Peristiwa

Simalungun, Jejak - Indonesia.id |  Polsek Bosar Maligas Polres Simalungun kembali menunjukkan kinerja responsif dalam memberikan tindakan kepolisian dengan melakukan reaksi cepat menangani kasus kebakaran rumah yang menimpa warga di Huta I Pulo Banjar Nagori Banjar Hulu, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun. Kebakaran yang terjadi pada Senin (11/8/2025) sekitar pukul 08.30 WIB ini mengakibatkan kerugian material sekitar Rp 5.000.000.

Kapolsek Bosar Maligas IPTU Sonni G Silalahi, S.H., saat dikonfirmasi pada Senin (11/8/2025) pukul 15.10 WIB, menjelaskan bahwa tim Polsek Bosar Maligas langsung bergerak cepat melakukan pengecekan tempat kejadian perkara (TKP) setelah mendapat laporan adanya kebakaran di area dapur rumah warga.

"Bhabinkamtibmas Polsek Bosar Maligas Aipda Surya Atmaja langsung melakukan pengecekan TKP kebakaran dapur rumah pada pukul 11.00 WIB untuk memastikan tidak ada indikasi tindak pidana dan memberikan bantuan yang diperlukan," ujar IPTU Sonni G Silalahi.

Korban kebakaran adalah Sumiati (46), seorang ibu rumah tangga beragama Islam bersuku Jawa yang tinggal di Huta I Pulo Banjar Nagori Banjar Hulu, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini.

Kronologis kejadian dimulai ketika korban meninggalkan rumah sekitar pukul 08.15 WIB untuk berkunjung ke rumah Ibu Ngatilah di Huta II Pulo Banjar Nagori Banjar Hulu. Tidak lama setelah itu, korban mendapat informasi melalui panggilan telepon dari Leginem (43), seorang saksi yang juga ibu rumah tangga dan bertetangga dengan korban.

"Korban mendapat kabar dari saksi Leginem bahwa rumahnya terbakar, kemudian korban langsung pulang dan melihat api di dapur rumahnya serta warga yang antusias memadamkan api tersebut," ungkap Bhabinkamtibmas Aipda Surya Atmaja.

Saksi lain yang turut menyaksikan kejadian adalah Muhammad Sahari (23), seorang wiraswasta beragama Islam bersuku Jawa yang tinggal di Huta I Pulo Banjar Nagori Banjar Hulu, Kecamatan Ujung Padang.

Kebakaran yang terjadi di area dapur rumah ini menghanguskan berbagai peralatan dapur dan elektronik milik korban. Barang-barang yang terbakar meliputi kulkas, televisi, cosmos (rice cooker), dan kompor gas dengan total kerugian diperkirakan mencapai Rp 5.000.000.

"Dari hasil pemeriksaan di TKP, kami mengamankan satu unit cosmos yang terbakar sebagai barang bukti untuk keperluan penyelidikan," ucap Aipda Surya Atmaja.

Berdasarkan hasil penyelidikan awal yang dilakukan tim, kebakaran diduga disebabkan oleh korsleting listrik dari colokan cosmos nasi (rice cooker) yang sedang digunakan sebelum korban meninggalkan rumah.

"Dugaan sementara penyebab kebakaran adalah korsleting listrik dari colokan cosmos nasi, sehingga kasus ini dikategorikan sebagai non pidana atau kejadian yang tidak mengandung unsur tindak kriminal," ungkap Kapolsek Bosar Maligas.

Dalam penanganan kasus ini, tim Polsek Bosar Maligas melakukan serangkaian tindakan profesional sesuai prosedur kepolisian. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi pengecekan TKP secara menyeluruh, pengambilan keterangan dari para saksi, pengamanan barang bukti, serta memberikan saran kepada korban untuk membuat laporan polisi.

"Kami telah melakukan cek TKP, mengambil keterangan saksi, mengamankan barang bukti, dan menyarankan korban untuk membuat laporan polisi ke Polsek Bosar Maligas, namun pihak korban menyatakan tidak membuat laporan," ujar IPTU Sonni G Silalahi.

Meskipun korban memilih untuk tidak membuat laporan polisi, tim tetap melaporkan kejadian ini kepada pimpinan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas kepolisian.

Keberhasilan penanganan cepat kasus kebakaran ini menunjukkan komitmen Polsek Bosar Maligas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukumnya. Respons cepat yang diberikan juga membuktikan bahwa Polsek Bosar Maligas selalu siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, baik dalam kasus pidana maupun non pidana.

"Kami akan terus meningkatkan pelayanan dan respons cepat terhadap setiap laporan masyarakat, karena keamanan dan kenyamanan warga adalah prioritas utama kami," tegas Kapolsek Bosar Maligas.

Insiden ini juga menjadi pengingat bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam penggunaan peralatan elektronik dan selalu mematikan alat-alat listrik sebelum meninggalkan rumah guna mencegah terjadinya korsleting listrik yang dapat menyebabkan kebakaran. (red)

PASURUAN || jejakindonesia.id - Rencana penutupan akses jalan menuju Pasar Potong Rambut dan Puskesmas Kebonagung memicu perhatian publik. Akses vital yang kerap dilalui warga ini diduga berada di atas lahan milik pengembang Perum Griya Mulya Kebonagung.

Sengketa ini bukan sekadar konflik antarindividu, melainkan melibatkan klaim kepemilikan antara masyarakat dan pemerintah yang masing-masing memegang dokumen resmi.

Persoalan ini menguak kompleksitas hukum agraria di Indonesia. Di satu sisi, sertifikat tanah merupakan bukti hak paling kuat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Namun di sisi lain, keabsahan sertifikat tetap harus diuji melalui prosedur yang ketat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Sengketa Tanah.

“Kasus tumpang tindih sertifikat ini seringkali lahir dari proses administrasi yang tidak sinkron, tumpang tindih peta, atau kurangnya verifikasi lapangan saat penerbitan,” ujar Saiful

Lanjut Saiful Arief Akses jalan ini diduga merupakan lahan milik pengembang Perum Griya Mulya. Saiful, yang juga bertindak sebagai kuasa pengembang, menjelaskan tujuan penutupan.

"Bahwa penutupan dilakukan demi mensterilkan lokasi. “Lokasi ini akan kami jadikan percontohan perumahan sekaligus gudang bahan bangunan. Dengan begitu, area lebih aman dan tertata,” ujar Saiful usai berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Pasuruan, Selasa (5/8/2025).

Namun, BPKA menemukan masalah serius: sertifikat lahan antara Pasar Kebonagung, Perum Griya Mulya, dan SMA Negeri 2 Pasuruan ternyata tumpang tindih. Kabid BPKA, Lutfi, menyarankan penyelesaian melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pasuruan.

“Secara hukum, penutupan memang hak pemilik lahan. Tapi dampaknya ke masyarakat, terutama pedagang, pasien puskesmas, dan warga sekitar, harus dipikirkan matang-matang,” tegas Lutfi.

Saiful menegaskan akan segera melayangkan surat resmi ke dinas terkait dan Wali Kota Pasuruan, dengan tembusan ke pihak kepolisian, guna mempercepat penanganan masalah ini.

Sementara itu, Kepala BPKA, Mokhamad Amien, mengarahkan agar persoalan ini dibahas lebih lanjut dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Indag) yang membawahi aset pasar. “Langsung ke Indag saja. Mereka yang berwenang memberikan solusi,” singkatnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Disperindag Kota Pasuruan belum memberikan tanggapan. Saat didatangi kantor, tidak ada pejabat yang ditemui, dan nomor WhatsApp dinas pun tidak aktif.

(RED)