Sorry, we're closed Opens Selasa at 9:00 am

Bulan: Februari 2026

Baristan Banyuwangi Apresiasi atas Terealisasinya Pemasangan dan Berfungsinya Traffic Light di Perempatan Wiroguno

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id – Barisan Petani dan Nelayan (Baristan) Banyuwangi memberikan apresiasi atas terealisasinya pemasangan dan berfungsinya traffic light di perempatan Wiroguno, Desa Dasri, Kecamatan Banyuwangi. Keberadaan fasilitas tersebut dinilai sebagai langkah penting dalam meningkatkan keselamatan dan ketertiban lalu lintas di wilayah tersebut.

Koordinator Baristan Banyuwangi, Kevin, menyampaikan bahwa perempatan Wiroguno selama ini dikenal sebagai salah satu titik rawan kecelakaan lalu lintas. Dengan beroperasinya traffic light, diharapkan dapat menekan angka kecelakaan serta meningkatkan kesadaran pengguna jalan untuk mematuhi aturan lalu lintas.

“Baristan Banyuwangi sangat mengapresiasi berfungsinya traffic light ini. Kami berharap keberadaannya mampu mengurangi risiko kecelakaan dan mendorong pengendara agar lebih disiplin serta tertib dalam berlalu lintas,” ujar Kevin.

Dalam kesempatan tersebut, Kevin juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi, Bapak Komang Sudira, beserta seluruh jajaran yang telah berperan aktif mulai dari perencanaan hingga pengoperasian traffic light di lokasi tersebut.

Baristan Banyuwangi menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan Dinas Perhubungan, kepolisian, serta elemen masyarakat lainnya dalam upaya menciptakan lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar di Kabupaten Banyuwangi.

Dengan adanya traffic light di perempatan Wiroguno, masyarakat diharapkan dapat lebih mematuhi rambu-rambu lalu lintas demi keselamatan bersama.

7,5 Ton Pasir Timah Babel Dicegat di Malaysia, Bareskrim Polri Buru Aktor Intelektual

JAKARTA || Jejak-indonesia.id — Upaya penyelundupan 7,5 ton pasir timah asal Bangka Belitung (Babel) ke Malaysia terbongkar setelah kapal pembawanya dicegat otoritas Malaysia karena tidak dilengkapi dokumen resmi. Muatan ilegal bernilai miliaran rupiah itu kini menjadi sorotan publik karena diduga kuat lolos dari pengawasan perairan Indonesia.

Direktur Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Moch Irhamni, mengonfirmasi bahwa 11 anak buah kapal (ABK) yang terlibat telah dideportasi dan diamankan di Mapolda Kepulauan Riau untuk menjalani pemeriksaan intensif.

“Penanganan kasus ini sedang kami dalami. Fokus utama penyelidikan adalah menelusuri pemilik modal dan aktor intelektual di balik penyelundupan pasir timah tersebut,” ujar Brigjen Moch Irhamni.

Kasus ini dinilai serius karena pasir timah merupakan komoditas strategis nasional. Fakta bahwa kapal bermuatan berat itu dapat keluar dari wilayah perairan Indonesia dan baru dihentikan di Malaysia menimbulkan pertanyaan besar terkait efektivitas sistem pengawasan dalam negeri.

Saat ini, tim gabungan Bareskrim Polri dan Polda Kepri tengah mengembangkan penyidikan berdasarkan keterangan para ABK. Mereka diharapkan membuka secara terang rantai distribusi, jalur penyelundupan, serta pihak-pihak yang berperan sebagai pengendali di balik layar.

Publik pun menaruh perhatian besar terhadap kasus ini. Selain dugaan kejahatan ekonomi, penyelundupan tersebut dinilai sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara dan pengelolaan sumber daya alam nasional.

Polri menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas hingga ke akar, termasuk menindak siapa pun yang terbukti terlibat, tanpa pandang bulu.

Kasus 7,5 ton pasir timah ini bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi ujian bagi negara dalam menjaga kekayaan alamnya dari praktik mafia dan penyelundupan lintas negara.

Wakapolres Simalungun Hadiri Groundbreaking Rumah Tahfiz Quran Haji Sugiat Santoso

SIMALUNGUN || Jejak-indonesia.id - Pondok Pesantren Tuan Guru Batak Serambi Babussalam di Nagori Jawa Tonga, Kecamatan Hatonduhon, Kabupaten Simalungun menjadi saksi momen bersejarah peletakan batu pertama pembangunan Rumah Tahfiz Quran Haji Sugiat Santoso, Minggu (1/2/2026). Acara yang dihadiri ratusan undangan ini turut disaksikan langsung oleh Wakapolres Simalungun Kompol Imam Alriyuddin, S.H., M.H., mewakili Kapolres Simalungun.

Kegiatan groundbreaking yang dimulai pukul 09.00 WIB ini dihadiri sederet pejabat tinggi, mulai dari Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Dr. H. Sugiat Santoso, SE, M.S.P., Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih, SE, MM, hingga Walikota Pematang Siantar Wesly Silalahi, S.H., M.KN. Kehadiran berbagai elemen ini menunjukkan besarnya dukungan terhadap pembangunan pendidikan Islam di Simalungun.

"Kegiatan groundbreaking pembangunan Rumah Tahfiz Quran ini merupakan momen penting bagi kemajuan pendidikan Islam di Simalungun. Kami dari Polres Simalungun turut mendukung penuh setiap kegiatan positif yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan agama," ujar Wakapolres Simalungun Kompol Imam Alriyuddin, S.H., M.H., saat dikonfirmasi wartawan pada Minggu sore sekitar pukul 14.14 WIB.

Kompol Imam menjelaskan bahwa kehadiran jajaran Polres Simalungun dalam acara ini bukan hanya sekadar formalitas, tetapi wujud nyata dukungan institusi kepolisian terhadap pengembangan lembaga pendidikan keagamaan. "Rumah Tahfiz Quran sangat penting untuk mencetak generasi Qurani yang berakhlak mulia. Polri mendukung penuh program-program pendidikan yang membangun karakter bangsa," ungkapnya dengan antusias.

Tuan Guru Batak Syekh Dr. H. Ahmad Sabban El-Rahmaniy Rajagukguk, M.A., juga menyampaikan apresiasinya kepada Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Dr. H. Sugiat Santoso yang telah bersedia memberikan bantuan untuk pembangunan Rumah Tahfiz Quran di Pondok Pesantren Tuan Guru Batak. "Kami mengapresiasi kepedulian Bapak Haji Sugiat Santoso terhadap pendidikan Islam. Semoga pembangunan ini dapat segera terealisasi dan bermanfaat bagi masyarakat," katanya.

Acara yang berlangsung di kompleks Pondok Parsulukan Tuan Guru Batak Serambi Babussalam ini diawali dengan peringatan Isra Mikraj pada pukul 09.00 WIB. Setelah itu, dilanjutkan dengan prosesi peletakan batu pertama yang dipimpin langsung oleh Tuan Guru Batak Syekh Dr. H. Ahmad Sabban El-Rahmaniy Rajagukguk, M.A., didampingi para tamu kehormatan.

"Acara berlangsung sangat khidmat dan tertib. Seluruh peserta yang hadir begitu antusias menyaksikan momen bersejarah ini. Suasana penuh kekhusyukan saat peringatan Isra Mikraj dan penuh suka cita saat peletakan batu pertama," ucap Kompol Imam menggambarkan suasana.

Turut hadir dalam acara ini Wakil Bupati Simalungun Benny Gusman Sinaga, Wakil Walikota Pematang Siantar Herlina, Ketua MUI Kabupaten Simalungun Drs. Ki. H. Darjat Purba, S.H., M.M., Wakil Ketua DPRD Kabupaten Simalungun Bona Uli Rajagukguk, S.H., serta Wakapolres Pematang Siantar Kompol Budiono Saputro, S.H., M.M.

Kompol Imam juga menyebutkan bahwa kegiatan ini sekaligus menjadi ajang silaturahmi antara Wakil Ketua Komisi XII DPR RI dengan Tuan Guru Batak bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat Simalungun. "Silaturahmi seperti ini sangat penting untuk mempererat tali persaudaraan dan memperkuat ukhuwah Islamiyah," jelasnya.

Dari unsur TNI, hadir perwakilan Danrem Pantai Timur yang diwakili Letda Haris Khan, Dandim 0207 Simalungun yang diwakili Kapten Inf Suheri, serta Wadan Den POM Siantar Mayor Cpm Syafrudin Hutasuhut. Kehadiran sinergitas TNI-Polri ini memperkuat jaminan keamanan acara.

"Pengamanan acara ini dikendalikan langsung oleh Kapolsek Tanah Jawa Kompol Banuara Manurung, S.H., sesuai Surat Perintah Kapolres Simalungun. Kami menurunkan 44 personel untuk memastikan kelancaran dan keamanan acara," ungkap Kompol Imam.

Menurutnya, dari sekitar 300 peserta yang hadir, tidak ada satu pun insiden yang mengganggu jalannya acara. "Alhamdulillah, semua berjalan lancar dan kondusif. Situasi kamtibmas aman terkendali dari awal hingga akhir acara," katanya dengan rasa syukur.

Acara ditutup dengan doa yang dipimpin Ketua MUI Kabupaten Simalungun pada pukul 11.30 WIB, dilanjutkan sesi foto bersama dan temu ramah para undangan. "Kegiatan berakhir pukul 12.00 WIB dalam suasana penuh kekeluargaan," pungkas Kompol Imam mengakhiri perbincangan.

Pembangunan Rumah Tahfiz Quran ini diharapkan dapat menjadi pusat pendidikan Al-Quran yang berkualitas dan melahirkan generasi penghafal Quran yang berakhlak mulia di Kabupaten Simalungun.

YLKI Sultra Minta Kakorlantas Tegas, Operasi Keselamatan Jangan Jadi Beban Ekonomi Rakyat

JAKARTA || Jejak-indonesia.id - Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sulawesi Tenggara, sekaligus Ketua Umum PW FRN Counter Polri, Agus Flores, memberikan catatan kritis terhadap pelaksanaan Program Operasi Keselamatan Lalu Lintas yang digelar oleh Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri di berbagai daerah.

Menurut Agus, secara umum Operasi Keselamatan merupakan program yang cukup baik dan memiliki tujuan mulia, khususnya dalam menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berkendara. Namun demikian, ia menilai bahwa dalam praktik di lapangan, masih terdapat sejumlah catatan minus yang perlu menjadi perhatian serius pimpinan Polri.

“Program Operasi Keselamatan ini konsepnya bagus. Tapi kita harus objektif, di lapangan masih ditemukan dugaan adanya oknum anggota lalu lintas yang memanfaatkan situasi dengan melakukan tilang di tempat,” ujar Agus, Minggu (1/2/2026).

Agus menegaskan, praktik tilang di tempat tersebut bertentangan dengan mekanisme hukum yang berlaku, karena secara aturan, besaran denda tilang ditentukan melalui putusan pengadilan, bukan oleh petugas di lapangan.

Meski demikian, Agus menyebut bahwa praktik oknum tersebut tidak bersifat menyeluruh. Berdasarkan pengamatan dan laporan masyarakat yang diterimanya, dugaan penyimpangan tersebut diperkirakan terjadi pada kisaran 10 hingga 20 persen dari pelaksanaan Operasi Keselamatan secara keseluruhan.

“Artinya, mayoritas anggota lalu lintas sudah menjalankan tugas dengan baik. Tetapi angka 10–20 persen ini tetap tidak bisa dianggap sepele, karena berpotensi merusak citra Polri dan menurunkan kepercayaan publik,” tegasnya.

Sebagai bentuk masukan konstruktif, Agus Flores mendorong Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, yang akrab dijuluki Jenderal Naga, untuk memberikan pengarahan tegas dan menyeluruh kepada seluruh jajaran lalu lintas di daerah.

Ia menekankan agar Operasi Keselamatan benar-benar dijalankan sebagai program pembinaan dan edukasi, bukan semata-mata penindakan represif yang berujung pada sanksi finansial terhadap masyarakat.

“Operasi Keselamatan harus mengedepankan pembinaan dan edukasi. Polisi lalu lintas harus hadir sebagai pembina, bukan sekadar penindak. Ini penting agar tujuan keselamatan benar-benar tercapai,” katanya.

Lebih lanjut, Agus mengingatkan bahwa kondisi perekonomian masyarakat saat ini sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, kebijakan penegakan hukum di jalan raya perlu mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi rakyat, khususnya bagi masyarakat kecil.

Dalam kesempatan tersebut, Agus juga menyampaikan usulan tambahan kepada pemerintah dan kepolisian terkait kebijakan pajak kendaraan bermotor. Ia mengusulkan agar pembebasan atau penghapusan pajak kendaraan dapat diberikan kepada kendaraan yang sudah berusia tua.

“Kalau bisa, pajak kendaraan digratiskan atau diberi keringanan untuk kendaraan lama, misalnya keluaran tahun 2015 ke bawah. Kendaraan itu kan sudah tua, dan umumnya dimiliki masyarakat ekonomi menengah ke bawah,” ujarnya.

Menurut Agus, kebijakan tersebut tidak hanya meringankan beban masyarakat, tetapi juga dapat meningkatkan kepatuhan administrasi kendaraan, sekaligus menjadi bentuk empati negara terhadap kondisi ekonomi rakyat.

Di akhir pernyataannya, Ketua YLKI Sultra menegaskan bahwa kritik dan masukan yang disampaikannya bukan untuk melemahkan institusi Polri, melainkan sebagai bentuk dukungan agar program Operasi Keselamatan benar-benar berjalan sesuai tujuan, transparan, dan berkeadilan.

“Kami di YLKI mendukung Polri. Kritik ini justru agar kepercayaan publik terus meningkat dan keselamatan berlalu lintas benar-benar menjadi budaya,” tutup Agus Flores.

 

(NR/frn)

Ketua YLKI Sultra Dukung Operasi Keselamatan 2026, Ingatkan Potensi Penyalahgunaan Tilang Manual

JAKARTA || Jejak-indonesia.id – Korlantas Polri dijadwalkan menggelar Operasi Keselamatan secara serentak di seluruh Indonesia selama 14 hari, terhitung mulai 2 hingga 15 Februari 2026. Menanggapi hal tersebut, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sulawesi Tenggara, Raden Mas MH Agus Rugiarto, S.H., memberikan catatan kritis terkait pelaksanaan di lapangan, khususnya mengenai potensi penyalahgunaan wewenang melalui tilang manual.

Agus menilai program tersebut sangat positif untuk meningkatkan ketertiban lalu lintas. Namun, ia mengkhawatirkan adanya oknum Polantas yang memanfaatkan momentum ini untuk kepentingan pribadi. Ia mengestimasi potensi penyimpangan tersebut berada di angka 10 hingga 20 persen.

"Penting untuk diingat bahwa proses tilang dan besaran denda sepenuhnya ditentukan oleh pengadilan, bukan diputuskan di tempat oleh petugas," tegas Agus, Minggu (1/2/2026).

Lebih lanjut, Agus menyarankan agar Kakorlantas Polri memberikan pengarahan tegas kepada jajaran Dirlantas di daerah agar operasi ini lebih mengedepankan aspek pembinaan dan edukasi. Mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit, ia berharap Polri lebih humanis dalam bertugas.

"Saya meminta kepada Kakorlantas Polri, Jenderal Naga, agar memastikan program ini benar-benar menjadi sarana edukasi bagi masyarakat. Jangan sampai operasi ini justru menambah beban ekonomi rakyat di tengah situasi yang tidak menentu. Program Keselamatan harus benar-benar bersifat pembinaan, baik bagi masyarakat maupun internal kepolisian," pungkasnya.

error: Content is protected !!