Pemerintahan

JAKARTA || jejak-indonesia.id - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk rajin mengecek perkembangan harga bahan pokok di daerah masing-masing menjelang bulan suci Ramadan. Pasalnya, pada momentum tersebut sering kali terjadi lonjakan harga kebutuhan pokok.

“Tolong turun, kumpulkan teman-teman pedagang itu, komunikasikan dengan daerah penghasilnya Pak. Supaya nanti pada saat Ramadan dan Lebaran kenaikan itu tidak terlalu tinggi,” ujar Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Pembahasan Antisipasi Kenaikan Harga Tiket Pesawat Menjelang Ramadan dan Idulfitri serta Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Dalam kesempatan itu, Tomsi mengapresiasi turunnya harga sejumlah komoditas seperti telur, daging ayam ras, bawang merah, serta cabai rawit. Namun, ia mewanti-wanti kenaikan harga komoditas seperti bawang putih hingga minyak goreng. Pasalnya, harga dua komoditas tersebut justru mengalami kenaikan di saat komoditas lainnya tengah menurun.

Tomsi berharap daerah yang mengalami kenaikan harga minyak goreng dapat diintervensi dengan penambahan stok Minyakita. Di sisi lain, Tomsi juga mendorong Perum Bulog untuk melakukan intervensi terhadap potensi kenaikan harga beras di sejumlah daerah.

"[Untuk daerah dengan harga beras tinggi] cek ada apa Bulog di sana. Kalau memang betul, kuotanya kurang atau stoknya kurang, tolong dorong," ujar Tomsi.

Dalam kesempatan itu, Tomsi berharap seluruh daerah dapat belajar dari penanganan inflasi yang telah berjalan selama ini. Melalui berbagai forum tersebut, daerah dapat mencari jalan keluar terbaik dalam pengendalian harga di daerah. Untuk itu, daerah diminta tak lelah dalam mengendalikan angka inflasi.

"Untuk teman-teman daerah, kami minta yang tinggi-tinggi ataupun yang rendah bisa saja menjadi tinggi kalau lengah. Itu kembali lagi, cek lagi, komunikasikan lagi, kontrol lagi ke pasar. Jangan kontrolnya mungkin seminggu sekali, dua minggu sekali, enggak bisa," tandas Tomsi.

Turut hadir pada rapat tersebut Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Utama (Sestama) Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Nawandaru Dwi Putra, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran, serta pejabat terkait lainnya.

Puspen Kemendagri

JAKARTA || jejakindonesia.id – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Jenderal Pol. (Purn) Drs. Agus Andrianto S.H., M.H., memimpin langsung pelaksanaan layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan bakti sosial bagi masyarakat yang dipusatkan di Lapas Kelas I Cirebon, Kamis (15/1/2026).

Kegiatan yang digelar bersamaan dengan Panen Raya Serentak Nasional ini merupakan langkah konkret kementerian dalam mengimplementasikan poin ke-13 dari 15 Program Akselerasi Kemenimipas sekaligus mendukung pilar keempat Asta Cita Presiden mengenai penguatan sumber daya manusia dan kesehatan.

"Ketahanan pangan menjadi prioritas utama Presiden, karena hanya panganlah yang tidak bisa digantikan oleh Artificial Intelligence. Namun, kedaulatan pangan ini juga harus dibarengi dengan masyarakat yang sehat," ujar Menteri Agus Andrianto.

Berdasarkan laporan dari Direktur Jenderal Pemasyatakatan, Mashudi, layanan pemeriksaan kesehatan dalam kegiatan tersebut melibatkan kolaborasi tenaga medis dari Lapas Kelas I Cirebon, Lapas Narkotika Cirebon, Lapas Indramayu, Lapas Majalengka, Lapas Kuningan, serta Puskesmas Kesambi.

Tujuannya adalah memberikan pelayanan pemeriksaan umum kepada sedikitnya 150 warga sekitar. Selain layanan medis, Kemenimipas juga menyalurkan 500 paket bantuan sosial sebagai wujud nyata kepedulian negara dalam membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, selaras dengan semangat pembangunan dari bawah untuk pemberantasan kemiskinan.

Menteri Agus Andrianto menegaskan bahwa setiap aparatur di bawah kepemimpinannya harus memiliki empati dan menjadi pemberi solusi bagi setiap persoalan yang dihadapi rakyat. Ia mengingatkan jajaran imigrasi dan pemasyarakatan agar tidak sekadar menjalankan rutinitas, tetapi memberikan dampak nyata bagi lingkungan.

Selain fokus pada kesehatan, Menteri Agus Andrianto juga menginstruksikan para Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Unit Pelaksana Teknis untuk mulai memetakan kebutuhan akses air bersih di daerah-daerah rawan, berkaca pada penanganan bencana yang sedang berlangsung di beberapa wilayah Indonesia. Ia menekankan bahwa hasil dari kemandirian produktivitas di Lapas harus memberikan manfaat sosial yang luas bagi masyarakat.

“Ke depannya, prioritas kita adalah air bersih. Jika kita bisa penuhi air bersih, ini sangat penting untuk kehidupan dan akan memperlancar tugas kita semua dalam melayani rakyat,” ujar Menteri Agus Andrianto.

Melalui integrasi program pemeriksaan kesehatan gratis dan kemandirian pangan ini, Kemenimipas dapat terus mempersiapkan Warga Binaan untuk siap kembali ke tengah masyarakat melalui program pembinaan yang produktif dan bermanfaat.

Langkah ini adalah bukti komitmen penuh Kemenimipas dalam menjadi pilar pendukung dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera sesuai dengan visi besar bangsa.

BANYUWANGI || jejakindonesia.id – Ratusan unit becak listrik bantuan dari Presiden Prabowo Subianto segera dibagikan kepada para pengemudi becak lanjut usia di Banyuwangi. Keberadaan becak listrik ini diharapkan akan meringankan kerja dan meningkatkan kesejahteraan para pengemudi becak.

Saat ini sebanyak 200 unit becak listrik tersebut telah berada di Banyuwangi dan tengah mendapatkan penanganan dasar oleh mekanik.

“Kami sudah bertemu dan berkoordinasi dengan tim Gerakan Sosial Nasional (GSN). InsyaAllah dalam waktu dekat bantuan becak listrik dari Bapak Presiden akan segera dibagikan kepada para pengemudi becak lansia di Banyuwangi,” ujar Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani usai bertemu tim GSN di Lounge Pelayanan Publik Pemkab Banyuwangi, Rabu (14/1/2026).

GSN merupakan yayasan yang ditunjuk pemerintah untuk menyalurkan bantuan becak listrik kepada para pengayuh becak. Tim ini menemui Bupati Ipuk membahas teknis penyaluran bantuan becak listrik dari Presiden di Banyuwangi.

“Tentunya bantuan ini akan sangat meringankan kerja pengemudi becak, dan harapannya kita semua akan meningkatkan kesejahteraan beliau semua. Terima kasih Bapak Presiden,” kata Ipuk.

Ditambahkan Ipuk, salah satu yang akan didorong pemkab untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan para pengayuh becak, adalah dengan melibatkan mereka dalam sektor pariwisata.

“Selain lebih bersih dan nyaman, becaknya juga estetik. Ini bisa kita gunakan untuk angkutan city tour heritage keliling kota. Nanti akan kita atur teknisnya pelibatan mereka,” kata Ipuk.

Sementara Perwakilan GSN, Candra Mahardika, mengatakan becak listrik ini prioritas diperuntukkan bagi lansia pengemudi becak lansia, berusia di atas 55 tahun. Pada tahap pertama GSN telah mengirimkan sebanyak 200 unit becak listrik ke Banyuwangi.

“Becak-becak yang telah tiba di Banyuwangi ini rencananya segera dibagikan di akhir Januari ini. Saat ini kami masih terus menyisir Banyuwangi untuk mendata calon penerima. Harapannya, penyalurannya merata,” ungkap Candra.

Ditambahkannya, para penerima bantuan becak nantinya akan dilatih terlebih dahulu seputar becak listrik termasuk cara mengoperasikan dan pemeliharaannya.

“Meski ini teknologi baru untuk becak, kami yakinkan bahwa mekanismenya cukup sederhana. Bahkan pengisian daya bisa dilakukan di rumah, meski dengan daya listrik rumah yang 450 VA,” tambahnya. (*)

BANYUWANGI || jejakindonesia.id – Atas komitmennya terhadap perlindungan keselamatan kerja, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dianugerahi penghargaan sebagai Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terbaik tingkat Provinsi Jawa Timur.

Penghargaan diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan diterima oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Banyuwangi Guntur Priambodo, yang mewakili Bupati Ipuk, pada Upacara Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2026 di Stadion Utama Petrokimia Gresik GOR Tridharma, Kabupaten Gresik, Rabu (14/1/2026).

"Penghargaan ini diberikan atas komitmen Pemkab Banyuwangi dalam mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman, sehat, dan berkelanjutan, khususnya bagi para pekerja di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Banyuwangi," ujar Bupati Ipuk.

Selain penghargaan kepada kepala daerah, pada kesempatan tersebut Gubernur Jawa Timur juga menyerahkan penghargaan Zero Accident kepada 20 perusahaan di Kabupaten Banyuwangi yang berhasil menekan angka kecelakaan kerja dan menerapkan standar K3 secara konsisten.

Tak hanya itu, 4 perusahaan lainnya dari Kabupaten Banyuwangi juga menerima penghargaan atas keberhasilan mereka dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, serta penanggulangan tuberkulosis di tempat kerja.

Bupati Ipuk menyebut, capaian ini merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan para pekerja dalam membangun budaya kerja yang aman dan sehat.

"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat pembinaan K3 di Banyuwangi. Keselamatan dan kesehatan pekerja adalah fondasi utama dalam menciptakan iklim investasi yang berkelanjutan dan berkeadilan," kata Ipuk.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi, Abdul Latif, menambahkan pihaknya secara aktif melakukan pendampingan dan pengawasan bersama pengawas ketenagakerjaan Provensi Jawa Timur dan Dinas Kesehatan Banyuwangi.

Pemkab Banyuwangi, kata dia, terus mendorong perusahaan agar tidak hanya mengejar produktivitas, tetapi juga memastikan perlindungan maksimal bagi tenaga kerja.

"Penerapan K3 yang baik tidak hanya menekan angka kecelakaan kerja, tetapi juga berdampak positif pada produktivitas dan kesejahteraan pekerja di Banyuwangi," ujar Latif. (*)

JAKARTA || jejakindonesia.id - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menerapkan standar zero defect (tanpa cacat) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai tahun 2026. Selain kualitas, Presiden juga menginstruksikan percepatan pemerataan agar seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan dapat terjangkau sepenuhnya.

Tepat satu tahun sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025, Presiden menerima laporan bahwa program MBG kini telah menjangkau 55 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

"Kita mulai pada 6 Januari 2025, dan hari ini, 6 Januari 2026, dilaporkan kepada saya bahwa kita sudah mencapai 55 juta penerima manfaat," ujar Presiden Prabowo di Jakarta, Selasa (6/1/2026).

Presiden menekankan bahwa MBG merupakan langkah strategis pemerintah untuk mengintervensi masalah gizi nasional secara mendesak. Berdasarkan data awal pemerintahan, rata-rata satu dari lima anak Indonesia (20%) mengalami kekurangan gizi. Di beberapa daerah, angka tersebut bahkan menyentuh 30%, yang berdampak signifikan pada angka stunting dan pertumbuhan fisik yang tidak optimal.

Presiden membandingkan akselerasi program Indonesia dengan negara lain. Ia mencontohkan Brasil yang membutuhkan waktu 11 tahun untuk menjangkau 40 juta penerima manfaat. Sebaliknya, Indonesia mampu melampaui angka tersebut dengan merangkul 55 juta penerima hanya dalam kurun waktu satu tahun.

Meski mengklaim tingkat keberhasilan statistik mencapai 99,99 persen, Presiden menyatakan tidak akan menoleransi adanya kekurangan maupun penyimpangan di lapangan. Ia mengakui bahwa tantangan operasional dalam operasi kemanusiaan skala besar adalah hal yang wajar, namun perbaikan harus terus dilakukan.

"Tentunya kita harapkan zero defect. Itulah target yang harus kita capai. Kita tidak boleh puas dengan kekurangan sekecil apa pun, itu harus segera diatasi," tegasnya.

"Tentunya kita harapkan zero defect. Itu yang harus kita capai. Kita tidak puas dengan kekurangan 0,00 sekian persen, itu pun harus kita atasi," ungkapnya.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menginstruksikan pengetatan pengawasan dan langkah pengamanan demi memastikan pemerataan yang sempurna. Ia mengaku kerap merasa sedih saat berkunjung ke daerah dan mendapati anak-anak yang masih menantikan giliran menerima program tersebut.

"Bahkan sekarang saya sedih kalau ke daerah-daerah, anak-anak panggil saya, Pak kapan kami terima MBG?" ujar Presiden Prabowo.

Mengutip filosofi Presiden pertama RI, Soekarno, bahwa "the hungry stomach cannot wait" (perut yang lapar tidak bisa menunggu), Presiden menegaskan pentingnya urgensi dalam bekerja. Ia juga menepis keraguan berbagai pihak yang sempat skeptis saat program ini pertama kali dicanangkan.

"Banyak pakar awalnya meragukan dan mengatakan MBG pasti gagal. Namun, kita buktikan kepada mereka bahwa MBG berhasil dan kehadirannya sangat dinantikan oleh seluruh rakyat," pungkas Presiden Prabowo.