Sorry, we're closed Opens Selasa at 9:00 am

Bulan: Januari 2026

Kapolresta Banyuwangi Terima Sun Rise of Java Award 2026

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id – Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Dr. Rofiq Ripto Himawan, S.I.K., S.H., M.H., menerima penghargaan Sun Rise of Java Award 2026 dari Jawa Pos Radar Banyuwangi. Penganugerahan tersebut berlangsung di Pendopo Sabha Swagata Banyuwangi, Rabu (28/1/2026).

Direktur Jawa Pos Radar Banyuwangi, Syamsudin Adlawi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penghargaan Sun Rise of Java Award 2026 diberikan kepada tokoh dan institusi terpilih dari ratusan nominasi yang masuk.

Setelah melalui proses penelitian dan penilaian oleh beberapa panel independen, ditetapkan 35 nominasi yang dinilai layak menerima penghargaan tersebut.

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas kepemimpinan dan dedikasi Kapolresta Banyuwangi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian melalui berbagai inovasi, salah satunya Program Mayur Kamtibmas dengan membagikan sayur mayur dan kebutuhan pokok setiap hari jumat secara gratis kepada masyrakat di Banyuwangi.

Dalam keterangannya, Kombes Pol Dr. Rofiq Ripto Himawan menyampaikan rasa terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Dan menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh personel Polresta Banyuwangi, serta dukungan dan kepercayaan masyarakat.

Kapolresta Banyuwangi juga menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan profesionalisme dan integritas guna mewujudkan Polri yang Presisi.

Kegiatan penganugerahan Sun Rise of Java Award 2026 ini turut dihadiri unsur Forkopimda Banyuwangi, pimpinan instansi vertikal, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya, dan berlangsung dengan penuh khidmat. (***)

Kota Pasuruan Jalan di Tempat, Reshuffle OPD Mandek ,Kepemimpinan Adi Wibowo Dipertanyakan

PASURUAN || Jejak-indonesia.id — Mandeknya reshuffle jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Pasuruan kembali menuai kritik keras dari tokoh masyarakat setempat. Yudi Buleng, figur publik yang dikenal vokal mengawal kinerja pemerintahan, menilai kekosongan arah kebijakan di lingkaran OPD telah melumpuhkan roda pelayanan publik.

“Kabupaten Pasuruan sudah dua kali melakukan reshuffle. Kota Pasuruan sampai hari ini masih jalan di tempat. Ini bukan soal administrasi, ini soal keberanian dan kepemimpinan,” tegas Yudi Buleng kepada awak media media, Kamis (29/1/26).

Menurutnya, lambannya keputusan Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo, dalam menata ulang jajaran OPD justru memperparah stagnasi di sejumlah dinas strategis. Banyak pejabat dinilai tidak lagi memiliki semangat kerja maksimal karena tidak ada kepastian posisi dan evaluasi kinerja.

“Bagaimana mau kerja optimal kalau pejabatnya hidup dalam ketidakpastian? Kebijakan yang lambat membuat dinas-dinas jadi ragu bergerak. Ini merugikan rakyat,” ujar Yudi.

Ia menilai situasi ini berbahaya, karena di tengah tekanan persoalan kota , mulai dari pelayanan publik, tata ruang, hingga persoalan sosial, birokrasi justru dibiarkan berada dalam kondisi “menggantung”.
Yudi menyebut tidak adanya kejelasan reshuffle sebagai cermin rapuhnya manajemen pemerintahan di bawah kepemimpinan Adi Wibowo.

“Reshuffle kepala OPD tidak ada kejelasan. Ini bukan hal sepele. Kalau pucuk pimpinan dinas tidak jelas nasibnya, maka kebijakan juga tidak akan tegas. Kepemimpinan Adi Wibowo patut dipertanyakan,” tegas Yudi

Yudi buleng menambahkan, pembiaran kondisi ini berpotensi menurunkan kinerja anggaran, menghambat program pembangunan, dan membuka ruang konflik internal di tubuh birokrasi.

Para pengamat menilai, reshuffle bukan sekadar pergantian jabatan, melainkan alat utama untuk menyegarkan organisasi, menyingkirkan pejabat yang tidak berkinerja, serta mempercepat pencapaian target pembangunan.

Namun di Kota Pasuruan, justru terjadi kebalikannya: ketiadaan keputusan telah berubah menjadi kebijakan diam-diam yang melumpuhkan sistem.
“Kalau wali kota tidak berani bersikap, maka yang jadi korban adalah rakyat. Pemerintahan tidak bisa dijalankan dengan ragu-ragu,” pungkas Yudi Buleng.

Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kota Pasuruan belum memberikan keterangan resmi terkait kepastian reshuffle OPD yang terus menjadi sorotan publik.

 

(RED)

Klarifikasi Kodim Terkait Penjual Es di Kemayoran: Selesai Secara Kekeluargaan

JAKARTA || Jejak-indonesia.id — Kodim 0501/Jakarta Pusat memberikan klarifikasi terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai peristiwa yang melibatkan seorang penjual es di wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat, yang terjadi beberapa waktu belakangan dan menjadi perhatian publik. Ditegaskan bahwa peristiwa yang berawal dari kesalahpahaman di lapangan antara aparat kewilayahan TNI-Polri dengan seorang pedagang es, telah diselesaikan secara baik melalui pendekatan kekeluargaan antara pihak-pihak terkait.

Terkait kejadian tersebut, pada Senin (26/1/2026), Dandim 0501/Jakarta Pusat Kolonel Inf Ahmad Alam Budiman, bersama pihak-pihak terkait di wilayah telah berkomunikasi langsung dengan Sudrajat di kediamannya di Desa Rawa Panjang, Bojong Gede, Kabupaten Bogor. Melalui dialog terbuka, kesalahpahaman yang terjadi dapat diluruskan dan diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga tidak menyisakan persoalan di kemudian hari.

“Tidak ada niat sedikit pun untuk merugikan warga. Kami menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan kebersamaan dengan rakyat. Permasalahan ini telah diselesaikan secara kekeluargaan dan kami bersyukur, semuanya dapat berjalan dengan baik,” ujar Dandim.

Dandim juga menegaskan bahwa sebagai institusi yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kedekatan dengan rakyat, TNI AD memastikan bahwa setiap prajurit di lapangan bertugas dengan mengedepankan sikap persuasif, komunikasi yang baik, serta menghormati masyarakat dalam berbagai situasi.

Sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen perbaikan, ke depan pihaknya akan melakukan evaluasi internal dan memperkuat pembinaan satuan serta personel di lapangan, khususnya dalam hal komunikasi sosial dan kepekaan terhadap dinamika masyarakat. Langkah ini dilakukan agar setiap potensi kesalahpahaman dapat dicegah sejak awal dan tidak berkembang menjadi isu yang dapat menimbulkan mispersepsi di publik.

Dandim juga mengajak masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi serta mengedepankan klarifikasi melalui jalur resmi. Sinergi dan saling pengertian antara TNI AD dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga suasana yang kondusif, aman, dan harmonis di tengah kehidupan bermasyarakat.

*(Pen Kodim 0501/Jakpus)*

Teguhkan Penegakan Hukum Laut Yang Profesional, TNI AL Gelar Bincang Strategis Keamanan Laut

JAKARTA || Jejak-indonesia.id - TNI Angkatan Laut (TNI AL) menegaskan komitmennya untuk memperkuat penegakan hukum di laut secara profesional dan berkeadilan. Peneguhan komitmen ini diwujudkan melalui kegiatan Bincang Strategis Keamanan Laut (Kamla) yang berlangsung di Gedung Canopus Kolat Koarmada I, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (28/1/2026).

Dalam kesempatan ini Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali secara langsung membuka kegiatan tersebut, yang diprakarsai oleh Staf Ahli Kasal dengan mengangkat tema “Optimalisasi Penegakan Hukum Oleh TNI Angkatan Laut Guna Mewujudkan Kepentingan Nasional di Laut”.

Acara ini merupakan forum yang dirancang untuk memperkuat aspek konseptual, yuridis, dan operasional bagi para Perwira TNI AL. Tujuannya adalah untuk merespons dinamika lingkungan maritim yang semakin kompleks, sejalan dengan posisi strategis Indonesia sebagai negara kepulauan.

Disampaikan oleh Kasal dalam kesempatan ini bahwa, laut Indonesia merupakan ruang kepentingan nasional, tempat bertemunya jalur perdagangan dunia, sumber daya strategis, dan dinamika geopolitik kawasan. Oleh karena itu, keamanan dan ketertiban hukum di laut merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya kepentingan nasional Indonesia. Dalam konteks tersebut, penegakan hukum di laut tidak dapat dipandang sebagai aktivitas teknis semata, ia merupakan instrumen negara untuk menjamin kedaulatan, menjaga ketertiban, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh aktivitas di wilayah laut.

“Di sinilah peran strategis TNI AL menjadi sangat penting, tidak hanya hadir sebagai kekuatan pertahanan, tetapi juga sebagai instrumen negara yang memiliki mandat undang-undang untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut OIndonesia, sesuai dengan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.”, tegas kasal.

Di hadapan para peserta yang hadir Kasal menekankan tiga misi utama yaitu pertama memperkuat pemahaman konseptual dan yuridis Perwira TNI AL mengenai penegakan hukum di laut, kedua mengoptimalkan pelaksanaan penegakan hukum melalui prosedur yang jelas, terukur, dan akuntabel, serta ketiga, meneguhkan peran TNI AL sebagai aktor utama penegakan hukum di laut, serta membangun sinergi yang proporsional dengan instansi terkait.

Dalam bincang strategis ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi dan pakar hukum maritim terkemuka, antara lain, Pakar hukum internasional Prof. Hikmahanto Juwana, Pengamat Militer Laksda TNI (Purn) Soleman B. Ponto, Pakar Hukum Laut Laksda TNI (Purn) Kresno Buntoro, S.H., serta Kepala Bakamla RI yang diwakili Sekertaris Utama Bakamla RI Laksda Bakamla Dr. Samuel H. Kowaas.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh para Pejabat Utama Mabesal, perwira tinggi TNI AL, serta undangan dari berbagai Kementerian dan Lembaga terkait, guna memperkuat sinergi antarinstitusi dalam menjaga keamanan laut Indonesia.

Sumber: Dinas Penerangan Angkatan Laut.

Wujud Kepedulian, Polresta Bandung Salurkan 7 Ton Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Longsor Cisarua

BANDUNG || Jejak-indonesia.id - Polresta Bandung menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi korban bencana tanah longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB). Bantuan tersebut dikirim sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang terdampak musibah.

Kapolresta Bandung, Kombes Pol. Aldi Subartono, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Kapolri dan Kapolda Jawa Barat agar jajaran Polri hadir langsung membantu masyarakat yang mengalami bencana.

“Polri untuk masyarakat. Tentunya ini menindaklanjuti arahan Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Jawa Barat. Hari ini kami dari Polresta Bandung bersama Polsek jajaran serta berkolaborasi dengan masyarakat memberikan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudara kita yang mengalami musibah tanah longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat,” ujar Kombes Pol. Aldi di Mapolresta Bandung, Rabu (28/1/2026).

Ia menjelaskan, total bantuan yang dikirimkan mencapai hampir 7 ton. Bantuan tersebut terdiri dari berbagai kebutuhan pokok dan perlengkapan sehari-hari yang dibutuhkan para korban bencana.

“Bantuan yang kami kirimkan hari ini kurang lebih hampir 7 ton, baik bahan makanan maupun barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti pakaian, selimut, handuk, seprai, dan sarung,” katanya.

Selain itu, bantuan juga meliputi bahan pangan dan minuman sehat, seperti telur, minyak goreng, serta kebutuhan lainnya yang dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak longsor di Kecamatan Cisarua.

Tidak hanya untuk korban longsor di Kabupaten Bandung Barat, Polresta Bandung juga menyalurkan bantuan ke wilayah lain yang mengalami musibah. Salah satunya ke Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, yang dilaporkan terjadi kebakaran yang menghanguskan empat rumah warga.

“Hari ini ada dua tujuan pendistribusian bantuan, satu ke Kecamatan Cisarua untuk korban longsor dan satu lagi ke Kecamatan Pacet karena kami mendapat informasi ada kebakaran empat rumah,” jelasnya.

Kapolresta Bandung memastikan bantuan akan disalurkan langsung kepada pihak yang bertanggung jawab agar tepat sasaran. Ia bersama beberapa personel akan mengantar bantuan tersebut secara langsung ke lokasi.

“Nanti saya akan langsung membawa bantuan ke lokasi dan menyerahkannya kepada Kapolres Cimahi atau pihak yang bertanggung jawab di sana, sehingga benar-benar bisa dialokasikan untuk masyarakat yang membutuhkan akibat dampak bencana alam ini,” ungkapnya.

error: Content is protected !!