Peristiwa

GORONGTALO || jejak-indonesia.id – Suasana penuh keakraban mewarnai pertemuan istimewa yang digelar di Café Restorasi, Jalan Prof. DR. Jhon Aryo Katili, Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, pada Rabu malam kemarin, (03/09/2025).

Agus Flores selaku Ketua Umum Fast Respon Nusantara (FRN) Counter Opinion Polri bersilaturahmi dengan dua Tokoh penting daerah, yakni Dr. Marten A. Taha, SE., M.Ec.Dev sebagai mantan Walikota Gorontalo, serta dr. Charles Budi Doku sebagai mantan Wakil Walikota Gorontalo.

Pertemuan ini berlangsung dalam suasana santai namun sarat makna. Ketiganya tampak terlibat dalam dialog hangat membahas berbagai isu pembangunan daerah, dinamika kebangsaan, hingga peran strategis organisasi masyarakat dalam mengawal aspirasi rakyat.

Agus Flores menegaskan bahwa FRN hadir bukan sekadar wadah, melainkan mitra strategis dalam mendukung seluruh program Kepolisian dan Pemerintah serta penyambung lidah Masyarakat.

“Silaturahmi seperti ini adalah ruang untuk menyatukan gagasan. Kita ingin FRN selalu berada di garda terdepan dalam memperjuangkan kepentingan publik, sekaligus menjaga harmoni kebangsaan,” ujar Agus Flores.

Sementara itu, Dr. Marten A. Taha mengapresiasi langkah FRN dalam membangun jejaring komunikasi yang sehat dengan berbagai elemen.

Ia menekankan pentingnya konsistensi dalam menjaga nilai kebersamaan. “Kita perlu silahturahmi seperti ini agar tercipta sinergi nyata dalam mendukung pembangunan, bukan hanya di Kota Gorontalo, tapi juga dalam skala Nasional,” ungkapnya.

Senada dengan itu, dr. Charles Budi Doku menambahkan bahwa silaturahmi lintas tokoh harus terus dipelihara.

Baginya, pertemuan ini bukan hanya sekadar nostalgia, melainkan momentum untuk membangun kolaborasi baru.

“Gorontalo membutuhkan sinergi semua pihak. Apa yang dilakukan FRN melalui Agus Flores adalah langkah elegan untuk menyatukan semangat kebersamaan,” katanya.

Pertemuan berakhir dengan penuh kehangatan dan optimisme. Momen tersebut menjadi simbol bahwa silahturahmi dan komunikasi yang baik antara Organisasi Masyarakat dan Tokoh-Tokoh Daerah mampu menghadirkan energi positif bagi masa depan Gorontalo.

GORONGTALO || jejakindonesia.id – Rabu malam (03/09/2025) menjadi momentum penting bagi Provinsi Gorontalo. Bertempat di Café Restorasi, Jalan Prof. DR. Jhon Aryo Katili, Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, berlangsung pertemuan strategis antara Ketua Umum Fast Respon Nusantara (FRN) Counter Opinion Polri, Agus Flores, SH., MH, dengan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Ir. Mikson Yapanto, didampingi tokoh politik sekaligus mantan Wakil Walikota Gorontalo, dr. Charles Budi Doku.

Isu utama yang menjadi sorotan adalah tambang ilegal di Gorontalo—sebuah persoalan lama yang terus berulang dan kini kian meresahkan.

Aktivitas pertambangan tanpa izin itu tidak hanya merugikan negara dengan potensi kebocoran pendapatan ratusan miliar rupiah setiap tahunnya, tetapi juga menimbulkan ancaman serius bagi kelestarian lingkungan serta keselamatan masyarakat.

Agus Flores menegaskan bahwa FRN hadir untuk memperkuat fungsi kontrol publik sekaligus menjadi mitra Polri dalam memerangi kejahatan terorganisir.

“Tambang ilegal ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa. Ada mafia, ada jaringan, bahkan indikasi keterlibatan oknum tertentu. Ini harus diusut tuntas. FRN siap mengawal hingga ke pusat, sampai ada tindakan nyata,” tegas Agus Flores.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Ir. Mikson Yapanto, mengamini bahwa praktik tambang ilegal sudah berada pada level mengkhawatirkan. Ia menyinggung soal kerusakan hutan, pencemaran sungai, hingga longsor yang sewaktu-waktu bisa mengancam warga.

“Kita bicara tentang nyawa manusia. Ini bukan lagi sekadar ekonomi ilegal, tapi ancaman kemanusiaan. DPRD akan mendorong langkah konkret dan mendorong aparat segera bertindak,” ujarnya.

Lebih jauh, Mikson menambahkan bahwa Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo juga akan mengupayakan langkah ke Kementerian terkait untuk mempercepat penerbitan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Menurutnya, percepatan regulasi ini sangat penting agar masyarakat memiliki jalur legal dalam melakukan aktivitas tambang, sehingga tidak lagi terjerumus pada praktik ilegal.

“Dengan adanya WPR dan IPR, rakyat bisa bekerja secara sah, negara memperoleh pemasukan, dan lingkungan tetap terlindungi,” tegas Mikson.

Dalam kacamata dr. Charles Budi Doku, permasalahan tambang ilegal memiliki dimensi sosial-ekonomi yang kompleks. Banyak masyarakat kecil yang justru terjerat dalam sistem kerja tambang tanpa perlindungan.

“Negara tidak boleh sekadar represif. Harus ada solusi ekonomi alternatif agar warga tidak kehilangan penghidupan. Tapi hukum tetap harus ditegakkan tanpa kompromi,” jelasnya.

Dari hasil investigasi lapangan yang ikut dibahas dalam pertemuan tersebut, diketahui sejumlah titik tambang ilegal di Gorontalo diduga melibatkan jaringan kuat, mulai dari pelaku lokal hingga beking yang lebih besar.

Tidak jarang, operasi tambang berlangsung di kawasan rawan bencana dan hutan lindung yang seharusnya steril dari aktivitas eksploitasi.

Kesepakatan penting dari pertemuan ini adalah tindak lanjut ke tingkat penegakan hukum yang lebih tinggi.

Dalam waktu dekat, Mikson Yapanto dan Agus Flores akan bertemu dengan Kapolda Gorontalo sebagai langkah koordinasi awal.

Selanjutnya, masalah tambang ilegal ini akan dibawa ke Ranah Nasional dengan agenda pertemuan lanjutan bersama Kabareskrim di Mabes Polri, Jakarta.

Pertemuan bersejarah ini menegaskan bahwa Gorontalo sedang memasuki babak baru dalam perjuangan melawan tambang ilegal : sebuah sinergi antara tokoh masyarakat, lembaga legislatif, dan organisasi masyarakat yang berkomitmen mendorong penegakan hukum, melindungi lingkungan, serta menjamin keadilan bagi rakyat penambang.

JAKARTA || jejakindonesia.id- Ketua Umum Perkumpulan Wartawan Fast Respon Nusantara (PW.FRN) Counter Polri, Agus Flores, kembali membuat gebrakan besar. Tanpa kompromi, ia melakukan perombakan total di tubuh PW.FRN dengan mencopot 11 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) sekaligus memangkas 30% jajaran pengurus lama.

Keputusan tegas ini diambil setelah Agus Flores melakukan evaluasi mendalam terhadap kinerja pengurus di berbagai wilayah. Hasilnya, banyak pengurus yang dianggap tidak produktif dan tidak sejalan dengan visi organisasi.

“Saya tidak rugi mengganti mereka. Bagi saya, tidak ada manfaatnya jika hanya ada nama tanpa kinerja. Saya butuh orang-orang produktif, loyal, dan siap bekerja dalam satu komando,” tegas Agus Flores di Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Dalam langkah tegasnya, Agus Flores membekukan dan mengganti kepengurusan di 11 DPW PW.FRN, di antaranya:

1. DKI Jakarta

2. Jawa Barat

3. Sulawesi Utara

4. Sulawesi Barat

5. Kalimantan Barat

6. Kalimantan Selatan

7. Kalimantan Tengah

8. Kalimantan Utara

9. Maluku Utara

10. Jambi

11. Sumatera Selatan

Selain itu, satu pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) juga dicopot dan digantikan dengan orang baru yang dinilai lebih potensial.

Restrukturisasi Total: Sekretaris Wilayah Jadi Sekjen Wilayah

Agus Flores juga melakukan perubahan struktur organisasi. Jabatan Sekretaris Wilayah kini resmi diubah menjadi Sekjen Wilayah. Langkah ini bertujuan memperkuat koordinasi antarwilayah dan mempertegas garis komando di tubuh PW.FRN.

Agus Flores menegaskan, sejak menempatkan orang-orang yang ahli di bidang media dan media sosial, kinerja PW.FRN semakin membaik. Bahkan, konten dan foto-foto yang ditampilkan di akun Instagram resmi PW.FRN kini mendapat perhatian serius dari Kepolisian Republik Indonesia.

“Kami ingin PW.FRN menjadi organisasi wartawan yang benar-benar solid, produktif, dan disegani. Tidak ada lagi tempat bagi mereka yang hanya menumpang nama tanpa kontribusi,” ujar Agus Flores

PW.FRN di bawah kepemimpinan Agus Flores menegaskan komitmennya untuk terus mendukung langkah-langkah Kepolisian Republik Indonesia dalam menjaga keamanan dan ketertiban nasional. Melalui perombakan ini, Agus Flores berharap PW.FRN semakin solid, profesional, dan siap bergerak dalam satu komando.

BANYUWANGI || jejak-indonesia.id – Upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) terus ditingkatkan oleh Polresta Banyuwangi. Pada Rabu (3/9/2025) malam.

Jajaran Polresta bersama TNI dan instansi terkait melaksanakan patroli gabungan skala besar yang menyasar sejumlah titik vital di wilayah Banyuwangi.

Patroli dipimpin langsung oleh Kasat Pamobvit Polresta Banyuwangi, Kompol Agustinus Roby Hartanto, S.H., dengan melibatkan personel gabungan yang terdiri dari unsur Polri, TNI, serta aparat terkait lainnya.

Rute patroli difokuskan pada lokasi-lokasi strategis dan pusat keramaian yang dianggap memiliki potensi kerawanan.

Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Rama Samtama Putra, S.I.K., M.Si., M.H., menjelaskan bahwa patroli skala besar merupakan salah satu langkah preventif.

“Patroli ini bukan hanya untuk menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi warga Banyuwangi” ungkapnya.

Polresta Banyuwangi juga mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan.

Dengan sinergi semua pihak, diharapkan Banyuwangi dapat terus menjadi wilayah yang aman, nyaman, dan damai

BANYUWANGI || jejakindonesia.id u– Doa bersama bertajuk “Banyuwangi Damai” digelar di Masjid Agung Baiturrahman, Banyuwangi, Rabu (3/9/2025) malam. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Perkumpulan Driver Online Banyuwangi (PDOB) dalam rangka memperingati 7 hari wafatnya Affan Kurniawan, salah satu driver online yang meninggal dunia saat kejadian unjuk rasa di Jakarta.

Acara tersebut dihadiri Bupati Banyuwangi Hj. Ipuk Fiestiandani,S.pd., M.Kp., Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol. Rama Samtama Putra,S.I.K., M.Si., M.H., Wakil Bupati Ir. H. Mujiono, Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi Marifatul Kamila, sejumlah pejabat daerah, serta ratusan jamaah dan komunitas driver online.

Rangkaian kegiatan dimulai dengan shalat Maghrib berjamaah, pembacaan Yasin, hingga doa bersama yang dipimpin Ketua MWCNU Banyuwangi, Ustadz H. Mushollin, M.Pd.I.

Dalam sambutannya, Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya alm. Affan Kurniawan. Kapolresta menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kondusifitas wilayah.

“Semoga amal ibadahnya diterima Allah SWT dan keluarga diberi ketabahan,” ujarnya

Bupati Ipuk Fiestiandani menambahkan Mari kita jadikan acara ini sebagai penguat persaudaraan, agar Banyuwangi tetap aman dan damai,” kata Ipuk.

Ketua PDOB Doni Moch. Subiono mengapresiasi dukungan semua pihak atas terselenggaranya doa bersama tersebut dan berharap semangat kebersamaan antara pemerintah, aparat, dan masyarakat terus terjalin.

Kegiatan doa bersama berakhir dengan shalat Isya berjamaah. Suasana penuh kekhidmatan dan kebersamaan menegaskan pesan solidaritas masyarakat Banyuwangi di tengah duka.