Sorry, we're closed Opens today at 9:00 am

Tahun: 2026

IMG-20260121-WA0057

Binter Humanis Papua Satgas Yonif 521/DY Semangat kebersamaan Kasih Sayang dan kepedulian di Tanah Papua

Redaksi 7 bulan ago

Yahukimo || jejak-indonesia.id – Binter Humanis Papua adalah program Pembinaan Teritorial (Binter) TNI di Papua yang menggunakan pendekatan humanis untuk mempererat hubungan dengan masyarakat, membantu kesejahteraan melalui kegiatan sosial, mendukung pembangunan, serta menjaga keamanan wilayah agar Papua lebih stabil dan maju.

Satgas Yonif 521/DY aktif melakukan Binter humanis ini, dengan membagikan sembako dan anjangsana, sebagai wujud kehadiran TNI yang peduli dan bersinergi dengan rakyat dengan berbagi bersama dengan anak Papua. (21/1/2026)

Kegiatan sederhana ini menjadi momen penting dalam mempererat hubungan antara TNI dan warga, sekaligus menunjukkan bahwa kebersamaan dapat tumbuh lewat hal-hal yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Makanan seperti kue bukan sekedar santapan, melainkan simbol persaudaraan, Personel TNI bersama anak Papua saling tegur sapa canda dan tawa, Anak-anak terlihat riang, dan berbagi cerita di tengah tawa ringan yang mengalir.

Danpos Kurima, Lettu Inf Dany Rizki Hardiyanto, S.Tr.Han., menyampaikan bahwa kegiatan berbagi bersama ini merupakan bentuk nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat.

“Melalui kegiatan sederhana seperti berbagi kasih ini, kami ingin menunjukkan bahwa TNI hadir tidak hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga untuk merajut persaudaraan dengan masyarakat.

Komandan Satgas Yonif 521/DY Letkol Inf Rahadyan Surya Murdata,S.E,M.I.P,
Binter Humanis Papua adalah upaya TNI untuk hadir di tengah masyarakat dengan pendekatan persuasif dan membangun demi terciptanya Papua yang aman dan sejahtera.

Kunjungan ke tokoh masyarakat untuk menjalin komunikasi dan silaturahmi, Rutin dilakukan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat.

Kegiatan ini melibatkan interaksi langsung dengan anak-anak kampung melalui kegiatan edukasi, bermain, berbagi, dan membangun ikatan emosional yang kuat sebagai strategi TNI untuk menunjukkan wajah humanisnya dan membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat Papua, dimulai dari generasi muda agar kelak memiliki wawasan kebangsaan yang lebih baik.

*Prajurit Macan Kumbang Berhasil (Yonif 521/DY)*

IMG-20260121-WA0056

Kapolres Malang Silaturahmi ke Ulama, Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas

Redaksi 7 bulan ago

MALANG || jejak-indonesia.id – Mengawali tugas sebagai Kapolres Malang yang baru, AKBP Muhammad Taat Resdi menggelar silaturahmi bersama para ulama di Kabupaten Malang.K egiatan ini dilakukan sebagai upaya memperkuat sinergi antara kepolisian dan tokoh agama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Silaturahmi diawali dengan kunjungan ke kediaman KH Romo Suroso di Pondok Pesantren Darul Mustofa, Gondanglegi pada Senin (20/1/2026).

Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan.

AKBP Muhammad Taat Resdi menegaskan peran ulama sangat penting dalam menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah, khususnya melalui pendekatan keagamaan dan sosial di tengah masyarakat.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan para ulama dan tokoh masyarakat sangat kami butuhkan untuk bersama-sama menjaga Kabupaten Malang tetap aman dan damai,” ujar AKBP Taat, Rabu (21/1).

Menurutnya, sinergi Polri dan ulama menjadi kunci dalam mencegah berbagai potensi gangguan kamtibmas, mulai dari konflik sosial hingga penyalahgunaan narkoba.

“Kami ingin memastikan Polri selalu hadir dan terbuka untuk berkolaborasi dengan para ulama dan masyarakat demi menjaga situasi yang aman dan harmonis di Kabupaten Malang,” pungkas AKBP Taat.

Sementara itu Pengasuh Pondok Pesantren Darul Mustofa KH Romo Suroso menyambut baik silaturahmi tersebut dan menyatakan kesiapan mendukung tugas kepolisian di wilayah Kabupaten Malang.

“Kami siap bersinergi dengan Polri untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” kata KH Romo.

Usai dari Gondanglegi, silaturahmi Kapolres Malang dilanjutkan ke Pondok Pesantren An-Nur 1 Bululawang menemui DR KH Ahmad Fahrur Rozi, serta ke Ponpes An-Nur 2 Bululawang bertemu KH Fathul Bahri.

Polres Malang Polda Jatim berharap komunikasi dan kerja sama dengan para ulama terus terjalin guna menciptakan situasi kamtibmas yang aman, sejuk, dan kondusif di Kabupaten Malang. (*)

IMG-20260121-WA0055

BPOM Apresiasi Standar Keamanan Pangan SPPG Polri, Makanan Diuji Setara Hidangan VIP

Redaksi 7 bulan ago

JAKARTA || jejak-indonesia.id — Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia, Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., memberikan apresiasi tinggi terhadap penerapan standar keamanan pangan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri. Hal tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan dan pengecekan langsung terhadap proses pengolahan makanan bergizi gratis yang disiapkan di dapur SPPG Polri Cipinang.

Prof. Taruna menegaskan bahwa penilaian BPOM dilakukan secara objektif, termasuk menilai aspek kebersihan dan tahapan produksi makanan. “Saya melihat penilaian kami secara objektif. Kita saksikan secara objektif, dan teman-teman juga melihat kebersihannya,” ujarnya.

Menurutnya, terdapat satu keunggulan yang melampaui standar yang telah ditetapkan, yakni adanya screening atau pengecekan terakhir sebelum makanan dibagikan. “Ada pengecekan kimiawinya, seperti arsen, formalin, dan sebagainya. Itu nilai plus,” jelas Prof. Taruna.

Lebih lanjut, ia menilai pengetesan makanan yang dilakukan SPPG Polri sebagai nilai tambah yang sangat signifikan. “Kelebihan yang kita temukan adalah adanya pengetesan makanan, meskipun pengetesan tersebut belum diwajibkan dalam standar kami,” katanya. Ia menjelaskan bahwa proses pengujian tersebut membutuhkan biaya besar, mulai dari tes kits, reagen, sampel, hingga tenaga ahli.

“Proses ini setara dengan pengetesan makanan untuk tamu VIP. Biasanya, jika presiden atau tamu VIP datang, makanan akan dites terlebih dahulu. Di sini, sebelum makanan sampai ke anak-anak sebagai penerima manfaat, makanan tersebut diuji layaknya makanan VIP. Anak-anak kita diperlakukan seperti VIP,” tutur Prof. Taruna.

Sementara itu, Kepala Satgas MBG Polri, Irjen. Pol. Nurworo Danang, S.I.K., menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan langsung Kepala BPOM RI ke SPPG Polri. “kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan Bapak Kepala BPOM Republik Indonesia. Ini menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi kami,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung dan menyukseskan program pemerintah, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sesuai arahan Kapolri, seluruh SPPG Polri diwajibkan menjalankan proses produksi makanan dengan memenuhi standar Badan Gizi Nasional serta prinsip tata kelola yang baik.

“Kami berharap kualitas makanan yang diproduksi oleh SPPG Polri di seluruh Indonesia memiliki kualitas terbaik, sehingga dapat meningkatkan asupan gizi dan kualitas hidup anak-anak sebagai generasi penerus bangsa,” kata Irjen. Danang. Menurutnya, program ini merupakan bagian dari upaya menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045, sekaligus bentuk sinergi seluruh kementerian dan lembaga dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo.

IMG-20260121-WA0054

MK Kunci Perdebatan, Fernando Emas: Jabatan Sipil Polri Dinyatakan Konstitusional

Redaksi 7 bulan ago

JAKARTA || jejak-indonesia.id - Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menyatakan dukungan penuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan uji materi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri).

Ia menilai putusan tersebut sekaligus mematahkan narasi menyesatkan yang selama ini dibangun untuk mendeskreditkan institusi Polri.

Menurut Fernando, amar putusan MK dalam perkara Nomor 223/PUU-XXIII/2025 sudah sangat jelas dan tidak menyisakan ruang spekulasi. MK secara konstitusional menegaskan bahwa anggota Polri aktif dapat menduduki jabatan sipil tertentu sepanjang memiliki keterkaitan langsung dengan fungsi dan tugas kepolisian, sebagaimana diatur dalam UU Polri.

“Putusan ini menutup rapat propaganda hukum yang sengaja dibangun untuk menyerang Polri. MK tidak hanya menolak gugatan, tapi juga menegaskan bahwa dasar hukum penempatan Polri di jabatan sipil itu sah, legal, dan konstitusional,” tegas Fernando Emas dalam keterangannya, hari ini.

Fernando menilai, selama ini ada kelompok tertentu yang terus menggiring opini publik seolah-olah Polri melakukan pelanggaran konstitusi hanya karena menempatkan personelnya di jabatan sipil strategis. Padahal, kata dia, logika tersebut bertentangan langsung dengan norma hukum yang berlaku.

“Mereka bicara supremasi hukum, tapi justru menutup mata terhadap UU Polri. Mereka mengaku pejuang konstitusi, tapi mengabaikan prinsip lex specialis derogat legi generali yang dengan tegas dijelaskan MK. Ini bukan kritik, ini manipulasi,” ujarnya.

Fernando menegaskan bahwa UU ASN tidak pernah berdiri sendiri. Sejak awal, pengisian jabatan ASN oleh unsur Polri sudah dirancang untuk tunduk dan patuh pada UU Polri sebagai hukum khusus. Hal ini, menurutnya, sudah dikunci oleh MK melalui pertimbangan hukum yang disampaikan Wakil Ketua MK Ridwan Mansyur.

“MK sudah bilang terang-benderang: UU ASN tidak bisa dibaca terpisah dari UU Polri. Jadi kalau masih ada yang memelintir seolah Polri melanggar konstitusi, itu bukan salah tafsir, tapi niat buruk,” kata Fernando.

Ia juga menyoroti bagian pertimbangan MK yang menyebut adanya kekosongan hukum terkait perincian jabatan yang memiliki sangkut paut dengan tugas kepolisian. Menurut Fernando, poin ini kerap disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kembali menyerang Polri, padahal substansi putusan MK sama sekali tidak menyalahkan institusi kepolisian.

“MK tidak menyatakan Polri melanggar hukum. MK justru mengingatkan pembentuk undang-undang agar memperjelas norma. Jadi yang harus berbenah itu legislator, bukan Polri. Jangan dibalik-balik,” ujarnya.

Fernando menyebut upaya hukum yang diajukan pemohon sebagai bagian dari strategi politik hukum untuk mempersempit ruang gerak Polri di luar fungsi teknis penegakan hukum. Ia mengingatkan bahwa Polri adalah institusi negara yang diberi mandat luas oleh undang-undang untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kepentingan publik.

“Kalau setiap peran Polri di luar struktur dianggap ancaman demokrasi, lalu siapa yang mau disalahkan ketika negara gagap menghadapi kejahatan kompleks? Jangan jadikan Polri kambing hitam dari kegagalan regulasi,” katanya.

Fernando juga menilai putusan MK ini penting sebagai sinyal kuat agar isu rangkap jabatan Polri tidak lagi dipelintir menjadi komoditas politik atau alat serangan terhadap institusi penegak hukum.

“Putusan MK ini final dan mengikat. Sudah seharusnya semua pihak berhenti menyerang Polri dengan narasi usang dan bias. Kritik boleh, tapi jangan membangun stigma dengan mengabaikan hukum,” tegasnya.

Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa Rumah Politik Indonesia akan terus mengawal wacana publik agar tetap berbasis konstitusi, bukan sentimen atau kepentingan kelompok tertentu.

“Kalau hukum sudah bicara, seharusnya semua tunduk. Jangan kalah oleh agenda yang ingin melemahkan institusi negara melalui framing yang menyesatkan,” pungkas Fernando Emas.

IMG-20260121-WA0039

Pelayanan Kesehatan Dari Satgas Yonif 123/RAJAWALI Sampai ke Daerah Terpencil di Kabupaten Mappi

Redaksi 7 bulan ago

SELATAN || jejak-indonesia.id - Satuan Tugas (Satgas) Yonif 123/Rajawali dari Pos Asgon dan Pos Senggo telah melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Mappi, Papua Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan dasar yang masih terbatas di daerah terpencil.

‎
‎Tim kesehatan dari Pos Asgon melakukan kunjungan ke Kampung Hafo, Distrik Assue. Layanan yang diberikan meliputi pemeriksaan kesehatan umum, pengobatan penyakit ringan seperti flu dan diare, serta penyuluhan tentang pola hidup bersih dan sehat.
‎
‎Sementara itu, tim dari Pos Senggo melaksanakan pelayanan kesehatan di Distrik Citak Mitak. Selain pemeriksaan dan pengobatan, kegiatan ini juga mencakup pemberian vitamin bagi anak-anak dan konseling kesehatan bagi ibu hamil.
‎
‎Kegiatan ini mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat lokal, yang menyampaikan harapan agar pelayanan serupa dapat dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kesejahteraan kesehatan wilayah tersebut.

Autentikasi: Pen Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 123 Rajawali

Terbaru

IMG-20260812-WA0021

SVLK Bukan Sekadar Sertifikat, Pelaku Usaha Kayu Banyuwangi Didorong Tingkatkan Daya Saing

Redaksi 4 jam ago
IMG-20260812-WA0020

RESMI JADI BURON! Pemilik THM Five Stars Bali “Koko Tony” Ditetapkan sebagai DPO Bareskrim Polri

Redaksi 4 jam ago
sangkal-terima-uang-kasus-kuota-haji-gus-yaqut-saya-tak-pernah-terima-satu-rupiah-pun-cfq

Yaqut Cholil Qoumas Bantah Terima Uang US$271.500 dalam Kasus Korupsi Kuota Haji

Redaksi 5 jam ago
IMG-20260812-WA0016

Bhabinkamtibmas Polsek Bandar Huluan Selesaikan Perselisihan Pesan WhatsApp, Dua Anak di Bawah Umur Berakhir Saling Memaafkan

Redaksi 5 jam ago
IMG-20260812-WA0015

Resmi Diumumkan, Berikut Susunan Lengkap Pejabat Utama dan 17 Kapolsek Baru Polres Simalungun

Redaksi 5 jam ago
error: Content is protected !!