Sorry, we're closed Opens Senin at 9:00 am

Video

DELI SERDANG || Jejak-indonesia.id – Polda Sumatera Utara bersama jajaran telah membangun dan merevitalisasi 75 Jembatan Merah Putih Presisi di sejumlah wilayah Sumatera Utara. Pembangunan tersebut ditujukan untuk membuka akses masyarakat yang selama ini terkendala kondisi jembatan.

Peresmian jembatan dilakukan serentak secara nasional, Kamis (13/8/2026), dan diikuti Polda Sumut secara virtual bersama Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Di Sumatera Utara, peresmian dipusatkan di salah satu jembatan yang telah direvitalisasi jajaran Polrestabes Medan di Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang.

Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto mengatakan pembangunan 75 jembatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo melalui Kapolri.

“Atas perintah Kapolri melalui arahan Presiden, kita melaksanakan peresmian Jembatan Merah Putih secara serentak di seluruh Indonesia. Khusus di Sumatera Utara, Polda Sumut telah merevitalisasi dan membangun sebanyak 75 jembatan,” ujar Whisnu saat ditemui usai kegiatan peresmian.

Menurut dia, pembangunan jembatan tidak akan berhenti pada 75 unit yang telah dikerjakan. Polda Sumut dan jajaran akan terus mengidentifikasi wilayah yang membutuhkan akses penghubung bagi masyarakat.

“Tidak saja 75 yang kita bangun, tetapi kita akan terus membangun jembatan-jembatan lainnya dalam rangka memberikan hal terbaik bagi masyarakat, menghubungkan tempat ke tempat seperti ini,” katanya.

Salah satu jembatan yang direvitalisasi Polrestabes Medan di Kutalimbaru memiliki panjang sekitar 20 meter. Jembatan tersebut juga telah diperkuat sehingga dapat dilalui kendaraan dengan beban hingga sekitar 15 ton.

Keberadaan jembatan itu menjadi penting bagi masyarakat karena menghubungkan akses dari wilayah Deli Serdang menuju kawasan Binjai dan Langkat.

“Ini salah satu jembatan yang direvitalisasi oleh Polrestabes Medan. Panjangnya kurang lebih 20 meter dan dapat dipergunakan untuk kendaraan dengan beban kurang lebih 15 ton,” kata Whisnu.

Dengan dibukanya kembali akses tersebut, masyarakat tidak lagi harus bergantung pada jalur alternatif yang lebih jauh. Jembatan juga diharapkan memperlancar mobilitas warga, termasuk untuk aktivitas pendidikan, perdagangan dan kegiatan ekonomi lainnya.

“Kami berharap bisa membangun jembatan-jembatan lainnya sehingga jembatan yang kita bangun ini dapat berguna bagi masyarakat, baik untuk sekolah, bisnis maupun kegiatan lainnya,” ujarnya.

Secara nasional, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melaporkan kepada Presiden Prabowo bahwa Polri telah membangun dan merevitalisasi 895 Jembatan Merah Putih Presisi secara swadaya yang tersebar di 30 Polda.

Dari jumlah tersebut, 874 jembatan telah selesai, 17 masih dalam tahap pembangunan dan empat lainnya berada dalam tahap perencanaan. Jembatan yang telah selesai memiliki total panjang sekitar 19,2 kilometer dan menghubungkan 1.314 desa.

“Memberikan manfaat bagi 2 juta orang mulai dari anak sekolah, petani, pedagang, pekerja, pelaku UMKM hingga masyarakat umum,” kata Listyo dalam konferensi virtual bersama Presiden Prabowo, Kamis.

Dengan 75 jembatan yang telah dibangun dan direvitalisasi, Polda Sumut turut menjadi bagian dari program tersebut sekaligus memperluas akses masyarakat di berbagai wilayah.

Kapolda Sumut menegaskan pembangunan akan dilanjutkan, terutama di wilayah yang masih membutuhkan jembatan sebagai penghubung antarkawasan.

“Ini adalah tugas yang diberikan Bapak Presiden melalui Bapak Kapolri. Di wilayah Sumatera Utara tentu akan lebih banyak lagi membangun jembatan-jembatan di seluruh wilayah Sumatera Utara,” ujar Whisnu.

​BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sonny T. Danaparamita, S.H., M.H., menghadiri pelantikan Pengurus Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) Kabupaten Banyuwangi masa khidmat 2026–2030. Acara ini digelar di Yayasan Roudlotul Huda, Desa Tegalarum, Kecamatan Sempu, Rabu (12/8/2026).

​Kegiatan yang mengusung tema “Menghijaukan Bumi, Memperkuat Ketahanan Pangan: Khidmah LPPNU untuk Banyuwangi” ini turut dihadiri Rais Syuriyah PCNU Banyuwangi KH. Achmad Khosim, Ketua Tanfidziyah PCNU H. Achmad Turmudzi, serta jajaran pengurus MWC NU, kelompok tani, dan masyarakat setempat. Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Yusuf, S.Pd.I dan Syaiful Nor Hakim, S.Pd. resmi dilantik sebagai Ketua dan Sekretaris LPPNU Banyuwangi.

​Ada momen menarik setibanya Sonny di lokasi acara. Panitia awalnya mengarahkan mobil wakil rakyat dari Dapil Jatim III itu agar parkir hingga mendekati panggung. Namun, Sonny menolaknya dengan halus. Ia memilih turun lebih jauh dan berjalan kaki menuju area majelis.

​”Saya merasa kurang adab kalau mobil saya harus berhenti hanya beberapa meter dari panggung tempat para kiai dan tokoh NU duduk. Ini bentuk tawadhu’ saya. Kalau dari mobil saya tidak merangkak, tapi jalan kaki, ya karena agar tidak kotor. Karena An-Nazhafatu Minal Iman (kebersihan sebagian dari iman),” kelakar Sonny yang langsung disambut tawa hangat para hadirin.

​Sikap rendah hati itu menjadi pembuka sambutannya. Meski mengaku bukan jebolan pondok pesantren, mantan Sekjen GMNI ini menegaskan ikhtiarnya untuk terus menghidupi karakter santri. Ia mengutip dawuh KH. A. Mustofa Bisri (Gus Mus), bahwa santri tidak terbatas pada mereka yang mondok. Ruh seorang santri ada pada sikap tawadhu’, moderat, cinta tanah air, dan pembelajar sepanjang hayat (thalabul ‘ilmi).

​Sebagai wujud thalabul ‘ilmi, Sonny mengungkapkan bahwa dirinya saat ini masih terus belajar dan tengah merampungkan studi S3, berpedoman pada prinsip Ki Hadjar Dewantara bahwa setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah guru.

 

*​Satu Napas Perjuangan Membela Rakyat Kecil*

​Dalam orasinya, Sonny menyoroti kuatnya titik temu perjuangan antara kelompok nasionalis dan Nahdliyin di akar rumput.

​”Kalau yang njenengan perjuangkan di NU ini biasa disebut kaum mustadhafin (golongan yang dilemahkan), di kami mengistilahkannya kaum marhaen. Dua diksi tersebut hakikatnya memiliki makna yang sama. Menurut Bung Karno—Presiden RI pertama yang oleh para ulama NU diberi gelar Waliyul Amri Ad-Dharuri bis-Syaukah—kaum marhaen pada dasarnya adalah masyarakat yang dimiskinkan oleh sistem yang menindas,” papar tokoh kelahiran Banyuwangi ini.

​Kedekatan sejarah kaum nasionalis dan santri ini, lanjut Sonny, terus terawat hingga kini. Ia mencontohkan lahirnya Hari Santri Nasional yang diinisiasi oleh dua tokoh alumni GMNI, yakni KH. Thoriq bin Ziyad (Pengasuh Ponpes Babussalam Malang) dan Dr. Achmad Basarah (DPP PDI Perjuangan/Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR RI).

​”Dari dorongan dua tokoh inilah lahir kontrak politik pada Pemilu 2014 yang berujung pada penetapan Keppres Hari Santri. Kehadiran saya di sini adalah wujud menjaga soliditas sesama syubbanul wathon yang akan bergerak bersama,” tegasnya.

 

*​Aksi Nyata untuk Petani Banyuwangi*

​Komitmen kolaborasi itu langsung dibuktikan lewat aksi nyata. Sejalan dengan pesan Ketua Tanfidziyah PCNU Banyuwangi H. Achmad Turmudzi yang meminta agar LPPNU rajin turba (turun ke bawah) dan mencari solusi persoalan petani, Sonny datang membawa 1.000 bibit tanaman produktif hasil sinergi dengan Kementerian Kehutanan melalui BPDAS.

​Bantuan bibit berupa alpukat dan durian jenis okulasi itu diserahkan kepada masyarakat. Sebanyak 500 bibit ditanam dan diserahkan secara simbolis pada acara tersebut, sementara 500 sisanya akan didistribusikan bertahap melalui LPPNU di tingkat MWC NU.

​Merespons Ketua LPPNU Banyuwangi, Muhammad Yusuf, yang berencana menyalurkan bantuan tiga alat pertanian untuk MWC NU Songgon, Singojuruh, dan Kabat pada Oktober mendatang, Anggota Komisi IV DPR RI ini menyatakan kesiapannya untuk terus memberikan dukungan.

​”Menyambut ajakan Ketua LPPNU tadi, Insyaallah, saya siap berkolaborasi penuh. Mari kita dampingi petani kita demi terwujudnya masyarakat yang baldatun thoyyibatun wa robbun ghafur, yang dalam bahasa konstitusi kita adalah terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Sonny.

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id – Dalam upaya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) serta mempererat tali silaturahmi, Polresta Banyuwangi menggelar kegiatan silaturahmi bersama pimpinan perguruan pencak silat se-Kabupaten Banyuwangi pada Selasa (11/8/2026) malam.

Dalam sambutannya, Kapolresta Banyuwangi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh elemen perguruan silat yang selama ini telah berperan aktif menjaga kondusivitas wilayah Banyuwangi. Ia menekankan bahwa memelihara keamanan merupakan wujud gotong royong seluruh lapisan masyarakat.

Selain memaparkan dinamika situasi global, Kapolresta Banyuwangi turut menyoroti berbagai fenomena sosial dan penyakit masyarakat yang terjadi saat ini, seperti perkelahian, KDRT, kekerasan anak, hingga maraknya perundungan (bullying).

Pada sesi diskusi, para pimpinan perguruan silat menyampaikan sejumlah masukan strategis, mulai dari penguatan peran Bhabinkamtibmas, penanaman nilai Pancasila, pembenahan karakter generasi muda, hingga transparansi penanganan perkara kriminalitas.

Menanggapi hal tersebut, Kapolresta Banyuwangi menegaskan komitmen jajarannya untuk terus meningkatkan profesionalisme dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

“Menghadapi berbagai isu dan informasi yang beredar di tengah masyarakat, saya mengimbau seluruh rekan-rekan perguruan silat dan elemen masyarakat untuk tidak mudah percaya, terpengaruh atau menyebarluaskan informasi yang belum jelas kebenarannya. Mari kita menjadi benteng informasi yang bijak, tingkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar, serta bersama-sama menjaga persatuan dan kondusivitas di Kabupaten Banyuwangi.”

Dalam kesempatan tersebut, Kapolresta Banyuwangi mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus bergandengan tangan, saling menjaga, dan aktif berperan dalam memelihara keamanan serta kedamaian di Kabupaten Banyuwangi.(***)

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id – Pengurus Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) Kabupaten Banyuwangi masa khidmah 2026–2030 resmi dilantik secara langsung dan dibaiat oleh Khatib Suriyah PCNU Banyuwangi Kyai Ahmad Khosim, yang hadir mewakili Rois Suriyah PCNU Banyuwangi. Rangkaian kegiatan pengukuhan tersebut dilaksanakan pada Rabu (12/8/2026) mulai pukul 13.00 hingga 16.00 WIB, berlokasi Desa Tegal Arum, Kecamatan Sempu, Banyuwangi.

Pelantikan ini tidak hanya menjadi agenda ceremonial semata, tetapi juga diisi dengan serangkaian aksi sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Rangkaian acara meliputi santunan anak yatim, pembacaan surat keputusan, pengukuhan pengurus, penyerahan simbolis bantuan bibit produktif, hingga aksi penanaman dan pembagian 1.000 pohon bantuan bibit buah produktif bersertifikat yang merupakan bantuan dari program aspirasi Komisi IV DPR RI yang bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan-BPDAS, lalu diserahkan kepada LPPNU untuk selanjutnya disalurkan kepada kelompok tani.

Ketua Tanfidziyah PCNU Banyuwangi, H. Achmad Turmudzi, menyuarakan apresiasi serta harapan besarnya kepada jajaran pengurus yang baru saja dilantik. Dalam sambutannya, sosok yang akrab disapa Gus Turmudzi tersebut menyampaikan ucapan selamat sekaligus menekankan agar LPPNU tidak sekadar menjalankan agenda rutin organisasi.

Ia mendorong LPPNU untuk aktif turun ke bawah mendengarkan persoalan yang dialami para petani di lapangan, termasuk urusan pupuk dan ketidakstabilan harga hasil pertanian.

“Harapannya LPPNU mau mendengarkan keluhan petani, memberikan solusi, serta melakukan pendampingan terhadap problem yang ada pada para petani,” tegas Gus Turmudzi.

Hadir secara langsung dalam agenda tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI, Sonny T. Danaparamita, S.H., M.H., memenuhi undangan LPPNU Banyuwangi. beliau menyatakan kesiapannya untuk melanjutkan sinergi dan kolaborasi bersama LPPNU Banyuwangi.

Ia menilai penguatan sektor pertanian harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan petani serta umat menuju masyarakat Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Menurutnya, hal itu dapat dicapai apabila terbentuk keseimbangan antara produktivitas ekonomi, keadilan sosial, nilai spiritual. adanya penguatan sektor agraria yang berpihak pada rakyat, pemerataan akses, serta etika pengelolaan alam yang bertanggung jawab.

“Insyaallah saya siap berkolaborasi dengan teman-teman LPPNU karena pertanian itu tujuannya adalah suatu tatanan masyarakat yang gemah ripah loh jinawi,” tutur Sonny.

Sementara itu, Ketua LPPNU Banyuwangi periode 2026–2030 terpilih, Muhammad Yusuf, S.Pdi., menegaskan komitmennya untuk langsung bekerja nyata sejak awal masa kepengurusan. Pihaknya menargetkan LPPNU akan terus bersinergi dengan berbagai pihak, salah satunya Komisi IV DPR RI, agar dapat berkhidmah secara optimal dan memberi manfaat konkret bagi warga Nahdliyin.

Sebagai bukti awal komitmen tersebut, LPPNU menyalurkan 1.000 bibit buah produktif bersertifikat. Selain program bibit, LPPNU Banyuwangi juga memperoleh alokasi dukungan sarana pertanian dari program Sonny T. Danaparamita.

Menurut Yusuf, dalam waktu dekat pihaknya akan menerima bantuan berupa tiga alat pertanian yang sudah doploting berdasarkan hasil koordinasi dengan MWC-NU kepada kelompok tani yang tersebar di tiga wilayah MWC NU, yaitu MWC Songgon, Singojuruh, dan Kabat.

Seluruh rangkaian acara pelantikan dan aksi penanaman pohon ini berlangsung khidmat dan lancar. Kegiatan dihadiri oleh kurang lebih 50 petani penerima bantuan bibit buah produktif bersertifikat, serta 30 tamu undangan dari unsur kepala desa, jajaran Pengurus PCNU Banyuwangi, dan ketua-ketua lembaga di lingkungan PCNU Banyuwangi.

GIANYAR, BALI || Jejak-indonesia.id — Aktivitas perjudian jenis tajen (sabung ayam) di wilayah Kabupaten Gianyar kembali menjadi sorotan. Informasi yang diterima redaksi menyebut adanya arena yang diduga menjadi salah satu lokasi tajen cukup besar dan berlangsung secara terbuka.

Tak hanya tajen, di sekitar lokasi tersebut juga disebut terdapat aktivitas perjudian lainnya, seperti dadu dan bola adil. Informasi itu memunculkan pertanyaan publik mengenai efektivitas pengawasan dan langkah aparat penegak hukum (APH) dalam memberantas praktik perjudian.

Yang menjadi perhatian, lokasi yang dimaksud disebut hanya berjarak sekitar 1,2 kilometer dari Polsek dan sekitar 1,5 kilometer dari Polres Gianyar.

Jarak yang relatif dekat tersebut membuat masyarakat mempertanyakan apakah keberadaan aktivitas perjudian itu benar-benar tidak diketahui aparat atau belum mendapatkan tindakan hukum.

Sejumlah pihak mendorong Polda Bali untuk tidak sekadar menerima informasi tersebut sebagai isu, tetapi melakukan pengecekan dan memastikan kondisi sebenarnya di lapangan.

Apabila setelah dilakukan penyelidikan ditemukan adanya praktik perjudian, masyarakat berharap penindakan dilakukan secara tegas dan menyeluruh, tidak hanya terhadap pemain, tetapi juga terhadap pihak yang diduga menjadi penyelenggara maupun memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut.

Informasi yang beredar juga menyebut nama “Yantulu” yang diduga berkaitan dengan pengelolaan arena tersebut. Namun, informasi mengenai identitas maupun peran pihak tersebut belum terverifikasi secara independen dan belum dapat dianggap sebagai fakta hukum.

Karena itu, diperlukan klarifikasi serta proses penyelidikan dari aparat yang berwenang.

Perjudian merupakan persoalan yang membutuhkan pengawasan dan penegakan hukum secara konsisten. Ketika sebuah lokasi diduga menjadi arena perjudian dan disebut berada tidak jauh dari kantor kepolisian, transparansi mengenai langkah aparat menjadi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Publik berharap Kapolres Gianyar beserta jajaran, maupun Polda Bali, segera melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut.

Jika terbukti terdapat aktivitas perjudian, masyarakat meminta agar dilakukan penindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila informasi tersebut tidak benar, aparat juga diharapkan memberikan klarifikasi agar tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.

Redaksi menegaskan bahwa seluruh informasi mengenai dugaan aktivitas perjudian dan pihak yang disebut dalam pemberitaan ini masih memerlukan verifikasi serta pembuktian oleh aparat berwenang. Pemberitaan ini tidak dimaksudkan untuk memvonis pihak tertentu dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Kini publik menunggu jawaban dan langkah konkret aparat:

Benarkah arena tajen tersebut beroperasi? Siapa yang mengelolanya? Dan jika benar terdapat perjudian, langkah hukum apa yang akan dilakukan?

Pertanyaan tersebut sepenuhnya menunggu klarifikasi resmi dari kepolisian.

error: Content is protected !!