Peristiwa

BANYUWANGI || jejakindonesia.id - Ratusan warga Desa Kenjo memadati balai desa pada Selasa, 17 September 2025, untuk menghadiri acara pembagian sertifikat Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sebanyak 300 sertifikat diserahkan langsung kepada para pemiliknya, mengakhiri penantian panjang mereka. Senyum lebar dan raut wajah gembira terpancar jelas dari setiap warga yang datang.

Salah satu warga, Hotibin, mengungkapkan rasa syukurnya. “Terima kasih Pak Kades, terima kasih panitia. Alhamdulillah, prosesnya cepat sekali. Tidak menyangka dalam waktu kurang dari satu tahun sertifikat sudah terbit,” ujar Hotibin sambil memegang erat sertifikat miliknya.

Kepala Desa Kenjo, Ahmad Sofyanto, dalam sambutannya menyampaikan kebanggaannya atas kelancaran program ini. Ia secara khusus memberikan apresiasi kepada panitia PTSL yang telah berjuang tanpa lelah, siang dan malam, untuk menuntaskan seluruh berkas. "Terima kasih kepada BPN yang telah memberikan kesempatan luar biasa ini kepada Desa Kenjo.

Alhamdulillah, warisan saya sudah lengkap, setelah rangkaian pembangunan infrastruktur seperti lebih dari 140 unit bedah rumah, 70 unit lebih MCK, jalan, dan lain-lain. Kali ini ditambah dengan sertifikat PTSL,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa sertifikat ini bukan hanya sekadar dokumen, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan status kepemilikan tanah yang jelas dan sah, sehingga dapat memberikan rasa aman dan juga nilai ekonomis bagi pemiliknya.

Acara berjalan lancar dan tertib, menunjukkan antusiasme tinggi dari masyarakat. Pembagian sertifikat ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan warga Desa Kenjo.

Reporter : Rio

BANGLI || jejakindonesia.id – Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirkeswat Ditjenpas), Dr. dr. Adhayani Lubis, melakukan kunjungan kerja ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Bangli sekaligus meninjau secara langsung pelaksanaan penilaian sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) 8807:2022 untuk pelaksanaan program rehabilitasi pemasyarakatan di lapas Narkotika Bangli yang dilaksanakan oleh taim auditor dari PT Sukofindo, Selasa, (16/9).

Dalam kunjungannya, Dr. dr. Adhayani Lubis, yang didampingi oleh tim mentor Rehabilitasi dari Kantor Wilayah Dirjenpas Bali, meninjau berbagai aspek pelaksanaan rehabilitasi yang ada di Lapas Narkotika Bangli, mulai dari mekanisme asesmen, pelaksanaan terapi, hingga evaluasi hasil program. Sertifikasi SNI di bidang rehabilitasi pemasyarakatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan dan menjamin akuntabilitas program rehabilitasi bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP), khususnya bagi pengguna napza.
Kepala Lapas Narkotika Bangli, Marulye Simbolon, menyampaikan komitmennya untuk menyelenggarakan program rehabilitasi yang terstandarisasi, transparan, dan berkelanjutan.

“Kami merasa sangat terhormat atas kunjungan Ibu Dr. dr. Adhayani Lubis beserta tim ke Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli dalam rangka peninjauan pelaksanaan penilaian sertifikasi SNI 8807:2022. Kunjungan ini menjadi motivasi besar bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi bagi warga binaan pemasyarakatan, khususnya pengguna napza. Harapan kami, dengan adanya sertifikasi ini, layanan rehabilitasi di Lapas Narkotika Bangli dapat menjadi role model dan memberikan manfaat nyata dalam proses pemulihan warga binaan,” jelas Kalapas.

Tak hanya fokus pada aspek sertifikasi, Dirkeswat juga menyempatkan diri untuk meninjau langsung sarana dan prasarana penunjang rehabilitasi, termasuk ruang konseling, klinik kesehatan, blok khusus rehabilitasi, dapur serta fasilitas pembinaan lainnya. Ia mengapresiasi kesiapan dan komitmen Lapas Narkotika Bangli dalam menyelenggarakan rehabilitasi yang terstandarisasi dan berkelanjutan.

“Lapas Narkotika Bangli merupakan salah satu lapas percontohan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan kita harapkan setelah ini akan terbit SNInya. Ini menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa seluruh proses sudah sesuai standar yang ditetapkan, baik dari sisi layanan kesehatan, pembinaan, hingga dokumentasi program,” ujar Adhayani Lubis dalam keterangannya.

Lebih lanjut, Dr. dr. Adhayani Lubis, menegaskan pentingnya sinergi antara petugas pemasyarakatan, tenaga medis, serta konselor rehabilitasi dalam menjamin efektivitas program. Ia juga mendorong agar seluruh lapas yang menyelenggarakan program rehabilitasi terus melakukan evaluasi dan peningkatan kapasitas agar hasil yang dicapai benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga binaan.

Dalam kesempatan ini, Dr. dr. Adhayani Lubis, juga menyempatkan untuk meninjau berbagai program pembinaan kemandirian yang ada di Lapas Narkotika Bangli dan juga berkesempatan melakukan penen asparagus dan sayur pokcoy yang merupakan program ketahanan pangan unggulan yang ada di Lapas Narkotika Bangli.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Ditjenpas dalam meningkatkan kualitas layanan pemasyarakatan, khususnya dalam bidang kesehatan dan rehabilitasi, demi mewujudkan pemasyarakatan yang humanis dan berorientasi pada pemulihan.

JAKARTA || jejakindonesia.id – Ketua Umum Perkumpulan Wartawan Fast Respon Nusantara (PW.FRN) Counter Polri, Agus Flores, memberikan pesan khusus kepada Ketua DPC Fast Respon Banyuwangi, Gus Sam. Dalam arahannya, Agus Flores menekankan pentingnya kebijaksanaan seorang pemimpin dalam mengelola organisasi.

“Sebagai pemimpin harus bijak, kita harus memahami bahwa dalam organisasi pasti ada yang menyoroti dan ada yang memuji. Tidak ada di dunia ini yang hanya dipuji saja, pasti ada juga yang menjelekkan. Dan hal itu harus kita terima dengan lapang dada,” tegas Agus Flores.

Ia mengingatkan agar seluruh pengurus tetap fokus berkarya dan berprestasi, apalagi di Banyuwangi kepengurusannya mayoritas berasal dari kalangan wartawan. “Tugas wartawan itu menulis, tapi jangan menulis soal oknum polisi bermasalah atau lapas bermasalah. Kalau ada persoalan, lebih baik ditegur langsung. Apalagi sekarang kita diawasi UU ITE, jadi fokuslah menulis berita yang baik,” ujarnya.

Agus Flores juga menekankan pentingnya sinergi dengan aparat kepolisian. Menurutnya, polisi adalah bagian dari masyarakat sipil yang harus dijaga bersama. “Pemimpin itu harus tegak lurus merah putih, bantu polisi dan lantas di lapangan. Polisi bagian dari sipil, sama dengan kita. Sesama sipil harus saling menjaga,” tambahnya.

Sebagai penutup, Agus Flores berpesan khusus kepada jajaran DPC Fast Respon Banyuwangi untuk juga memperhatikan keberadaan Pondok Pesantren Miftahul Ulum, pesantren keluarga besar Agus Flores yang berada di Besuki, Situbondo.

PASURUAN || jejakindonesia.id – Kota Pasuruan kembali bersiap menyemarakkan perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan sebuah agenda budaya spektakuler bertajuk Pasuruan Street Art Carnival 2025. Acara tahunan yang selalu dinantikan masyarakat ini akan digelar pada Rabu, 17 September 2025, dengan mengusung tema “The Exotica of Indonesian Folklore”.

Rangkaian karnaval akan dimulai dari Stadion Untung Suropati dan berakhir di GOR Untung Suropati, dengan start pukul 12.00 WIB. Ribuan peserta dari berbagai kalangan dipastikan hadir untuk menampilkan kreativitas seni, busana etnik, serta atraksi budaya yang merefleksikan kekayaan cerita rakyat nusantara.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan Lucky Danardono, AP, MM menyebutkan, karnaval tahun ini bukan hanya perayaan, melainkan juga wujud nyata pelestarian budaya bangsa. “Kami ingin menghadirkan semangat kemerdekaan melalui ekspresi seni yang menyatukan, sekaligus memperkenalkan kekayaan folklore Indonesia kepada generasi muda,” ujarnya.

Pasuruan Street Art Carnival 2025 diharapkan mampu menarik minat wisatawan lokal maupun mancanegara, sekaligus memperkuat identitas Kota Pasuruan sebagai kota yang berbudaya, kreatif, dan terbuka bagi keragaman seni.

Dengan dukungan penuh Pemerintah Kota Pasuruan serta antusiasme masyarakat, perhelatan ini diyakini akan menjadi momentum penting dalam merajut persatuan dan kebanggaan bangsa di tengah perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke-80.

Pemerintah Kota Pasuruan bersama jajaran TNI-Polri menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mendukung kelancaran pawai kemerdekaan yang digelar pada Rabu, 17 September 2025 ini

Dan juga Berdasarkan layout resmi pengamanan, jalur pawai dimulai dari kawasan Stadion Untung Suropati dan berakhir di sekitar Taman Lansia – Taman Purut. Sejumlah ruas jalan utama akan digunakan sebagai jalur pawai, sementara beberapa titik akan diberlakukan penutupan total dan penyaringan arus kendaraan (filtering).

Kendaraan pengantar peserta diarahkan menuju area sekitar Pemkot Pasuruan dan Stadion Untung Suropati, sedangkan kendaraan penjemput disiapkan di kawasan GOR Untung Suropati Complex. Untuk menjaga kelancaran, titik-titik penutupan total akan diberlakukan di ruas strategis seperti Jalan Sultan Agung serta simpang-simpang utama yang menjadi akses masuk ke jalur pawai.

Pihak kepolisian mengimbau masyarakat agar memperhatikan rekayasa lalu lintas ini, serta menggunakan jalur alternatif apabila tidak berkepentingan langsung dengan kegiatan pawai. Dengan sinergi dan dukungan seluruh pihak, perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-80 di Kota Pasuruan diharapkan berlangsung tertib, meriah, dan penuh semangat kebangsaan.​

(RED)

Madina || jejak-indonesia.id - Aktifitas tambang emas ilegal dikecamatan Hutabargot semakin marak salah satunya di lokasi bernama kilo dua Desa Simalagi Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Sumatera Utara.

Lokasi kilo dua ini diduga milik warga desa Binanga Kecamatan Hutabargot Madina, Kepala desa Binanga Sahnan Efendi mengaku warga desanya inisial KBL benar merupakan pemilik Lahan yang berada di kilo dua dia juga membenarkan bahwa "KBL" juga memiliki Gelundung yang berupa pengolah batu berisi emas,

"Batuannya didapat dari jatah Bos-bos tambang yang mengelola lahan miliknya dikilo dua dan saat ini dikelola oleh sejumlah Bos penambang emas berinisial NP, KSN dan LTF, yang saat ini memproduksi puluhan kilogram emas dari hasil tambang emas ilegal tersebut,"ujarnya kepada wartawan baru-baru ini.

Ia juga mengaku tidak berani menegur aktivitas tersebut lantaran pemainnya adalah kebanyakan orang berpangkat dan banyak oknum aparat juga terlibat dalam penambangan baru emas itu.

"Bagaimana saya hendak melarang warga desa saya, sementara pemainnya adalah Oknum-oknum yang merupakan pejabat negara, wakil rakyat bahkan banyak aparat penegak hukum yang ikut terlibat, kalau mau biar saya tunjukkan orangnya siapa -siapa oknum tersebut," ucapnya.

Awak media menanyakan kembali mengapa selama ini pemilik lahan kilo dua inisial KBL ini tidak pernah tersentuh hukum. Namun Sahnan menyampaikan sejauh ini memang belom ada masyarakat yang melapor.

"Sampai dengan saat ini pemilik lahan tersebut sepengetahuan saya belom pernah diperiksa atau di panggil oleh penyidik dan sejauh ini juga masyarakat tidak ada yang melapor ke saya secara langsung tapi kalau dibelakang saya saya tidak tahu," Katanya.

Dia juga (Sahnan) menuturkan, sempat meminta agar wilayah tambang tersebut dilegalkan, namun dirinya menolak jika harus mengakui bahwa lahan tersebut merupakan lokasi PT.Sorik Mas Mining.

"Sampai kapan pun saya tidak akan mau mengakui wilayah tersebut milik PT.Sorik Mas Mining karna memang menurut saya itu bukan milik perusahaan itu dan pihak-pihak tersebut juga meminta kami membuat pernyataan yang menurut mereka kami adalah karyawan PT. Sorik Mas Mining dan kami diminta mengakui agar dibebaskan sehingga nanti itu sebagai pengantar agar terbentuk WPRnya,berarti seolah-olah wilayah ini sudah dinyatakan dan diakui PT.Sorik Mas Mining," Paparnya.

(LR)

Poto Gudang Matrial Batu Tambang Emas Hitam Bargot. (istimewa)