Pemerintahan

SUMATRA || Jejaj-indonesia.id - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) menegaskan penanganan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar) difokuskan pada percepatan pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai skema bantuan bagi masyarakat terdampak bencana, mulai dari penyediaan hunian sementara hingga bantuan pemulihan ekonomi keluarga.

Setelah masa kedaruratan, pemerintah kemudian menyiapkan hunian bagi para pengungsi, baik berupa hunian sementara (huntara) maupun hunian tetap (huntap).

"Berikutnya, bagaimana yang di pengungsian ini disiapakan hunian sementara, atau kemudian langsung hunian tetap,” ujar Saifullah saat meninjau hunian sementara bersama Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Tito Karnavian di kabupaten Pidie Jaya, Provinsi aceh, Jumat (6/3/2026).

Menurutnya, karena skala bencana cukup besar dan mencakup beberapa provinsi, penanganan tidak hanya dilakukan oleh satu lembaga saja.

“Biasanya yang menangani cukup BNPB. Namun karena skalanya luas dan besar, Presiden melalui Pak Mendagri selaku Ketua Satgas menugaskan banyak instansi untuk terlibat,” ujarnya.

Beberapa kementerian dan lembaga, termasuk BUMN dan Kementerian PU, turut dilibatkan untuk membantu pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi masyarakat terdampak.

Ia menambahkan dalam pelaksanaannya kemungkinan terdapat perbedaan standar fasilitas karena pemerintah berupaya memberikan tempat tinggal yang layak secepat mungkin kepada para pengungsi.

“Daripada masyarakat terlalu lama berada di tenda pengungsian, lebih baik segera dipindahkan ke hunian sementara. Jika ada kekurangan di huntara nanti bisa diperbaiki atau disesuaikan,” katanya.

Selain penyediaan hunian, pemerintah juga menyiapkan bantuan bagi keluarga yang menempati hunian sementara maupun hunian tetap. Bantuan tersebut berupa isian rumah tangga sebesar Rp3 juta untuk setiap keluarga dengan asumsi sebagian besar peralatan rumah tangga milik korban hilang atau rusak akibat bencana.

Pemerintah juga memberikan bantuan stimulan ekonomi sebesar Rp5 juta per keluarga untuk membantu masyarakat memulai kembali kehidupan setelah bencana.

Selain itu, selama masa tinggal di hunian sementara, pemerintah memberikan bantuan jaminan hidup (jadup) untuk pembelian lauk pauk sebesar Rp15 ribu per orang per hari selama tiga bulan.

“Jadi setiap orang menerima Rp450 ribu per bulan untuk kebutuhan lauk pauk dan diberikan selama tiga bulan,” ujarnya.

Ia menegaskan salah satu faktor paling penting dalam penanganan bencana adalah ketepatan data korban terdampak. Karena itu, pemerintah daerah diminta segera melakukan pendataan secara detail bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Yang paling mengetahui kondisi masyarakat sampai ke kampung-kampung adalah bupati dan wali kota, sehingga pendataan harus dilakukan oleh pemerintah daerah,” ujarnya.

Selain Tito dan Saifullah, turut hadir meninjau huntara Wakil Gubernur Aceh Fadlullah, Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi, dan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA.

JAKARTA || Jejaj-indonesia.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk tetap berada dan siaga di daerah masing-masing selama periode satu minggu sebelum hingga satu minggu setelah Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah selama periode libur Lebaran.

Instruksi tersebut disampaikan melalui Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri No. 000.2.3/1171/SJ tanggal 8 Maret 2026 tentang Penundaan Perjalanan ke Luar Negeri selama libur Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. SE ditujukan kepada seluruh gubernur serta bupati dan wali kota. Dalam SE tersebut, kepala daerah dan wakil kepala daerah diminta menunda perjalanan luar negeri mulai 14 hingga 28 Maret 2026.

"Terkecuali kegiatan yang bersifat sangat esensial yang pelaksanaannya merupakan arahan Presiden atau untuk keperluan pengobatan," jelasnya dalam keterangan di Jakarta, Minggu (8/3/2026).

Mendagri menjelaskan, kebijakan ini diambil untuk memastikan pemerintah daerah tetap fokus menjalankan sejumlah agenda strategis menjelang dan selama periode libur Lebaran.

Beberapa langkah strategis yang diminta kepada kepala daerah antara lain, pertama, mengantisipasi potensi peningkatan risiko keamanan dan keselamatan selama libur Idulfitri serta memperkuat koordinasi dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Kedua, meningkatkan kesiapsiagaan dalam mendukung kelancaran arus mudik Lebaran. Ketiga, melakukan pemantauan dan pengendalian inflasi daerah. Keempat, memastikan kesiapan penyelenggaraan kegiatan perayaan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Mendagri menegaskan, kebijakan ini bertujuan memastikan kepala daerah tetap berada di wilayahnya masing-masing sehingga dapat merespons secara cepat berbagai kebutuhan masyarakat selama momentum Lebaran.

“Terhadap rekomendasi Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) atau izin ke luar negeri dengan alasan penting yang telah diterbitkan untuk tanggal keberangkatan dimaksud agar dilakukan pembatalan atau penundaan/penjadwalan ulang agenda kegiatan,” terangnya.

Surat edaran tersebut juga ditembuskan kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Luar Negeri, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Sekretaris Kabinet.

Puspen Kemendagri

BANYUWANGI || Jejak-i donesia.id – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menggelar Kompetisi Inovasi Kabupaten Banyuwangi (Koin Wangi) bagi kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat umum, untuk mendorong lahirnya berbagai ide kreatif yang dapat menjadi arah kebijakan pembangunan daerah.

Selama ini Banyuwangi dikenal sebagai daerah yang banyak melahirkan inovasi. Bahkan sejak 2018 telah delapan kali secara berturut-turut, Banyuwangi ditetapkan sebagai Kabupaten Terinovatif se-Indonesia, dalam ajang Indonesia Government Award (IGA), yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Ajang ini bukan sekadar lomba, namun ruang kolaborasi untuk melahirkan ide-ide kreatif, solutif, dan berdampak bagi masyarakat,” kata Ipuk, Kamis (5/3/2026).

Ipuk menjelaskan, Koin Wangi dirancang sebagai wadah untuk menjaring talenta inovatif dari berbagai kalangan. Melalui kompetisi ini, pemerintah daerah berharap muncul berbagai gagasan yang mampu meningkatkan daya saing dan mempercepat pembangunan Banyuwangi.

Kompetisi tersebut terbuka bagi berbagai elemen masyarakat, mulai dari ASN, tenaga pelayanan publik, hingga masyarakat umum. Peserta dapat mengusulkan ide inovasi yang sudah dijalankan maupun yang masih berupa konsep.

“Ini sebagai upaya membangun ekosistem inovasi yang inklusif, di mana setiap gagasan, sekecil apa pun, memiliki ruang untuk tumbuh dan dikembangkan,” ujarnya.

Selama ini Banyuwangi telah menggulirkan inovasi di berbagai sektor, mulai layanan publik, pariwisata, pendidikan, adiministrasi kependudukan, kesehatan, ekonomi, sosial, seni budaya, dan sektor lainnya.

Di sektor pelayanan publik misalnya, Banyuwangi memiliki program “Smart Kampung” yang mendorong pelayanan publik berbasis teknologi informasi (TI) hingga ke level desa. Berbagai pelayanan seperti pengurusan administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan kesehatan cukup, dilakukan di tingkat desa melalui aplikasi Smart Kampung.

Di bidang sosial Banyuwangi juga memiliki inovasi, salah satunya Rantang Kasih yang memberikan makan bergizi bagi lansia sebatang kara tiga kali sehari. Ada juga inovasi di sektor pendidikan seperti Siswa Asuh Sebaya (SAS) yang dikembangkan menjadi Sekolah Asuh Sekolah.

Ditambahkan Kepala Bappeda Banyuwangi Suyanto Waspo Tondo, Koin Wangi terbuka bagi individu maupun kelompok, yang beranggotakan maksimal tiga orang. Terdiri atas ASN, warga ber KTP Banyuwangi, dan pengajar/dosen.

“Pendaftaran dibuka mulai 1-28 Maret 2026,” ujar Yayan, sapaan akrabnya.

Ada dua kategori inovasi yang dilombakan. Yaitu inovasi digital dan inovasi non digital. Adapun ruang lingkupnya, meliputi inovasi Pelayanan Publik, Tata Kelola Pemerintahan, Pertanian, Pariwisata dan lainnya yang sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

“Inovasi yang diajukan boleh berupa ide maupun inovasi yang sudah diimplementasikan. Namun yang perlu dicatat, inovasi yang diikutkan kompetisi belum pernah memenangkan penghargaan apapun, baik tingkat lokal dan nasional,” ujar Yayan.

Untuk penilaiannya, diakumulasi dari penilaian proposal dan pemaparan. Dengan dewan juri berasal dari kalangan birokrasi, akademisi dan praktisi.

“Pemenang inovasi akan mendapatkan piagam penghargaan, tropy, uang Pembinaan serta Fasilitasi Pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berupa Hak Cipta,” tambah Yayan. (*)

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani membuka musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Rabu (4/3/2026).

Dalam kesempatan itu, Ipuk mengatakan, arah pembangunan Banyuwangi di tahun 2027 berfokus pada penguatan daya saing SDM, ekonomi berbasis hirilisasi, dan pariwisata berkelanjutan.

"Perencanaan penyusunan pembangunan daerah 2027 dihadapkan dalam situasi global yang tidak pasti. Konflik di Timur Tengah telah memicu gejolak ekonomi dunia. Berpotensi mendorong kenaikan harga minyak dunia, mengganggu rantai pasok, serta tekanan inflasi," kata Ipuk.

Isu strategis nasional juga menjadi perhatian. Di antaranya penguatan ketahanan pangan dan energi sebagai respons terhadap ketidakpastian global dan perubahan iklim; percepatan penurunan kemiskinan ekstrem dan pengurangan stunting sebagai bagian dari pembangunan manusia yang berkualitas.

Kamudian transformasi ekonomi melalui hilirisasi, penguatan UMKM, dan digitalisasi sektor-sektor produktif; penguatan kualitas SDM melalui reformasi pendidikan dan layanan kesehatan yang merata; serta pengendalian inflasi daerah dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.

"Oleh karena itu, kami mengajak semuanya untuk melihat ke depan, menyikapi semua tantangan dan merubahnya menjadi peluang. Berupaya sekuat tenaga mencari solusi terbaik untuk menstimulasi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat Banyuwangi," kata Ipuk.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Ipuk membeberkan 8 prioritas program yang akan dijalankan di 2027. Mulai peningkatan kualitas SDM; reformasi perlindungan sosial; transformasi ekonomi lokal, pariwisata berkelanjutan dan UMKM Naik Kelas; produktivitas pertanian.

"Untuk meningkatkan produktivitas pertanian, kita beri larangan mendirikan bangunan permanen di atas lahan sawah. Ini sejalan dengan swasembada pangan bapak Presiden," kata Ipuk.

Sedangkan untuk penguatan SDM responsif, Pemkab meluncurkan 'Banyuwangi Progresif'. Beasiswq ini difokuskan pada sektor kesehatan sebagai pondasi pembangunan SDM. Pemda juga menggelar KOINWANGI (Kompetisi Inovasi Kabupaten Banyuwangi) untuk menjaring talenta-talenta inovatif yang unggul.

Selain itu, bagian dari 8 program prioritas itu antara lain pembangunan infrastruktur berkelanjutan; digitalisasi layanan publik dan efektifitas efisien pengelolaan keuangan dartah; pengelolaan hidup yang parsitipatif dan ketahanan bencana; serta harmonisasi masyarakat dan kondusifitas wilayah.

"Untuk infrastruktur, kita akan tuntas-habiskan perbaikan jalan poros antar kecamatan. Keluhan terbesar rakyat hari ini adalah tentang infrastruktur. Kami akan fokuskan sisa kekuatan fiskal untuk menyambungkan urat nadi antar wilayah ini, rakyat bisa melintas dengan aman dan lancar," tegas Ipuk.

Musrenbang RKPD 2026 diikuti secara luring maupun daring jajaran OPD, kepala desa, lurah, dan camat se-Banyuwangi. Turut hadir Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Jatim Dydik Rudy Prasetya, Wakil Ketua DPRD, Wakapolresta Banyuwangi, Ketua MUI Banyuwangi, hingga lintas elemen masyarakat mulai perguruan tinggi, tokoh lintas agama, budayawan, termasuk pimpinan organisasi masyarakat.

Ipuk berpesan agar musyawarah tersebut dapat menghasilkan solusi terbaik untuk menyikapi berbagai isu penting nasional maupun provinsi, serta tetap berpijak pada kebutuhan riil masyarakat Banyuwangi

"Semoga setiap langkah pembangunan yang kita rancang bersama diberi kemudahan, keberkahan, serta membawa kebaikan bagi seluruh masyarakat Banyuwangi, hari ini dan di masa yang akan datang," harap Ipuk. (*)