Peristiwa

BANYUWANGI || jejakindonesia.id  – Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banyuwangi mendapatkan pembinaan dan penguatan terkait tugas Kepolisian Khusus Pemasyarakatan (Polsuspas). Penguatan yang digelar di Lapangan Apel Lapas setempat tersebut diberikan langsung oleh jajaran Polda Jawa Timur, Kamis (28/8).

Kasi Korwas Polsus Subdit Binsa TPAM/Polsus Ditbinmas Polda Jatim, Kompol Siti Mu’anipah, hadir sebagai pemberi materi utama. Acara ini dihadiri secara langsung oleh Kalapas Banyuwangi, I Wayan Nurasta Wibawa, beserta seluruh jajaran petugas Lapas.

Dalam arahannya, Kompol Siti Mu’anipah mengingatkan kembali akan sentral dan strategisnya tugas Polsus, khususnya Polsuspas. Ia menegaskan bahwa tanggung jawab yang diemban oleh Polsuspas tidaklah ringan.

“Tugas Polsuspas bisa dikatakan tidak ringan. Selain untuk menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lapas, mereka juga bertanggung jawab penuh terhadap pembinaan bagi warga binaan. Tujuannya agar warga binaan, setelah bebas nanti, dapat kembali bermasyarakat dan diterima dengan baik oleh lingkungannya,” ujarnya.

Ia juga menghimbau agar seluruh personel Polsuspas senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam setiap menjalankan tugasnya. Selain itu, penguatan fungsi intelijen juga menjadi perhatian penting.

“Perkuat kemampuan intelijen dengan selalu mengikuti perkembangan berbagai modus operandi tindak kejahatan yang kian hari semakin modern dan berkembang. Hal ini penting untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan menjaga stabilitas keamanan di lembaga pemasyarakatan,” tambahnya.

Sementara itu, Kalapas Banyuwangi menyambut positif dan mengapresiasi kegiatan penguatan tersebut. Ia menilai, pembinaan ini sangat penting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dari Polsuspas Lapas Banyuwangi.

“Penguatan seperti ini sangat penting untuk menyegarkan kembali pemahaman dan kemampuan petugas kami dalam menjalankan tugas sebagai Polsuspas. Ini akan meningkatkan kinerja dan profesionalisme mereka,” ujar Wayan.

Wayan menegaskan bahwa pihaknya akan terus berkomitmen untuk menjalin sinergi dan koordinasi yang solid dengan kepolisian dan seluruh aparat penegak hukum lainnya.

“Sinergi ini kami bangun untuk menciptakan Lapas Banyuwangi yang aman, kondusif, dan mampu menjalankan fungsi pembinaan dengan optimal, sesuai dengan mandat yang diberikan oleh undang-undang,” pungkasnya.

Padeglang || jejakindonesia.id --Dalam mendukung program swasembada pangan nasional Kodim 0601/Pandeglang melaksanakan kegiatan kegiatan Panen Raya Padi Bersama sekaligus Launching Kompi Produksi Kodim 0601/Pandeglang, bertempat di Kampung Mataram, Desa Carita, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, Kamis (28/08/2025).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Brigjen TNI (Purn) Ahmad Said, S.Sos (Komisaris Yayasan Bhakti Bela Negara), Letkol Inf Afri Swandi Ritonga, S.I.P (Dandim 0601/Pandeglang), Iptu Turip S.AP (Kapolsek Carita) mewakili Kapolres Pandeglang, Dr. Nasir, SP., MBA., MP (Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang) mewakili Bupati Pandeglang, Sdr. M. Fachry Anggara (Ketua Pembina Yayasan Bhakti Bela Negara), H. TB. Agus Khotibul Umam (Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang), Lettu Inf Zamzami (Pasi Intel Yon Mekanis 320/BP) mewakili Danyon Mekanis 320/BP, Mayor Inf Mulia Adi Dharma (Danyon TP 842/BS), Sdr. Agung Trisakti (Kepala Subdivre Bulog Lebak-Pandeglang), Sdr. Yadi Pribadi, S.E (Camat Carita), Kabid Pertanian Provinsi Banten, para perwira dan anggota Kodim 0601/Pandeglang, serta Kelompok Tani Berkah Carita.

Rangkaian acara dimulai dengan pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan-sambutan, doa, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan panen raya padi.

Dalam sambutannya, Letkol Inf Afri Swandi Ritonga, S.I.P (Dandim 0601/Pandeglang) menyampaikan bahwa kegiatan panen raya padi sekaligus launching Kompi Produksi ini merupakan langkah nyata Kodim 0601/Pandeglang dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. “Kompi produksi dibentuk untuk meningkatkan efektivitas produksi pangan di wilayah binaan, memanfaatkan lahan tidur, serta mendorong kesejahteraan masyarakat melalui pendampingan dan kemitraan. Momentum ini membuktikan bahwa sinergi TNI, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Bulog, dan masyarakat mampu mewujudkan kemandirian pangan yang menjadi kekuatan pertahanan bangsa,” tegasnya.

Sementara itu, Sdr. M. Fachry Anggara (Ketua Pembina Yayasan Bhakti Bela Negara) menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Ia berharap ke depan Yayasan Bhakti Bela Negara dapat bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mengembangkan potensi pangan daerah. Hal senada disampaikan H. Sahruji (Ketua DPW Yayasan Bhakti Bela Negara Provinsi Banten) yang menegaskan bahwa petani perlu didukung dengan metode pertanian modern agar produktivitas meningkat dan ketahanan pangan di Banten tercapai.

Adapun Dr. Nasir, SP., MBA., MP (Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang) mewakili Bupati Pandeglang menyatakan apresiasinya terhadap inisiatif Kodim 0601/Pandeglang. Menurutnya, Pandeglang memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan di Provinsi Banten dengan kontribusi mencapai lebih dari 34% terhadap kebutuhan pangan daerah. Ia berharap melalui sinergi TNI, pemerintah, dan masyarakat, target swasembada pangan nasional dapat tercapai dalam waktu singkat.

Kegiatan panen raya ini tidak hanya menjadi wujud nyata sinergi antara TNI, pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, namun juga sebagai momentum strategis dalam mewujudkan kemandirian pangan serta meningkatkan kesejahteraan petani di Pandeglang.

(Pendim 0601)

JAKARTA || jejakindonesia.id – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan bersama stakeholder terkait membaha langkah strategis dan komitmen serius pemerintahan di bawah Presiden Prabowo untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Diperlukan konsolidasi Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN) sebagai tolok ukur utama keberhasilan pembangunan maritim dalam RPJMN 2025-2029.

Brigjen TNI Parwito, Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan, menyatakan bahwa menjadi bukti nyata peran sentral Kemenko Polkam dalam mengorkestrasi seluruh kekuatan maritim nasional. Kemenko Polkam tidak hanya berperan sebagai kementerian koordinasi, tetapi juga sebagai motor penggerak utama dalam transformasi tata kelola keamanan laut.

Perannya sebagai Ketua Forum Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Laut (Forum KKPH), yang diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2023, memberikan mandat hukum dan politik untuk mengatasi fragmentasi kewenangan yang selama ini menjadi hambatan.

Brigjen TNI Parwito menegaskan bahwa Forum KKPH adalah platform yang dirancang untuk mewujudkan sinergi, memastikan setiap kementerian dan lembaga bekerja dalam satu irama demi mencapai tujuan nasional. "Penguatan IKLN ini bukan sekadar tugas teknis, melainkan komitmen kolektif untuk memastikan setiap rupiah anggaran dan setiap detik kerja di laut dapat diukur dan akuntabel bagi rakyat," katanya.

Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menekankan perlunya validasi data primer yang seragam dan penggunaan metodologi yang kokoh, sementara BRIN menggarisbawahi kesenjangan dramatis antara data referensi (79%) dengan tingkat cakupan operasional aktual di lapangan yang hanya mencapai 28%. Hal ini juga diperkuat oleh BPS, yang menekankan pentingnya adopsi prinsip Satu Data Indonesia untuk menjamin akurasi dan konsistensi data.

Inti dari rapat koordinasi ini adalah penyelarasan teknis yang mendalam dan fundamental. Diskusi menyoroti ketidakselarasan antara Rincian Output (RO) yang menjadi dasar pengukuran kinerja setiap K/L dengan sub-dimensi pada IKLN.

Forum ini juga secara mendalam membahas berbagai dimensi keamanan maritim. Basarnas menyoroti pentingnya modernisasi aset dan peningkatan kapasitas SDM untuk mengurangi tingkat kecelakaan laut, sementara KLH berfokus pada efisiensi penanganan kasus pencemaran.

Dari sisi ancaman baru, BMKG secara visioner mengusulkan integrasi data cuaca ekstrem ke dalam indeks, sementara Bappeten menekankan perlunya dimensi mitigasi risiko nuklir mengingat lalu lintas kapal berbahaya di perairan Indonesia.

JAKARTA || jejakindonesia.id - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri koordinasikan pemulangan 20 WNI/PMI Bermasalah (PMIB) yang bekerja di sektor online scam di Myawaddy, Myanmar dengan titik debarkasi di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten.

"Pemulangan ini merupakan bukti bahwa negara selalu hadir melindungi warga negaranya," ujar Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Asia, Nur Rokhmah Hidayah dalam keterangannya, Kamis(28/8/2025).

Pemulangan 20 WNI/PMI Bermasalah dari Myanmar berjalan dengan lancar dengan ketibaan di Bandara Soekarno Hatta pukul 05.20 WIB menggunakan pesawat komersil.

Setiba di Bandara Soekarno Hatta, Kementerian Luar Negeri melakukan serahterima WNI/PMI Bermasalah tersebut kepada Kementerian Sosial untuk ditampung di Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) di Bambu Apus, Jakarta Timur. “Seluruh WNI/PMI Bermasalah tersebut melaksanakan asesmen dari Kemsos, KPPPA, dan Bareskrim serta lakukan pemeriksaan kesehatan sebelum kembali ke daerah asal,” jelas Nur.

Setibanya di RPTC Bambu Apus, Nur menekankan betapa perlunya WNI untuk mengikuti prosedur bekerja di luar negeri yang benar sesuai regulasi dan melalui jalur resmi. “Ini untuk memastikan agar WNI tidak terjebak menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan mengalami perlakuan yang tidak manusiawi,” tegasnya.

Penanganan pemulangan 20 WNI/PMI Bermasalah dari Myanmar dilaksanakan dengan kolaborasi dari K/L terkait antara lain Kemlu, Polri, KP2MI, Kemsos, KPPPA, Kemdagri, Kemenimipas, Kemenhub, dan Perwakilan RI di Bangkok.

“Saya sampaikan apresiasi untuk seluruh kementerian/lembaga yang turut membantu proses pemulangan ini, tentunya ini adalah hasil kerja sama dan sinergi yang baik antar instansi,” ungkap Nur.

Mekanisme pemulangan 20 WNI/PMI Bermasalah dari Myanmar ini akan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan Pedoman Pemulangan WNI/PMI Bermasalah yang diinisiasi oleh Satgas Pelindungan Desk P2MI.

Banda Aceh || jejakindonesia.id  — Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Aceh menegaskan pentingnya peran Pemberi Bantuan Hukum (PBH) dalam memperluas akses masyarakat desa terhadap layanan hukum. Penekanan ini disampaikan dalam acara Penandatanganan Kontrak Adendum Bantuan Hukum Tahun 2025 yang berlangsung di Aula Bangsal Garuda, Kamis (28/8/2025).

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Aceh, Meurah Budiman, menyebut bahwa salah satu agenda penting dalam adendum tersebut adalah mendorong pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa (Posbankumdes). Menurutnya, kehadiran Posbankum tersebut merupakan langkah strategis untuk mendekatkan layanan hukum dengan warga di tingkat akar rumput.

“Kami ingin PBH tidak hanya berfokus pada perkara litigasi, tetapi juga hadir di desa-desa. Posbankumdes bisa menjadi ruang pertama bagi masyarakat untuk berkonsultasi, mendapatkan edukasi, hingga pendampingan hukum,” ujar Meurah Budiman dalam sambutannya.

Ia menambahkan, pembentukan Posbankumdes sejalan dengan agenda pemerintah untuk memperluas akses keadilan. Selama ini, keterbatasan jarak dan biaya sering menjadi kendala bagi masyarakat desa untuk mengakses layanan hukum di pusat kota.

Selaras dengan hal tersebut, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kemenkum Aceh, M. Ardiningrat Hidayat, menyampaikan bahwa adendum kontrak tahun ini tidak hanya soal teknis pendanaan, tetapi juga memperkuat peran strategis PBH sebagai mitra negara.

“Adendum ini menekankan aspek keberlanjutan. PBH harus mampu memperluas jangkauan pelayanan, tidak hanya di ibukota kabupaten, tetapi juga menjangkau desa melalui Posbankumdes. Inilah wujud komitmen kita bersama dalam memastikan bantuan hukum benar-benar hadir untuk semua lapisan masyarakat,” kata Ardiningrat.

Menurutnya, jika Posbankumdes dapat dibentuk secara merata, maka masyarakat desa akan lebih terlindungi dari potensi ketidakadilan hukum. Hal ini juga sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menegaskan hak warga negara miskin untuk memperoleh pendampingan hukum.

Kemenkum Aceh berharap PBH dapat melihat pembentukan Posbankumdes bukan sekadar kewajiban kontraktual, tetapi juga kontribusi nyata dalam membangun sistem hukum yang inklusif.

"Bantuan hukum bukan hanya urusan prosedural, tetapi juga soal keadilan yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat" pungkasnya