Sorry, we're closed Opens Selasa at 9:00 am

Bulan: November 2025

Video @viralforjustice Bermuatan SARA Picu Kekhawatiran, AMI Kritik Keras Narasi Pemecah Belah di Surabaya

SURABAYA || jejakindonesia.id - Sebuah video yang diunggah akun Instagram @viralforjustice menuai kritik luas setelah narasi di dalamnya dinilai mengandung unsur provokatif dan bernuansa SARA. Video tersebut menyebut bahwa gerakan “#forjustice” hadir untuk “mengembalikan hak, harkat, dan martabat orang Surabaya, terutama orang Jawa,” sebuah klaim yang memicu kekhawatiran publik terkait potensi munculnya sentimen etnis di kota metropolitan tersebut.

Konten tersebut dinilai berpotensi mengganggu stabilitas sosial, terlebih Surabaya merupakan kota besar dengan tingkat keberagaman suku, budaya, dan latar belakang yang tinggi. Para pemerhati media sosial menilai narasi semacam ini berisiko memunculkan polarisasi dan gesekan horizontal jika dibiarkan berkembang tanpa klarifikasi.

Aliansi Madura Indonesia (AMI), salah satu organisasi yang berada di Jawa Timur, memberikan tanggapan keras atas beredarnya video tersebut.

Ketua Umum AMI, Baihaki Akbar, menyebut narasi dalam video itu sebagai bentuk komunikasi publik yang tidak bertanggung jawab.

“Kami mengecam keras narasi bernuansa SARA yang muncul dalam video tersebut. Ini bukan hanya tidak mendidik, tetapi juga memiliki potensi memecah belah masyarakat Surabaya. Tidak ada ruang untuk sentimen etnis dalam gerakan apa pun, apalagi yang mengatasnamakan keadilan,” tegas Baihaki.

Ia menegaskan bahwa Surabaya adalah kota yang dibangun oleh kerja keras banyak kelompok, bukan milik eksklusif satu etnis tertentu.

“Surabaya tumbuh dari keberagaman. Madura, Jawa, Tionghoa, Arab, dan ratusan kelompok lain berkontribusi dalam membentuk karakter kota ini. Tidak pantas ada pihak yang mencoba mengklaim Surabaya sebagai milik satu golongan saja,” ujarnya.

Baihaki juga mengingatkan bahwa masyarakat harus semakin cermat dalam menyikapi konten di media sosial yang mengandung narasi provokatif. Ia menilai perlunya penguatan literasi digital agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh konten yang mengandung bias identitas.

“Masyarakat jangan mudah terpancing. Kami mendorong seluruh elemen untuk menjaga ruang digital tetap sehat dan tidak dijadikan panggung adu domba,” katanya.

AMI menyatakan siap berkolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, aktivis, dan institusi pemerintah untuk mencegah timbulnya konflik sosial berbasis sentimen etnis di Surabaya.

Sebagai kota urban dengan migrasi penduduk yang tinggi, Surabaya selama ini dikenal mampu menjaga stabilitas sosial meski dihuni beragam latar belakang. Karena itu, kemunculan narasi yang mencoba mengangkat superioritas etnis tertentu dinilai sangat berbahaya bagi kohesi sosial yang sudah terbangun.

Baihaki menilai perlu adanya sistem deteksi dini terhadap konten-konten digital bernuansa SARA, termasuk penguatan peran pemerintah kota dalam menjaga ruang publik tetap kondusif.

Masyarakat Makin Nyaman Urus SKCK, Survei 2025 Tunjukkan Kepuasan Terus Naik

JAKARTA || jejakindonesia.id – Baintelkam Polri meluncurkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan SKCK di Hotel Grand Sahid Jakarta, Senin (24/11/1025). Survei yang digelar bersama Pusat Riset Ilmu Kepolisian (Pripol) Universitas Syiah Kuala itu menunjukkan peningkatan signifikan kepuasan publik di tahun 2025.

Kabid Yanmas Baintelkam Kombes Pol Yosef Sriyono mengatakan kerja sama survei ini sudah berjalan selama 10 tahun. Polri menyebut transformasi digital SKCK menjadi faktor utama peningkatan layanan.
“Tujuannya agar masyarakat lebih mudah mengakses SKCK dari mana saja. Untuk wilayah Metro Jaya, pengambilan juga sudah bisa dilakukan di sejumlah polsek,” katanya.

Kemudian Kabid Yanmas Baintelkam menegaskan survei ini menjadi tolak ukur penting layanan publik Polri.
“Survei ini adalah cermin bagi kami. Digitalisasi SKCK adalah komitmen kami menghadirkan layanan yang lebih cepat, mudah, dan transparan,” ujar Kombes Yosef.

Sementara itu, Ketua Tim Peneliti Pripol Universitas Syiah Kuala, DR. M. Gausyah, menyebut angka kepuasan publik meningkat dari 86 menjadi 88,03.
“Digitalisasi SKCK membuat proses lebih sederhana. Masyarakat kini tak perlu lagi sidik jari karena sudah terintegrasi dengan NIK Dukcapil,” jelasnya.

Dari sisi pengawasan eksternal, Ombudsman RI juga melihat tren positif. Siti Uswatun Hasanah, Kepala Keasistenan Penegakan Hukum Ombudsman, mengatakan layanan SKCK kini hampir bebas keluhan.

“Di Ombudsman sudah lama tidak ada laporan soal SKCK. Kami juga lakukan mystery shopping, hasilnya petugas ramah, prosedur jelas, bahkan tidak ada pungli. Review resmi Ombudsman terkait layanan SKCK akan kami rilis Desember atau Januari nanti,” ujar Siti.

Gelar Apel Kasatwil, Kapolri: Semangat Polri Tingkatkan Pelayanan untuk Masyarakat

JABAR || jejakindonesia.id - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan arahan dalam acara Apel Kasatwil di Mako Satuan Latihan Korbrimob Polri, Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Dalam pengarahannya, Sigit menyinggung soal semangat Polri dalam meningkatkan pelayanan prima untuk seluruh masyarakat.

Menurut Sigit, Apel Kasatwil ini sendiri juga membahas untuk melakukan penguatan internal Kepolisian. Kegiatan ini juga mengingat kembali doktrin Tribrata dan Catur Prasetya.

"Intinya yang kita harapkan pada apel kasatwil ini tentunya ini menjadi semangat Polri untuk kemudian konsolidasikan ulang dan kemudian mewujudkan institusi Polri yang responsif, adaptif dan kemudian betul-betul bisa mewujudkan institusi Polri seperti apa yang diharapkan masyarakat," kata Sigit di Mako Satuan Latihan Korbrimob Polri, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Senin (24/11/2025).

Apel Kasatwil bertajuk 'Transformasi Polri yang Profesional untuk Masyarakat' ini, kata Sigit sengaja dilaksanakan di Satlat Brimob Cikeas. Para Kapolda dan Kapolres bakal bermalam di tenda selama tiga hari ke depan.

"Tentunya kegiatan ini yang pertama meningkatkan soliditas internal kekompakan utamanya. Bagaimana kita melakukan preview penanaman ulang doktrin kita Tribrata dan Catur Prasetya. Dan tentunya hakikat dari tugas Polri di dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya sebagai pelaksana alat negara di bidang harkamtibmas di bidang penegakan hukum dan memberikan perlindungan pengayoman pelayanan terhadap keamanan yang di dalam negeri," ujar Sigit.

Menurut Sigit, Apel Kasatwil juga menjadi wadah untuk melakukan refleksi apa saja yang sudah dilakukan dan melakukan perbaikan terhadap segala kekurangan yang ada. Di antaranya merespons Komisi Percepatan Reformasi Polri.

"Semangat upaya Polri untuk respons komisi reformasi ini juga bagian dari upaya kita lakukan perbaikan," ucap Sigit.

Dalam kesempatan ini, Sigit menyebut, selain menghadirkan pembicara dalam negeri, Apel Kasatwil juga mengundang Kepolisian Hongkong. Hal itu untuk mencari model penanganan aksi unjuk rasa atau demonstrasi di Indonesia.

Menurut Sigit, ke depannya, Polri akan mengubah doktrin penanganan demonstrasi yang tadinya menjaga menjadi melayani. Hal ini komitmen sesuai dengan komitmen polisi yang sejak awal menjamin hak kebebasan berpendapat masyarakat.

"Di satu sisi kita juga tentunya miliki konsep dalam menghadapi rusuh massa yang tentunya apabila tidak kita kendalikan akan berdampak stabilitas kamtibmas, terganggunya fasilitas publik, sektor ekonomi yang tentunya harus kita jaga. Ini menjadi bagian kita evaluasi sekaligus pembahasan dalam apel kasatwil," ucap Sigit.

Lebih dalam, Apel Kasatwil ini juga melaunching seragam Pamapta. Hal ini merupakan simbol komitmen Polri yang terus merespons cepat pengaduan masyarakat dengan memanfaatkan pelayanan digital 110.

"Sehingga saat ada pengaduan, Polri bisa segera turun, termasuk bagaimana kita menguatkan interaksi pelayanan kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat. Tadi kita juga perkenalkan beberapa model paket terkait pelayanan kepolisian ke depan. Supaya masyarakat lebih mudah dapatkan pelayanan," tutup Sigit.

Operasi Zebra Semeru Polresta Malang Kota Bagikan 100 Helm Gratis

MALANG || jejakindonesia.id – Satlantas Polresta Malang Kota Polda Jawa Timur (Jatim) terus menggencarkan edukasi keselamatan berlalu lintas selama Operasi Zebra Semeru 2025.

Sebagai bagian dari kegiatan tersebut, jajaran Satlantas Polresta Malang Kota membagikan 100 helm gratis kepada pengendara roda dua di sejumlah titik strategis Kota Malang.

Kasatlantas Polresta Malang Kota, Kompol Agung Fitransyah mengatakan, pembagian helm ini bertujuan untuk kembali mengingatkan masyarakat mengenai pentingnya menggunakan helm, baik untuk perjalanan jarak jauh maupun dekat.

“Kegiatan hari ini masih dalam rangka Operasi Zebra Semeru 2025. Kami membagikan hampir 100 helm untuk mengingatkan masyarakat, khususnya pengendara roda dua agar selalu menggunakan helm,” ujar Kompol Agung, Senin (25/11/2025).

Ia mengatakan Operasi Zebra Semeru 2025 telah memberikan dampak positif terhadap tingkat kepatuhan berlalu lintas para pengendara di Kota Malang.

“Alhamdulillah, di wilayah poros KTL dan jalur utama sudah terlihat peningkatan. Data lengkap masih kami kumpulkan, tapi secara umum kepatuhan sudah membaik,” ungkap Kompol Agung.

Ia menambahkan, imbauan serta sosialisasi mengenai bahaya pelanggaran lalu lintas turut membantu menekan potensi kecelakaan.

Respons masyarakat selama operasi berlangsung juga dinilai sangat baik.

Banyak pengendara yang awalnya mengira akan ada penindakan, namun justru menerima edukasi, teguran lisan, dan pembagian helm gratis.

"Masyarakat menyambutnya dengan positif. Kami tidak melakukan penindakan, hanya teguran dan pembagian helm,” terangnya.

Kompol Agung kemudian mengimbau seluruh pengendara, terutama roda dua, untuk disiplin menjaga keselamatan diri dengan melengkapi seluruh persyaratan berkendara.

“Mari bersama menjaga keselamatan berlalu lintas, mematuhi rambu, dan memastikan kelengkapan kendaraan. Ini penting untuk melindungi diri dan keluarga dari risiko kecelakaan,” pungkasnya.

Operasi Zebra Semeru 2025 berlangsung selama 14 hari, mulai Senin (17/11/2025) hingga 1 Desember 2025. Hingga hari keempat pelaksanaan, kegiatan edukasi dan penertiban masih terus digencarkan. (*)

Operasi Zebra Toba 2025 Hari Ke-8: Polisi Hadir Lebih Humanis, Edukasi Keselamatan Terus Digencarkan

MEDAN || jejak-indonesia.id — Memasuki hari ke-8 pelaksanaan Operasi Zebra Toba 2025, Senin (24/11/2025), jajaran Ditlantas Polda Sumatera Utara kembali memusatkan perhatian pada pendekatan humanis serta kegiatan preemtif dan preventif untuk meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas di seluruh wilayah Sumut.

Sejak pagi, personel lalu lintas terlihat aktif menyambangi pusat-pusat keramaian, perempatan padat kendaraan, hingga kawasan rawan kecelakaan. Berbeda dari pola penindakan, kegiatan hari ini lebih menonjolkan aspek edukasi, pembinaan, dan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Petugas memberikan edukasi tertib berlalu lintas secara langsung kepada para pengendara, pekerja, hingga pelajar yang melintas. Melalui pendekatan dialogis, polisi menyampaikan pesan sederhana namun penting: menggunakan helm berstandar SNI, Kelengkapan dokumen berkendara, tidak bermain ponsel saat berkendara, serta pentingnya mematuhi marka jalan dan batas kecepatan.

Selain itu, para personel juga membagikan leaflet keselamatan, menempelkan stiker edukatif pada kendaraan R2 dan R4, serta menyapa setiap pengendara dengan ramah untuk memastikan pesan yang disampaikan mudah diterima.

Gestur sederhana itu menjadi simbol bahwa kepolisian hadir bukan semata menindak, melainkan mengajak dan mengedukasi masyarakat untuk bersama menjaga keselamatan di jalan raya.

Meski humanis menjadi sorotan utama hari ini, upaya preventif tidak dilupakan. Patroli lapangan dan pengawasan di lokasi rawan pelanggaran turut ditingkatkan untuk memastikan arus lalu lintas tetap aman dan tertib. Koordinasi dengan Dishub, TNI, Satpol PP hingga Jasa Raharja juga terus berjalan dalam memaksimalkan efektivitas operasi.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan menegaskan bahwa pendekatan humanis merupakan strategi penting untuk menumbuhkan disiplin berlalu lintas secara sukarela.

“Operasi Zebra Toba 2025 tidak hanya berbicara tentang penegakan hukum. Hari ini kami lebih menekankan pendekatan edukatif, persuasif, dan humanis agar masyarakat menyadari bahwa keselamatan adalah kepentingan bersama. Dengan cara ini, kami berharap tingkat kepatuhan meningkat bukan karena takut ditindak, tetapi karena kesadaran,” ujar Kombes Ferry.

Ia turut menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang semakin menunjukkan perubahan positif dalam perilaku berlalu lintas sejak operasi dimulai.

Polda Sumut memastikan kegiatan Operasi Zebra Toba 2025 terus berjalan secara profesional, sopan, dan humanis tanpa mengabaikan aturan yang berlaku. Setiap personel di lapangan ditekankan untuk menjaga etika dan selalu mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.

error: Content is protected !!