Dugaan Penggelapan Uang Perusahaan PT Bina Penerus Bangsa Maharaja Lawfirm: Harusnya Onslag Van Recht Vervolging
https://youtu.be/MkcXjLR0rew?si=CKLKUE2Jm9zFHpuV
Bulan: Agustus 2025
Polres Bojonegoro Bersama Satgas Pangan Sidak Penggilingan Padi, Antisipasi Beras Oplosan
Bojonegoro, Jejak - Indonesia.id | Tim Satuan Tugas (Satgas) Pangan Kabupaten Bojonegoro menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah penggilingan padi besar di wilayah Bojonegoro, Selasa (5/8/2025).
Kegiatan ini digelar sebagai upaya antisipatif terhadap potensi peredaran beras oplosan yang dikhawatirkan terjadi di berbagai daerah, termasuk Jawa Timur.
Sidak dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Sat Reskrim Polres Bojonegoro, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, serta Bagian Perekonomian Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Dua lokasi menjadi sasaran utama, yakni UD Mitra Tani di Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, serta CV Sumber Ekonomi Putra di Desa Pacul, Kecamatan Kota Bojonegoro.
Di kedua lokasi tersebut, tim Satgas Pangan memeriksa proses penggilingan serta pengemasan beras.
Pemeriksaan difokuskan pada kualitas bahan baku, metode produksi, hingga label kemasan untuk memastikan tidak terjadi praktik pencampuran beras kualitas rendah ke dalam kemasan beras premium.
Kanit II Sat Reskrim Polres Bojonegoro, Ipda Zainan Na’im, menjelaskan bahwa sidak ini merupakan tindak lanjut dari meningkatnya kekhawatiran nasional atas dugaan peredaran beras oplosan yang dinilai merugikan masyarakat.
“Beras merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Jangan sampai ada permainan soal mutu yang merugikan konsumen,” ujarnya usai sidak.
Menurutnya, dari hasil pemeriksaan sementara, pasokan beras di wilayah Bojonegoro masih dalam kondisi aman.
Namun demikian, pengawasan akan terus diperketat guna mencegah potensi manipulasi mutu dan permainan harga yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Lebih lanjut, Polres Bojonegoro dan Satgas Pangan mengimbau kepada seluruh pelaku usaha di sektor pangan untuk menjalankan seluruh proses produksi secara transparan dan sesuai dengan standar mutu nasional.
Pelaku usaha juga diminta menghindari segala bentuk praktik curang yang dapat mengganggu kestabilan pangan di masyarakat.
“Pastikan seluruh produksi memenuhi ketentuan hukum dan standar kualitas. Jangan bermain-main dengan bahan pokok masyarakat,” tambah Ipda Zainan Na’im.
Masyarakat pun diajak lebih teliti dan cermat dalam membeli produk beras.
“Periksa label, legalitas, dan mutu beras sebelum dikonsumsi. Jika menemukan kecurangan atau penyimpangan, silakan laporkan ke kepolisian terdekat atau melalui layanan hotline 110,” pungkasnya. (red)
Polresta Banyuwangi Berbagi Bendera Merah Putih Sambut HUT Kemerdekaan RI ke – 80
Banyuwangi, Jejak - Indonesia.id | Dalam semangat menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, Polresta Banyuwangi Polda Jatim berbagi bendera Merah Putih.
Kegiatan ini merupakan bagian dari menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air di kalangan masyarakat.
Pembagian bendera Merah Putih kali ini dilaksanakan di Simpang Empat Karangente, Banyuwangi.
Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra, bersama Wakapolresta AKBP Teguh Priyo Wasono, Kasat Lantas Kompol Elang Prasetyo,S.I.Kom., M.H., dan Anggota Lantas melaksanakan kegiatan pembagian bendera merah putih kepada pengendara yang melintas di jalan tersebut.
Dengan penuh kehangatan dan humanis, Kapolresta dan Wakapolresta Banyuwangi turun langsung ke jalan, menyapa dan membagikan bendera kepada para pengendara roda dua maupun roda empat.
"Melalui pembagian bendera ini, kami ingin mengajak masyarakat turut serta memeriahkan Hari Kemerdekaan RI dengan mengibarkan Merah Putih di rumah maupun kendaraan masing-masing," ujar Kombes Pol. Rama Samtama Putra, Selasa (5/8).
Kapolresta Banyuwangi menambahkan, momen ini juga menjadi sarana untuk mempererat kedekatan antara Polri dan masyarakat serta mendorong partisipasi aktif warga dalam memperingati hari bersejarah bangsa.
Warga yang melintas di lokasi kegiatan terlihat antusias menerima bendera.
Banyak di antara mereka langsung memasang bendera pada kendaraan masing-masing, sebagai bentuk dukungan terhadap ajakan nasional tersebut.
Salah satu pengendara, Budi Santoso (34), mengaku senang dan terharu atas perhatian dari jajaran kepolisian.
"Ini bukan sekadar bagi-bagi bendera, tapi mengingatkan kita untuk tidak lupa sejarah dan makna perjuangan kemerdekaan," ujarnya.
Selain membagikan bendera, Polresta Banyuwangi juga menyisipkan imbauan keselamatan berlalu lintas dan pentingnya menjaga ketertiban di jalan raya, guna menciptakan suasana perayaan kemerdekaan yang aman dan kondusif.(red)
Akses Jalan ke Pasar dan Puskesmas Kebonagung Terancam Ditutup, Sertifikat Lahan Tumpang Tindih
PASURUAN || jejakindonesia.id - Rencana penutupan akses jalan menuju Pasar Potong Rambut dan Puskesmas Kebonagung memicu perhatian publik. Akses vital yang kerap dilalui warga ini diduga berada di atas lahan milik pengembang Perum Griya Mulya Kebonagung.
Sengketa ini bukan sekadar konflik antarindividu, melainkan melibatkan klaim kepemilikan antara masyarakat dan pemerintah yang masing-masing memegang dokumen resmi.
Persoalan ini menguak kompleksitas hukum agraria di Indonesia. Di satu sisi, sertifikat tanah merupakan bukti hak paling kuat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Namun di sisi lain, keabsahan sertifikat tetap harus diuji melalui prosedur yang ketat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Sengketa Tanah.
“Kasus tumpang tindih sertifikat ini seringkali lahir dari proses administrasi yang tidak sinkron, tumpang tindih peta, atau kurangnya verifikasi lapangan saat penerbitan,” ujar Saiful
Lanjut Saiful Arief Akses jalan ini diduga merupakan lahan milik pengembang Perum Griya Mulya. Saiful, yang juga bertindak sebagai kuasa pengembang, menjelaskan tujuan penutupan.
"Bahwa penutupan dilakukan demi mensterilkan lokasi. “Lokasi ini akan kami jadikan percontohan perumahan sekaligus gudang bahan bangunan. Dengan begitu, area lebih aman dan tertata,” ujar Saiful usai berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Pasuruan, Selasa (5/8/2025).
Namun, BPKA menemukan masalah serius: sertifikat lahan antara Pasar Kebonagung, Perum Griya Mulya, dan SMA Negeri 2 Pasuruan ternyata tumpang tindih. Kabid BPKA, Lutfi, menyarankan penyelesaian melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pasuruan.
“Secara hukum, penutupan memang hak pemilik lahan. Tapi dampaknya ke masyarakat, terutama pedagang, pasien puskesmas, dan warga sekitar, harus dipikirkan matang-matang,” tegas Lutfi.
Saiful menegaskan akan segera melayangkan surat resmi ke dinas terkait dan Wali Kota Pasuruan, dengan tembusan ke pihak kepolisian, guna mempercepat penanganan masalah ini.
Sementara itu, Kepala BPKA, Mokhamad Amien, mengarahkan agar persoalan ini dibahas lebih lanjut dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Indag) yang membawahi aset pasar. “Langsung ke Indag saja. Mereka yang berwenang memberikan solusi,” singkatnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Disperindag Kota Pasuruan belum memberikan tanggapan. Saat didatangi kantor, tidak ada pejabat yang ditemui, dan nomor WhatsApp dinas pun tidak aktif.
(RED)
Menteri Pertahanan Singapura Tegaskan Komitmen Kolaborasi Strategis Kawasan
Jakarta, Jejak - Indonesia.id | Menteri pertahanan sekaligus menteri koordinator layanan publik Singapura, H.E. Mr. Chan Chun Sing memberikan kuliah umum kepada peserta Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) angkatan 25 tahun 2025, hari ini tanggal 5 Agustus 2025, bertempat digedung Dwi warna, Lemhannas RI.
Kegiatan dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si, yang memperkenalkan peserta P3N kepada jajaran Kementerian Pertahanan Republik Singapura.
Peserta P3N berjumlah 103 peserta yang terdiri dari perwakilan berbagai unsur pimpinan antara lain Pimpinan TNI/POLRI, Pimpinan ASN, Perguruan tinggi, Kementerian dan Lembaga, serta Organisasi kemasyarakatan lainnya.
Dalam sambutannya Gubernur Lemhannas RI, mengapresiasi setinggi tingginya atas kehadiran Menteri Pertahanan Republik Singapura ke Lemhannas RI, " Kunjungan Menteri Chan merupakan kehormatan besar bagi kami, mengingat Pa Menteri adalah extraordinary person," ujar Bapak Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si.
Gubernur Lemhannas RI, menyampaikan bahwa selama ini telah menjalin kerja sama antara Lemhannas RIdengan Kementerian Pertahanan Republik Singapura antara lain pengiriman lulusan terbaik Program Pendidikan Lemhannas RI dalam kegiatan DISTINGUISHED GRADUANDS VISIT ke Singapore setiap tahun, Keenham Singapura juga tidak pernah absen dalam mengirimkan perwakilannya untuk mengikuti Program Pendidikan di Lemhannas RI.
Menteri Pertahanan Republik Singapura Mr. Chan Chun Sing di awal kuliah umumnya, menceritakan kepada peserta P3N, bahwa Beliau kurang lebih 20 tahun yang lalu adalah Atase Angkatan Darat Singapura bagi Indonesia. Kuliah umum dalam suasana yang hangat serta penuh dengan keakraban. Mr Chan Chun Sing dalam kuliah umumnya yang mengangkat tema RI-SING TOGETHER .
"Friendship and cooperation over the years," menegaskan bahwa Indonesia dan Singapura tidak sedang bersaing, namun persaingan sesungguhnya adalah dengan tidak kepastian global.
Beliau melanjutkan "Meskipun banyak tantangan dan adanya beberapa perbedaan antara Indonesia dan Singapura seperti Wilayah dan populasi, namun kita juga memiliki banyak peluang untuk bekerja sama dan saling melengkapi, serta bersama mendiversifikasi resiko.
Tantangan yang dihadapi hari ini tidak bisa diatasi secata sektoral maupun oleh satu negara saja. " Untuk mewujudkan semua ini, kita perlu terus menanamkan benih kepercayaan dan semangat kerja sama didalam diri generasi muda kita," jika kita sukses ini bukan hanya baik bagi Indonesia dan Singapura namun baik juga bagi dunia," ujarnya.
Kuliah umum ini dihadiri juga oleh duta besar Republik Singapura untuk Republik Indonesia, M, Kwok Fook Seng, juga Wakil Gubernur Lemhannas RI, Laksda TNI Edwin, S.H, M.H, Han., M.H, dan Sekertaris utama Lemhannas RI, Komjen Pol, Drs, R.Z. Panca Putra S.,M.Si, para Deputi dan jajaran pejabat di lingkungan Lemhannas RI.
Kuliah umum ini menjadi bagian dari misi strategis Lemhannas RI untuk membentuk pemimpin Bangsa yang berpikir holistik, komprehensif, dan integratif, sekaligus memperkuat kerja sama kawasan dalam menghadapi isu-isu global yang semakin kompleks. (red)
