Sorry, we're closed Opens Selasa at 9:00 am

Tahun: 2026

Lapas Banyuwangi Resmi Teken Perjanjian Kinerja 2026, Fokus Utama Perbaikan Kinerja dan Percepatan Layanan

BANYUWANGI || jejakindonesia.id - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banyuwangi resmi mengawali tahun 2026 dengan langkah tegas melalui penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas. Kegiatan yang diikuti oleh seluruh jajaran pejabat struktural dan staf ini dilaksanakan di Aula Sahardjo, Rabu (7/1).

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi jajaran Lapas Banyuwangi untuk memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik. Kepala Lapas (Kalapas) Banyuwangi, I Wayan Nurasta Wibawa menegaskan bahwa perbaikan kinerja dan percepatan layanan menjadi prioritas utama yang harus dicapai sepanjang tahun 2026 demi mewujudkan institusi yang bersih dan akuntabel.

Dalam arahannya, Wayan menyampaikan bahwa dokumen yang ditandatangani merupakan janji kerja yang akan dievaluasi secara berkala. Ia menekankan pentingnya perubahan pola pikir (mindset) dari budaya kerja administratif menuju budaya kerja yang berorientasi pada hasil dan kepuasan masyarakat.

"Kita tidak boleh lagi bekerja dengan pola lama yang lambat. Tahun ini, fokus kita adalah perbaikan kinerja secara menyeluruh dan percepatan layanan. Masyarakat dan warga binaan harus merasakan perubahan nyata, terutama pada kemudahan akses informasi layanan," ujar Wayan.

Namun, di balik upaya peningkatan layanan tersebut, Wayan memberikan peringatan yang sangat keras dan tidak main-main terkait integritas petugas. Beliau menekankan bahwa seluruh petugas wajib menjaga marwah institusi dengan tidak terlibat dalam upaya peredaran Handphone maupun Narkoba (Halinar) di dalam Lapas.

"Saya ingatkan dengan tegas kepada seluruh jajaran, jangan pernah sekali-kali mencoba bermain atau terlibat dalam peredaran handphone apalagi narkoba. Tidak ada toleransi bagi siapapun yang terlibat," tegasnya.

Lebih lanjut, Wayan menambahkan bahwa pengawasan internal akan diperketat melalui razia rutin dan pemantauan ketat terhadap aktivitas petugas maupun warga binaan. Komitmen "Zero Halinar" menjadi bagian tak terpisahkan dari perjanjian kinerja yang telah disepakati.

Penandatanganan ini juga mencakup komitmen untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi guna memangkas birokrasi dan menutup celah pungutan liar (pungli). Dengan penekanan pada integritas yang kuat, Lapas Banyuwangi optimis dapat meraih kepercayaan penuh dari masyarakat.

Polres Probolinggo Maksimalkan Patroli, Petakan Wilayah Rawan Curanmor dan Curwan

PROBOLINGGO || jejakindonesia.id - Polres Probolinggo Polda Jatim terus meningkatkan patroli serta mengajak masyarakat untuk lebih waspada dan aktif menjaga lingkungan.

Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kriminal termasuk pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) maupun pencurian hewan peliharaan (Curwan) di wilayah Kabupaten Probolinggo.

Kapolres Probolinggo AKBP M. Wahyudin Latif mengatakan hasil analisis dan evaluasi kriminalitas menunjukkan bahwa kasus curanmor masih mendominasi dibandingkan jenis kejahatan lainnya.

AKBP Latif menyebutkan sejumlah wilayah di Kabupaten Probolinggo masuk dalam peta atensi tindak kriminal, khususnya kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dan pencurian hewan (curwan).

Berdasarkan pemetaan yang dilakukan Polres Probolinggo Polda Jatim, beberapa kecamatan dinilai rawan dan membutuhkan pengawasan ekstra dari aparat kepolisian.

Wilayah yang menjadi atensi curanmor meliputi Kecamatan Kraksaan, Paiton, dan Leces. Sementara untuk kasus curwan, daerah yang rawan di antaranya Kecamatan Lumbang, Tiris, dan Krucil.

“Pemetaan ini kami lakukan sebagai dasar penentuan langkah preventif dan represif. Ada beberapa wilayah yang memang menjadi perhatian khusus, terutama untuk curanmor dan curwan,” ujar AKBP Wahyudin Latif, Rabu (7/1/26).

Selain itu, Polres Probolinggo Polda Jatim juga memetakan daerah rawan tindak pidana lainnya.

Untuk kasus pencurian dengan kekerasan (curas), wilayah Leces, Krejengan, dan Tiris masuk dalam kategori rawan.

Sedangkan pencurian dengan pemberatan (curat) banyak terjadi di Kecamatan Krucil, Paiton, Gending, dan Kraksaan.

Dari data kasus yang ditangani Satreskrim Polres Probolinggo, pada tahun 2025 tercatat 148 laporan curanmor dengan 95 kasus berhasil diselesaikan.

Angka tersebut menunjukkan tren penurunan dibanding tahun sebelumnya.

“Untuk curanmor, tren penyelesaiannya cukup baik. Tahun 2025 turun sekitar 64 persen dibanding tahun sebelumnya,” jelas AKBP Latif.

Sementara itu, kasus curwan pada 2025 tercatat 15 laporan dengan tujuh kasus yang berhasil diungkap.

Meski jumlahnya tidak terlalu besar, AKBP Wahyudin Latif menegaskan bahwa kasus ini tetap menjadi perhatian karena berdampak langsung pada perekonomian masyarakat pedesaan.

“Curwan ini sangat merugikan masyarakat, khususnya petani dan peternak. Maka kami beri atensi khusus meski secara jumlah tidak sebanyak curanmor,” tegasnya.

Secara keseluruhan, jumlah perkara yang ditangani Satreskrim Polres Probolinggo pada 2025 mencapai 869 laporan, dengan 706 kasus berhasil diselesaikan.

Angka tersebut menunjukkan tingkat penyelesaian perkara yang cukup tinggi.

Kapolres Probolinggo menambahkan, untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) Polres Probolinggo Polda Jatim juga mengajak peran aktif masyarakat.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Peran masyarakat sangat penting untuk menekan angka kriminalitas di Kabupaten Probolinggo,” pungkasnya. (*)

Polres Pelabuhan Tanjung Perak Gelar Razia Kendaraan Cegah Curanmor

TANJUNG PERAK || jejakindonesia.id - Guna meminimalisir meningkatnya tindak kriminalitas pencurian kendaraan bermotor (curanmor), Polres Pelabuhan Tanjung Perak Polda Jatim menggelar razia kendaraan bermotor berskala besar di kawasan Jembatan Suramadu,Selasa (6/1/26).

Kegiatan yang berpusat di depan Pos Polisi Suramadu, Jalan Tambak Wedi Baru, Kedung Cowek, Kecamatan Bulak ini menyasar kendaraan roda dua (R2) yang melintas dari arah Surabaya menuju Pulau Madura.

Pelaksanaan razia diawali dengan apel pengamanan dan penyekatan yang dipimpin langsung oleh Kabag Ops Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Kompol Dwi Basuki.

Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya kewaspadaan personel dalam melakukan pemeriksaan guna mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan antarkota.

Turut hadir mendampingi dalam kegiatan tersebut, Kapolsek Kenjeran Kompol Yuyus Andariastanto, serta Kasat Lantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak AKP Imam Sayfudin Rodji beserta jajaran personel lalu lintas lainnya.

Selama operasi berlangsung, petugas melakukan pemeriksaan intensif terhadap kelengkapan surat-surat kendaraan dan barang bawaan pengendara roda dua.

Meski dilakukan secara ketat, petugas tetap mengedepankan pendekatan humanis.

Dalam razia kali ini, petugas memberikan teguran secara lisan kepada sejumlah pengendara yang kedapatan melanggar aturan lalu lintas ringan.

Hal ini dilakukan sebagai bentuk edukasi agar masyarakat lebih tertib dan waspada terhadap potensi pencurian kendaraan.

Kasi Humas Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Iptu Suroto, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah preventif kepolisian dalam merespons situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

"Polres Pelabuhan Tanjung Perak melaksanakan razia kendaraan bermotor di sekitaran Jembatan Suramadu sebagai bentuk nyata untuk meminimalisir tindak kriminalitas curanmor di wilayah hukum kami," ujar Iptu Suroto. (*)

Dari Posko hingga Pintu Rumah, Polri Hadir Pastikan Layanan Kesehatan Warga Terdampak Bencana di Kala Segi Aceh Tengah

Takengon || jejakindonesia.id – Polri melalui tim medis penugasan Mabes Polri bersama Seksi Kedokteran dan Kesehatan (Sidokkes) Polres Aceh Tengah serta Kesehatan Lapangan (Keslap) BKO Brimob Polda Aceh menghadirkan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak bencana alam di Kampung Kala Segi, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Selasa (6/1/2026).

Kegiatan kemanusiaan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Aceh Tengah AKBP Muhamad Taufiq, S.I.K., M.H. Rangkaian kegiatan diawali dengan penyerahan bantuan logistik dan tempat tidur kepada warga yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor.

Diketahui, bencana alam yang terjadi pada 26 November 2025 lalu memberikan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat setempat. Sebanyak 46 rumah hanyut diterjang banjir bandang, 20 rumah mengalami rusak berat, 19 rumah rusak ringan, sementara ratusan warga terpaksa mengungsi ke posko pengungsian dan sebagian lainnya menumpang di rumah keluarga.

Usai penyerahan bantuan, tim medis Polri melaksanakan pelayanan kesehatan di posko pengungsian. Warga tampak antusias memanfaatkan layanan tersebut dengan memeriksakan kondisi kesehatan, berkonsultasi langsung dengan dokter kepolisian, serta menerima obat-obatan dan vitamin sesuai kebutuhan secara gratis.

Tidak hanya berfokus di posko, Kapolres Aceh Tengah bersama tim medis juga turun langsung menyambangi rumah warga yang mengalami sakit menahun. Dua warga penderita stroke mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara langsung di kediaman masing-masing.

Tim medis melakukan pemeriksaan, memberikan pengobatan, serta berkonsultasi dengan pihak keluarga pasien. Kapolres turut memberikan dukungan moril dan semangat agar warga yang sakit tetap kuat dan segera diberikan kesembuhan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, tim medis mencatat sejumlah penyakit yang diderita warga, di antaranya infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), hipertensi, arthrosis, dispepsia, cephalgia, stroke non-hemoragik, dermatofitosis, febris, cholelithiasis, Bell’s palsy, infeksi saluran kemih (ISK), hipotensi, otitis eksterna, serta rhinitis alergi.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Aceh Tengah juga meninjau lokasi rencana pembangunan sumur bor di Meunasah Al Mukminin, Kampung Suku Wilah Setie, Kecamatan Bintang, yang dijadwalkan akan dikerjakan pada Rabu (7/1/2026) untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.

Usai melaksanakan pelayanan kesehatan di Kampung Kala Segi, pada sore hari sekitar pukul 15.10 WIB, Kapolres Aceh Tengah melanjutkan kegiatan dengan mendistribusikan bantuan logistik bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Aceh Tengah. Bantuan tersebut disalurkan melalui Posko Rakyat Aceh Tengah yang berlokasi di Gedung Pendari, Takengon.

Kapolres Aceh Tengah AKBP Muhamad Taufiq, S.I.K., M.H. menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud nyata kehadiran dan kepedulian Polri di tengah masyarakat yang sedang mengalami musibah.

“Pelayanan kesehatan dan pendistribusian bantuan logistik ini merupakan bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat terdampak bencana. Kami memastikan layanan kesehatan menjangkau hingga kampung-kampung, bahkan mendatangi langsung rumah warga yang membutuhkan, mengingat sejumlah wilayah di Kecamatan Bintang sempat terisolir akibat bencana, termasuk Kampung Kala Segi,” ujar Kapolres.

Sementara itu, aparatur kampung dan masyarakat Kala Segi menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kapolri dan Kapolres Aceh Tengah telah menghadirkan layanan kesehatan gratis serta bantuan logistik yang sangat membantu masyarakat dalam masa pemulihan pascabencana.

Target 2026, Presiden Prabowo Instruksikan Standar ‘Zero Defect’ untuk Makan Bergizi Gratis

JAKARTA || jejakindonesia.id - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menerapkan standar zero defect (tanpa cacat) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai tahun 2026. Selain kualitas, Presiden juga menginstruksikan percepatan pemerataan agar seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan dapat terjangkau sepenuhnya.

Tepat satu tahun sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025, Presiden menerima laporan bahwa program MBG kini telah menjangkau 55 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

"Kita mulai pada 6 Januari 2025, dan hari ini, 6 Januari 2026, dilaporkan kepada saya bahwa kita sudah mencapai 55 juta penerima manfaat," ujar Presiden Prabowo di Jakarta, Selasa (6/1/2026).

Presiden menekankan bahwa MBG merupakan langkah strategis pemerintah untuk mengintervensi masalah gizi nasional secara mendesak. Berdasarkan data awal pemerintahan, rata-rata satu dari lima anak Indonesia (20%) mengalami kekurangan gizi. Di beberapa daerah, angka tersebut bahkan menyentuh 30%, yang berdampak signifikan pada angka stunting dan pertumbuhan fisik yang tidak optimal.

Presiden membandingkan akselerasi program Indonesia dengan negara lain. Ia mencontohkan Brasil yang membutuhkan waktu 11 tahun untuk menjangkau 40 juta penerima manfaat. Sebaliknya, Indonesia mampu melampaui angka tersebut dengan merangkul 55 juta penerima hanya dalam kurun waktu satu tahun.

Meski mengklaim tingkat keberhasilan statistik mencapai 99,99 persen, Presiden menyatakan tidak akan menoleransi adanya kekurangan maupun penyimpangan di lapangan. Ia mengakui bahwa tantangan operasional dalam operasi kemanusiaan skala besar adalah hal yang wajar, namun perbaikan harus terus dilakukan.

"Tentunya kita harapkan zero defect. Itulah target yang harus kita capai. Kita tidak boleh puas dengan kekurangan sekecil apa pun, itu harus segera diatasi," tegasnya.

"Tentunya kita harapkan zero defect. Itu yang harus kita capai. Kita tidak puas dengan kekurangan 0,00 sekian persen, itu pun harus kita atasi," ungkapnya.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menginstruksikan pengetatan pengawasan dan langkah pengamanan demi memastikan pemerataan yang sempurna. Ia mengaku kerap merasa sedih saat berkunjung ke daerah dan mendapati anak-anak yang masih menantikan giliran menerima program tersebut.

"Bahkan sekarang saya sedih kalau ke daerah-daerah, anak-anak panggil saya, Pak kapan kami terima MBG?" ujar Presiden Prabowo.

Mengutip filosofi Presiden pertama RI, Soekarno, bahwa "the hungry stomach cannot wait" (perut yang lapar tidak bisa menunggu), Presiden menegaskan pentingnya urgensi dalam bekerja. Ia juga menepis keraguan berbagai pihak yang sempat skeptis saat program ini pertama kali dicanangkan.

"Banyak pakar awalnya meragukan dan mengatakan MBG pasti gagal. Namun, kita buktikan kepada mereka bahwa MBG berhasil dan kehadirannya sangat dinantikan oleh seluruh rakyat," pungkas Presiden Prabowo.

error: Content is protected !!