Peristiwa

BANYUWANGI || jejak-indonesia.id – Wakapolresta Banyuwangi, AKBP Teguh Priyo Wasono, S.I.K., menghadiri undangan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam acara Festival Endog yang digelar di Desa Kembiritan, Kecamatan Genteng, pada Jumat (5/9/2025).

Festival Endog merupakan tradisi budaya masyarakat Banyuwangi yang sarat makna kebersamaan, kekeluargaan, serta penghormatan terhadap nilai-nilai kearifan lokal.

Kegiatan ini rutin dilaksanakan sebagai wujud pelestarian budaya sekaligus mempererat hubungan sosial antarwarga.

Dalam kesempatan tersebut, Wakapolresta bersama jajaran Forkopimda tampak berbaur dengan masyarakat, menyaksikan beragam rangkaian acara yang menampilkan kearifan lokal dan tradisi khas Banyuwangi.

Kehadiran jajaran kepolisian menjadi bagian dari komitmen Polresta Banyuwangi untuk terus mendukung kegiatan masyarakat, baik di bidang budaya, sosial, maupun kemasyarakatan.

AKBP Teguh Priyo Wasono menyampaikan apresiasinya terhadap penyelenggaraan Festival Endog yang mampu menghadirkan suasana kebersamaan dan kegembiraan bagi warga.

“Kegiatan seperti ini penting untuk terus dilestarikan, karena bukan hanya menjaga tradisi, tetapi juga mempererat persaudaraan antarwarga. Kami dari Polresta Banyuwangi mendukung penuh setiap kegiatan positif masyarakat,” ujar Wakapolresta.

Wakapolresta juga menambahkan bahwa pelestarian budaya lokal akan semakin bermakna apabila masyarakat bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban saat kegiatan berlangsung.

Festival Endog di Desa Kembiritan ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat dapat menciptakan suasana yang aman, damai, dan penuh kebersamaan.

SURABAYA || jejak-indonesia.id- solidaritas di Surabaya pada 29–31 Agustus 2025 seharusnya menjadi ruang demokrasi. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Ratusan warga yang turun ke jalan menghadapi intimidasi, kekerasan, hingga penangkapan massal.

Alih-alih melindungi kebebasan berekspresi, aparat kepolisian menutup ruang demokrasi dengan tindakan represif.

“Setidaknya 110 orang ditangkap hingga 31 Agustus 2025,” ungkap Habibus Shalihin S.H., Direktur LBH Surabaya bersama Tim Advokasi untuk Rakyat Jawa Timur (TAWUR) dalam keterangan persnya.

Dari jumlah itu, 80 orang ditahan di Polrestabes Surabaya, sementara 30 orang lainnya di Polda Jatim. Hingga kini, masih ada 22 orang yang tidak jelas keberadaannya.

Ketiadaan transparansi dari pihak kepolisian membuat banyak keluarga korban kebingungan mencari informasi.

“Orang tua datang ke kantor polisi, tapi jawabannya simpang siur. Anak mereka ditangkap, tapi tidak tahu di mana ditahan,” tandasnya.

Tidak berhenti pada orang dewasa, aparat juga menyeret sedikitnya delapan anak di bawah umur. Mereka ditahan dan diperiksa di Polrestabes Surabaya sebelum akhirnya dipulangkan.

Bagi Tim Advokasi, ini merupakan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak.

“Menangkap anak dalam aksi damai jelas bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Ini melanggar hukum,” tegasnya.

Selain penangkapan, banyak demonstran melaporkan dipukul, diintimidasi, hingga kehilangan barang pribadi seperti ponsel dan motor. Beberapa mengalami luka fisik dan trauma psikis.

Habibus, juga menyoroti penggunaan dokumen ilegal berupa “klarifikasi” atau “interogasi” yang tidak dikenal dalam KUHAP.

“Prosedur ini membuka ruang kriminalisasi tanpa dasar hukum yang sah,” paparnya.

Bahkan, akses bantuan hukum pun dihalangi. Tim Advokasi sempat berjam-jam ditahan di pos penjagaan sebelum bisa mendampingi klien.

Padahal, KUHAP dan UU Bantuan Hukum menjamin hak tersangka untuk didampingi pengacara sejak awal pemeriksaan.

Represi tidak berhenti di jalanan. Pola kriminalisasi juga menyasar individu yang bersuara di media sosial. Status kritis bisa dijadikan alasan pemidanaan dengan UU ITE, meski tanpa bukti permulaan yang kuat.

“Pemidanaan atas ekspresi digital bertentangan dengan UUD 1945, UU HAM, dan putusan Mahkamah Konstitusi,” jelasnya.

Habibus menegaskan bahwa aparat kepolisian telah melanggar konstitusi, hukum nasional, hingga perjanjian internasional. Mereka menyerukan enam poin desakan, di antaranya:

1. Mengutuk kekerasan dan penggunaan kekuatan berlebihan aparat.
2. Mengecam penangkapan sewenang-wenang dan kriminalisasi warga.
3. Mendesak Kapolri membebaskan masyarakat yang ditahan tanpa prosedur.
4. Memulihkan dan memberi rehabilitasi bagi korban kekerasan aparat.
5. Mendorong lembaga pengawas negara melakukan investigasi independen.
6. Meminta pemerintah tidak abai terhadap tuntutan rakyat.

Habibus menutup rilisnya dengan pesan tegas: “Polisi adalah penegak hukum, bukan penguasa. Setiap perkara harus ditangani dengan hukum dan penghormatan HAM, bukan represi yang melanggengkan ketidakadilan dan mempersempit ruang demokrasi.” pungkas Direktur LBH Surabaya.

Aliansi TAWUR Jatim:
– LBH Surabaya,
– LBH Pos Malang,
– SCCC,
– Savy Amira, Walhi Jatim,
– AJI Surabaya,
– LBH Berapi,
– LBHAP PD
– Muhammadiyah Surabaya,
– PBH Peradi,
– PusHam Surabaya.
(Redho)

JAKARTA || jejakindonesia.id  - Dukungan terhadap jajaran kepolisian terus mengalir pasca insiden pembakaran Polsek Tegalsari beberapa waktu lalu. Sejumlah karangan bunga menghiasi halaman Mapolrestabes Surabaya, Polsek Tegalsari, Polres Tanjung Perak dan Polda Jatim sebagai simbol kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

Salah satu elemen yang turut menyampaikan dukungan adalah Aliansi Madura Indonesia (AMI). Organisasi masyarakat tersebut mengirimkan karangan bunga berisi pesan moral dan semangat untuk para anggota Polri yang bertugas di Surabaya.

“Karangan bunga ini adalah bentuk dukungan moral kami kepada Polrestabes Surabaya, Polsek Tegalsari, Polres Tanjung Perak dan Polda Jatim. Kami ingin menunjukkan bahwa masyarakat Madura dan AMI selalu berdiri bersama Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban,” ujar Ketua Umum AMI, Baihaki Akbar, saat ditemui di Surabaya, Jumat (5/9/2025).

Menurut Baihaki, keberanian aparat Polri dalam menjaga kondusifitas wilayah patut diapresiasi. Ia menegaskan, peristiwa pembakaran Polsek Tegalsari harus menjadi pelajaran bersama bahwa tindakan anarkis tidak boleh dibiarkan berkembang di tengah masyarakat.

“Polri adalah benteng penegakan hukum. Dukungan dari masyarakat menjadi penting agar aparat tidak merasa sendiri dalam menghadapi tekanan dan ancaman,” tambahnya.

Selain dari AMI, dukungan juga datang dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, komunitas pemuda, hingga organisasi sosial di Surabaya. Pesan yang disampaikan dalam karangan bunga rata-rata senada mendukung langkah tegas Polri dalam menjaga keamanan serta menolak segala bentuk kekerasan dan anarkisme.

Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Lutfie, melalui kasi humas AKP Rina menyampaikan apresiasinya atas dukungan masyarakat. Menurutnya, karangan bunga yang memenuhi halaman Mapolrestabes, Polsek Tegalsari, Polres Tanjung Perak dan Polda Jatim menjadi penyemangat baru bagi seluruh anggota.

“Dukungan ini sangat berarti bagi kami. Polrestabes Surabaya berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat, melayani, melindungi, dan menegakkan hukum,” ujar Rina.

Fenomena kiriman karangan bunga sebagai simbol dukungan terhadap Polri sebelumnya juga terjadi di sejumlah daerah lain, seperti Brebes, Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada kepolisian di tengah situasi yang penuh dinamika.

Palangka Raya || jejakindonesia.id – Suasana religius menyelimuti Lapangan Barigas, Jl. Tjilik Riwut Km.1, Kota Palangka Raya, saat Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Tabligh Akbar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 H pada Kamis (4/9/2025) malam.

Acara tersebut menghadirkan penceramah Ustadz Hilman Fauzi, S.E.I., M.Esy., dan dihadiri ribuan jamaah dari berbagai wilayah di Kalimantan Tengah. Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan, S.IK., M.Si., turut hadir bersama Gubernur H. Agustiar Sabran dan jajaran Forkopimda.

Dalam tausyiahnya, Ustadz Hilman mengajak umat Islam untuk memperkuat keimanan, meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Sementara itu, Kapolda Kalteng dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud syukur sekaligus ikhtiar memohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

"Kita malam ini hadir dengan masyarakat untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 H, sekaligus doa bersama untuk Prov. Kalteng agar diberikan kedamaian, ketenangan dan keamanan," ujar Kapolda.

Ia juga berpesan agar momentum tabligh akbar dijadikan sarana memperkokoh keimanan dan kecintaan kepada Rasulullah, serta menjaga persatuan demi terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat di tengah dinamika sosial saat ini.

Gubernur Kalteng dalam kesempatan yang sama menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya acara yang sarat makna ini.

"Saya apresiasi atas acara ini, sebagai bagian untuk memperkuat keimanan, sekaligus persatuan dan kesatuan demi mewujudkan Bumi Tambun Bungai yang aman, tentram dan kondusif," ungkap Gubernur.