Sorry, we're closed Opens Selasa at 9:00 am

Tahun: 2026

Polda Jambi melaksanakan Upacara Kenaikan Pangkat Anggota Polri Periode 1 Januari 2026

JAMBI || jejakindonesia.id - Polda Jambi melaksanakan Upacara Kenaikan Pangkat Anggota Polri Periode 1 Januari 2026. Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar dan dihadiri oleh Wakapolda Jambi Brigjen Pol M. Mustaqim, Irwasda Polda Jambi Kombes Pol Jannus Parlindungan Siregar, para Pejabat Utama Polda Jambi, Ketua Bhayangkari Polda Jambi beserta pengurus, serta personel yang naik pangkat.

Dalam amanatnya, Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H. Siregar, menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh personel yang memperoleh kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Ia menegaskan bahwa kenaikan pangkat merupakan bentuk penghargaan dari institusi atas kinerja, dedikasi, dan loyalitas anggota Polri.

“Kenaikan pangkat ini merupakan reward dari institusi atas kinerja, dedikasi, dan loyalitas yang telah saudara tunjukkan dalam melaksanakan tugas pengabdian, serta melalui proses penilaian yang ketat, objektif, dan profesional,” ujar Kapolda Jambi.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Jambi turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada keluarga anggota Polri yang selama ini memberikan dukungan dan doa.

“Saya menyampaikan terima kasih kepada para istri, suami, serta anak-anak yang selalu memberikan dukungan, doa, dan pengertian. Tanpa dukungan keluarga, pengabdian anggota Polri tidak akan berjalan dengan maksimal,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Kapolda Jambi mengingatkan personel yang naik pangkat agar senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memegang teguh kode etik profesi Polri, menjaga integritas sebagai anggota Polri yang Presisi, meningkatkan kepekaan terhadap dinamika dan responsivitas kamtibmas, serta menghindari pelanggaran sekecil apa pun karena setiap tindakan mencerminkan marwah Polda Jambi dan institusi Polri.

Perkuat Peran Media, Seskab Teddy Ajak Pers Sajikan Informasi Pemberitaan Faktual dan Berimbang di Tahun 2026

JAKARTA || jejakindonesia.id - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menggelar silaturahmi awal tahun bersama rekan-rekan wartawan di lingkungan Istana Kepresidenan, Senin (5/1/2026). Selain mempererat hubungan, pertemuan ini menjadi momentum diskusi mengenai peran strategis media dalam mengawal kebijakan negara.

Dalam kesempatan tersebut, Seskab Teddy menyampaikan apresiasi mendalam kepada para jurnalis yang secara aktif menginformasikan program-program pemerintah kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan nasional tidak lepas dari peran media yang konsisten menghadirkan informasi faktual, akurat, dan berimbang.

"Wartawan memiliki peran penting sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Melalui pemberitaan yang objektif dan bertanggung jawab, publik dapat memahami arah kebijakan serta capaian pemerintah secara utuh," ujar Teddy.

Ia berharap kolaborasi yang telah terjalin baik ini dapat terus dijaga dan ditingkatkan di masa depan. Teddy juga mendoakan agar para wartawan senantiasa diberikan kesehatan serta tetap menjunjung tinggi profesionalisme dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

Peningkatan Fasilitas Kerja Pers

Selain membahas sinergi informasi, Teddy mengungkapkan perhatian khusus Presiden Prabowo Subianto terhadap kenyamanan kerja awak media. Sejak hari pertama Presiden berkantor pada Oktober 2024, pemerintah telah melakukan pembaruan signifikan terhadap fasilitas pendukung pers di Istana.

Saat ini, ruang tunggu wartawan dan ruang konferensi pers telah direnovasi menjadi lebih nyaman dan dilengkapi dengan fasilitas operasional yang lebih memadai. Hal ini merupakan bentuk komitmen Presiden Prabowo dalam mendukung kelancaran tugas para jurnalis dalam meliput kegiatan kenegaraan.

Silaturahmi ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah dan media dalam menghadirkan informasi yang kredibel serta bermanfaat bagi masyarakat luas sepanjang tahun 2026 ini.

Wamendagri Ribka Haluk Sampaikan Klarifikasi Isu yang Berkembang Terkait Penanaman Sawit di Papua

JAKARTA || jejakindonesia.id - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyampaikan klarifikasi isu yang berkembang terkait penanaman kelapa sawit di Tanah Papua. Ia menegaskan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto kepada para kepala daerah di Tanah Papua menitikberatkan pada percepatan pembangunan daerah, khususnya dalam penguatan ketahanan pangan. Dalam konteks tersebut, kelapa sawit disebut sebagai salah satu komoditas yang memiliki nilai ekonomi, namun bukan sebagai satu-satunya pilihan yang harus dikembangkan oleh pemerintah daerah (Pemda).

Penegasan tersebut disampaikan Ribka merujuk pada pertemuan antara Presiden, jajaran menteri, serta kepala daerah dari enam provinsi dan 42 kabupaten/kota se-Tanah Papua di Istana Negara pada 16 Desember 2025. Dalam pertemuan itu, Presiden mendorong Pemda untuk memiliki pemahaman yang sama mengenai upaya percepatan pembangunan di Papua.

“Ada opini yang sementara berkembang bahwa ada arahan Bapak Presiden untuk menanam sawit di Papua. Itu tidak benar,” kata Ribka dalam keterangannya di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (5/1/2026).

Ribka menyebutkan bahwa terdapat berbagai pilihan komoditas yang dapat dikembangkan untuk mendukung program ketahanan pangan di Papua. Hal ini di antaranya melalui pengembangan sagu, singkong, padi, talas, dan umbi-umbian lainnya. Beragam komoditas tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sumber pangan, tetapi juga dapat diolah menjadi produk turunan bernilai tambah, termasuk energi alternatif seperti etanol. Kelapa sawit disebut sebagai salah satu contoh komoditas yang memiliki nilai ekonomi, namun bukan sebagai satu-satunya pilihan.

“Bukan Bapak Presiden mengatakan bupati atau wali kota atau kepala daerah harus tanam ini-ini, tidak. Bapak Presiden menyampaikan itu supaya membuka wawasan, ada pemahaman yang sama mengenai program pemerintah pusat. Jadi tujuan dari Bapak Presiden adalah menyarankan para kepala daerah itu untuk lebih memperhatikan, lebih khusus pada program ketahanan pangan,” ungkapnya.

Ia menegaskan pentingnya percepatan pembangunan di Tanah Papua mengingat besarnya potensi sumber daya alam (SDA) yang belum sepenuhnya dioptimalkan. Kondisi ini membuat adanya gap tingkat pembangunan maupun kesejahteraan masyarakat di Papua dengan daerah lain. Karena itu, Presiden menekankan pentingnya pembangunan yang mencakup aspek ekonomi, pemberdayaan sumber daya manusia (SDM), serta penguatan infrastruktur dasar.

Ribka menambahkan, percepatan pembangunan infrastruktur juga diperlukan untuk menekan tingginya biaya transportasi di Papua. Dengan infrastruktur dan ketahanan pangan yang memadai, diharapkan ketergantungan pasokan dari luar wilayah dapat berkurang, sehingga biaya logistik menjadi lebih efisien.

“Pada saat itu Presiden menyampaikan, ketahanan pangan di bidang pertanian, peternakan, dan lain-lain semuanya sudah harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah di Papua. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengurangi biaya cost transportasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa arahan Presiden sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, yaitu tidak boleh ada satu pun daerah yang tertinggal dalam proses pembangunan nasional. Karenanya, Pemda di Tanah Papua didorong untuk memastikan masyarakatnya memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan, lapangan kerja, dan sumber penghidupan yang layak.

“Semua masyarakat di Papua itu harus sejahtera, harus punya persediaan pangan, misalnya, tidak ada kekurangan makan, minum. Apalagi anak sekolah, harus punya persiapan keuangan untuk membayar biaya sekolah, adapun pemerintah daerah juga harus melakukan dukungan terobosan kebijakan, misalnya program pemerintah di Papua untuk pembebasan biaya sekolah dan lain-lain,” pungkasnya.

Puspen Kemendagri

Mendagri Pastikan Stok Beras untuk Masyarakat di Daerah Bencana Aman hingga 6 Bulan ke Depan

Tamiang || jejakindonesia.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan stok beras untuk daerah terdampak bencana, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, aman hingga 6 bulan ke depan. Mendagri mengatakan, dirinya telah mengonfirmasi langsung kepada Bulog terkait ketersediaan stok tersebut.

Penjelasan itu disampaikan Mendagri kepada awak media usai Apel Pembukaan Tim Satuan Tugas Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka Percepatan Aktivasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Pascabencana Aceh di Kompleks Perkantoran Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Senin (5/1/2026).

Lebih lanjut, ia mengatakan, di beberapa daerah di Aceh, stok beras bahkan mampu mencukupi lebih dari 6 bulan. “Saya sendiri pernah nge-check langsung ke gudangnya Lhokseumawe, itu untuk Lhokseumawe, Bireuen, dan Aceh Utara ada 28 ribu ton di sana. Cukup untuk 9 bulan malah di sana,” ujar Mendagri.

Namun demikian, ia menyebutkan tantangannya adalah bagaimana stok beras tersebut dapat didistribusikan ke daerah-daerah bencana, terutama wilayah yang sulit diakses. Mendagri juga menyampaikan komitmen pemerintah untuk segera memulihkan sektor pertanian di daerah terdampak, termasuk Aceh.

Terlebih, salah satu program prioritas pemerintah adalah swasembada pangan sehingga sektor pertanian menjadi perhatian utama. “Nah ini beliau (Menteri Pertanian) sudah membuat program untuk menghidupkan kembali lahan-lahan sawah yang sudah ada, supaya normal, bahkan bisa dioptimalkan,” ujarnya.

Di sisi lain, Mendagri juga menyinggung bantuan bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan, baik kategori ringan, sedang, maupun berat. Ia meminta kepala daerah segera menyiapkan data masyarakat terdampak sebagai acuan pemerintah dalam menyalurkan bantuan.

Mendagri mengatakan, pemerintah telah menyiapkan berbagai bantuan bagi masyarakat yang rumahnya terdampak. Misalnya, masyarakat dengan rumah rusak ringan akan diberikan bantuan sebesar Rp15 juta dan rusak sedang Rp30 juta. Sementara itu, masyarakat yang rumahnya rusak berat, termasuk yang hilang, akan diganti oleh pemerintah berupa hunian tetap (huntap). Pemerintah juga menyiapkan bantuan lain, seperti Dana Tunggu Hunian (DTH) selama proses pembangunan huntap berlangsung.

Ia mengimbau kepala daerah agar memanfaatkan peran kepala desa atau keuchik dalam proses pendataan agar dapat berlangsung cepat. Menurutnya, kepala desa merupakan pihak yang paling memahami kondisi warganya, termasuk mereka yang terdampak bencana dan mengalami kerusakan rumah. “Saya mohon dengan segala hormat, kalau ingin cepat, tolonglah bereskan datanya ini. Dan kita buat simpel,” tandasnya.

Puspen Kemendagri

Mendagri Minta Praja IPDN Kerja Keras Bantu Pulihkan Layanan Publik Aceh Tamiang

Tamiang || jejakindonesia.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk terus bekerja keras membantu memulihkan layanan publik di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tamiang. Menurutnya, peran para praja tersebut penting untuk mendorong pemulihan yang lebih cepat.

Hal itu disampaikan Mendagri saat memimpin apel pembukaan Tim Satuan Tugas (Satgas) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kompleks Perkantoran Kabupaten Aceh Tamiang, Senin (5/1/2026).

Mendagri menjelaskan, indikator keberhasilan pemulihan daerah terdampak bencana diukur dari tiga aspek, yakni berjalannya fungsi pemerintahan secara normal, terkoneksinya sarana publik, serta kembalinya aktivitas perekonomian masyarakat. Dalam konteks ini, ia mengapresiasi kiprah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang telah melakukan berbagai upaya untuk membantu pemulihan di daerah terdampak bencana.

“Saya paham betul Bapak Menkes bekerja sangat keras sekali, tapi biasa beliau bekerja tanpa kamera, tanpa ekspos. Padahal luar biasa, semua rumah sakit umum daerah di 52 yang terdampak hampir semuanya kembali normal,” ujar Mendagri.

Senada dengan itu, Mendagri juga mengapresiasi langkah cepat Kementerian UMKM dalam mendampingi pelaku usaha terdampak bencana. Melalui pendampingan intensif, aktivitas pasar, warung, toko, hingga restoran di sejumlah daerah mulai kembali berjalan.

“Beliau (Menteri UMKM) udah turun. Beliau [berada di lokasi bencana] bukan [hanya] sekarang ini, kemarin-kemarin udah turun ke lapangan dengan pasukan-pasukan beliau, tim pendamping untuk usaha UMKM,” imbuhnya.

Mendagri menekankan, keberadaan para praja di Aceh Tamiang bertujuan membantu pemulihan layanan publik sekaligus memberikan dukungan moril bagi jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Ia memastikan, Kemendagri akan mendukung pemulihan pascabencana bersama pemerintah daerah (Pemda) setempat.

“Kali ini kita buat apel untuk membangkitkan semangat, supaya sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, Pak Bupati dan Forkopimda tidak merasa sendiri. Kemudian saudara-saudara kita di pengungsian tidak merasa sendiri,” sambung Mendagri.

Apabila proses pemulihan berlangsung cepat, tambah Mendagri, tidak menutup kemungkinan para praja akan ditugaskan ke daerah lain yang juga terdampak bencana, seperti Aceh Utara, Aceh Timur, hingga Gayo Lues. Hal ini merupakan komitmen Kemendagri bersama seluruh pihak dalam mendukung pemulihan pascabencana.

“Terima kasih banyak, dan ke depan kita harus semangat terus. Inilah pengabdian, sekali lagi, tidak semua orang memiliki kesempatan untuk bisa mengabdi, memberikan dharma baktinya,” tandas Mendagri.

Turut hadir pada kegiatan tersebut Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, serta jajaran Forkopimda se-Kabupaten Aceh Tamiang.

Puspen Kemendagri

error: Content is protected !!