Video

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id – Banyak cara dilakukan warga bangsa Indonesia untuk merayakan hari kemerdekaannya. Masyarakat Banyuwangi memeriahkannya dengan membuat karnaval kebangsaan yang diikuti ribuan pelajar dari berbagai wilayah.

Karnaval Kebangsaan dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-81, berlansgung Kamis pagi (13/8/2026). Ribuan penonton memadati rute sepanjang 2,5 kilometer untuk menyaksikan parade yang memamerkan kekayaan budaya dan keragaman seni nusantara.

Sebanyak 1000 lebih pelajar tingkat SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Negeri dan swasta se-Banyuwangi tampil memukau dengan kostum nusantaranya serta atraksi. Ada Bali, Sulawesi, Sumatera Barat, Kalimantan, Madura, Aceh, Papua, dan beragam budaya lain di Tanah Air.

“Karnaval ini tidak sekadar menampilkan kostum, musik, dan kreativitas. Lewat karnaval ini kita ingin menunjukkan bahwa nasionalisme juga bisa tumbuh lewat seni, budaya, kreativitas dan kebersamaan,” ujar Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

Bagi Ipuk, HUT kemerdekaan juga menjadi kesempatan bagi semua elemen untuk terus berkarya, membangun, dan menyiapkan masa depan daerah serta Indonesia yang lebih baik lagi.

“Pemkab akan terus mengajak semua pihak untuk bahu-membahu membangun Banyuwangi dan Indonesia. Semangat kita sederhana, kita bekerja bersama agar bisa tumbuh bersama,” kata Ipuk.

Karnaval Kebangsaan tahun ini diawali dengan barisan pembawa bendera merah putih, diikuti penampilan apik grup drumband, dilanjutkan barisan kontingen dengan aneka kostum yang memvisualisasikan keragaman Indonesia.

Tak kalah menarik, sajian fragmen yang mengisahkan beragam tradisi dari berbagai daerah juga tampil di acara itu.

Seperti Kontingen SMPN 4 Banyuwangi yang mengusung tema adat Madura. Selain kostum khas, kontingen ini juga menyuguhkan tradisi Rokat Tase’, sebuah ritual masyarakat pesisir Madura sebagai wujud syukur atas hasil tangkapan laut yang melimpah. Tradisi ini juga menjadi ritual tolak bala agar para nelayan diberi keselamatan dan rezeki yang melimpah saat melaut.

Selanjutnya disusul devile SMPN I Banyuwangi yang menampilkan budaya Sulawesi. Mulai kostum hingga replika rumah adat Tongkonan disajikan secara apik oleh para peserta.

Tak kalah memukau, MTsN 1 Banyuwangi juga tampil atraktif menyuguhkan tema Kerajaan Blambangan (Banyuwangi). Kisah perang Bayu yang menceritakan perlawanan warga Blambangan melawan VOC, hingga berbagai tradisi dan budaya masyarakat Osing ditampilkan secara atraktif di hadapan para penonton.

Seperti tradisi Tumpeng sewu, Mepe Kasur, Tari Seblang, Jaranan Buto, bela diri Pencak Sumping, hingga baju pengantin dan replika rumah adat Osing.

Suguhan apik para kontingen tersebut, menjadi tontonan menarik bagi ribuan warga yang sengaja memadati sepanjang rute karnaval, dari Kantor Pemkab Banyuwangi menuju Taman Blambangan.

Tak hanya penonton, para peserta juga sangat antusias mengikuti karnaval kebangsaan 2026. “Senang bisa ikut dalam perayaan HUT Kemerdekaan. Apalagi kita bisa memukau baju adat seperti ini, jadi semakin bangga menjadi orang Indonesia,” ujar April, siswi SMPN 5 Banyuwangi yang saat itu mengenakan baju adat Papua. (*)

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id – Komandan Kodim (Dandim) 0825/Banyuwangi Letkol Arm Tryadi Indrawijaya, S.H., M.I.P. menghadiri acara Karnaval Kebangsaan Tahun 2026 yang digelar di Kabupaten Banyuwangi, Kamis (13/8/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung dengan titik start di depan Kantor Bupati Banyuwangi dan finish di kawasan Taman Blambangan. Kehadiran Dandim bersama unsur Forkopimda dan masyarakat menjadi bagian dari upaya memperkuat semangat kebangsaan sekaligus menjaga suasana kondusif dalam rangkaian kegiatan masyarakat.

Karnaval Kebangsaan Tahun 2026 berlangsung meriah dengan menampilkan berbagai kreasi dan keberagaman budaya yang melibatkan masyarakat. Selain menjadi ruang hiburan bagi warga, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk menumbuhkan rasa cinta Tanah Air, mempererat persatuan serta memperkuat kebersamaan di tengah keberagaman. Antusiasme masyarakat terlihat sepanjang jalur karnaval hingga lokasi finish di Taman Blambangan Banyuwangi.

Dandim 0825/Banyuwangi Letkol Arm Tryadi Indrawijaya, S.H., M.I.P. menyampaikan bahwa Karnaval Kebangsaan bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai persatuan dan nasionalisme kepada masyarakat.

“Melalui kegiatan seperti ini, kita dapat memperkuat kebersamaan, menjaga persatuan dan kesatuan, serta menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Mari bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung dengan aman, tertib dan lancar,” ujarnya.

DENPASAR || Jejak-indonesia.id — Penanganan laporan dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Nyoman Sariana terus bergulir di Direktorat Siber (Ditsiber) Polda Bali. Perkara yang tercatat dalam STPL Nomor: STPL/529/III/2026/SPKT/POLDA BALI, tertanggal 28 Maret 2026, kini memasuki tahapan pemeriksaan saksi di Subdit 1 Unit 1 Ditsiber Polda Bali, Jumat (14/8/2026).

Dalam laporan tersebut, pihak terlapor disebut sebagai Wayan Mudita alias Moyo, yang dikenal sebagai pemilik Sandbar Canggu. Proses hukum tersebut menjadi perhatian karena pelapor berharap setiap fakta, keterangan, serta bukti yang berkaitan dengan perkara dapat diperiksa secara objektif, profesional, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Nyoman Sariana hadir memenuhi panggilan penyidik dengan didampingi penasihat hukum dari Law Office Dewa Wiesdya dan Rekan, yakni Danabrata Parsana, S.E., S.H.

Usai menjalani pemeriksaan, Nyoman menyampaikan apresiasinya terhadap cara penyidik Ditsiber Polda Bali menangani laporan tersebut. Menurut dia, proses pemeriksaan berlangsung secara profesional dan mendalam.

Dalam pemeriksaan yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Nyoman mengaku mendapat kurang lebih 22 pertanyaan dari penyidik. Pertanyaan tersebut, menurutnya, menggali berbagai hal yang berkaitan dengan laporan yang sebelumnya telah disampaikan kepada kepolisian.

Nyoman menilai banyaknya pertanyaan yang diajukan menunjukkan penyidik berupaya menggali secara rinci rangkaian peristiwa maupun informasi yang dibutuhkan dalam penanganan perkara.

“Kinerja Ditsiber Polda Bali patut diapresiasi. Dengan mengedepankan profesionalisme, ketelitian, dan langkah penegakan hukum yang terukur, jajaran Ditsiber terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga ruang digital Bali tetap aman serta memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat,” ujar Nyoman.

Ia berharap profesionalisme tersebut terus dipertahankan hingga seluruh rangkaian penanganan perkara selesai. Bagi Nyoman, proses hukum yang transparan dan berdasarkan alat bukti menjadi penting agar perkara dapat memperoleh kepastian hukum serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh pihak.

Singgung Dugaan Pemanfaatan Lahan di Kawasan Batu Bolong

Di tengah proses pemeriksaan tersebut, Nyoman juga menyinggung persoalan lain yang menurutnya perlu mendapatkan perhatian dari instansi berwenang, yakni dugaan pemanfaatan lahan di kawasan parkir Pura Batu Bolong, Canggu.

Nyoman menyebut terdapat dugaan bahwa bangunan usaha Sandbar Canggu yang dikaitkan dengan Wayan Mudita alias Moyo berdiri di bagian pojok areal parkir Pura Batu Bolong. Menurut keterangan Nyoman, areal parkir tersebut merupakan lahan milik Pemerintah Provinsi Bali.

Namun, klaim mengenai status kepemilikan lahan, dasar pemanfaatan lahan, perizinan bangunan maupun legalitas kegiatan usaha tersebut masih perlu diverifikasi kepada Pemerintah Provinsi Bali, pemerintah daerah, instansi perizinan, pengelola kawasan, serta pihak Sandbar Canggu agar diperoleh informasi yang utuh dan berimbang.

Nyoman berpandangan, apabila benar terdapat pemanfaatan aset pemerintah untuk kepentingan usaha komersial, maka masyarakat berhak mengetahui dasar hukum pemanfaatannya. Menurut dia, persoalan aset daerah tidak boleh berhenti sebatas isu, tetapi perlu diperjelas melalui dokumen resmi dan penjelasan instansi yang memiliki kewenangan.

Karena itu, ia mendorong instansi terkait untuk memberikan penjelasan secara terbuka mengenai status lahan tersebut, termasuk apabila terdapat perjanjian sewa, kerja sama pemanfaatan, izin bangunan, persetujuan tata ruang maupun dokumen lain yang menjadi dasar beroperasinya usaha di lokasi tersebut.

Penelusuran terhadap persoalan lahan tersebut juga perlu ditempatkan secara terpisah dari perkara dugaan pencemaran nama baik yang saat ini sedang ditangani Ditsiber Polda Bali. Masing-masing persoalan harus diuji berdasarkan kewenangan lembaga, dokumen, fakta, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Percayakan Proses kepada Penyidik

Terkait laporan dugaan pencemaran nama baik, Nyoman menegaskan dirinya memilih mengikuti seluruh mekanisme hukum dan menyerahkan penanganan perkara kepada penyidik.

Ia berharap seluruh pihak menghormati proses yang sedang berjalan dan tidak membangun kesimpulan mendahului hasil penyelidikan maupun penyidikan. Pemeriksaan saksi merupakan bagian dari proses untuk membuat terang suatu perkara, bukan penetapan bersalah terhadap pihak tertentu.

Pendampingan penasihat hukum, menurutnya, juga menjadi bagian penting untuk memastikan hak-hak pelapor terpenuhi selama proses pemeriksaan.

Nyoman menambahkan bahwa dirinya siap kembali memberikan keterangan maupun menyerahkan dokumen tambahan apabila nantinya dibutuhkan penyidik.

Perkembangan perkara ini selanjutnya bergantung pada hasil pemeriksaan saksi, pendalaman alat bukti, serta langkah penyidik Ditsiber Polda Bali sesuai prosedur hukum.

Sementara itu, asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan. Wayan Mudita alias Moyo sebagai pihak terlapor berhak memberikan klarifikasi dan menyampaikan versinya atas laporan maupun berbagai dugaan yang disampaikan pelapor. Hingga terdapat keputusan hukum yang berkekuatan tetap, tidak seorang pun dapat dinyatakan bersalah hanya berdasarkan laporan atau tudingan sepihak.

Ruang hak jawab dan klarifikasi dari pihak Sandbar Canggu maupun Wayan Mudita alias Moyo juga penting untuk melengkapi informasi sehingga publik memperoleh pemberitaan yang berimbang.

Kini, proses berada di tangan penyidik. Publik menunggu bagaimana Ditsiber Polda Bali menelusuri setiap keterangan dan bukti dalam perkara tersebut untuk menentukan langkah hukum selanjutnya secara profesional, transparan, dan berdasarkan fakta.