Sorry, we're closed Opens today at 9:00 am

Bulan: Januari 2026

IMG-20260108-WA0012

Presiden Prabowo Anugerahkan Tanda Kehormatan kepada Polri atas Dukungan Ketahanan Pangan Nasional

Redaksi Januari 7, 2026

KARAWANG || jejakindonesia.id — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menerima penghargaan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas kontribusi nyata dalam mendukung penguatan ketahanan pangan nasional yang menjadi bagian dari agenda Asta Cita Presiden.

Penganugerahan tersebut berlangsung dalam momentum Panen Raya Nasional di Kabupaten Karawang, yang dihadiri ribuan petani serta pemangku kepentingan sektor pertanian dari seluruh Indonesia.

Penghargaan diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 dan 2/PK Tahun 2026 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Jasa dan Satyalancana Wira Karya. Presiden menegaskan bahwa keberhasilan swasembada pangan merupakan hasil kerja kolektif lintas sektor, mulai dari petani, penyuluh, pemerintah daerah, hingga unsur TNI–Polri.

Dalam penganugerahan tersebut, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. menerima Tanda Kehormatan Bintang Jasa Nararya sebagai bentuk apresiasi negara atas peran strategis Polri dalam menjaga stabilitas, pengamanan, serta pendampingan program ketahanan pangan nasional.

Selain Wakapolri, Presiden juga menganugerahkan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya kepada sejumlah pejabat dan personel Polri yang dinilai konsisten mendukung penguatan ketahanan pangan nasional melalui fungsi pembinaan, pengamanan wilayah, serta pendampingan program di lapangan.

Adapun penerima Satyalancana Wira Karya dari unsur Polri, yaitu:

1. Komjen Pol. Drs. Syahardiantono, M.Si., Kepala Badan Reserse Kriminal Polri;

2. Irjen Pol. Anwar, S.I.K., M.Si., Asisten SDM Kapolri;

3. Irjen Pol. Dr. Ribut Hari Wibowo, S.I.K., S.H., M.H., Kapolda Jawa Tengah;

4. Irjen Pol. Dr. Rudi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., Kapolda Jawa Barat;

5. Irjen Pol. Helfi Assegaf, S.I.K., S.H., M.H., Kapolda Lampung;

6. Irjen Pol. Pipit Rismanto, S.I.K., M.H., Kapolda Kalimantan Barat;

7. Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan, S.H., S.I.K., Kapolda Kalimantan Selatan;

8. Brigjen Pol. Langgeng Purnomo, S.I.K., M.H., Karobinkar SSDM Polri;

9. Brigjen Pol. Djoko Prihadi, S.H., Analis Kebijakan Ahli Utama Polri;

10. Kombes Pol. Dr. Boy Jeckson Situmorang, S.H., S.I.K., M.H., Karo SDM Polda Riau;

11. AKBP Alsyahendra, S.I.K., M.H., Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Barat;

12. AKBP Rivanda, S.I.K., Kapolres Blitar;

13. AKBP Toni Kasmini, S.I.K., S.H., M.H., Kapolres Lampung Selatan;

14. AKBP Ike Yulianto W., S.H., S.I.K., M.H., Kapolres Grobogan;

15. AKBP Yugi Bayu Hendarto, S.I.K., M.A.P., Kapolres Garut;

16. AKBP Wawan Andi Susanto, S.H., S.I.K., M.H., Kapolres Blora;

17. AKBP Sugeng Setyo Budhi, S.I.K., M.Tr.Opsla., Kapolres Bone;

18. AKBP Wahyu Sulistyo, S.H., S.I.K., M.P.M., Kapolres Wonogiri;

19. AKBP Dr. Samian, S.H., S.I.K., M.Si., Kapolres Sukabumi; dan

20. AKBP Syahrul Awab, S.Sos., S.I.K., Kapolres Bengkayang.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi amanah bagi Polri untuk terus menjaga konsistensi pengabdian kepada masyarakat.

“Penghargaan ini dimaknai sebagai amanah bagi Polri untuk terus mengawal ketahanan pangan nasional, khususnya pada komoditas strategis seperti jagung, agar program yang dicanangkan Presiden berjalan berkelanjutan dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Trunoyudo, Rabu (7/1).

Sepanjang tahun 2025, Satgas Ketahanan Pangan Polri mencatat capaian strategis berupa peningkatan produksi jagung nasional sekitar 9 persen atau setara 1,36 juta ton, sehingga total produksi mencapai 16.501.555,66 ton.

Akselerasi tertinggi terjadi pada kuartal IV, seiring optimalisasi lahan seluas 651.196 hektare dengan hasil produksi sekitar 3.479.432 ton.

Penyerapan jagung oleh Bulog sebesar 101.713 ton atau 63,8 persen dari target turut berkontribusi menjaga stabilitas harga di tingkat petani serta mencegah spekulasi pasar.

Melalui capaian dan penghargaan tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus hadir, bekerja secara profesional, serta mengawal ketahanan pangan nasional sebagai bagian dari pengabdian kepada bangsa dan negara.

IMG-20260108-WA0009

Prof Juanda: Polri Tidak Tepat Dijadikan Kementerian, Sudah Tepat sebagai Lembaga Non-Kementerian

Redaksi Januari 7, 2026

JAKARTA || jejakindonesia.id — Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul sekaligus Penasihat Ahli Kapolri Bidang Hukum Tata Negara, Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H., menegaskan bahwa eksistensi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai lembaga non-kementerian telah tepat secara konstitusional, historis, yuridis, dan sosiologis, sehingga tidak relevan jika diubah menjadi sebuah kementerian.

Hal tersebut disampaikan Prof. Juanda dalam kajian berjudul “Eksistensi Institusi Kepolisian Negara RI sebagai Lembaga Non-Kementerian: Analisis Perspektif Hukum Tata Negara”, yang disusun sebagai respons atas wacana reformasi kelembagaan Polri.

Menurutnya, secara konstitusional, kedudukan Polri telah diatur secara khusus dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, yang secara tegas menyebut Polri sebagai alat negara yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

“Konstitusi sudah memberikan desain yang sangat jelas. Polri diatur secara khusus dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dengan tugas yang bersifat lintas bidang dan tidak dapat disederhanakan seperti fungsi kementerian,” ujar Prof. Juanda, Rabu (7/1).

Ia menjelaskan, tugas dan fungsi Polri bersifat komprehensif dan multidimensional, mulai dari menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), pelayanan publik, perlindungan dan pengayoman, hingga penegakan hukum. Karakter tersebut, kata dia, tidak sejalan dengan konsep kementerian yang umumnya hanya menangani satu sektor pemerintahan.

Dari sisi historis, Prof. Juanda mengungkapkan bahwa pada awal kemerdekaan, Polri sempat berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan ABRI. Namun dalam praktiknya, pengaturan tersebut justru tidak efektif dan menghambat profesionalisme Polri.

“Secara historis, Polri justru berkembang lebih profesional, mandiri, dan efektif ketika berdiri sendiri, bukan berada di bawah kementerian atau institusi lain,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa secara yuridis normatif, Polri telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mengatur secara jelas tugas, wewenang, fungsi, hingga struktur organisasi Polri dari pusat sampai ke tingkat paling bawah.

“Undang-undang Kepolisian sudah menempatkan Polri langsung di bawah Presiden, dengan struktur sampai ke Polsek dan Polmas di tingkat kelurahan. Ini adalah desain yang ideal dan efektif,” tegas Prof. Juanda.

Sementara dari aspek sosiologis dan prospektif, Prof. Juanda menilai karakter masyarakat Indonesia yang heterogen dan beragam menuntut keberadaan Polri yang profesional, humanis, berkarakter sipil, serta dekat dengan masyarakat, bukan institusi yang kaku dan birokratis seperti kementerian.

“Indonesia adalah masyarakat yang sangat beragam. Ke depan, Polri dibutuhkan sebagai institusi yang humanis, profesional, menjunjung tinggi HAM, dan berpihak pada rakyat, bukan sebagai alat politik atau elite pemerintahan,” katanya.

Dalam kesimpulannya, Prof. Juanda menegaskan bahwa penguatan Polri ke depan bukan terletak pada perubahan status kelembagaan menjadi kementerian, melainkan pada pembenahan manajemen, sumber daya manusia, serta peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas sesuai dengan tuntutan masyarakat modern.

“Reformasi Polri harus tetap berada dalam koridor konstitusi. Mengubah Polri menjadi kementerian bukan solusi, bahkan berpotensi bertentangan dengan esensi dan mandat UUD NRI Tahun 1945,” pungkas Prof. Juanda.

IMG-20260108-WA0008

Sukses Kawal Ketahanan Pangan, Kapolda Jabar Irjen Pol. Rudi Setiawan Terima Penghargaan dari Presiden Prabowo Subianto

Redaksi Januari 7, 2026

BANDUNG || jejakindonesia.id - Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Rudi Setiawan menerima penghargaan bergengsi dari Presiden RI Prabowo Subianto pada Rabu (7/1/2026). Penganugerahan ini diberikan atas peran aktif Irjen Pol. Rudi Setiawan sebagai motivator bagi para petani di Jawa Barat dalam mengembangkan komoditas jagung guna memperkuat ketahanan pangan nasional.

Keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan pada tahun 2025 tercatat sangat dipengaruhi oleh lonjakan produksi jagung nasional. Peningkatan produksi jagung nasional yang mencapai 16,50 juta ton pada tahun 2025 menjadi bukti nyata bahwa Indonesia mampu mandiri tanpa bergantung pada impor pakan ternak.

Irjen Pol. Rudi Setiawan menilai, pencapaian ini merupakan buah dari keberanian dalam melakukan transformasi pola tanam dan optimalisasi lahan.

"Jagung adalah komoditas strategis. Ketika produksi jagung kita kuat, ketersediaan pakan ternak terjamin dan harga pangan di pasar menjadi lebih stabil," ujar Irjen Rudi Setiawan di Bandung, Rabu (7/1/2026).

Lonjakan Produksi di Jawa Barat

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis 1 Desember 2025, produksi Jagung Tongkol Kering Panen (JTKP) di Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan signifikan sebesar 44,67 persen.

Pada tahun 2024, produksi jagung di Jawa Barat tercatat sebesar 1.008.750,46 ton. Angka ini melonjak tajam menjadi 1.459.402,94 ton pada tahun 2025, atau bertambah sebanyak 450.652,48 ton dalam setahun.

"Peningkatan produksi ini merupakan hasil dari optimalisasi lahan pertanian, termasuk melalui Program Pemanfaatan Lahan Produktif seluas 19.387,12 hektare serta pemanfaatan Lahan Baku Sawah (LBS) seluas 1.827,89 hektare," jelas Kapolda.

Dedikasi untuk Petani

Atas keberhasilan panen raya dan kontribusi signifikan Polda Jabar dalam ekosistem pertanian, Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi langsung kepada Irjen Pol. Rudi Setiawan beserta jajaran Kapolres.

"Penghargaan ini kami dedikasikan untuk para petani. Polri hadir untuk mengawal, memotivasi, dan memastikan para petani bisa bekerja dengan aman dan tenang," tuturnya.

Kapolda Jabar menambahkan bahwa dengan nihilnya impor jagung pakan, kesejahteraan petani meningkat karena mendapatkan harga jual yang lebih kompetitif, yang pada akhirnya menggerakkan ekonomi di tingkat desa.

Komitmen Berkelanjutan

Irjen Pol. Rudi Setiawan menegaskan bahwa Polda Jawa Barat akan terus memperkuat kolaborasi lintas sektor agar prestasi swasembada ini tidak hanya berhenti di sini, melainkan terus berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan visi besar Presiden dalam menjaga ketahanan nasional melalui kemandirian pangan.

"Ketahanan pangan adalah bagian dari ketahanan negara. Indonesia kini berada pada jalur yang tepat menuju kemandirian pangan berkelanjutan," pungkasnya.

IMG-20260108-WA0007

Respon Cepat Polsek Cengkareng Tindaklanjuti Aduan 110 Terkait Dugaan Perampasan Motor oleh Debt Collector

Redaksi Januari 7, 2026

JAKARTA || jejakindonesia.id - Polsek Cengkareng, Polres Metro Jakarta Barat, menunjukkan respons cepat dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang masuk melalui layanan Call Center 110 terkait dugaan perampasan kendaraan roda dua oleh debt collector leasing.

Laporan tersebut diterima pada Selasa, 6 Januari 2026, sekitar pukul 15.02 WIB, dari seorang warga bernama Akmal, yang melaporkan adanya upaya penarikan sepeda motor oleh pihak debt collector di kawasan Masjid Al-Ma’Mur, Jalan Daan Mogot, Komplek Imigrasi, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.

Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas Polsek Cengkareng yang dipimpin oleh Pawas IPTU Hariansyah, bersama piket fungsi Reskrim, segera mendatangi lokasi kejadian.

" Setibanya di lokasi, petugas mendapati benar adanya peristiwa yang dilaporkan oleh warga.," ujar Kapolsek Cengkareng Kompol Fernando Saharta Saragi saat dikonfirmasi, Rabu, 7/1/2026

Berdasarkan keterangan pelapor, peristiwa bermula saat dirinya mengendarai sepeda motor dari arah Tangerang menuju Majalengka.

Di tengah perjalanan, pelapor merasa diikuti oleh sejumlah orang yang diduga merupakan debt collector.

Merasa terancam, pelapor kemudian masuk ke kawasan Komplek Imigrasi dan berhenti di Masjid Al-Ma’Mur untuk mencari perlindungan serta meminta bantuan warga sekitar.

Pelapor selanjutnya menghubungi pihak kepolisian melalui layanan 110.

" Mengetahui adanya laporan ke polisi, pihak debt collector langsung meninggalkan lokasi sebelum petugas tiba," terangnya

Atas kejadian tersebut, pelapor menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada jajaran Polsek Cengkareng atas respon cepat dan pelayanan yang diberikan.

( *Humas Polres Metro Jakarta Barat* )

IMG-20260108-WA0006

Pangdam V/Brawijaya Terima Penghargaan Presiden RI Atas Capaian Swasembada Pangan Nasional 2025

Redaksi Januari 7, 2026

KARAWANG || jejakindonesia.id – Media Indonesia Times | Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Rudy Saladin, M.A., menghadiri kegiatan Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan yang berlangsung di Halaman Kantor Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Acara diikuti 5.000 petani dan penyuluh secara luring serta dua juta petani secara daring pada Rabu (07/01/2025).

Kegiatan Panen Raya ini menjadi momentum penting dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Melalui kolaborasi TNI dengan petani dan pemerintah daerah, upaya peningkatan produksi pertanian berhasil memperkuat kemandirian pangan menuju Indonesia swasembada tahun 2025 sesuai arahan pemerintah pusat.

Dalam kegiatan tersebut, Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, memberikan penghargaan secara langsung kepada Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Rudy Saladin, M.A., atas dedikasi dan kontribusi aktif mendukung program swasembada pangan nasional yang menjadi prioritas strategis pemerintah.

Pemberian penghargaan tersebut menjadi wujud apresiasi atas peran nyata TNI Angkatan Darat dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya di sektor pertanian. Keberhasilan ini mencerminkan sinergi positif antara aparat pertahanan dan masyarakat tani di berbagai wilayah.

Pangdam V/Brawijaya menyampaikan rasa bangganya atas penghargaan tersebut dan menegaskan bahwa keberhasilan ini bukan hanya milik TNI, tetapi juga seluruh petani Indonesia yang bekerja keras mewujudkan ketahanan pangan nasional. “Swasembada pangan adalah bentuk kedaulatan bangsa,” tegas Pangdam V/Brawijaya.

Pangdam V/Brawijaya menegaskan komitmen TNI untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan kelompok tani guna menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.

Melalui penghargaan ini, diharapkan kolaborasi antara TNI, pemerintah, dan masyarakat akan terus terjaga sehingga mampu memperkuat ketahanan nasional di bidang pangan serta menjadi teladan bagi provinsi lain dalam mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia. (Bagas)

Terbaru

657abb148960f

Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo Hadapi Pemeriksaan KPK Sebagai Saksi Kasus Korupsi Bansos Beras PKH

Redaksi Agustus 11, 2026
IMG-20260811-WA0046

Patroli Dialogis Satpolairud Polresta Banyuwangi Sasar Pelabuhan ASDP dan LCM, Imbau Keselamatan dan Kamtibmas

Redaksi Agustus 11, 2026
IMG-20260811-WA0045

Bupati Ipuk Lepas 32 Kontingen Pramuka Banyuwangi ke Jambore Nasional ke 12 di Cibubur

Redaksi Agustus 11, 2026
IMG-20260811-WA0044

Dari Pelayanan Masyarakat hingga Prestasi Internasional, Kapolresta Banyuwangi Beri Penghargaan kepada Personel Berprestasi

Redaksi Agustus 11, 2026
IMG-20260811-WA0043

Peredaran Gelap Narkotika di THM Five Stars Denpasar Terbongkar, Lima Orang Diamankan

Redaksi Agustus 11, 2026
error: Content is protected !!