Video

SURABAYA || Jejak-indonesia.id – Memiliki kekayaan maritimin dan garis pantai salah satu terpanjang di Indonesia, Pemkab Banyuwangi menandatangani kesepakatan bersama Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) dan PW IKA ITS Jawa Timur untuk memperkuat inovasi teknologi daerah.

Penandatanganan kerja sama ini dilakukan di Surabaya, Selasa (11/8/2026), bersama Kabupaten Nganjuk, Lamongan, dan Kota Pasuruan. Kerja sama tersebut mencakup penguatan ketahanan pangan, sektor perikanan, serta optimalisasi potensi maritim melalui pemanfaatan teknologi secara berkelanjutan.

Wakil Rektor II ITS Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sarana Prasarana, Dr. Ir. Machsus, mengatakan kolaborasi ini diperlukan untuk mengoptimalkan potensi kelautan Indonesia.

“Indonesia merupakan negara kepulauan. Sumber daya kelautan yang ada di dalamnya itulah yang perlu kita eksplorasi untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran bangsa ini,” ujar Machsus.

ITS, kata dia, salah satu perguruan tinggi yang diberi amanat oleh Presiden Soekarno saat itu untuk fokus pada kelautan atau kemaritiman. Karena itu kampus ini memiliki sandaran sejarah bagaimana ITS terlibat aktif sebagai motor penggerak kemajuan kemaritiman di Indonesia.

“Untuk itu perlu kolaborasi bersama, bagaimana ke depan bisa mengawal kemajuan kemaritiman di Indonesia ini. Sehingga segala potensi yang ada bisa kita berdayakan untuk kemakmuran bangsa, terutama untuk kemakmuran Jawa Timur,” tambahnya.

Ketua Umum PW IKA ITS Jatim Eri Cahyadi mengatakan perguruan tinggi dan alumni harus hadir memberikan solusi teknologi bagi daerah.

Ia mencontohkan teknologi pengering ikan serta penerangan yang dapat membantu nelayan mengumpulkan ikan sehingga meningkatkan hasil tangkapan.

“IKA ITS harus hadir memberikan pendampingan dan memanfaatkan keunggulan teknologi untuk membantu wilayah-wilayah di Jawa Timur,” kata Eri sekaligus Wali Kota Surabaya ini.

Eri menegaskan kerja sama antardaerah dan perguruan tinggi ini penting untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyambut baik karena kerja sama tersebut relevan dengan kondisi Banyuwangi yang memiliki garis pantai sepanjang 175,8 kilometer dan potensi perikanan besar.

“Bagi Banyuwangi, ini menjadi nilai tambah untuk menggandeng ITS, terutama dalam pengembangan sektor perikanan,” ujar Ipuk.

Menurut Ipuk, sebagian nelayan Banyuwangi masih menggunakan pola tradisional sehingga diperlukan penguatan teknologi, penelitian, pengolahan, hingga hilirisasi produk perikanan.

Ia berharap kolaborasi tersebut tidak berhenti pada penelitian, tetapi menghasilkan pendampingan dan inovasi yang meningkatkan nilai tambah produk perikanan masyarakat.

“Mudah-mudahan kerja sama ini berdampak pada peningkatan produk perikanan. Tidak hanya perikanan, sektor pertanian dan pengembangan sumber daya manusia juga bisa dikolaborasikan,” kata Ipuk.

Kegiatan MoU ini juga diisi kegiatan forum strategis nasional yang diisi pemateri dari Kepala Badan Penyuluhan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan KKP I Nyoman Radiarta, Dirut PT Agrinas Jaladri Nasional (Persero) Kharisma Febriansyah, serta profesor dari ITS. (*)

JAKARTA || Jejak-indonesia.id — Ketua Umum Fast Respon Nusantara Counter Polri (FRN Counter Polri), Agus Flores, menginstruksikan seluruh wartawan Fast Respon di Indonesia untuk turut mendukung program Kepolisian Lalu Lintas, khususnya dalam meningkatkan kesadaran, kedisiplinan, dan keselamatan masyarakat di jalan raya.

Menurut Agus Flores, insan pers memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Pemberitaan tidak hanya diarahkan untuk menyampaikan informasi ketika terjadi pelanggaran maupun kecelakaan, tetapi juga menjadi sarana membangun kesadaran masyarakat sebelum peristiwa terjadi.

“Saya instruksikan seluruh wartawan Fast Respon se-Indonesia untuk mendukung program Lantas. Bila perlu, bantu sosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya tertib dan disiplin dalam berlalu lintas,” tegas Agus Flores.

Ia menekankan, program keselamatan lalu lintas tidak semata-mata berkaitan dengan penindakan hukum, tetapi juga menyangkut perubahan perilaku masyarakat.

“Program lalu lintas bukan hanya persoalan penindakan. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana membangun kesadaran masyarakat bahwa keselamatan di jalan merupakan kebutuhan bersama,” ujarnya.

Dalam instruksinya, Agus Flores meminta jajaran wartawan Fast Respon ikut menyampaikan sejumlah pesan penting kepada masyarakat.

Pertama, masyarakat diminta selalu mematuhi tata tertib berlalu lintas dan menghormati sesama pengguna jalan.

Kedua, setiap pengendara diingatkan untuk memastikan kelengkapan dokumen kendaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga, masyarakat diminta mematuhi penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) sebagai bagian dari sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi.

Keempat, Agus Flores mengingatkan pentingnya kehati-hatian saat berkendara.

“Jangan pernah menganggap remeh keselamatan berkendara. Satu kelalaian di jalan bisa berdampak panjang bagi keluarga. Saya tekankan, hati-hati berkendaraan, karena nyawa tidak ada cadangan,” tegasnya.

Kelima, edukasi keselamatan berlalu lintas harus dimulai dari lingkungan keluarga, terutama kepada anak-anak.

“Orang tua memiliki peran penting. Anak-anak harus diajarkan sejak dini bagaimana menjadi pengguna jalan yang bertanggung jawab. Pendidikan keselamatan berlalu lintas dimulai dari rumah,” katanya.

Agus Flores juga meminta seluruh jajaran Fast Respon di daerah memanfaatkan media masing-masing sebagai ruang edukasi publik.

“Wartawan Fast Respon harus hadir memberikan edukasi yang mencerdaskan masyarakat. Jangan hanya memberitakan ketika terjadi kecelakaan atau pelanggaran, tetapi ikut mendorong masyarakat agar tertib sebelum kejadian itu terjadi,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pesan keselamatan lalu lintas sebaiknya disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan bersifat edukatif.

“Saya minta seluruh jajaran Fast Respon di daerah ikut menyampaikan pesan-pesan keselamatan berlalu lintas melalui media masing-masing. Gunakan bahasa yang mudah dipahami dan tidak menakut-nakuti masyarakat,” lanjut Agus Flores.

Menurutnya, kelengkapan dokumen kendaraan, kepatuhan terhadap aturan, serta kesadaran terhadap sistem ETLE harus menjadi bagian dari budaya tertib masyarakat.

“Jangan menunggu ditindak baru kemudian tertib. Kesadaran untuk mematuhi aturan harus tumbuh dari diri sendiri,” tegasnya.

Agus Flores menegaskan bahwa keterlibatan insan pers dalam menyampaikan pesan keselamatan berlalu lintas merupakan bagian dari upaya bersama membangun budaya tertib di jalan raya.

Ia berharap seluruh wartawan Fast Respon tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga ikut menjadi bagian dari gerakan edukasi keselamatan lalu lintas.

“Mari kita bangun budaya tertib berlalu lintas. Edukasi harus dimulai dari keluarga, kemudian lingkungan dan masyarakat. Keselamatan di jalan adalah tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya.

Selasa, 11 Agustus 2026
Agus Flores
Ketua Umum Fast Respon Nusantara Counter Polri