Pemerintahan

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id – Respons cepat ditunjukkan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman (PU CKPP) Kabupaten Banyuwangi dalam menindaklanjuti laporan masyarakat terkait kondisi jalan berlubang yang cukup parah di Jalan Ikan Hiu, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Banyuwangi. Laporan tersebut mencuat pada Rabu (11/02/2026), setelah warga mengeluhkan banyaknya titik lubang yang dinilai membahayakan pengguna jalan.

Jalan Ikan Hiu diketahui merupakan salah satu akses penting di wilayah Kertosari yang kerap dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat setiap harinya. Kondisi jalan yang berlubang cukup dalam di beberapa titik membuat pengendara harus ekstra hati-hati saat melintas, terlebih saat jam sibuk dan pada malam hari.

Menanggapi laporan tersebut, Kepala Dinas PU CKPP Kabupaten Banyuwangi, H. Cahyanto Hendri Wahyudi, S.E., langsung memberikan instruksi kepada jajarannya untuk segera turun ke lapangan. Tanpa menunggu waktu lama, sekitar pukul 17.00 WIB, satuan unit Dinas PU CKPP sudah berada di lokasi untuk melakukan perbaikan.

"Kami bergerak cepat begitu menerima laporan dari masyarakat. Jalan berlubang seperti ini memang harus segera ditangani karena berpotensi menyebabkan kecelakaan,” ujar H. Cahyanto Hendri Wahyudi saat dikonfirmasi.

Petugas dari Dinas PU CKPP terlihat melakukan penambalan pada sejumlah titik jalan yang berlubang dengan material yang telah disiapkan. Proses perbaikan dilakukan secara bertahap agar tidak terlalu mengganggu arus lalu lintas. Meski dilakukan menjelang sore hingga petang hari, pekerjaan tetap dilaksanakan dengan maksimal demi memastikan kualitas perbaikan.

Warga setempat menyampaikan apresiasi atas respons cepat yang diberikan pemerintah daerah. Salah satu warga Kertosari Abdul Ghani mengaku sebelumnya cukup khawatir dengan kondisi jalan tersebut, terutama saat musim hujan karena lubang sering tertutup genangan air sehingga tidak terlihat oleh pengendara.

"Alhamdulillah langsung diperbaiki. Tadi siang masih banyak lubang, sore sudah ada petugas datang. Ini sangat membantu dan membuat kami merasa diperhatikan,” ungkap seorang warga.

Menurut Dinas PU CKPP, perbaikan tersebut merupakan langkah penanganan cepat (quick response) guna mengantisipasi risiko kecelakaan. Ke depan, pihaknya juga akan terus melakukan pemantauan rutin terhadap kondisi jalan, khususnya di kawasan padat aktivitas seperti wilayah perkotaan Banyuwangi.

H. Cahyanto Hendri Wahyudi menegaskan bahwa pihaknya membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk melaporkan kerusakan infrastruktur, baik jalan, drainase, maupun fasilitas umum lainnya. Laporan masyarakat dinilai sangat membantu dalam mempercepat penanganan di lapangan.

"Kami berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik dan Respon Cepat (Fast Respon). Sinergi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting agar infrastruktur di Banyuwangi tetap terjaga dengan baik,” tegasnya.

Dengan adanya perbaikan tersebut, diharapkan arus lalu lintas di Jalan Ikan Hiu Kertosari kembali lancar dan aman, serta dapat menunjang aktivitas warga tanpa rasa khawatir terhadap potensi bahaya akibat jalan rusak. (Marta)

BOGOR || Jejak-indonesia.id - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengimbau masyarakat untuk mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas seiring pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang akan digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Senin (2/2/2026).

Kegiatan nasional ini akan dihadiri sekitar 4.473 peserta dari seluruh Indonesia, yang terdiri atas unsur pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota. Kehadiran ribuan peserta tersebut diperkirakan akan meningkatkan volume kendaraan di sejumlah ruas jalan menuju kawasan Sentul dan sekitarnya.

Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Pemerintah Kabupaten Bogor dan aparat terkait telah menyiapkan pengaturan lalu lintas guna menjaga kelancaran mobilitas masyarakat. Bima menyampaikan bahwa koordinasi lintas instansi telah dilakukan agar dampak kemacetan dapat ditekan semaksimal mungkin.

“Kemendagri telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Bogor untuk memastikan pengaturan lalu lintas agar meminimalisir terjadinya kemacetan,” ujarnya.

Pengaturan tersebut akan didukung oleh personel gabungan dari berbagai unsur di lapangan. “[Akan ada] penambahan-penambahan personel, baik personel dari kepolisian, TNI, Satpol PP, maupun Dishub (Dinas Perhubungan) [di titik-titik tertentu],” kata Bima.

Meski berbagai langkah telah disiapkan, ia mengakui bahwa aktivitas warga tetap berpotensi terdampak. Karena itu, pemerintah menyampaikan permohonan maaf sekaligus mengajak masyarakat untuk menyesuaikan rencana perjalanan.

“Kami memohon maaf [kepada warga yang mungkin terdampak] dan agar warga bisa menyesuaikan waktu dan rute perjalanan selama kegiatan berlangsung,” tuturnya.

Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, dengan tetap diupayakan berjalan seiring dengan kenyamanan aktivitas masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.

Puspen Kemendagri

JAKARTA || Jejak-indonesia.id - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026. Rakornas ini merupakan upaya untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas Presiden. Forum bertajuk “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045” tersebut akan berlangsung di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan menjelaskan, Rakornas 2026 merupakan kesinambungan dari pelaksanaan pada tahun sebelumnya, serta menjadi bagian penting dalam mendukung implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Adapun tema yang diusung bertujuan untuk memastikan percepatan pelaksanaan program prioritas Presiden melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.

“Pemilihan tema tersebut dimaksudkan untuk percepatan implementasi program prioritas Presiden melalui sinergi pusat dan daerah, memperkuat koordinasi lintas sektor isu strategis, dan menjembatani kebijakan dengan pelaksanaan untuk memastikan keberhasilan Program Prioritas Presiden tersebut,” kata Benni dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Dalam forum tersebut, Kemendagri akan menghadirkan jajaran Kabinet Merah Putih mulai dari menteri koordinator, menteri, hingga pimpinan lembaga negara, termasuk unsur TNI dan Polri sebagai narasumber. Mereka akan membahas program strategis Presiden yang meliputi kebijakan ekonomi, investasi, dan energi; penguatan program kerakyatan seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, swasembada pangan, Kampung Nelayan Merah Putih, serta Makan Bergizi Gratis; sekaligus peran Kejaksaan, TNI, Polri, dan KPK dalam pengamanan, penegakan hukum, serta pengawasan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif, transparan, dan berkelanjutan.

Rakornas ini diperkirakan akan dihadiri oleh sekitar 4.453 peserta. Mereka terdiri atas unsur kementerian/lembaga, gubernur, bupati, dan wali kota, pimpinan DPRD, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari seluruh Indonesia.

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rakornas tersebut, Benni mengimbau masyarakat, khususnya yang berada di sekitar lokasi kegiatan agar dapat menyesuaikan dengan potensi peningkatan aktivitas dan mobilitas selama kegiatan berlangsung. Kemendagri bersama pihak terkait akan berupaya memastikan penyelenggaraan Rakornas berjalan tertib, aman, dan minim gangguan bagi masyarakat, termasuk melalui pengaturan lalu lintas dan koordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda) setempat.

Puspen Kemendagri

JAKARTA || Jejak-indonesia.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan peran strategis data kependudukan yang dikelola Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Data tersebut antara lain mendukung penguatan sistem keuangan nasional, penyaluran bantuan sosial, mitigasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), hingga pengembangan layanan keuangan digital.

Penjelasan tersebut disampaikannya dalam Pertemuan Tahunan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Bidang Pelaporan Tahun 2026. Forum bertajuk “Sinergi Nasional Menjaga Integritas Sistem Keuangan untuk Mewujudkan Asta Cita” itu berlangsung di Convention Hall Grand Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Mendagri menekankan bahwa data kependudukan Dukcapil merupakan data paling lengkap dan mutakhir. Data tersebut mencakup sekitar 98 persen penduduk Indonesia dan diperbarui setiap hari oleh 514 kabupaten/kota. “Data penduduk Indonesia itu paling lengkap menurut saya ... karena Kemendagri memiliki jajaring, jejaring Dukcapil di seluruh kabupaten dan kota,” katanya.

Ia menerangkan bahwa data Dukcapil memiliki keunggulan berupa biometrik yang sangat akurat, mulai dari sidik jari, pengenalan wajah, hingga iris mata. Data ini telah dimanfaatkan oleh lebih dari 7.000 pengguna, baik dari instansi pemerintah maupun nonpemerintah, termasuk sektor perbankan dan lembaga penegak hukum.

Pemanfaatan data Dukcapil, lanjut Mendagri, terbukti mampu meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial. Ia mencontohkan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang berhasil mengoreksi sekitar 3,97 juta penerima bantuan sosial yang tidak lagi memenuhi syarat. Perbaikan data tersebut turut menghemat keuangan negara.

Selain itu, data Dukcapil juga berperan penting dalam penanganan bencana. Menurut Mendagri, meskipun dokumen fisik korban bencana hilang, identitas digital tetap dapat diverifikasi melalui sistem Dukcapil. Dengan demikian, penyaluran bantuan dan pembukaan rekening bank dapat dilakukan dengan cepat. “KTP-nya boleh hilang, tapi datanya ada di server kita,” tegasnya.

Dalam konteks sistem keuangan, Mendagri menyampaikan bahwa akses data Dukcapil sangat membantu perbankan dalam mempercepat layanan, mencegah penipuan, serta mendukung transaksi digital. Terlebih, saat ini Kemendagri telah berinovasi melalui digital ID atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang dapat mempercepat proses pembukaan rekening.

“Kalau menggunakan ... digital IKD, digital ID, [proses pembukaan rekening] hanya [butuh waktu] 3 [sampai] 4 menit saja,” jelasnya.

Di sisi lain, Mendagri mengungkapkan bahwa kerja sama Kemendagri dengan PPATK telah berlangsung lama dan terus meningkat pemanfaatannya. Ia menyebutkan penggunaan data Dukcapil oleh PPATK melonjak signifikan hingga mencapai jutaan akses dalam beberapa tahun terakhir untuk keperluan validasi dan analisis transaksi keuangan.

Mendagri menegaskan komitmen Kemendagri untuk terus mendukung penguatan sistem keuangan nasional, termasuk dari aspek keamanan siber. Ia mengingatkan bahwa di era digital, serangan terhadap sistem energi, transportasi, dan keuangan dapat melumpuhkan sebuah negara tanpa serangan fisik. “Jadi memang sistem keuangan kita harus kita perkuat, termasuk juga cyber security-nya,” pungkasnya.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar. Selain itu, hadir pula perwakilan dari sejumlah lembaga, di antaranya Badan Intelijen Negara (BIN), Kejaksaan Agung, Polri, serta lembaga terkait lainnya.

Puspen Kemendagri