Peristiwa

BANYUWANGI || jejakindonesia.id - Ratusan pelaku usaha dari berbagai daerah mengikuti Workshop Nasional UMKM yang digelar di Hotel Aston Banyuwangi pada Sabtu (13/9). Kegiatan ini mengusung tema pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) untuk mendorong inovasi, kreativitas, dan daya saing UMKM di era digital. Sabtu, (13/09/2025).

Workshop diselenggarakan oleh Remote Skills Academy AI Upskilling Program bekerja sama dengan Koperasi Jetawangi Nusantara. Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Pertanian dan Pangan serta Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan, yang sejalan dengan program prioritas Bupati Banyuwangi dalam mewujudkan UMKM Naik Kelas.

Para peserta mendapatkan pembekalan materi seputar strategi pemasaran digital, inovasi produk, pengelolaan keuangan, serta pemanfaatan teknologi modern untuk memperluas pasar. Sejumlah narasumber nasional yang berkompeten di bidangnya hadir untuk berbagi wawasan dan pengalaman praktis, sehingga pelatihan tidak hanya bersifat teori, tetapi juga aplikatif.

Ketua Yayasan Remote Skills Academy, Nafinia Putra, menegaskan bahwa tujuan workshop ini adalah membuka akses lebih luas bagi pelaku UMKM agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

“Melalui workshop ini, kami ingin mendorong pelaku UMKM untuk memanfaatkan AI dalam digitalisasi dan pemasaran, sehingga lebih siap bersaing di era industri 4.0,” ujarnya.

Tidak hanya berupa seminar, pelatihan ini menekankan praktik langsung. Peserta diajak mencoba berbagai aplikasi berbasis AI, mulai dari desain kemasan produk hingga strategi promosi digital. Selain itu, panitia juga menyiapkan sertifikasi dan jenjang pelatihan lanjutan bagi peserta yang serius mendalami pemanfaatan AI.

Ketua Koperasi Jetawangi Nusantara, Ahmad Maulana, menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus bersinergi dengan Pemkab Banyuwangi dalam mendukung peningkatan keterampilan pelaku usaha.

“Pelatihan ini benar-benar hands-on dengan praktik langsung. Kami ingin mencetak pelaku UMKM yang tidak hanya tangguh secara lokal, tetapi juga siap bersaing di level nasional bahkan internasional. Sinergi dengan pemerintah daerah akan terus kami perkuat agar manfaatnya semakin luas,” ujarnya.

Dengan antusiasme peserta yang tinggi, workshop ini diharapkan mampu menjadi wadah kolaborasi antar pelaku UMKM serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui pemanfaatan teknologi, khususnya AI, UMKM di Banyuwangi diharapkan semakin inovatif, mandiri, dan berdaya saing.

Reporter : Rio

BANYUWANGI || jejakindonesia.id  - Persidangan sengketa lahan Rest Area Cerung di Desa Tegalharjo, Kecamatan Glenmore, Banyuwangi, kembali memanas. Dalam perkara nomor: 34/Pdt.G/2025/PN Byw, Rabu (10/9/2025) sore, gugatan fantastis senilai Rp30 miliar yang diajukan Bupati Banyuwangi terhadap warga pemilik SHM memasuki agenda mendengarkan saksi penggugat. Namun, bukannya memperkuat posisi, saksi justru ditolak majelis hakim.

Kuasa hukum tergugat, Krisno Jatmiko, S.H., M.H, dengan tegas menyatakan keberatan atas saksi yang dihadirkan penggugat. Menurutnya, saksi yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Banyuwangi itu tidak independen karena sebelumnya hadir dalam sidang mediasi sebagai perwakilan resmi Bupati.

“Dalam mediasi lalu, saksi ini jelas datang dengan surat tugas dari Bupati. Artinya ia bukan saksi murni, tapi tangan panjang penggugat sendiri. Bagaimana mungkin bisa disebut obyektif ?,” sindir Krisno di ruang sidang.

Majelis hakim sependapat dan langsung menolak saksi tersebut. Keputusan ini dianggap sebagai kemenangan awal bagi tergugat sekaligus tamparan balik terhadap penggugat yang dinilai gegabah.

Lebih jauh, Krisno menohok substansi gugatan Bupati terhadap warganya sendiri. Menurutnya, ini adalah contoh telanjang bagaimana kekuasaan bisa dipakai untuk menindas, alih-alih melindungi.

“Negara mestinya jadi benteng rakyat. Tapi hari ini kita saksikan ironi: rakyat kecil digugat oleh pemerintahnya sendiri. Tragisnya lagi, ongkos perkara ini jelas bersumber dari pajak rakyat. Jadi rakyat dipaksa membiayai negara untuk menggugat rakyat, apakah ini bukan sebuah parodi hukum?,” ucapnya pedas.

Gugatan jumbo Rp30 miliar itu pun menuai sorotan publik. Warga menilai kasus ini adalah potret gamblang ketimpangan relasi antara penguasa dan rakyat kecil desa.

Kuasa hukum warga menegaskan akan terus melawan.
“Pada prinsipnya kami taat hukum. Sidang ini akan kami ikuti sampai titik akhir. Gugatan Rp30 miliar dari Bupati tetap akan kami lawan habis-habisan,” tegasnya.

Sidang berikutnya dijadwalkan dengan menghadirkan saksi dari pihak tergugat. Publik Banyuwangi kini menanti, apakah pengadilan mampu menjadi ruang keadilan atau sekadar panggung bagi kuasa negara untuk menguji seberapa jauh rakyat kecil bisa ditindas.

JAKARTA || jejakindonesia.id - Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat, Firdaus menegaskan bahwa keberadaan media siber harus dibarengi dengan kepatuhan terhadap aturan lisensi dan verifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers dan Peraturan Pemerintah (PP) terkait.

Firdaus menyebut, perusahaan pers tidak bisa berdiri tanpa aturan main yang jelas. Tanpa lisensi resmi

Media akan kesulitan mendapatkan pengakuan hukum dan bisa menimbulkan persoalan baru bagi pekerja pers maupun publik.

“Perusahaan pers tidak bisa asal berdiri tanpa aturan. Semua harus mengikuti Peraturan Pemerintah agar verifikasi berjalan sesuai hukum. Dengan begitu, media lebih kuat, kredibel, dan diakui,” tegas Firdaus, Jumat (12/9/2025).

Menurutnya, verifikasi tidak semata-mata administrasi, tetapi sebuah proses penting untuk menjamin kelangsungan hidup media dan melindungi para jurnalis di dalamnya.

Jika media resmi terverifikasi, maka hak-hak pekerja seperti gaji sesuai standar, BPJS Ketenagakerjaan, dan jaminan kesehatan bisa dipenuhi dengan baik.

Firdaus mengingatkan bahwa maraknya media baru di berbagai daerah justru menghadirkan tantangan tersendiri.

Banyak media bermunculan tanpa dasar hukum jelas, bahkan hanya beroperasi untuk kepentingan sesaat tanpa memperhatikan kualitas informasi maupun kesejahteraan pekerja pers.

“Kalau ini dibiarkan, kepercayaan publik terhadap media bisa menurun. Kita tidak boleh membiarkan media abal-abal mencoreng wajah jurnalisme nasional,” tambahnya.

Ia juga menilai pentingnya peran stakeholder dalam menyeleksi mitra kerja sama. Baik instansi pemerintah, perusahaan, maupun organisasi swasta

Harus memastikan media yang diajak bekerjasama memiliki lisensi resmi dan sudah masuk dalam asosiasi pers yang sah.

Dalam kesempatan yang sama, Firdaus menyebut SMSI akan terus berperan aktif mengawal isu lisensi ini bersama pemerintah dan aparat penegak hukum.

Dengan pengawasan ketat, diharapkan tidak ada lagi media yang beroperasi tanpa aturan jelas. “Lisensi bukan sekadar formalitas

Tapi bentuk tanggung jawab moral dan hukum dari perusahaan pers. Kalau lisensinya sah, maka media tersebut wajib memenuhi standar etika dan profesionalisme,” ungkapnya.

Ketua Eks Karesidenan Pati, Agus Kliwir menambahkan, jika aturan ini dijalankan dengan konsisten, maka masa depan media siber Indonesia akan semakin cerah.

Media yang resmi akan tumbuh sehat, sementara yang tidak memenuhi aturan akan tersaring secara alami.

Agus Kliwir menutup dengan mengingatkan bahwa lisensi pers adalah instrumen penting untuk menjaga marwah jurnalisme.

“Kalau lisensi ditegakkan, media bisa menjadi mitra pemerintah dan masyarakat yang sesungguhnya, bukan sekadar alat kepentingan kelompok tertentu,” kata Ketua Eks Karesidenan Pati.(red)

BALI || jejakindonesia.id - Tim SAR Ditpolairud Polda Bali berhasil menemukan empat korban banjir yang sebelumnya dinyatakan hilang. Seluruhnya ditemukan di Tanah Kilap, Mangrove, Denpasar Selatan, Kamis (11/9/25) sekitar pukul 09.00 WITA.

Ditpolairud Polda Bali Kombes Pol. Nurodin, S.I.K., M.H menyatakan, keempat korban dalam keadaan meninggal dunia. Keempat korban yang ditemukan tersebut berjenis kelamin perempuan.

“Ya benar, pencarian oleh tim SAR gabungan secara intensif berhasil menemukan empat korban banjir tadi pagi,” jelas Kombes Pol. Nurodin, dikutip Jumat (12/9/25).

Selanjutnya, ujar Dirpolairud, keempat korban dibawa ke RSUP Prof. Ngurah, Sanglah untuk dilaksanakannya proses identifikasi.

“Pencarian terhadap beberapa korban yang belum ditemukan masih terus kami lakukan melibatkan tim gabungan,” jelasnya.

Dengan ditemukannya empat korban banjir oleh tim SAR gabungan, berarti sudah ada 9 korban banjir berhasil ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Sementara 4 korban lagi masih dilakukan pencarian.

Sebelumnya, disebutkan jumlah korban banjir di Bali mencapai 13 orang. Dari jumlah tersebut 5 orang telah ditemukan dalam keadaan meninggal dan 8 orang dinyatakan hilang.

BANYUWANGI || jejakindonesia.id - Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, terlihat memeluk Naura, siswa kelas I SD, Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 2 Banyuwangi, yang menangis dan terus memanggil ibunya. Hal ini terjadi saat Bupati Ipuk mengunjungi Sekolah Rakyat, Rabu sore (10/9/2025).

Naura menangis karena rindu pada ibunya. Selama dua bulan terakhir dia tinggal di Sekolah Rakyat, di Gedung Pendidikan dan Pelatihan PNS, Desa/Kecamatan Licin. “Ibuk…Ibuk…,” kata Naura sambil menangis tersedu di pelukan Ipuk.

Ipuk lalu memangku dan terus memeluk erat Naura yang tak henti menangis.

Sesekali Ipuk mengelus pipi dan pundak Naura untuk menenangkan anak yang masih berusia 6 tahun itu. Ipuk juga terlihat berupaya menghibur Naura.

Naura mulai menangis saat kelompok paduan suara siswa Sekolah Rakyat, menyanyikan lagu berjudul ”Ibu” yang dipopulerkan oleh Haddad Alwi karya penyanyi dan penulis lagu asal Aceh Rara Tarmizi. Lagu tersebut dinyayikan dengan apik oleh paduan suara yang dibawakan siswa SMP dan SMA Sekolah Rakyat.

Tidak hanya Naura, namun puluhan siswa lainnya juga turut meneteskan air mata. Bahkan terlihat air mata juga menetes di pipi Ipuk. Beberapa Kepala OPD yang mendampingi Ipuk, juga terlihat menangis.

“Saat ini kalian sedang berjuang. Sekolah ini menjadi bekal untuk masa depan kalian. Jadi tetap sabar dan semangat belajar. Nikmati semua prosesnya,” kata Ipuk.

“Kami tahu kalian rindu rumah. Rindu orang tua, pasti berat bagi kalian. Tapi yakinlah apa yang kalian perjuangkan saat ini, akan dinikmati di masa depan yang lebih baik,” tambah Ipuk.

Sekolah Rakyat merupakan sekolah berbasis asrama yang diperuntukkan bagi anak dari keluarga tidak mampu. Sekolah Rakyat Banyuwangi saat ini terdapat 125 orang, yang terdiri dari 25 siswa SD, 50 SMP, dan 50 SMA

Bupati Ipuk mengunjungi sekolah ini, untuk memastikan kegiatan pembelajaran di Sekolah Rakyat berjalan lancar.

“Kami ingin melihat langsung bagaimana progres Sekolah Rakyat Banyuwangi. Sekaligus memastikan bahwa semua kegiatan di sini berjalan dengan lancar,” kata Ipuk.

Ipuk hadir bersama Kapolresta Banyuwangi, Kombespol Rama Samtama Putra, serta segenap jajaran Pemkab Banyuwangi.

Para siswa mengaku mulai senang berada di Sekolah Rakyat. Salah satunya, Hasyiela Zahra yang mengaku senang bisa belajar di Sekolah Rakyat.

“Senang sekali. Di sini kebutuhan makan dan pendidikan kita terjamin. Kita juga bisa bertemu banyak teman baru, bahkan seperti saudara,” kata siswa kelas 10 SMA di Sekolah Rakyat Banyuwangi itu.

Hal serupa juga disampaikan Erlangga Frenky, siswa kelas 2 SMP Sekolah Rakyat. “Bisa meringankan beban orang tua karena gratis di sini. Di sini juga menyenangkan karena nyaman dan banyak teman,” ujarnya. (*)