pascabencana.
Mahasiswa turut mengkritisi minimnya perhatian pemerintah daerah terhadap fluktuasi harga barang, baik kebutuhan pokok maupun makanan olahan, di wilayah terdampak bencana. Ketiadaan pengawasan yang memadai dinilai berdampak langsung pada meningkatnya beban ekonomi masyarakat, khususnya kelompok rentan yang sedang berada dalam fase pemulihan.
Dalam konteks tersebut, Aliansi Mahasiswa USK kembali menegaskan rekomendasinya kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk Tim Khusus Percepatan Penanganan dan Pemulihan Bencana Alam Hidrometeorologi Sumatera. Tim khusus tersebut diharapkan ditunjuk langsung oleh Presiden, bertanggung jawab serta berada di bawah pengawasan langsung Presiden, dan memiliki kewenangan kuat dalam mengoordinasikan lintas kementerian dan lembaga.
Tim ini diharapkan mampu mengawasi distribusi bantuan secara transparan, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, mempercepat rehabilitasi infrastruktur, serta mendorong pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak bencana di Aceh.
Di akhir pernyataannya, Aliansi Mahasiswa USK mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengembalikan fokus penanganan bencana pada nilai-nilai kemanusiaan, solidaritas sosial, dan kepentingan korban. Mahasiswa menekankan pentingnya menghindari narasi maupun tindakan yang berpotensi memecah belah masyarakat, serta mendorong proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang adil, transparan, dan berkelanjutan.
Tertanda,
Aliansi Mahasiswa Universitas Syiah Kuala
