Pemerintahan

BANYUWANGI || jejak-indonesia.id -  Dalam rangka peningkatan kinerja serta optimalisasi pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melakukan penyegaran struktur organisasi melalui rotasi dan mutasi jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada posisi pimpinan tinggi pratama.

Dari langkah besar oleh Pemkab Banyuwangi itu, salah satunya Sekcam/Plt. Camat Singojuruh Drs. Anas Sugiharto kebagian kena rotasi/mutasi. Informasinya Sekcam/Plt. Camat Singojuruh dipindahtugaskan sebagai Kepala Bidang Bina Ideologi, Pembauran dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Banyuwangi.

Sementara penggantinya sebagai Camat Singojuruh adalah Iwan Yos Sugiharto, S. Sos., M. Si yang jabatan sebelumnya adalah sebagai Sekertaris Kecamatan (Sekcam) Licin. Sehubungan dengan tugas barunya di Kecamatan Singojuruh, Iwan Yos Sugiharto, S. Sos., M. Si Senin 26 Januari 2026. Sambang ke Kantor Kecamatan Singojuruh bertemu dengan Drs. Anas Sugiharto, Kapolsek Singojuruh AKP Achmad Rudy, SH, Danramil 0825/13 Singojuruh Kapten Inf. Misdari dan para staf Kecamatan.

Meski tidak formal Drs. Anas Sugiharto berikan kesempatan kepada Iwan Yos Sugiharto untuk menyapa dan berkenalan dengan para staf Kecamatan Singojuruh. Pada kesempatan itu pula Drs. Anas Sugiharto berpamitan kepada para staf Kecamatan, dan meminta agar selanjutnya mendukung dan membantu Iwan Yos Sugiharto, S. Sos., M. Si menjalankan tugasnya sebagai Camat Singojuruh.

Karena Drs. Anas Sugiharto berpamitan, maka Fakih Usman mewakili staf Kecamatan yang lain mengucapkan selamat jalan. Di kesempatan itu pula Fakih Usman sampaikan permohonan maaf bila selama jadi bawahannya banyak salah dan khilaf dalam tugas. Selanjutnya Fakih Usman ucapkan selamat datang kepada Iwan Yos Sugiharto, S. Sos., M. Si sebagai Camat Singojuruh. Atas nama rekan-rekannya, Fakih Usman menyatakan siap mendukung dan mejalankan program-programnya dengan baik.

Begitu pula Kapolsek Singojuruh AKP Achmad Rudy, SH dan Danramil Singojuruh Kapten Inf. Misdari mengucapkan selamat datang kepasa Iwan Yos Sugiharto, S. Sos., M. Si. Sementara para Kepala Desa sambut hangat kedatangan Camat Singojuruh yang baru di acara MAD Bumdesma Singo Lestari. Sehingga meski tidak masuk dalam rundown acara, spontan pamit kenal pun terjadi di forum MAD Bumdesma Singo Lestari. (DK/TIM).

BANYUWANGI || jejak-indonesia.id – Senyum bahagia campur haru tampak di wajah para pengemudi becak lanjut usia di Banyuwangi. Sebanyak 200 unit becak listrik bantuan Presiden Prabowo Subianto resmi diserahkan di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Sabtu (24/1/2026).

Bantuan tersebut diserahkan oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani bersama Wakil Ketua Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) Nanik S Deyang, kepada para tukang becak yang selama ini menggantungkan hidup dari kayuhan tenaga, meski usia dan kondisi fisik tak lagi muda.

Salah satu penerima bantuan, Misdi (88), warga Desa Patoman, Kecamatan Blimbingsari, telah 25 tahun bekerja sebagai pengemudi becak. Setiap pagi ia mengantarkan pesanan sayur dan hasil kebun milik warga. Setelah itu, Misdi berkeliling menarik becak mencari penumpang di wilayah Kecamatan Blimbingsari hingga Rogojampi.

Di usia senjanya, Misdi mengaku tak lagi kuat melakukan pekerjaan berat. Ia bahkan sempat terserang stroke ringan. Namun demi bertahan hidup, ia tetap mengayuh becak semampunya.

"Alhamdulillah sekarang dapat becak listrik dari Bapak Presiden. Ini sangat meringankan. Kalau jalan berat saya pakai listrik, kalau landai saya kayuh sekalian buat melemaskan kaki," tuturnya.

Kisah serupa dikatakan Mislani (79), pengemudi becak asal Kelurahan Dadapan, Kecamatan Kabat. Ia sudah menarik becak sejak 1964, bahkan sejak masih bujang. Kini, ia masih setia mangkal di sekitar Jalan A. Yani, depan kantor Kecamatan Banyuwangi.

Mislani mengaku tak pernah menyangka akan menerima becak listrik. Saat pendataan dilakukan di pangkalan, ia hanya mengikuti proses tanpa berharap banyak.

"Saya senang sekali. Terima kasih Bapak Presiden Prabowo. Dengan becak listrik ini, nariknya jadi enteng, tenaga saya terbantu," katanya penuh syukur.

Bupati Ipuk mengatakan, bantuan becak listrik ini akan meringankan beban kerja dan bisa meningkatkan kesejahteraan para pengemudi becak lansia.

"Ke depan, becak listrik ini tidak hanya difungsikan sebagai alat transportasi harian, tetapi juga melibatkan mereka dalam sektor pariwisata," kata Ipuk.

Selain itu, selama ini Pemkab Banyuwangi memiliki program setiap Jumat yang mewajibkan ASN menggunakan ojek online dan transportasi umum saat berangkat dan pulang kerja, sehingga keberadaan becak listrik dapat menjadi salah satu pilihan layanan transportasi ramah lingkungan.

"Saya minta bantuan ini dijaga dengan baik, dirawat, dan digunakan dengan penuh bahagia agar manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang," ujarnya.

Wakil Ketua Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN), Nanik S Deyang, mengatakan bantuan becak listrik ini merupakan inisiatif pribadi Presiden Prabowo Subianto yang lahir dari kepedulian dan kecintaannya kepada para pengemudi becak.

Ia menyebut, nilai setiap unit becak listrik mencapai Rp 22 juta. Karena itu, ia meminta agar bantuan tersebut tidak diperjualbelikan dan bisa dikelola dengan baik.

"Saya minta Ibu Bupati menyusun regulasinya. Ke depan, saya akan menambah bantuan becak listrik untuk Banyuwangi. Saya juga berharap becak listrik ini menjadi angkutan andalan sekaligus sarana pengentasan kemiskinan di Banyuwangi," ujar Presiden Becak Listrik Indonesia ini.

Usai menerima bantuan becak listrik, Bupati Ipuk bersama Waketum Yayasan GSN, dan rombongan Forkopimda ikut merasakan menjadi penumpang becak listrik keliling di Taman Sritanjung Banyuwangi. (*)

BANYUWANGI || jejak-indonesia.id - Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani melantik 58 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas, di lingkungan Pemkab Banyuwangi, di Kantor Dinas Sosial PPKB Banyuwangi, Jumat sore (23/1/2026).

Ipuk mengatakan rotasi jabatan ini dilakukan untuk penyegaran agar mencapai kinerja yang terbaik. “Saya minta pejabat tidak hanya di balik meja. Harus rutin turun ke lapangan, memahami langsung persoalan warga, dan memastikan setiap program benar-benar dirasakan manfaatnya,” tegas Ipuk.

Dalam rotasi jabatan itu di antaranya, Choiril Ustadi Yudawanto yang sebelumnya Asisten Administrasi Umum Setda, kini menjabat sebagai Inspektur Banyuwangi. Posisinya digantikan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Budi Santoso.

Kemudian Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Yoppy Bayu Irawan kini menjadi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Posisinya digantikan Edy Supriyono yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintah dan Pembangunan.

Selain itu Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan KB Henik Setyorini dilantik jadi Kepala Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menggantikan Partana yang dipercaya menjadi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Danang Hartanto dilantik menjadi Kepala Dinas Pertanian dan Pangan. Sementara Kepala Satpol PP Wawan Yadmadi kini menjabat Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian.

Selanjutnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Cahyanto Hendri Wahyudi menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan, dan Permukiman. Posisinya digantikan Samsudin yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Pendapatan Daerah .

Selain kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Ipuk juga merotasi beberapa Camat. Di antaranya
Andik Basuki yang sebelumnya jadi Camat Pesanggaran menjadi Camat Banyuwangi Kota menggantikan Hartono yang menjabat Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaaan.

"Dengan rotasi ini saya berharap agar lebih responsif dan lebih cepat memberikan pelayanan pada masyarakat," tambah Ipuk. (*)

BANYUWANGI || jejak-indonesia.id — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi kembali melakukan rotasi dan pengukuhan pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II). Pelantikan digelar pada Jum’at (23/1/2026) siang di halaman Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) Banyuwangi, dan dipimpin langsung oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

Dalam prosesi tersebut, Bupati Ipuk didampingi Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono serta Sekretaris Daerah (Sekda) Banyuwangi Guntur Priambodo. Rotasi ini mencakup sejumlah kepala dinas, staf ahli, hingga pejabat strategis lainnya di lingkungan Pemkab Banyuwangi.

Bupati Ipuk Fiestiandani menegaskan bahwa rotasi jabatan bukan sekadar pergantian posisi, melainkan bagian dari evaluasi kinerja aparatur sipil negara (ASN) sekaligus strategi memperkuat birokrasi yang adaptif terhadap tantangan pembangunan daerah.

“Rotasi jabatan ini merupakan bagian dari upaya Pemkab Banyuwangi membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kami ingin ritme kerja organisasi tetap terjaga, efektif, dan selaras dengan dinamika pembangunan daerah,” tegas Ipuk dalam sambutannya.

Menurut Ipuk, pejabat yang dilantik diharapkan mampu segera beradaptasi dengan tugas baru serta menghadirkan terobosan nyata, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan program strategis daerah.

Daftar Pejabat Eselon II yang Dilantik dan Dimutasi

Berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 800.1.3.3/032/429.204/2026 tanggal 23 Januari 2026, berikut daftar pejabat pimpinan tinggi pratama yang resmi dikukuhkan:
1. Ir. Edy Supriyono, MM
Jabatan Lama: Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Pembangunan
Jabatan Baru: Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banyuwangi
2. Budi Santoso, S.Sos., M.Si
Jabatan Lama: Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Jabatan Baru: Asisten Administrasi Umum Sekda Banyuwangi
3. Henik Setyorini, AP, M.Si
Jabatan Lama: Kepala Dinsos PPKB Banyuwangi
Jabatan Baru: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
4. Abdul Latip, S.Sos., M.Si
Jabatan Lama: Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
Jabatan Baru: Sekretaris DPRD Banyuwangi
5. Yoppy Bayu Irawan, S.Sos., M.Si
Jabatan Lama: Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Jabatan Baru: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
6. Ir. Danang Hartanto, ST
Jabatan Lama: Kepala Pelaksana BPBD Banyuwangi
Jabatan Baru: Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
7. Drs. Wawan Yadmadi, M.Si
Jabatan Lama: Kepala Satpol PP Banyuwangi
Jabatan Baru: Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
8. Cahyanto Hendri Wahyudi, SE
Jabatan Lama: Kepala BPKAD Banyuwangi
Jabatan Baru: Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman
9. Suratno, S.Pd., MM
Jabatan Lama: Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi
Jabatan Baru: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Banyuwangi
10. Partana, S.AP., M.Si
Jabatan Lama: Kepala DPMPTSP Banyuwangi
Jabatan Baru: Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
11. Alief Rachman Kartiono, SE., MM
Jabatan Lama: Sekretaris DPRD Banyuwangi
Jabatan Baru: Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan
12. Samsudin, SE., M.Si
Jabatan Lama: Kepala Badan Pendapatan Daerah
Jabatan Baru: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Selain itu, Choiril Ustadi Yudawanto, S.IP., M.Si yang sebelumnya menjabat Asisten Administrasi Umum Sekda Banyuwangi, diangkat sebagai Inspektur Kabupaten Banyuwangi.

Sementara Dr. Suyanto Waspo Tondo Wicaksono, M.Si kembali dikukuhkan dalam jabatan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Banyuwangi.

Rotasi pejabat eselon II ini dinilai menjadi langkah strategis Pemkab Banyuwangi untuk memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan sinergi lintas sektor, serta memastikan keberlanjutan program prioritas daerah.

Pemkab berharap para pejabat yang baru dilantik dapat segera bekerja cepat, menjaga integritas, serta menghadirkan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat Banyuwangi. (rag/bp-bwi)

BANYUWANGI || jejak-indonesia.id – Hasil pendaftaran program digitalisasi bantuan sosial atau juga dikenal dengan perlindungan sosial (perlinsos) yang diujicobakan pertama di Kabupaten Banyuwangi akan segera diumumkan. Masyarakat bisa mengakses secara langsung pengumuman hasil pendaftaran sesuai jadwal yang ditetapkan.

Pemerintah pusat memperkirakan jadwal pengumuman perlinsos digital akan dimulai pada awal Februari mendatang. Masyarakat yang sebelumnya telah mendaftar program tersebut bisa mengakses hasil pendaftaran melalui kantor desa, agen Perlinsos, dan laman Portal Perlinsos.

"Hasil seleksi yang diumumkan berasal dari filter uji coba terbaru yang diterapkan. Hasilnya akan ditampilkan secara transparan, termasuk alasan mengapa seseorang dinyatakan layak atau tidak layak," kata Rahmat Danu Andika, Principal Expert Government Technology Dewan Ekonomi Nasional (DEN) usai sosialisasi tahapan lanjutan Digitalisasi Bansos di Pendopo Banyuwangi, Jumat (23/1/2026).

Untuk kebutuhan tersebut, Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) yang menginisiasi program nasional tersebut telah melakukan sosialisasi terkait pengumuman hasil kelayakan pendaftar perlinsos dan masa sanggah ke seluruh agen perlinsos dan tokoh masyarakat di Banyuwangi selama empat hari, 20-23 Januari 2026.

Masyarakat yang merasa tidak mampu tapi dinyatakan tak layak menerima bansos berdasarkan hasil seleksi bisa mengajukan proses sanggah. Proses sanggah bakal berlangsung selama sebulan, dimulai setelah pengumuman hasil.

"Proses sanggah sangat mudah dilakukan. Bisa melalui agen, secara mandiri melalui Portal Perlinsos, maupun dengan datang langsung ke kantor desa untuk dibantu oleh agen yang bertugas," sambung Andika.

Proses sanggah, kata dia, dilakukan untuk mendapatkan data akhir yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil sanggahan warga tersebut akan segera diproses lebih lanjut oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk dicek kebenarannya, dan bila benar data otomatis akan diupdate.

Andika mengapresiasi upaya Pemkab Banyuwangi dalam mendukung program unggulan pemerintah pusat ini. Sebagai daerah pertama yang ditunjuk dalam uji coba pelaksanaan pelinsos digital.

"Alhamdulillah, proses perlinsos digital di Banyuwangi berjalan cukup lancar. Sejak tahun lalu, kolaborasi antar kementerian dan dukungan Pemkab dan seluruh warga Banyuwangi sangat baikl," ungkap dia.

Tenaga Ahli Menteri Sosial, Andy Kurniawan, mengatakan, hasil akhir program Pelinsos Digital akan digunakan sebagai pijakan penyaluran dua jenis bantuan sosial ke depan, yakni bantuan program keluarga harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

"Konsekuensinya, akan ada banyak perubahan. Penerima yang sebelumnya diketahui tidak layak akan dikeluarkan dari daftar penerima dan digantikan dengan mereka yang dinyatakan layak berdasarkan hasil pendataan terbaru ini," kata dia.

Andy menjelaskan, jumlah penerima bantuan sosial dua program itu akan disesuaikan dengan kouta bantuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

"Kementerian Sosial tidak bisa menambah kuota secara langsung. Kuota di daerah ditentukan berdasarkan rasio tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Kuota hanya bisa bertambah jika Presiden menambah kuota nasional," ungkapnya.

Jika jumlah warga yang dinyalakan layak menerima bansos lebih tinggi dari kuota, pemerintah akan menetapkan sistem perangkingan.

"Cara memilihnya adalah dengan mengambil urutan keluarga yang paling tidak mampu hingga mencapai batas kuota yang ada. Sisanya yang layak tetapi belum masuk kuota akan masuk dalam sistem antrean. Data ini bersifat dinamis, karena setiap tiga bulan selalu ada perubahan," ujar dia.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengaku bahwa masyarakat akan sangat diuntungkan dari program bansos digital ini.

"Karena bansos ini akan lebih tepat sasaran dan ankutabilitasnya juga terjaga," kata Ipuk. (*)