Peristiwa

SIDOARJO || jejakindonesia.id - Kegiatan pengerasan jalan desa pekerjaan pengerasan Jalan Desa lingkar blok wangi lokasi RT 09, RW 05 sumber dana dari dana desa tahun 2025 besar anggaran Rp.22.930.000,- pelaksana atau tim pelaksana kegiatan desa (TPKD) anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur.Pekerjaanya penuh kejanggalan tidak sesuai Pagu.

Dalam pemantauan awak media saat pekerjaan,semuanya diduga ada kejanggalan. Dari papan informasi tidak tercantum kan jarak pengurukan pemadatan,ketebalan maupun total keluasan pekerjaan.

Tim media mencoba menelusuri, berbagai informasi masyrakat setempat.salah satu warga setempat dan juga mempunyai usaha rosokan inisial (Hi).dia mengatakan kepada awak media kalau dirinya menguruk depan tempat usahanya sebanyak 4 dump truk.

Masih (HI),tidak hanya saya saja yang menguruk sendiri,tetangga saya informasinya menguruk sendiri di depan usanya. Tuturnya

Awak media mencoba konfirmasi kepada Kades Kusairi selaku kades Anggaswangi.Wartawan justru tidak mendapatkan jawaban yang benar,malah Kades melontarkan kata-kata tidak pantas,seharusnya tidak di sampaikan oleh seorang Kepala Desa. Owalah mas!!! mek nguruk 10 dump aja mek urek-urek.wartawan kok senengane urek deso ae.

Owalah mas,cuma 10 dump truk saja kok di urai-urai atau di permasalahkan.wartawan kok bisanya menganggu desa aja "cetus kades kusairi

Sepontan menyampaikan kata-kata tidak elok kepada Jurnalist,akhirnya kades membuat agenda pertemuan di kantor desa anggaswangi Kecamatan Sukodono

19 september 2024 awak media mendatangi kantor Desa Anggaswangi,saat datang justru kades tidak ada di tempat,salah satu staff pelayanan mengatakan,kalau pak kadesnya sedang keluar.

Tim awak media,terus akan mengawal persoalan kata-kata yang tidak pantas yang di ucapkan oleh salah satu Kepala Desa Anggaswangi.(yuli)

PALU || jejakindonesia.id - Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Dr. Agus Nugroho yang juga selaku Penasihat Yayasan Kemala Bhayangkari (YKB) Daerah Sulteng menghadiri peletakan batu pertama pembangunan Mushollah Raudhatul Ilmi di Sekolah Yayasan Kemala Bhayangkari Daerah Sulawesi Tengah, Kamis (18/9/2025).

Peletakan batu pertama ini turut dihadiri Wakapolda Sulteng Brigjen Pol Dr. Helmi Kwarta Kusuma Putra Rauf bersama pejabat utama (PJU) Polda Sulteng, Kapolresta Palu, serta jajaran pengurus Bhayangkari.

Hadir pula Wakil Ketua Bhayangkari Daerah Sulteng Ny. Narny Helmi Kwarta, Wakil Ketua Pengurus YKB Daerah Sulteng Ny. Santi Asep Ahdiatna, dan sejumlah tamu undangan lainnya.

Selain unsur kepolisian, dukungan juga datang dari berbagai pihak. Turut hadir perwakilan Yayasan Buddha Tzu Chi Pusat, Yayasan Buddha Tzu Chi Palu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu, Kepala Dinas DPMPTSP Palu, Dekan FKIP Universitas Tadulako, serta staf pemerintah daerah. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan lintas sektor untuk pembangunan fasilitas ibadah tersebut.

Dalam rangkaian kegiatan, dilakukan penandatanganan prasasti Mushollah Raudhatul Ilmi oleh Ketua Pengurus YKB Daerah Sulteng Ny. Fera Agus Nugroho. Prosesi ini disaksikan langsung oleh Kapolda Agus Nugroho selaku penasihat yayasan, sebagai simbol komitmen bersama dalam pembangunan sarana ibadah di lingkungan sekolah.

Kapolda Sulteng Irjen Pol. Agus Nugroho mengatakan, bahwa pembangunan mushollah ini menjadi langkah penting untuk memperkuat nilai-nilai spiritual bagi siswa, guru, maupun masyarakat sekitar sekolah.

Menurutnya, kehadiran mushollah akan semakin melengkapi fasilitas pendidikan dan mendukung pembentukan karakter generasi muda.

“Semoga dengan berdirinya Mushollah Raudhatul Ilmi ini dapat menjadi tempat ibadah yang nyaman, sekaligus pusat pembinaan akhlak bagi anak-anak kita di Yayasan Kemala Bhayangkari,” kata Irjen Agus Nugroho.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung, termasuk Yayasan Buddha Tzu Chi dan pemerintah daerah. Sinergi ini, kata Kapolda, merupakan bentuk nyata kebersamaan dalam membangun fasilitas pendidikan dan keagamaan di Sulawesi Tengah.

Peletakan batu pertama ini menjadi tonggak awal pembangunan mushollah yang diharapkan selesai tepat waktu, sehingga segera dapat dimanfaatkan oleh siswa, guru dan masyarakat sekitar.

SURABAYA || jejakindonesia.id - Ketua Umum PW Fast Respon Nusantara Counter Polri, Agus Flores, menggelar temu kangen sekaligus rapat koordinasi dengan Ketua DPW PW Fast Respon Jawa Timur, Gus Santos, beserta staf dan jajarannya. Pertemuan tersebut membahas perkembangan koordinasi di seluruh instansi di Jawa Timur yang dinilai penting untuk diperkuat, khususnya dalam upaya bersinergi dengan POLRI, terutama Korlantas Polri, serta Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) se-Jawa Timur.

Dalam forum tersebut, sejumlah aduan dari anggota Jawa Timur turut disampaikan kepada Ketum PW Fast Respon Nusantara Counter Polri. Beberapa isu yang menjadi sorotan adalah dugaan praktik suap dalam kasus judi online (judol) serta dugaan suap terkait kabel Telkom.

Menanggapi hal tersebut, Agus Flores menegaskan pentingnya langkah bersih-bersih di Jawa Timur, khususnya dalam pemberantasan narkoba.

“Jawa Timur ini bisa bersih dari narkoba, asal oknum aparat penegak hukumnya tidak ikut bermain,” tegas Agus Flores dalam pernyataannya.

Sementara itu, Ketua DPW PW Fast Respon Jawa Timur, Gus Santos, menyampaikan komitmennya untuk menindaklanjuti setiap aduan masyarakat yang masuk, serta terus memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum.

“Kami di Jawa Timur siap bergerak cepat. Setiap laporan akan kami kawal agar ada tindakan nyata. Kami mendukung penuh langkah Ketum dalam membersihkan Jatim dari praktik suap maupun peredaran narkoba,” ujar Gus Santos.

Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga Jawa Timur tetap kondusif, bebas dari narkoba, dan terhindar dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat.

Morowali, Sulteng || jejakindonesia.id -Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I TPI Morowali, Selasa (16/9). Kehadiran kantor imigrasi baru ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan keimigrasian sekaligus memperkuat pengawasan orang asing di wilayah Sulawesi Tengah.

Selama ini, layanan imigrasi di Sulteng hanya ditangani oleh dua kantor, yakni Kanim Palu dan Kanim Banggai. Dengan adanya pembangunan Kanim Morowali, akses layanan keimigrasian diharapkan semakin mudah, serta mampu mendorong peningkatan investasi dan aktivitas ekonomi di daerah.

Dalam arahannya, Menteri Agus menegaskan pentingnya kolaborasi aktif dan komitmen seluruh jajaran dalam menghadirkan layanan yang prima. “Pembangunan ini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga komitmen pemerintah untuk hadir memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, pada kesempatan tersebut Menteri Agus juga menyalurkan 5.000 paket bantuan sosial kepada masyarakat di 10 desa di Kabupaten Morowali, serta melakukan penanaman 200 bibit kelapa sebagai bagian dari program ketahanan pangan nasional.

Menanggapi langkah strategis ini, Ketua Umum Perkumpulan Wartawan Fast Respon Nusantara (PW. FRN) Counter Polri, Agus Flores, menyampaikan dukungannya.

“Mari kita sebagai putra Sulteng mendukung pembangunan Kantor Imigrasi Kelas I di Morowali. Kehadiran kantor ini sangat penting demi pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat dan memperkuat posisi daerah kita,” ujar Agus Flores.

Dengan dukungan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan Kanim Morowali diharapkan dapat segera terwujud dan memberi manfaat besar bagi masyarakat Sulawesi Tengah, khususnya Kabupaten Morowali.
(Red)

BANYUWANGI || jejak-indonesia.id –Ramainya aktivitas pariwisata yang diikuti peningkatan sektor ekonomi kreatif dan UMKM, membuat ekonomi Banyuwangi terus naik. Badan Pusat Statistik (BPS) Banyuwangi mencatat pertumbuhan ekonomi Banyuwangi tumbuh 5,85 persen pada triwulan II 2025 (year on year/yoy). Angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur (5,23 persen) maupun nasional (5,12 persen).

“Pertumbuhan Kabupaten Banyuwangi ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Jawa Timur yaitu 5,23 persen serta lebih tinggi dibandingkan Nasional yaitu 5,12 persen,” kata Kepala BPS Banyuwangi Hermanto, saat High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), TP2ED dan TP2DD di Aula Rempeg jogopati, Selasa (16/9/2025).

Hermanto menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Banyuwangi tersebut disebabkan terjadinya peningkatan nilai produk domestik regional bruto (PDRB) Banyuwangi secara yoy di triwulan yang sama. Di mana PDRB daerah di triwulan II 2025 sebesar Rp 30.149,33 triliun.

“Ini lebih tinggi dibandingkan PDRB Banyuwangi di triwulan II tahun 2024 yang sebesar Rp 27.6 triliun. PDRB Triwulan II 2025 juga lebih tinggi dibandingkan triwulan 1 2025 yakni sebesar Rp 27.4 trilliun,” terangnya.

Kepala Bank Indonesia Kantor Jember Gunawan menambahkan peningkatan PDRB Banyuwangi di Triwulan II 2025, terutama disebabkan oleh meningkatnya kegiatan di sektor sekunder utamanya kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Antara lain meningkatnya produksi UMKM di tengah peningkatan kegiatan pariwisata dan ekononomi kreatif, terutama saat libur panjang,” ungkapnya.

Dari segi pengeluaran, peningkatan PDRB ditopang oleh meningkatnya konsumsi akhir rumah tangga, terutama didorong oleh meningkatnya pendapatan sebagian masyarakat khususnya yang bergerak di sektor sekunder. Ini menandakan daya beli masyarakat Banyuwangi masih terjaga.

“Peningkatan PDRB juga ditunjang adanya peningkatan nilai ekspor khususnya produk makanan laut,” ujarmya.

Gunawan mengatakan akan terus mensupport percepatan ekonomi Banyuwangi, salah satunya mendorong percepatan APBD dengan aktif melakukan advisory serta mendukung digitalisasi dalam transaksi di Pemkab.

“Kami juga akan membantu hilirisasi investasi, pengendalian bahan pokok dalam kerangka TPID, mendorong UMKM, hingga peningkatan industri manufaktur dan pariwisata,” ungkapnya.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani berterima kasih atas dukungan semua pihak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Banyuwangi hingga upaya menjaga inflasi. Pertumbuhan ekonomi Banyuwangi sebesar 5,85% merupakan hasil kerja semua pihak.

Ipuk menyampaikan sejumlah langkah untuk meningkatkan perekonomian daerah di antaranya melakukan akselerasi belanja pemerintah dan investasi. Peningkatan produktivitas dan sektor unggulan hingga upaya perluasan kesempatan kerja.

“Untuk menjaga inflasi perlu kita perkuat lagi strategi 4K yakni memastikan Keterjangkauan Harga, Ketersedian Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu Ipuk juga menyampaikan secara detail langka-langkah yang harus dilakukan oleh setiap organisasi perangkat daerah (OPD) untuk pengendalian inflasi serta kolaborasi yang harus dilakukan oleh berbagai stakeholder terkait.