Video

PALANGKARAYA || Jejak-indonesia.id – Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng) Irjen Pol Iwan Kurniawan, S.IK., M.Si. membuka Rapat Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Polda Kalteng Tahun 2026 di Swissbell Hotel, Jl. Tjilik Riwut Km.5, Kota Palangka Raya, Rabu (12/8/2026).

Hadir dalam kegiatan Wakapolda Kalteng Brigjen Pol Drs. Yosi Muhamartha, pejabat utama Polda, para Kasubbagrenmin dan pesonel pengemban fungsi perencanaan satuan kerja di Polda dan Polres jajaran, serta turut dihadiri sejumlah instansi terkait lainnya.

Dalam arahannya, Kapolda Kalteng menegaskan bahwa anggaran harus dipandang sebagai instrumen strategis untuk menggerakkan organisasi, bukan sekadar pembiayaan kegiatan rutin.

Kapolda juga menyampaikan empat pilar utama dalam pengelolaan anggaran yaitu pertama berorientasi pada prioritas dan hasil dengan program berbasis kebutuhan nyata dan target terukur.

Kedua, memperkuat integrasi dan kolaborasi antar fungsi untuk menghindari duplikasi dan ketiga, menjunjung efisiensi, integritas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, serta keempat, membangun cara berpikir adaptif-inovatif melalui penguatan teknologi dan penyederhanaan proses.

“Ukuran keberhasilan kita bukan dari jumlah kegiatan, tapi seberapa besar dampaknya terhadap kinerja organisasi dan manfaatnya bagi masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Irjen Iwan juga mengapresiasi satuan kerja berprestasi dan menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang akan diberikan Kanwil DJPb kepada Polda Kalteng.

“Terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Saya berharap melalui rakor ini kedepan bisa melahirkan rumusan strategis yang implementatif dan bijaksana untuk meningkatkan kualitas pelayanan Polda Kalteng terhadap masyarakat,” tutupnya. (adji)

PALANGKARAYA || Jejak-indonesia.id — Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Kalimantan Tengah melaksanakan Rapat Kerja Fungsi Teknis Ditlantas Polda Kalteng Tahun 2026 yang berlangsung pada 12 hingga 13 Agustus 2026.

Adapun kegiatan ini dibuka oleh Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan, S.I.K., M.Si. Pejabat Utama Polda Kalteng, Stekholder terkait, Seluruh Kasatlantas Polres Jajaran, personel Ditlantas serta komunitas ojol.

Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan, S.I.K., M.Si. melalui Dirlantas Polda Kalteng Kombes Pol Yusep Dwi Prastiya, S.H., S.I.K., M.H. mengatakan kegiatan ini dilaksanakan untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan dari Kakorlantas Polri untuk diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas Polantas dalam upaya peningkatan kemampuan profesi, menyamakan persepsi, menguatkan komitmen, serta mengevaluasi permasalahan dan tantangan di lapangan.

Kegiatan ini disamping sebagai upaya untuk mengevaluasi kinerja sepanjang tahun 2026, juga momentum penting sebagai sarana pembelajaran agar kita dapat menghadapi tantangan tugas yang akan kita hadapi kedepannya, Oleh karena itu kami juga menghadirkan beberapa narasumber dan pakar dalam kegiatan ini,” ucap Dirlantas.

Kegiatan ini mengusung tema “Digitalisasi Layanan Polisi Ditlantas Polda Kalteng Guna Memperkuat Pelayanan Publik yang Presisi Menuju Indonesia Emas.” Tema ini menjadi bagian dari komitmen Ditlantas Polda Kalteng dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi dan transformasi digital.

Rapat kerja ini menjadi momentum untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan pelayanan fungsi lalu lintas, sekaligus menyusun langkah strategis dalam menghadapi berbagai tantangan pelayanan publik yang semakin dinamis. Penguatan sistem digital diharapkan mampu menciptakan pelayanan yang lebih cepat, mudah, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Melalui digitalisasi layanan, Ditlantas Polda Kalteng terus mendorong terwujudnya pelayanan Kepolisian yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan). Pemanfaatan teknologi juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas personel serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan di bidang lalu lintas.

Dalam rapat kerja tersebut, berbagai aspek teknis dan operasional menjadi bahan pembahasan, termasuk peningkatan kualitas pelayanan publik, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, penguatan profesionalisme personel, serta peningkatan koordinasi dan sinergi dalam pelaksanaan tugas fungsi lalu lintas.

Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen seluruh jajaran Ditlantas Polda Kalteng dan Stekholder terklait agar mampu memberikan pelayanan yang semakin modern dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Dengan dilaksanakannya Rapat Kerja Fungsi Teknis Tahun 2026, Ditlantas Polda Kalteng berkomitmen untuk terus melakukan inovasi dan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi, sehingga pelayanan Kepolisian di bidang lalu lintas dapat semakin profesional, modern, transparan, dan humanis.

Melalui semangat transformasi digital dan penguatan pelayanan publik yang Presisi, Ditlantas Polda Kalteng diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam membangun kepercayaan masyarakat serta mendukung terwujudnya Indonesia Emas. (mdc)

JAKARTA || Jejak-indonesia.id — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memastikan pengelolaan Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri berjalan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, mulai dari penerimaan dan penempatan tahanan, pelayanan, kunjungan, pemenuhan kebutuhan dasar, hingga pengawasan keamanan dan ketertiban.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, pengelolaan Rutan Bareskrim mengacu pada Perkap Nomor 4 Tahun 2015 tentang ketentuan mengenai perawatan tahanan di lingkungan Polri. Setiap proses dilaksanakan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dan berada dalam sistem pengawasan secara berjenjang.

“Pengelolaan Rutan Bareskrim dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Mulai dari penempatan tahanan, pelayanan, kunjungan, pemenuhan kebutuhan makanan dan kesehatan, sampai dengan pengawasan dan penjagaan semuanya memiliki ketentuan yang harus dipatuhi,” kata Johnny dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Ia menjelaskan, pelayanan terhadap tahanan mencakup pembinaan kerohanian dan jasmani, pemberian makanan, pemeriksaan kesehatan, pakaian tahanan, waktu kunjungan, serta mekanisme penyampaian keluhan. Seluruh bentuk pelayanan tersebut merupakan bagian dari perawatan tahanan yang telah diatur.

“Fasilitas dan pelayanan yang diberikan kepada tahanan juga sudah diatur dalam Perkap Nomor 4 Tahun 2015,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan kunjungan, misalnya, setiap pengunjung wajib melalui pemeriksaan dan pencatatan identitas serta pemeriksaan barang bawaan. Kunjungan juga dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan dan tidak dipungut biaya.

Johnny menegaskan, aspek keamanan juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan Rutan. Petugas jaga memiliki kewajiban melakukan pemeriksaan secara berkala dan insidentil, termasuk pemeriksaan terhadap kondisi ruang tahanan serta penggeledahan apabila diperlukan.

“Penjagaan dilakukan secara berlapis. Ada pemeriksaan secara periodik dan insidentil, pengawasan ruang tahanan secara berkala, serta pencatatan setiap kegiatan jaga. Ini semua dilakukan untuk memastikan keamanan dan ketertiban di dalam Rutan,” kata Johnny.

Selain itu, terdapat sejumlah larangan yang wajib dipatuhi oleh tahanan, di antaranya membawa alat komunikasi, membawa uang, melakukan perjudian, serta memasukkan, menyimpan, menggunakan maupun mengedarkan narkoba di dalam Rutan.

Pengawasan dan pengendalian perawatan tahanan di tingkat Mabes Polri juga dilaksanakan melalui supervisi, monitoring dan evaluasi, serta bimbingan teknis dan arahan. Pelaksanaannya berada dalam koordinasi Kabareskrim Polri dan dilakukan secara berjenjang.

Menurut Johnny, keberadaan fasilitas Rutan juga telah disesuaikan dengan kebutuhan perawatan tahanan, antara lain ruang penjagaan, ruang tahanan, MCK, ruang kunjungan, ruang makan, ruang ibadah, tempat penyimpanan barang titipan, serta sarana pengamanan seperti CCTV dan metal detector.

“Prinsipnya, seluruh proses perawatan tahanan dilaksanakan berdasarkan prosedur, dengan mengedepankan aspek keamanan, ketertiban, pelayanan, dan penghormatan terhadap hak-hak tahanan. Pengawasan juga terus dilakukan untuk memastikan seluruh ketentuan berjalan sebagaimana mestinya,” pungkas Johnny.