Video

SIMALUNGUN || Jejak-indonesia.id – Kasi Humas Polres Simalungun, AKP Verry Purba, mengungkapkan pelaksanaan kegiatan Analisa dan Evaluasi (Anev) Situasi Kamtibmas di wilayah Kabupaten Simalungun yang dipimpin langsung oleh Kapolres Simalungun, AKBP Marganda Aritonang, S.H., S.I.K., M.M., menjelang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 Tahun 2026. Hal ini disampaikannya saat dikonfirmasi awak media pada Selasa, 11 Agustus 2026, sekira pukul 14.10 WIB.

Dalam keterangannya, AKP Verry Purba menjelaskan bahwa kegiatan Anev ini merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, sejalan dengan komitmen Polres Simalungun Polda Sumatera Utara dalam memberikan pelayanan yang berintegritas dan humanis, khususnya dalam memastikan situasi Kamtibmas tetap kondusif menjelang momen kenegaraan yang bersejarah.

“Kegiatan ini merupakan bentuk nyata Polri untuk masyarakat, guna memastikan situasi Kamtibmas di wilayah Kabupaten Simalungun tetap aman dan kondusif menjelang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81,” ujar AKP Verry Purba.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2026, sekira pukul 11.30 WIB hingga selesai, bertempat di Aula Tathya Dharaka Mako Polres Simalungun, Jalan Jhon Horailam Saragih, Pamatang Raya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun.

Menjelaskan tujuan pelaksanaan Anev, AKP Verry Purba menyebutkan bahwa kegiatan ini digelar sebagai bentuk kesiapsiagaan menyeluruh jajaran Polres Simalungun dalam mengantisipasi berbagai potensi gangguan Kamtibmas yang mungkin timbul menjelang dan selama perayaan HUT Kemerdekaan RI.

“Anev ini kami laksanakan untuk mengevaluasi situasi Kamtibmas terkini di seluruh wilayah Kabupaten Simalungun, sekaligus menyusun langkah antisipatif menjelang perayaan Hari Kemerdekaan RI ke-81,” ucap AKP Verry Purba.

Ia menerangkan bahwa kegiatan ini diikuti oleh seluruh Pejabat Utama (PJU) Polres Simalungun, mulai dari Wakapolres Simalungun Kompol Imam Alriyuddin, S.H., M.H., para Kabag, Kasat, dan Kasi jajaran Polres Simalungun, hingga seluruh 17 Kapolsek sejajaran yang tersebar di wilayah hukum Polres Simalungun.

“Seluruh Kapolsek turut hadir dalam kegiatan ini guna menyampaikan perkembangan situasi Kamtibmas di wilayah masing-masing, sehingga dapat terpetakan secara menyeluruh potensi kerawanan yang perlu diantisipasi,” ungkap AKP Verry Purba.

Ia menjelaskan bahwa dalam forum Anev tersebut, setiap Kapolsek diberikan kesempatan untuk memaparkan kondisi terkini di wilayah tugasnya masing-masing, termasuk potensi kerawanan seperti gangguan lalu lintas akibat lonjakan mobilitas masyarakat, kerawanan gangguan kamtibmas di lokasi keramaian, hingga kesiapan pengamanan pada rangkaian kegiatan perayaan kemerdekaan di tingkat kecamatan maupun nagori.

“Setiap Kapolsek memaparkan kondisi wilayahnya masing-masing, sehingga Kapolres dapat memberikan arahan strategis yang tepat sasaran sesuai karakteristik masing-masing wilayah,” kata AKP Verry Purba.

Ia menambahkan bahwa Kapolres Simalungun dalam forum tersebut memberikan sejumlah arahan penting, di antaranya penguatan sinergi antara Polri dengan TNI dan pemerintah daerah, peningkatan patroli di lokasi-lokasi keramaian, serta antisipasi dini terhadap potensi gangguan keamanan menjelang perayaan HUT RI.

“Kapolres menekankan pentingnya sinergi lintas sektoral, khususnya dengan TNI dan pemerintah daerah, guna memastikan seluruh rangkaian perayaan Kemerdekaan RI di Kabupaten Simalungun berjalan aman, tertib, dan lancar,” tutur AKP Verry Purba.

Selain membahas kesiapan pengamanan, forum Anev ini turut menjadi ajang evaluasi menyeluruh terhadap capaian kinerja masing-masing satuan kerja dalam menjaga stabilitas Kamtibmas selama periode sebelumnya, sekaligus merumuskan strategi peningkatan pelayanan kepada masyarakat ke depan.

“Melalui Anev ini, kami tidak hanya membahas kesiapan pengamanan HUT RI, tetapi juga mengevaluasi capaian kinerja seluruh satuan kerja guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” jelas AKP Verry Purba.

Dari hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, dilaporkan bahwa forum Anev berjalan lancar dan produktif, dengan seluruh peserta memberikan masukan konstruktif guna mendukung suksesnya perayaan Hari Kemerdekaan RI ke-81 di wilayah Kabupaten Simalungun.

“Kegiatan Anev berjalan lancar dan menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis yang akan segera ditindaklanjuti oleh seluruh satuan kerja,” kata AKP Verry Purba.

Menutup keterangannya, AKP Verry Purba menyampaikan bahwa Polres Simalungun berkomitmen untuk terus memastikan situasi Kamtibmas tetap terjaga sepanjang rangkaian perayaan kemerdekaan, sekaligus mengimbau masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif menciptakan suasana yang kondusif.

“Kami mengimbau masyarakat untuk turut menjaga situasi Kamtibmas dengan tertib dalam menyambut Hari Kemerdekaan RI, serta segera melapor apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan,” tutup AKP Verry Purba.

Dengan terlaksananya Anev ini, Polres Simalungun berharap seluruh rangkaian perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 Tahun 2026 di Kabupaten Simalungun dapat berlangsung aman, khidmat, dan penuh suka cita bagi seluruh lapisan masyarakat.

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id — Ratusan sopir dump truck menggelar aksi penyampaian aspirasi di depan Polresta Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa (11/8/2026). Mereka meminta adanya solusi atas penghentian aktivitas tambang pasir yang berdampak langsung terhadap mata pencaharian para sopir angkutan.

Dalam aksi tersebut, ratusan dump truck memadati ruas jalan di sekitar Mapolresta Banyuwangi. Kondisi itu menyebabkan arus lalu lintas di kawasan tersebut mengalami kepadatan hingga kemacetan.

Para sopir menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya meminta aktivitas tambang pasir dapat kembali berjalan sesuai ketentuan serta meminta agar proses penertiban terhadap kegiatan pertambangan dilakukan secara adil, transparan, dan tidak tebang pilih.

Menurut para peserta aksi, pekerjaan sebagai sopir dump truck merupakan sumber penghasilan utama bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keluarga. Terhentinya aktivitas angkutan pasir disebut turut membuat pendapatan mereka ikut terhenti.

Salah seorang sopir, Asnawi, mengungkapkan keresahannya. Ia mengatakan dirinya hanya seorang buruh sopir yang menggantungkan penghasilan dari pekerjaan mengangkut pasir.

“Saya ini orang buruh sopir. Tidak bisa bekerja, bagaimana saya bisa memberi nafkah keluarga? Saya punya anak dan istri, anak saya masih sekolah. Cari pekerjaan lain juga susah. Tolong, Pak, kasih kami keadilan,” ujar Asnawi.

Ia menegaskan bahwa para sopir tidak menuntut agar aktivitas pertambangan berjalan tanpa aturan. Mereka justru berharap pemerintah dan aparat dapat memberikan kepastian hukum serta solusi yang memungkinkan masyarakat tetap bekerja sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kalau kami tidak bisa bekerja, dari mana kami mendapatkan penghasilan untuk keluarga? Kami hanya ingin bisa bekerja,” katanya.

Selain persoalan mata pencaharian, massa juga menyuarakan keberatan terhadap penghentian aktivitas tambang pasir di Banyuwangi.

Para sopir meminta persoalan pertambangan tidak hanya dilihat dari aspek penertiban, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas pertambangan dan jasa angkutan.

Salah satu spanduk yang dibentangkan massa bertuliskan:

“Polisi jangan memakai kacamata kuda, hanya melihat satu sisi.”

Tulisan tersebut menjadi bentuk kritik massa terhadap penanganan persoalan tambang pasir. Mereka berharap proses penertiban dilakukan secara objektif dan tidak menimbulkan kesan adanya perlakuan berbeda terhadap pihak-pihak tertentu.

Para peserta aksi juga berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui dialog antara para sopir, kepolisian, pemerintah daerah, dan instansi terkait, sehingga ditemukan jalan keluar yang tetap mengedepankan aturan hukum sekaligus memperhatikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

Aksi ratusan dump truck tersebut turut berdampak terhadap kelancaran lalu lintas di sekitar Mapolresta Banyuwangi. Banyaknya kendaraan yang memadati ruas jalan membuat arus kendaraan mengalami kepadatan.

Para sopir berharap pemerintah segera memberikan kepastian terkait keberlangsungan pekerjaan mereka. Bagi mereka, persoalan tambang pasir bukan semata-mata mengenai aktivitas angkutan, melainkan menyangkut sumber penghasilan keluarga dan keberlangsungan pendidikan anak-anak mereka.

Massa berharap aspirasi yang disampaikan tidak berhenti pada aksi, tetapi segera ditindaklanjuti melalui pembahasan bersama dan solusi yang jelas, terukur, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.