Video

SRAGEN || Jejak-indonesia.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sragen mulai menelusuri dugaan praktik jual beli lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta dugaan penggelembungan harga (mark-up) dalam pengadaan sejumlah barang penunjang program tersebut.

Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk melakukan inventarisasi dan pemetaan potensi permasalahan dalam pelaksanaan Program MBG sebagai salah satu program strategis nasional.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sragen, Jonson Tambunan, mengatakan pihaknya saat ini masih berada pada tahap pengumpulan data dan informasi terkait kemungkinan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan program tersebut di wilayah Kabupaten Sragen.

Sebanyak 117 titik SPPG yang tersebar di berbagai kecamatan menjadi fokus inventarisasi dan pemantauan. Dari hasil pemetaan awal, terdapat dua isu yang menjadi perhatian utama aparat kejaksaan.

Pertama, dugaan adanya praktik jual beli titik atau lokasi pembangunan dapur MBG. Kejari akan mendalami kemungkinan adanya pihak tertentu yang memperoleh keuntungan dari proses penentuan lokasi SPPG yang seharusnya dilakukan secara objektif dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Kedua, dugaan mark-up dalam pengadaan barang dan jasa yang digunakan untuk mendukung operasional program MBG. Beberapa item yang menjadi perhatian dalam proses inventarisasi meliputi alat makan, motor listrik, televisi, hingga komputer tablet yang telah dilaporkan didistribusikan ke sejumlah dapur MBG.

Untuk memastikan validitas data, tim kejaksaan akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan guna mencocokkan jumlah barang, kondisi fisik, serta kesesuaian harga pengadaan dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Kejari Sragen juga akan berkoordinasi dengan Satuan Tugas MBG Kabupaten Sragen guna memetakan lokasi-lokasi SPPG yang telah menerima bantuan sarana dan prasarana dari pemerintah pusat. Koordinasi tersebut dinilai penting agar proses inventarisasi berjalan lebih efektif mengingat jumlah titik yang cukup besar.

Meski demikian, Kejari menegaskan bahwa proses yang dilakukan saat ini masih sebatas pengumpulan data dan bahan keterangan (puldata dan pulbaket). Belum ada penetapan tersangka maupun langkah penegakan hukum lainnya karena seluruh informasi yang diperoleh masih dalam tahap verifikasi.

Penelusuran ini menjadi bagian dari upaya pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis agar berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Hasil inventarisasi nantinya akan menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk menentukan langkah lanjutan apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum maupun potensi kerugian negara.

Masyarakat pun diimbau untuk menunggu hasil resmi dari proses yang sedang berjalan dan tidak terburu-buru menyimpulkan adanya pelanggaran sebelum seluruh fakta terverifikasi secara menyeluruh. (*)

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Banyuwangi memberikan pendampingan kepada orang tua seorang alumni mantan SMK Pradana dalam proses pengambilan ijazah yang belum diterima sejak dinyatakan lulus pada tahun 2018.

Bupati LIRA Banyuwangi, Gerry Oktavian, mengatakan bahwa pendampingan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh hak pendidikan yang semestinya diterima oleh setiap peserta didik yang telah menyelesaikan masa studinya.

“Setiap peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan dan dinyatakan lulus berhak mendapatkan ijazahnya. Kami hadir untuk membantu masyarakat agar hak tersebut dapat diperoleh sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Gerry Oktavian, Selasa (23/6/2026).

Menurut Gerry, pihaknya menerima pengaduan dari keluarga alumni yang mengaku belum menerima ijazah meskipun telah lulus sejak tahun 2018. Menindaklanjuti laporan tersebut, LIRA Banyuwangi melakukan pendampingan langsung guna membantu proses komunikasi dan penyelesaian dengan pihak-pihak terkait.

Ia menegaskan bahwa ijazah merupakan dokumen resmi negara yang memiliki nilai hukum dan administratif. Keberadaan ijazah sangat penting karena menjadi syarat utama dalam berbagai keperluan, mulai dari melamar pekerjaan, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, hingga pengurusan berbagai administrasi lainnya.

“Kami berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara baik dengan mengedepankan musyawarah dan komunikasi yang konstruktif. Jangan sampai hak-hak alumni terhambat karena persoalan administrasi yang sebenarnya dapat diselesaikan bersama,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, LIRA Banyuwangi juga mengimbau seluruh lembaga pendidikan agar memberikan pelayanan administrasi yang transparan, profesional, dan tidak mempersulit peserta didik maupun alumni dalam memperoleh dokumen pendidikan yang menjadi hak mereka.

Sementara itu, orang tua alumni menyampaikan apresiasi atas pendampingan yang diberikan oleh LIRA Banyuwangi. Mereka berharap proses pengambilan ijazah dapat segera dituntaskan sehingga dokumen tersebut dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan yang selama ini terkendala.

Gerry menambahkan, LIRA Banyuwangi akan terus membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang menghadapi persoalan serupa, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak warga negara.

“Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan pendampingan ketika menghadapi kendala yang menyangkut hak dasar mereka, termasuk di bidang pendidikan. LIRA hadir untuk membantu mencarikan solusi melalui pendekatan yang humanis dan sesuai aturan yang berlaku,” pungkasnya.

(Redaksi)

PEKANBARU || Jejak-indonesia.id – Suasana berbeda terasa di lahan Balai Benih Inti UPTD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau di Kota Pekanbaru, Selasa (23/6/2026) pagi. Di tengah hamparan jagung seluas 4 hektare yang siap panen, Kepala Biro Sumber Daya Manusia Polda Riau Kombes Pol. Dr. Boy Jeckson Situmorang, S.H., S.I.K., M.H. mengendarai sendiri mobil combine harvester sebagai penanda panen jagung di lahan tersebut.

Kombes Boy Jeckson memimpin pemotongan jagung pertama, disusul anggota kelompok tani dan penyuluh pertanian yang sehari-hari mendampingi proses budidaya. Dalam keterangannya, Kombes Boy Jeckson menyebut kegiatan ini sebagai wujud kolaborasi nyata antara kepolisian dengan kelompok tani, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, serta masyarakat.

“Polri tidak bisa bekerja sendiri. Ketahanan pangan adalah kerja bersama. Hari ini kami hadir bukan hanya sebagai aparat keamanan, tapi sebagai mitra petani di lapangan. Ini adalah wujud kolaborasi yang diikuti dengan aksi nyata sebagaimana tagline KolaborAksi yang menjadi semangat HUT Kota Pekanbaru ke-242 hari ini,” ujarnya.

“Banyak yang salah persepsi menganggap polisi sekarang mendapat tugas baru menanam jagung. Padahal, tidak demikian. Aparat kepolisian lebih berperan sebagai motor penggerak dan penghubung di lapangan guna bisa memangkas birokrasi maupun mengatasi kendala yang muncul,” tuturnya.

Kolaborasi lintas sektor menjadi kata kunci panen kali ini. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau menyediakan benih, pupuk, dan pendampingan teknis. Kelompok tani menggarap lahan dan menjaga tanaman. Sementara Polda Riau menurunkan personel Bhabinkamtibmas untuk membantu koordinasi, pengamanan, serta menghubungkan petani dengan akses informasi dan dukungan logistik.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi dukungan Polda Riau terhadap program swasembada jagung yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menargetkan pengurangan impor jagung pakan melalui perluasan areal tanam dan peningkatan produktivitas. Di Riau, jagung diproyeksikan sebagai komoditas penopang industri peternakan dan pakan ternak.

“Panen hari ini menjadi pengingat bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dengan niat tulus dan dikerjakan dengan sebaik-baiknya, Insya Allah akan mendatangkan hasil yang baik,” ujarnya.

“Seperti lahan tempat panen hari ini, sejak awal kita sudah persiapkan dengan serius, lakukan treatment khusus, kemudian menjalankan SOP pertanian yang benar di bawah pengawasan tenaga ahli pertanian yang kita datangkan khusus. Bila sebelumnya hasil panen jagung di wilayah Provinsi Riau hanya sekitar 0,5-1 ton per hektare, kita berharap manajemen pertanian yang kita lakukan bisa menghasilkan 4-6 ton jagung per hektare,” kata Kombes Boy Jeckson.

Kombes Boy Jeckson menyampaikan, Polda Riau akan terus mendorong program ketahanan pangan melalui penguatan kemitraan dengan dinas teknis dan komunitas pertanian. Bagi kepolisian, turun ke lahan jagung adalah bagian dari upaya menjaga stabilitas sosial-ekonomi di akar rumput. Bagi petani, panen ini adalah bukti bahwa kolaborasi bisa mengubah lahan benih menjadi lumbung pangan yang nyata.

*Melindungi Tuah, Menjaga Marwah*