Sorry, we're closed Opens Selasa at 9:00 am

Bulan: Januari 2026

Sinergi Lawan Narkoba, Kapolda Jateng dan Kepala BNNP Perkuat Kolaborasi P4GN

SEMARANG || Jejak-indonesia.id - Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol. Ribut Hari Wibowo, menerima kunjungan silaturahmi Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah yang baru, Brigjen Pol. Toton Rasyid, di Mapolda Jateng pada Rabu (28/1). Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat koordinasi dalam memutus rantai peredaran gelap narkotika di wilayah Jawa Tengah.

Audiensi ini sekaligus bertujuan mendukung misi Asta Cita Presiden dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan sehat. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Irjen Pol. Ribut Hari Wibowo menegaskan komitmen penuh jajarannya untuk mendukung langkah BNNP karena menilai kejahatan narkoba sebagai ancaman nyata bagi stabilitas keamanan dan masa depan bangsa.

“Kolaborasi adalah kunci utama. Polda Jawa Tengah siap memberikan dukungan penuh, baik dalam aspek penegakan hukum yang tegas maupun upaya pencegahan dini dan edukasi kepada masyarakat. Kita harus berjalan bersama untuk membangun daya tangkal di masyarakat,” tegas Irjen Pol. Ribut.

Kapolda juga menekankan bahwa sinergi antara BNN dan Polri tidak hanya penting dalam aspek penegakan hukum, tetapi juga dalam pencegahan dini serta edukasi kepada masyarakat agar memiliki daya tangkal terhadap bahaya narkoba.

Senada dengan Kapolda, Kepala BNNP Jateng Brigjen Pol. Toton Rasyid memaparkan bahwa tren penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah saat ini kian mengkhawatirkan. Ia menekankan bahwa pemberantasan barang haram tersebut mustahil dilakukan tanpa kerja sama antarinstansi yang solid.

“Dibutuhkan kerja bersama yang berkesinambungan dan saling menguatkan. Ego sektoral harus ditinggalkan demi mewujudkan Jawa Tengah Bersinar (Bersih Narkoba),” ujar Toton Rasyid usai.

Langkah strategis yang akan ditempuh kedua instansi ke depan meliputi penguatan pencegahan berbasis keluarga, optimalisasi layanan rehabilitasi, hingga peningkatan sinergi penegakan hukum guna memutus jaringan pengedar yang semakin terorganisasi.

Langkah strategis yang akan ditempuh kedua instansi ke depan meliputi penguatan pencegahan berbasis keluarga, optimalisasi layanan rehabilitasi, hingga peningkatan sinergi penegakan hukum guna memutus jaringan pengedar yang semakin terorganisasi.

Melalui penyatuan visi ini, diharapkan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi ketahanan generasi muda di Jawa Tengah.

BNN dan Pemprov Bangka Belitung Perkuat Sinergi Pencegahan Narkoba di Lingkungan Pendidikan

JAKARTA || Jejak-indonesia.id - Badan Narkotika Nasional (BNN) menerima kunjungan audiensi dari jajaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Ruang Sudirman, Gedung BNN, Cawang, Jakarta Timur, pada Selasa (27/1). Pertemuan ini difokuskan pada penguatan kerja sama pencegahan penyalahgunaan narkotika, khususnya melalui integrasi kurikulum di lingkungan sekolah.

Kepala BNN RI, Suyudi Ario Seto, menyambut hangat kehadiran Pemprov Bangka Belitung. Dalam sambutannya, beliau menekankan bahwa wilayah Bangka Belitung memiliki tantangan geografis yang khas karena berada di jalur lintas Sumatera dan Jawa, yang berpotensi menjadi titik masuk penyelundupan narkotika melalui jalur laut.

"Tren penyalahgunaan narkotika secara global terus meningkat. Saat ini, ancaman nyata bukan hanya dari zat alami, tetapi juga narkotika sintetis yang menyasar usia produktif antara 15 hingga 35 tahun," ujar Kepala BNN RI.

Beliau juga menyoroti fenomena narkotika yang mulai masuk ke wilayah pedesaan melalui berbagai modus operandi. Oleh karenanya, sebagai langkah konkret, BNN mendorong program "Sekolah Bersinar" (Bersih Narkoba) dan integrasi modul kurikulum anti-narkoba mulai dari tingkat PAUD hingga SMA. Hal ini bertujuan agar siswa, guru, dan orang tua memiliki ketahanan yang kuat terhadap ancaman narkotika.

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Dr. (HC) Hidayat Arsani, SE., menyatakan komitmen penuh pemerintah daerah dalam memerangi narkotika. Kehadiran jajaran lengkap, mulai dari Sekda, Kepala Dinas Pendidikan, hingga perwakilan kepala sekolah dan guru BK menunjukkan keseriusan Bangka Belitung dalam melindungi generasi muda.

Dalam kegiatan tersebut, dilakukan pula penyerahan secara simbolis buku perangkat integrasi kurikulum anti-narkoba yang akan diterapkan di sekolah-sekolah di Bangka Belitung, dengan SMA Negeri 4 Pangkalpinang sebagai salah satu garda terdepan dalam implementasinya.

Pertemuan diakhiri dengan komitmen bersama untuk menjadikan Bangka Belitung sebagai wilayah yang tangguh dan bersih dari peredaran gelap narkotika melalui kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan.

BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN

ASN Banyuwangi Turut Bahagia Bisa Membantu Warga dalam “ASN Berbagi”

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id - Program gotong royong penanganan kemiskinan ASN Banyuwangi Berbagi tidak hanya memberikan manfaat bagi warga kurang mampu, tetapi juga menghadirkan kebahagiaan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat langsung di lapangan.

Lewat program yang digagas Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani ini, ribuan ASN door to door membagikan paket sembako kepada warga yang kurang secara ekonomi, sekaligus menumbuhkan empati dan kepuasan batin.

Seperti yang dirasakan Sekretaris Kelurahan Sobo, Ayu Widuri, keterlibatan langsung dalam penyaluran bantuan memberi pengalaman emosional.

“Ketika saya membantu masyarakat secara langsung, ada kebahagiaan luar biasa di hati. Ada kepuasan batin. Masyarakat bahagia, saya juga ikut bahagia,” ujar Ayu saat menyalurkan bantuan sembako di Kelurahan Sobo, Rabu (28/1/2026).

Program ASN Berbagi dilaksanakan rutin setiap bulan, diikuti oleh PNS termasuk PPPK penuh waktu.

"Saya percaya ketika kita membantu orang lain, rezeki tidak akan berkurang. Insyaallah justru bertambah, baik berupa kesehatan, ketenangan, maupun rezeki lain yang tidak bisa diukur dengan materi," katanya.

Hal senada disampaikan Mursidi, ASN Banyuwangi dari Kelurahan Sobo. Ia mengaku ada rasa tenang yang muncul saat dirinya ikut terlibat langsung membantu warga kurang mampu.

"Setelah memberi bantuan, perasaan saya jadi lebih tenang," tutur Mursidi.

Dia berharap program Banyuwangi Berbagi terus berjalan dan membawa keberkahan, baik bagi masyarakat maupun para ASN.

"Mudah-mudahan program dari pemerintah ini membawa berkah bagi kita semua," ungkapnya.

ASN lainnya yang terlibat dalam program ini, Ratna Juwita mengaku bangga sekaligus haru dengan program ASN Berbagi ini yang menjadikan wajib melihat sekeliling untuk berbagi. Menurutnya, ini akan menumbuhkan rasa empati dan pengingat di kalangan ASN bahwa masih banyak keluarga tidak mampu yang ada di lingkungannya.

“Kami merasa inilah implementasi filosofi 'Kalau kita sedih lihatlah ke bawah'. Bukan berarti merendahkan orang lain, namun mengingatkan kita semua agar dalam memandang dunia kita tidak meremehkan nikmat Allah, harus mensyukuri setiap nikmat yang kita dapat,” kata Ratna.

ASN Berbagi telah berjalan dua tahun terakhir. Setiap ASN telah mendapatkan data warga miskin yang telah tertera di aplikasi Smart Kampung. Data tersebut merupakan data warga miskin yang masuk dalam desil 1 dan desil 2 yang dikeluarkan oleh Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dari pemerintah pusat.

Seiring berjalannya waktu, program ini tidak hanya melibatkan ASN saja, program ini juga mendapatkan banyak dukungan dari lintas sektor. Seperti kepolisian, TNI, BUMN, BUMD, para pengusaha hingga organisasi profesi di Banyuwangi.

Sejak tahun 2025 lalu, program ini diikuti oleh banyak kalangan masyarakat. Seperti organisasi HIPMI, Kadin, Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Apoteker Indonesia Banyuwangi, hingga Ikatan Bidan Indonesia. Termasuk juga partisipasi dari rumah sakit swasta hingga pengusaha konstruksi.

Dengan berbagai program yang digulirkan Bupati Ipuk, angka kemiskinan Banyuwangi terus menurun setiap tahun. Tercatat 8,07 persen (2021); 7,51 persen (2022), 7,34 persen (2022), 6,8 persen (2024) dan mencapai angka terendah sepanjang sejarah daerah yakni 6,13 persen di tahun 2025. (*)

Bupati Ipuk Kembali Gerakkan ASN Banyuwangi Berbagi, Salurkan Puluhan Ribu Paket Sembako

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id – Gerakan sosial Aparatur Sipil Negara (ASN) Banyuwangi Berbagi kembali digulirkan. Kali ini program yang digelar tiap bulan tersebut, menyalurkan puluhan ribu paket sembako kepada keluarga miskin yang telah masuk dalam database kemiskinan.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani serta ribuan ASN mendatangi rumah-rumah keluarga pra sejahtera untuk menyalurkan bantuan paket sembako, Rabu (28/1/2026). Di antaranya Bermawi (81), warga Lingkungan Wonosari, RT 02/RW 01, Kelurahan Sobo.

Bermawi hidup seorang diri. Istrinya telah meninggal dunia dan tidak memiliki anak. Ia juga tak memiliki rumah dan selama ini menumpang di rumah Ketua RT, Selamet. Sehari-hari, dia bekerja serabutan sebagai buruh tani dan membantu pekerjaan ringan warga sekitar demi menyambung hidup.

“Alhamdulillah, terima kasih. Bantuan ini sangat berarti untuk saya,” ucap Bermawi lirih, usai menerima paket sembako.

Ipuk mengatakan, ASN Banyuwangi Berbagi merupakan gerakan sosial yang telah berjalan secara konsisten sejak dua tahun terakhir sebagai bentuk kepedulian bersama.

“Ini adalah gerakan rutin yang telah kita lakukan bersama-sama sejak 2024 lalu. Kami dorong ASN untuk terus melakukan aksi sosial, berbagi rejeki untuk meringankan beban ekonomi keluarga kurang mampu,” kata Ipuk.

Setiap ASN telah mendapatkan data warga miskin yang telah tertera di aplikasi Smart Kampung. Data tersebut merupakan data warga miskin yang masuk dalam desil 1 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Kemensos.

“Kami berharap lewat program yang kami lakukan secara berkelanjutan ini ditambah berbagai program pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan lainnya akan semakin mengurangi penduduk miskin Banyuwangi secara signifikan,” harap Ipuk.

Tidak hanya melibatkan ASN saja, program ini juga mendapatkan banyak dukungan dari lintas sektor. Seperti kepolisian, TNI, BUMN, BUMD, para pengusaha hingga organisasi profesi di Banyuwangi.

“Program Banyuwangi Berbagi ini terbuka, kami mengajak dan memberikan kesempatan semua pihak bisa terlibat karena kami menyadari penanganan kemiskinan harus bersama-sama. Tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah, melainkan harus melibatkan banyak pihak termasuk para ASN,” jelas Ipuk.

Sejak 2025 lalu, program ini diikuti oleh banyak kalangan masyarakat. Seperti organisasi HIPMI, Kadin, Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Apoteker Indonesia Banyuwangi, hingga Ikatan Bidan Indonesia. Termasuk juga partisipasi dari rumah sakit swasta hingga pengusaha konstruksi.

Dengan berbagai program yang digulirkan Bupati Ipuk, angka kemiskinan Banyuwangi terus menurun setiap tahun. Tercatat 8,07 persen (2021); 7,51 persen (2022), 7,34 persen (2022), 6,8 persen (2024) dan mencapai angka terendah sepanjang sejarah daerah yakni 6,13 persen di tahun 2025.

Salah satu ASN yang terlibat dalam program ini, Ratna Juwita mengaku bangga sekaligus haru dengan program ASN Berbagi ini yang menjadikan wajib melihat sekeliling untuk berbagi. Menurutnya, ini akan menumbuhkan rasa empati dan pengingat mereka bahwa masih banyak keluarga tidak mampu yang perlu dibantu.

“Kami merasa inilah implementasi filosofi “Kalau kita susah, lihatlah ke bawah". Bukan berarti merendahkan yang lain, namun mengingatkan kita semua agar dalam memandang dunia kita tidak meremehkan nikmat Allah, harus mensyukuri setiap nikmat yang kita dapat,” kata Ratna.

Ditambahkan Asisten Administrasi Umum Budi Santoso, bahwa program ASN Banyuwangi melibatkan oleh PNS dan PPPK penuh waktu.

“Semua ASN Banyuwangi, kecuali PPPK Paruh Waktu, dilibatkan dalam program ini. Semakin tinggi jabatan ASN maka semakin banyak sembako yang akan disalurkan. Sehingga di program ini sembako yang terkumpul lebih dari jumlah sasaran yang dijangkau,” ujar Budi.

Ditambahkan dia, program ini sekaligus bentuk “ground check” para warga miskin yang ada di database kemiskinan. ASN secara tidak langsung akan ikut memantau warga yang menajadi sasarannya.

“ASN kami minta juga untuk melihat kondisi sasaran warganya. Apakah sudah dapat bantuan rutin dari pemerintah, apakah ada keluarga yang sakit untuk perlu segera ditangani. Semua dilaporkan di aplikasi Smart Kampung,” kata Budi. (*)

Boyong Jajarannya, Wabup Pohuwato Belajar Pelayanan Publik Ke Banyuwangi

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id – Berbagai terobosan dalam bidang pelayanan publik yang digeber Pemkab Banyuwangi terbukti sukses menghadirkan sistem birokrasi yang lebih cepat, mudah, dan efisien bagi warganya.

Hal ini menarik perhatian banyak kalangan, salah satunya Wakil Bupati Pohuwato Provinsi Gorontalo, Iwan Sjafrudin Adam, yang langsung terbang ke Banyuwangi untuk studi tiru terkait hal tersebut.

“Kami sudah mendengar tentang keberhasilan Banyuwangi di sektor pelayanan publik. Untuk itu, kami boyong jajaran kami untuk studi tiru ke Banyuwangi. Utamanya, terkait mal pelayanan publik (MPP),” ungkap Iwan saat diterima Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono di Lounge Pemkab Banyuwangi, Rabu (28/1/2026).

Iwan mengatakan, untuk memperkuat pelayanan kepada warganya, Pemkab Pohuwato berencana membangun MPP yang ditargetkan beroperasi pada 2027 mendatang.

“Kami ingin mencontoh keberhasilan Banyuwangi dalam menerapkan mal pelayanan. Praktik baik dari sini, akan kami terapkan di Pohuwato untuk memperkuat pelayanan publik di daerah kami,” ujarnya.

Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono menyambut baik kehadiran rombongan tersebut. “Setiap daerah memiliki kelebihan dan kekurangan. Kunjungan Pemkab Pohuwato kali ini menjadi kesempatan kita untuk saling sharing pengembangan daerah,” ujarnya.

Mujiono menyampaikan, Banyuwangi menerapkan MPP sejak 2017. Ini merupakan MPP pertama di Indonesia yang dikelola oleh pemerintah kabupaten yang kini telah mengintegrasikan 370 jenis layanan dalam satu tempat.

Untuk meningkatkan kualitas layanan, Banyuwangi pun telah mengembangkan MPP Digital pada akhir 2022. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan kependudukan dan perizinan kesehatan cukup dari HP.

“MPP Digital kini telah diadopsi pemerintah pusat dan dikembangkan lebih lanjut,” urai Mujiono.

Selain MPP, Banyuwangi juga miliki Pasar Pelayanan Publik di dua kecamatan untuk memfasilitasi warga yang domisilinya jauh dari pusat kota. Lokasinya ada di Kecamatan Rogojampi dan Kecamatan Genteng. Pasar Pelayanan Publik ini dibuat agar warga tidak perlu mengurus pelayanan jauh ke pusat kota. (*)

error: Content is protected !!