Video

SERANG || Jejak-indonesia.id – Dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar tetap aman dan kondusif, Polres Serang bersama jajaran Polsek melaksanakan kegiatan Patroli Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) secara serentak di wilayah hukum Polres Serang, Senin malam (22/6/2026).

Kegiatan patroli KRYD dipimpin oleh Kapolsek Jajaran dan kasat samapta dengan diarahkan oleh Kapolres Serang AKBP Dr. Andri Kurniawan, S.I.K., M.H. Penanggung jawab kegiatan. sebagai bentuk komitmen Polres Serang dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat serta mencegah berbagai potensi gangguan kamtibmas seperti aksi tawuran, balap liar, premanisme, kejahatan konvensional, serta tindak kriminalitas lainnya.

Patroli KRYD dilaksanakan oleh personel Polres Serang dan Polsek jajaran dengan menyasar sejumlah lokasi yang menjadi pusat aktivitas masyarakat, di antaranya kawasan pertokoan, minimarket, perbankan dan ATM, pemukiman warga, jalur rawan gangguan kamtibmas, hingga lokasi berkumpulnya masyarakat dan kalangan remaja.

Dalam pelaksanaan patroli, personel kepolisian juga melakukan kegiatan patroli dialogis dengan memberikan imbauan kamtibmas kepada masyarakat agar bersama-sama menjaga keamanan lingkungan, menghindari kegiatan yang dapat memicu gangguan keamanan, serta tetap waspada terhadap potensi tindak kejahatan.

Masyarakat juga diberikan edukasi untuk segera melaporkan apabila mengetahui adanya gangguan kamtibmas maupun kejadian yang membutuhkan kehadiran kepolisian melalui layanan Call Center Polri 110, yang siap menerima laporan masyarakat secara cepat.

Kapolres Serang AKBP Dr. Andri Kurniawan, S.I.K., M.H. Melalui Kasat Samapta menyampaikan bahwa kegiatan patroli KRYD akan terus ditingkatkan sebagai langkah preventif kepolisian dalam menciptakan situasi wilayah hukum Polres Serang yang aman, nyaman, dan kondusif.

“Polri hadir di tengah masyarakat untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan serta segera melaporkan apabila menemukan adanya gangguan kamtibmas,” ujar kasat samapta.

Selama kegiatan berlangsung hingga selesai, situasi di wilayah hukum Polres Serang terpantau aman dan kondusif. Tidak ditemukan adanya aksi tawuran, balap liar, premanisme maupun gangguan kamtibmas lainnya.

SERANG || Jejak-indonesia.id – Dalam Rangka menyambut Hari Bhayangkara Ke-80 Tahun 2026, Polda Banten menggelar kegiatan Nonton Bareng Piala Dunia 2026 antara Argentina VS Austria bertempat di Aula Gawe Kuta Baluwarti Polda Banten pada Selasa (23/06).

Hadir dalam kegiatan tersebut Kapolda Banten Irjen Pol Hengki, Wakapolda Banten Brigjen Pol Hendra Wirawan, Pejabat Utama Polda Banten, pengemudi Ojek Online, Mahasiswa, serta Mitra Bhabinkamtibmas dan Senkom Mitra Polri.

Dalam sambutannya, Kapolda Banten Irjen Pol Hengki menyampaikan bahwa sepak bola merupakan olahraga yang mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang latar belakang, profesi, usia maupun perbedaan lainnya.

“Sepak bola memiliki kekuatan yang luar biasa. Olahraga ini mampu menyatukan banyak orang dari berbagai latar belakang, profesi, usia, bahkan negara. Di lapangan boleh saja ada persaingan, tetapi di luar lapangan yang tumbuh adalah persaudaraan dan kebersamaan. Semangat itulah yang ingin kita bangun pada malam hari ini,” ujarnya.

Selanjutnya, Kapolda Banten juga mengaku senang karena kegiatan nobar tersebut dihadiri berbagai unsur masyarakat yang menunjukkan terjalinnya komunikasi dan kebersamaan yang baik antara Polri dan masyarakat.

“Saya merasa senang karena kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat. Ada rekan-rekan mahasiswa, insan pers, pengemudi ojek online, Mitra Bhabinkamtibmas, Senkom Mitra Polri, serta para personel Polda Banten. Kehadiran kita bersama di tempat ini menunjukkan bahwa komunikasi dan kebersamaan antara Polri dan masyarakat terus terjalin dengan baik,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Irjen Pol Hengki menyampaikan bahwa kegiatan nobar tersebut merupakan bagian dari rangkaian Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026 yang mengusung tema “80 Tahun Mengabdi, Polri Untuk Masyarakat.”

“Tema ini menjadi pengingat bagi seluruh anggota Polri untuk terus hadir memberikan manfaat bagi masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga melalui berbagai kegiatan yang mempererat hubungan dan membangun kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

Diakhir, Kapolda Banten Irjen Pol Hengki berharap kegiatan nobar Piala Dunia 2026 dapat menjadi sarana memperkuat silaturahmi dan menumbuhkan semangat kebersamaan antara Polri dengan seluruh elemen masyarakat.

“Saya berharap kegiatan malam ini dapat menjadi sarana untuk memperkuat silaturahmi, membangun kedekatan, serta menumbuhkan semangat kebersamaan antara Polri dan seluruh elemen masyarakat,” tutupnya (Bidhumas).

JAKARTA || Jejak-indonesia.id – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengesahan regulasi tersebut dinilai menjadi langkah strategis dalam mendorong transformasi Polri menuju institusi yang lebih profesional, modern, transparan, dan humanis.

Apresiasi atas lahirnya regulasi baru itu disampaikan Ketua Umum PW Fast Respon, Agus Flores. Menurutnya, revisi UU Polri menjadi tonggak penting dalam menjawab tantangan keamanan dan pelayanan publik yang semakin kompleks di era digital.

“Regulasi baru ini menjadi angin segar yang akan membawa Polri ke arah yang lebih profesional dan humanis,” ujar Agus Flores di Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).

Berdasarkan dokumen resmi yang telah ditandatangani Presiden Prabowo pada 17 Juni 2026, terdapat sejumlah perubahan mendasar yang akan memengaruhi sistem pembinaan personel, pengawasan, hingga pola kerja kepolisian di masa depan.

Salah satu perubahan yang menjadi perhatian adalah penyesuaian batas usia pensiun anggota Polri. Dalam aturan baru tersebut, Tamtama dan Bintara dapat bertugas hingga usia 59 tahun, sementara Perwira Pertama, Menengah, dan Tinggi hingga usia 60 tahun. Untuk perwira tinggi berpangkat jenderal bintang empat, masa dinas dapat diperpanjang paling lama satu tahun melalui Keputusan Presiden.

UU Polri terbaru juga membuka ruang yang lebih luas bagi penyandang disabilitas untuk mengabdi sebagai anggota kepolisian. Ketentuan ini dinilai sebagai langkah progresif yang menunjukkan komitmen Polri terhadap prinsip inklusivitas dan kesetaraan kesempatan bagi seluruh warga negara yang memiliki kompetensi khusus yang dibutuhkan institusi.

Selain itu, regulasi baru memberikan peluang bagi anggota Polri aktif untuk mengisi jabatan tertentu di luar organisasi kepolisian sepanjang memiliki keterkaitan dengan fungsi kepolisian, kebutuhan pelayanan masyarakat, atau atas penugasan negara sesuai ketentuan yang berlaku.

Di bidang keamanan, Polri kini mendapatkan penguatan mandat dalam menghadapi kejahatan siber yang terus berkembang. Upaya penanggulangan tindak pidana siber dilakukan melalui kolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Pengamanan terhadap Objek Vital Nasional juga diperkuat guna menjaga stabilitas keamanan dan keberlangsungan pembangunan nasional.

Transformasi menuju kepolisian modern juga tercermin dari pemanfaatan teknologi dalam sistem pengawasan internal. Penggunaan kamera tubuh (body worn camera), CCTV, sistem pengaduan digital, serta dukungan teknologi kecerdasan buatan (AI) diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas dan meminimalisasi pelanggaran yang dilakukan oknum anggota.

Tak hanya itu, aspek pendidikan dan pembinaan personel turut mendapat perhatian. Kurikulum pendidikan kepolisian kini menekankan penguatan nilai-nilai demokrasi, perlindungan hak asasi manusia (HAM), serta pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pada saat yang sama, peran Komisi Kepolisian Nasional diperkuat dalam menerima pengaduan masyarakat, memberikan masukan terkait pendidikan kepolisian, hingga penyusunan kode etik profesi.

Pemerintah menegaskan bahwa perubahan UU Polri dilakukan untuk menjawab kebutuhan hukum yang terus berkembang sekaligus memperkuat reformasi institusi kepolisian agar semakin profesional, transparan, berintegritas, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam setiap pelaksanaan tugasnya.