Sorry, we're closed Opens Selasa at 9:00 am

Tahun: 2026

Kapolda Jatim Buka Pendidikan Bintara Polri Sampaikan Pesan Tegas Jaga Integritas

MOJOKERTO || jejakindonesia.id – Polda Jawa Timur membuka Pendidikan Pembentukan (Diktuk) Bintara Polri Gelombang I Tahun Anggaran 2026 di Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Jatim, Mojokerto, Selasa (6/1/2026).

Sebanyak 971 peserta didik yang mengikuti pendidikan tersebut berasal dari Polda Jatim, Polda Jateng, Polda Bali, Polda DIY, Polda NTB, Polda NTT dan seluruh Polda di wilayah Kalimantan yang melaksanakan pendidikan di SPN Polda Jatim.

Saat memimpin pembukaan Diktuk Bintara Polri tersebut, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Drs. Nanang Avianto, M.Si menegaskan pendidikan Bintara Polri menjadi fondasi pembentukan karakter dan integritas anggota Polri di tengah tantangan era digital.

“Pendidikan ini bukan hanya membentuk kemampuan teknis, tetapi juga karakter, moral, dan integritas, karena sedikit kesalahan prosedur atau perilaku arogan dapat berdampak luas dan meruntuhkan kepercayaan publik,” kata Irjen Pol Nanang.

Kapolda Jatim mengingatkan para siswa agar menjadikan masa pendidikan sebagai kawah candradimuka untuk melatih disiplin, pengendalian diri, serta etika, termasuk dalam bermedia sosial.

“Seragam Polri adalah simbol kehadiran negara. Jaga marwah itu, baik di lapangan maupun di ruang digital,” tegas Irjen Nanang.

Selain profesional, Kapolda Jatim menekankan pentingnya mewujudkan sosok Polri yang humanis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Kita membutuhkan Polisi yang tegas menegakkan hukum, namun tetap humanis, hadir menolong masyarakat, dan mampu menjadi pemecah masalah,” ujar Irjen Nanang.

Ia juga menegaskan kepada jajaran SPN Polda Jatim agar pelaksanaan pendidikan dilakukan secara profesional tanpa kekerasan.

“Keteladanan adalah metode pendidikan paling efektif. Tidak boleh ada budaya kekerasan dalam proses pembentukan Bintara Polri,” pungkas Irjen Nanang.

Upacara pembukaan pendidikan tersebut dihadiri Wakapolda Jatim, Brigjen Pol Pasma Royce, pejabat utama Polda Jatim, Forkopimda Kabupaten Mojokerto, serta tenaga pendidik dan peserta didik Bintara Polri. (*)

Polri Percepat Pemulihan Aceh Tamiang, Target 389 Titik Sumur Bor Air Bersih, 208 Telah Terealisasi

TAMIANG || jejakindonesia.id — Pasca banjir bandang yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang, Polri terus hadir sejak awal hingga saat ini di tengah masyarakat terdampak. Kehadiran Polri difokuskan pada pemenuhan kebutuhan paling mendasar warga, khususnya ketersediaan air bersih yang sempat terganggu akibat bencana. Melalui langkah cepat dan terukur, Polri membangun serta mengaktifkan ratusan sarana sumur bor air bersih agar masyarakat dapat kembali menjalani aktivitas sehari-hari secara layak dan aman. (Selasa, 6 Januari 2026)

Hingga saat ini, Polri telah membangun 177 titik sumur bor air bersih di Kabupaten Aceh Tamiang yang tersebar di 12 kecamatan dan 66 desa, dan seluruhnya telah aktif serta dimanfaatkan masyarakat. Pembangunan dilakukan di berbagai lokasi strategis, mulai dari tempat ibadah, sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, kantor pemerintahan, area publik, permukiman warga, hingga lokasi pengungsian, sehingga akses air bersih dapat menjangkau masyarakat secara luas dan merata.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan bahwa penyediaan air bersih menjadi prioritas utama Polri dalam fase pemulihan pascabencana. Menurutnya, Polri bergerak cepat memastikan masyarakat dapat segera mengakses air bersih melalui pembangunan sumur bor yang tersebar di berbagai fasilitas publik dan permukiman. Langkah ini dilakukan agar proses pemulihan berjalan lebih cepat dan masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan aman serta nyaman.

Ia menambahkan bahwa seluruh sumur bor air bersih yang telah dibangun tersebut dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat sebagai bentuk komitmen Polri untuk memastikan setiap bantuan dan informasi penting segera diketahui serta dirasakan langsung oleh warga terdampak bencana.

Secara keseluruhan di Provinsi Aceh, Polri menargetkan pembangunan 389 titik sumur bor air bersih, yang terdiri dari 300 titik di Kabupaten Aceh Tamiang dan 89 titik di kabupaten/kota lainnya. Hingga Senin, 5 Januari 2026 pukul 23.00 WIB, total 208 titik sumur bor telah terealisasi dan dibangun di wilayah hukum Polda Aceh, dengan sebagian besar telah aktif dan dimanfaatkan masyarakat.

Rincian progres pembangunan menunjukkan bahwa di Kabupaten Aceh Tamiang telah terbangun 177 titik dan seluruhnya aktif.

SEBARAN TITIK SUMUR BOR AIR BERSIH DI KABUPATEN ACEH TAMIANG PER *5 JANUARI 2026,* SBB :

1. Sebaran Sumur *177 (SERATUS TUJUH PULUH TUJUH)* titik Sumur Bor Air Bersih di *12 (Dua Belas)* Kecamatan dan *66 (Enam Puluh Enam)* Desa;
2. Tempat ibadah *48 (Empat Puluh Delapan)* titik Sumur Bor Air Bersih.
3. Sarana Pendidikan *62 (Enam Puluh Dua)* titik Sumur Bor Air Bersih.
4. Rumah Kesehatan *18 (Delapan Belas)* titik Sumur Bor Air Bersih.
5. Kantor Dinas/Pemerintahan *14 (Empat Belas)* titik Sumur Bor Air Bersih.
6. Area Publik *2 (Dua)* titik Sumur Bor Air Bersih.
7. Pemukiman Masyarakat *31 (Tiga Puluh Satu)* titik Sumur Bor Air Bersih.
8. Tempat Pengungsian *2 (Dua)* titik Sumur Bor Air Bersih.

*Total 177 (SERATUS TUJUH PULUH TUJUH) TITIK SUMUR BOR AIR BERSIH*
Ket :
* 3 titik sumur dalam (60 s/d 100 meter
* ⁠160 titik sumur dangkal (20 s/d 40 meter)

Di Kabupaten Aceh Utara, Polri telah membangun 9 titik yang seluruhnya aktif. Kabupaten Pidie Jaya tercatat memiliki 5 titik, terdiri dari 1 titik aktif dan 4 titik masih dalam proses pembangunan. Sementara itu, masing-masing 1 titik sumur bor aktif telah dibangun di Kabupaten Bireuen, Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Barat, dan Kabupaten Pidie. Di Kota Langsa, terdapat 7 titik yang seluruhnya aktif, sedangkan di Kabupaten Aceh Timur terdapat 9 titik aktif. Adapun di Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Singkil, masing-masing telah dibangun 2 titik dan seluruhnya telah berfungsi.

Polri memastikan pembangunan sumur bor air bersih di Aceh akan terus dilanjutkan hingga seluruh target terpenuhi. Upaya ini menjadi wujud nyata kehadiran negara melalui Polri dalam melindungi dan melayani masyarakat, sekaligus mempercepat pemulihan kehidupan warga pascabencana banjir bandang di Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang.

Capai 47 Unit, Pembangunan Huntara Sat Brimob Polda Sumbar Terus Berjalan di Pauh

PADANG || jejakindonesia.id – Personel Satuan Brimob Polda Sumatera Barat terus menunjukkan komitmen Polri dalam mendukung pemulihan pascabencana. Pada Senin (5/1/2026), personel Sat Brimob Polda Sumbar yang dipimpin oleh IPTU Ridesmon melaksanakan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) di Kecamatan Pauh, Kota Padang.

Pembangunan Huntara tersebut ditargetkan sebanyak 100 unit yang tersebar di dua lokasi pembangunan. Huntara ini dipersiapkan sebagai tempat tinggal sementara bagi masyarakat yang terdampak bencana, sembari menunggu proses pemulihan dan pembangunan hunian permanen.

Berdasarkan perkembangan di lapangan, hingga saat ini pembangunan telah mencapai 47 unit. Progres pekerjaan meliputi pemasangan lantai papan dan pengerjaan struktur bangunan, yang terus dilakukan secara bertahap sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Kabagpenum Ropenmas Divhumas Polri Kombes Pol Erdi A. Chaniago mengatakan bahwa keterlibatan Brimob dalam pembangunan Huntara merupakan bagian dari tugas kemanusiaan Polri untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana.

“Pembangunan hunian sementara ini merupakan bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat. Kami ingin memastikan warga terdampak memiliki tempat tinggal yang layak dan aman selama masa pemulihan pascabencana,” ujar Kombes Pol Erdi A. Chaniago.

Ia menambahkan, Polri akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait agar pembangunan Huntara dapat segera diselesaikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

“Diharapkan seluruh target pembangunan dapat rampung sesuai rencana, sehingga dapat mempercepat proses pemulihan dan memberikan rasa aman bagi warga di Kecamatan Pauh,” pungkasnya.

Pembangunan Huntara oleh Sat Brimob Polda Sumbar ini menjadi salah satu upaya nyata Polri dalam mendukung penanganan bencana dan pemulihan kehidupan sosial masyarakat terdampak di Kota Padang.

Kompolnas Dorong Transparansi dan Kepastian Hukum melalui Capaian Kinerja 2025 dan Rencana Kerja 2026

JAKARTA || jejakindonesia.id  - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) memaparkan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Kerja Tahun 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta publikasi kinerja kelembagaan. Kegiatan tersebut berlangsung pada Senin, 5 Januari 2026, pukul 10.24 WIB, bertempat di Kantor Kompolnas.

Sekretaris Kompolnas, Drs. Arief Wicaksono, SSA., hadir sebagai narasumber dan menyampaikan apresiasi kepada jajaran komisioner serta insan media yang selama ini berperan aktif mendukung kinerja Kompolnas dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Ia menegaskan bahwa peran media sangat penting dalam memberikan pencerahan kepada publik terkait kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). “Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan media yang selalu mendukung performance daripada Kompolnas, yang selalu mengundang kami dalam setiap memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang performance dan kinerja daripada Kepolisian Negara Republik Indonesia,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Arief Wicaksono juga menyoroti sejumlah peristiwa penting yang menjadi tonggak sejarah di bidang hukum nasional. Salah satunya adalah diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.

“Pada tanggal 2 Januari ini sejarah telah terjadi, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang pelaksanaan KUHP yang baru. Ini merupakan sejarah,” jelasnya.

Selain itu, ia menyampaikan perubahan mendasar dalam hukum acara pidana nasional. “Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, ini juga merupakan peristiwa bersejarah,” tambahnya.

Ke depan, Kompolnas juga menantikan rekomendasi dari Komisi Percepatan Reformasi Polri yang akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia. “Nanti akan ada rekomendasi dari Komisi Percepatan Reformasi Polri yang akan menyampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia tentang apa-apa yang harus diperbaiki, baik tata kelola maupun yang perlu direformasi dari segi kepolisian,” ungkapnya.

Menutup pemaparannya, Sekretaris Kompolnas mengajak seluruh pihak untuk menyongsong tahun 2026 dengan semangat pembaruan hukum yang berkeadilan dan transparan.

“Mari kita jalani tahun 2026 ke depan secara lebih berkepastian hukum, berkeadilan, dan transparansi untuk kita semua,” pungkasnya.

Polri Hadir, Rakyat Bangkit Percepat Pemulihan Pascabanjir Bandang di Bireueun Aceh

Bireuen || jejakindonesia.id — Polri terus bekerja keras melaksanakan berbagai kegiatan percepatan pemulihan Pasca Banji Bandang diberbagai wilayah Aceh.

Tak ketinggalan Polres Bireuen bersama Polsek jajaran melaksanakan Kegiatan gotong royong sebagai bagian dari upaya pemulihan pascabencana banjir bandang yang melanda Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen. Kegiatan tersebut berlangsung di MAN 7 Bireuen, Desa Bugak Krueng, Kecamatan Jangka, Senin (5/1/2026).

Gotong royong dimulai sejak pagi hari dengan menyasar ruang kelas, halaman sekolah, serta fasilitas pendukung lainnya yang terdampak lumpur dan material sisa banjir. Personel Polri bahu-membahu membersihkan lingkungan sekolah agar aktivitas belajar mengajar dapat segera kembali berjalan normal.

Kegiatan ini dipimpin oleh Kabag Ren Polres Bireuen, Kompol Hartana, S.Sos., selaku wakil koordinator, dan diikuti oleh personel Polres Bireuen serta Polsek jajaran. Kehadiran aparat kepolisian di tengah lingkungan pendidikan menjadi bentuk kepedulian nyata Polri terhadap pemulihan fasilitas publik pascabencana.

Kapolres Bireuen menegaskan bahwa kegiatan gotong royong tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri untuk selalu hadir membantu masyarakat yang terdampak bencana alam.

“Kami ingin memastikan bahwa fasilitas pendidikan yang terdampak banjir dapat segera difungsikan kembali. Sekolah adalah tempat penting bagi masa depan generasi muda, sehingga pemulihannya menjadi prioritas kami,” ujar Kapolres Bireuen.

Ia menambahkan, kehadiran Polri tidak hanya terbatas pada aspek keamanan, tetapi juga mencakup peran kemanusiaan dan sosial dalam membantu masyarakat bangkit dari bencana.

“Melalui kegiatan gotong royong ini, kami berharap dapat meringankan beban masyarakat serta mempercepat proses pemulihan, dan membangkitkan semangat warga khususnya di Kecamatan Jangka yang terdampak cukup serius akibat banjir bandang,” pungkasnya.

Aksi kemanusiaan tersebut sekaligus memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat, serta menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam membantu pemulihan kehidupan sosial pascabencana.

error: Content is protected !!