Pemerintahan

PASURUAN || Jejak-indonesia.id — Pemerintah Kota Pasuruan kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan melalui pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan bagi 138 pejabat di lingkungan pemerintah daerah, Kamis (30/4/2026). Prosesi yang berlangsung khidmat di Gedung Kesenian Dharmoyudho ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo, yang akrab disapa Mas Adi.

Dalam arahannya, Wali Kota menegaskan bahwa mutasi dan rotasi jabatan merupakan langkah strategis untuk menjaga ritme organisasi tetap dinamis sekaligus mempercepat realisasi agenda pembangunan daerah tahun 2026.

Kebijakan tersebut, menurutnya, merupakan hasil dari proses uji kompetensi (job fit) yang dilaksanakan secara objektif dan berbasis sistem merit.

“Pelantikan ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian dari upaya penyegaran birokrasi guna mendorong peningkatan kinerja perangkat daerah. Amanah ini harus dijalankan dengan integritas, komitmen, dan tanggung jawab tinggi,” tegasnya.

Dari total pejabat yang dilantik, enam di antaranya merupakan pejabat pimpinan tinggi pratama, 131 pejabat administrator dan pengawas, satu pejabat fungsional dengan penugasan tambahan sebagai Kepala UPT Puskesmas, serta satu Direktur Perumdam Tirta Umbulan.

Wali Kota menaruh perhatian khusus pada peran pejabat pimpinan tinggi pratama sebagai motor penggerak kebijakan strategis. Sementara itu, pejabat administrator dan pengawas dituntut untuk memperkuat kepemimpinan operasional, meningkatkan efektivitas koordinasi lintas sektor, serta memastikan implementasi program berjalan tepat sasaran.

Lebih jauh, Mas Adi menekankan pentingnya kepemimpinan birokrasi yang tidak hanya unggul secara regulatif dan manajerial, tetapi juga mengedepankan pendekatan humanis dalam membangun budaya kerja yang produktif, adaptif, dan berorientasi hasil.

“Rotasi ini diharapkan menghadirkan energi baru, memperluas perspektif, serta memacu peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh,” imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut, sejumlah pejabat strategis yang mengalami rotasi di antaranya:

Rudiyanto, AP, MM sebagai Staf Ahli Sosial Budaya dan SDM

Ir. Sahari Putro, MM sebagai Kepala DP3AKB.

Ir. Yudie Andi Prasetya, M.Si sebagai Kepala Dinas Sosial

Siti Rochana, ST, M.Si sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Lucky Danardono, A.P., M.M. sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kokoh Arie Hidayat, SE, S.Sos, MM sebagai Kepala Bapperida

Faishal Nizarsyah, ST, MT, MAP sebagai Sekretaris Inspektorat

Muhammad Faruq, S.Si, MM sebagai Kabag Pengadaan Barang dan Jasa

Meirina Gina Adriana, SH, MH sebagai Kabid Statistik Diskominfotik

Itfi Effendi, S.Sos, MM sebagai Inspektur Pembantu Khusus; serta

Drs. Agus Andrijono sebagai Kepala Bidang Aset BPKA.

Mengakhiri sambutannya, Wali Kota mengajak seluruh jajaran aparatur sipil negara untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Ia juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi ASN yang selama ini telah berkontribusi bagi kemajuan Kota Pasuruan.

“Mari kita bekerja dengan semangat, kejujuran, dan kreativitas. Saya yakin Saudara-saudara mampu mengemban tugas ini dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.

(RED)

Banyuwangi, Jejak - Indonesia.news ||  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali menetapkan Banyuwangi sebagai peringkat pertama alias terbaik untuk kategori kabupqten dengan status "Kinerja Tinggi" dari hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ini melengkapi prestasi Banyuwangi yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai Kabupaten Terinovatif se-Indonesia tahun 2025 dari Kemendagri.

Tahun 2026 ini merupakan kali-4 Banyuwangi menjadi kabupaten berkinerja terbaik (peringkat pertama) se-Indonesia. Penilaian ini didapat dari Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD) yang merupakan mekanisme tahunan dari Kemendagri untuk mengukur akuntabilitas dan efektivitas kinerja pemerintah daerah.

Terdapat 606 indikator penilaian yang mencakup beragam aspek, mulai dari pengentasan kemiskinan, pembangunan daerah, layanan pendidikan dan kesehatan, transparansi keuangan, pelestarian lingkungan hidup, hingga inovasi daerah yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXX Tahun 2026 di Plaza Kementerian Dalam Negeri Jakarta, yang dipimpin langsung Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, di Jakarta, Senin (27/04/2026).

“Para kepala daerah yang hadir hari ini telah menunjukkan di balik retorika ada angka dan indikator yang memiliki makna terkait kinerja pemerintahan. Namun, kepala daerah jangan berhenti di angka itu. Sesuai pesan Presiden, untuk terus menghadirkan program-program yang efektif dan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan,” pesan Wamendagri Bima Arya.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Kemendagri.

“Pasti Banyuwangi belum sempurna, kami mohon maaf, dan kami terus berbenah. Terima kasih kepada para kiai, segenap anggota DPRD Banyuwangi, Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat Banyuwangi. InsyaAllah apresiasi dari pemerintah pusat ini menjadi motivasi kami untuk terus melakukan perbaikan ke depan,” ujar Ipuk.

Menurut Ipuk, program pembangunan di Banyuwangi dirancang selaras dengan agenda nasional dan kebijakan pemerintah provinsi. Seperti program pengentasan kemiskinan, urusan pendidikan dan kesehatan.

“Tadi sudah arahan arahan dari Kemendagri, bahwa perlu menjadi perhatian daerah agar bisa memperkuat SDM daerah, meningkatkan kapasitas fiskal daerah, serta memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Ini akan menjadi perhatian juga kami ke depan,” kata Ipuk.

Asisten Administrasi Umum Setda Banyuwangi Budi Santoso menambahkan terdapat 606 indikator penilaian mulai dari aspek makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Alhamdulillah Banyuwangi meraih nilai tertinggi dengan skor 3,8202 dengan status kinerja Tinggi. Kinerja pembangunan Banyuwangi dinilai menunjukkan tren positif,” kata Budi.

Persentase Penduduk Miskin juga terus menurun, angka kemiskinan Banyuwangi sempat meningkat di masa Pandemi Covid yakni 8,07 pada tahun 2021. Namun dengan kolaborasi dan kerja keras semua pihak kemiskinan Banyuwangi dapat terus ditekan menjadi 7,51 (2022), 7,34 (2023), 6,54 (2024), 6,13 (2025).

“Angka Ini merupakan angka kemiskinan terendah yang pernah dicapai Banyuwangi. Perdapatan perkapita masyarakat juga terus naik, tahun 2025 mencapai Rp 67,08 juta dari yang sebelumnya Rp 62,08 juta (2024), IPM Banyuwangi juga naik pada 2025 sebesar 75,17 meningkat dari 2024 sebesar 74,3,” beber Budi.

Evaluasi juga dilakukan pada kinerja pelayanan dasar seperti pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan di Banyuwangi berjalan dengan maksimal seperti pelayanan terhadap balita, ibu hamil, bersalin, dan menyusui mencapai 100 persen.

Banyuwangi juga telah menjadi Kabupaten terinovatif versi Kemendagri selama 8 kali berturut-turut sejak 2018 hingga 2025. Banyuwangi juga meraih Predikat AA dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Banyuwangi menjadi satu-satunya kabupaten di Indonesia yang berhasil meraih predikat AA. (tfq)

Banyuwangi, Jejak - Indonesia.news || Pemerintah Kabupaten Banyuwangi meningkatkan kesiapsiagaan guna mengantisipasi potensi kemarau panjang akibat fenomena El Nino yang memicu panas ekstrem tahun ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banyuwangi kini tengah menyiapkan Satuan Tugas (Satgas) Antisipasi Kemarau Panjang yang siap diterjunkan sewaktu-waktu.

“Langkah ini menindaklanjuti imbauan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang dirilis secara nasional terkait potensi kemarau panjang,” ujar Kalaksa BPBD Banyuwangi, Partana, Senin (27/4/2026).

Ia mengatakan, meskipun pihaknya berharap dampak El Nino tidak berakibat fatal, langkah antisipasi sejak dini diperlukan. Strategi yang disiapkan mencakup mitigasi komprehensif terhadap potensi kekeringan serta ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Satgas ini nantinya akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkab Banyuwangi, TNI-Polri, BMKG, Basarnas, pengelola Taman Nasional Alas Purwo, hingga elemen masyarakat.

"Saat ini statusnya masih kesiapsiagaan. Jika sewaktu-waktu dibutuhkan, tim sudah siap," tegas Partana.

Dalam proses mitigasi, BPBD telah memetakan 11 kecamatan dengan tingkat kerawanan kekeringan tinggi. Wilayah tersebut meliputi Wongsorejo, Tegaldlimo, Singojuruh, Blimbingsari, Kabat, Gambiran, Purwoharjo, Siliragung, Muncar, Bangorejo, dan Pesanggaran.

Untuk wilayah dengan tingkat kerawanan sedang, tercatat ada Kecamatan Glagah, Kalipuro, Giri, dan Cluring. Sementara itu, 10 kecamatan lainnya seperti Banyuwangi Kota, Rogojampi, Tegalsari, Srono, Songgon, Glenmore, Genteng, Licin, Kalibaru, dan Sempu masuk dalam kategori kerawanan rendah.

"Selain pemetaan air bersih, kami juga memberikan atensi khusus pada pemetaan titik-titik potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah hutan produksi maupun taman nasional," imbuhnya.

Koordinasi telah dilakukan melalui rapat awal dengan sejumlah stakeholder di Banyuwangi hingga tingkat provinsi. Hal ini bertujuan agar setiap instansi dapat melakukan mitigasi sesuai dengan wewenang dan kapasitas masing-masing.

Berdasarkan prediksi BMKG, potensi kemarau panjang tahun ini dimulai sejak awal April dan diprediksi mencapai puncaknya pada bulan Agustus hingga September mendatang.

"Karena itulah kami mengumpulkan seluruh stakeholders. Untuk OPD, tugas pokok dan fungsinya sudah jelas. Peran utama ada di Dinas Pertanian, Dinas Pengairan, dan PUDAM untuk memastikan kecukupan debit air serta kelancaran suplai air bersih bagi warga," paparnya.

Meski tengah bersiap menghadapi kemarau, BPBD juga tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi lainnya seperti banjir dan angin kencang. Pasalnya, dalam beberapa hari terakhir, hujan dengan intensitas tinggi masih kerap mengguyur sejumlah wilayah di Banyuwangi dan menyebabkan kenaikan debit air sungai.

"Salah satu dampaknya adalah amblesnya jembatan di Desa Sraten, Kecamatan Cluring, akibat terjangan banjir beberapa hari lalu. Belum lama banjir juga terjadi di Kalibaru," terang dia. (tfq)

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id – Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyambut 82 mahasiswa Poltekkes Kemenkes (Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan) Surabaya yang akan menjalani Praktik Kerja Komunitas (PKK) di Banyuwangi.

Mahasiswa semester enam Program Studi Sanitasi Diploma Tiga Jurusan Kesehatan Lingkungan tersebut diterima di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Senin (6/4/2026). Hadir menyerahkan Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya, Luthfi Rusyadi beserta jajaran.

Selama 20 hari, mulai 6 hingga 25 April, para mahasiswa akan diterjunkan untuk mengidentifikasi sekaligus membantu penanganan berbagai persoalan kesehatan di masyarakat. Diantaranya di bidang sanitasi, air bersih, dan lingkungan.

"Terimakasih kepada Poltekkes Kemenkes yang sudah berkenan melakukan kegiatan PKK disini. Kami berharap kehadiran mahasiswa ini dapat berkontribusi dalam membantu mengatasi sebagian dari berbagai persoalan kesehatan di Banyuwangi," ujar Ipuk.

Ipuk mengingatkan kepada para mahasiswa jika praktik lapangan berbeda dengan teori, dari keilmuan yang didapat saat bangku kuliah. Maka dari itu, ini menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk mengasah kepekaan sekaligus kemampuan dalam merumuskan solusi yang tepat.

Ditambah lagi, sambung dia, Program Studi Sanitasi yang diampuh oleh para mahasiswa sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), masih terdapat 6,78 persen rumah tangga yang belum memiliki akses air minum layak, serta hanya 10,30 persen akses sanitasi yang tergolong aman. Bahkan di Jatim, belum sampai 90 persen rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak.

"Ini menjadi tantangan bersama. Kami berharap mahasiswa dapat membantu meningkatkan capaian sanitasi, air bersih, dan kesehatan lingkungan terutama di Banyuwangi," ujar Ipuk.

Sementara itu, Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya, Luthfi Rusyadi, menjelaskan PKK tahun ini dilaksanakan di dua kecamatan dengan tiga puskesmas sebagai lokasi kegiatan.

PKK dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Wonosobo dan Puskesmas Srono di Kecamatan Srono, serta Puskesmas Tembokrejo di Kecamatan Muncar.

"Tahun ini kami kirim 82 mahasiswa D3. Insyaallah tahun depan akan kita tambah dengan sarjana terapan sekitar 170 mahasiswa, dan kemungkinan diperluas ke beberapa kecamatan. Sehingga manfaatnya lebih besar untuk masyarakat Banyuwangi," katanya.

Selain itu, pihaknya juga berencana membuka peluang pengembangan program studi di Banyuwangi guna memudahkan akses pendidikan bagi masyarakat di daerah ini.

"Kami melihat potensi untuk membuka prodi di Banyuwangi agar masyarakat yang berminat kuliah di kampus kami tidak harus jauh-jauh ke Surabaya," ujarnya. (*)

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani terus berkomitmen mendukung upaya pengurangan sampah plastik, khususnya sampah laut dan sungai. Salah satunya, dukungan diberikan pada aksi "Run For Rivers” yang diinisiasi oleh Sungai Watch.

Sungai Watch adalah NGO (Non Government Organization) yang berfokus pada penanganan sampah laut dan sungai. Sejak 2021 telah bekerja sama dengan dengan Pemkab untuk penanganan sampah.

Sungai Watch memulai gerakan “Run For Rivers” pada 4 April 2026 dengan start di Bali dan ditargetkan akan finish di Jakarta pada bulan Mei 2026 mendatang. Di setiap daerah yang dilewati saat berlari, tim Sungai Watch akan melakukan aksi bersih-bersih sekaligus pemetaan titik-titik pencemaran seperti ilegal dumping dan open dumping, guna mendorong solusi berkelanjutan bagi kelestarian sungai dan laut.

Saat melintasi Banyuwangi "Run For Rivers" melakukan aksi bersih bersih sungai di wilayah Kecamatan Kalipuro dan Wongsorejo bersama puluhan elemen masyarakat.

“Banyuwangi menjadi salah satu daerah yang dilalui pada gerakan lari “Run For Rivers” ini. Kami berterima kasih atas kerjasama yang terjalin selama ini, dan dalam gerakan ini Sungai Watch juga melakukan aksi bersih-bersih sungai bersama elemen masyarakat,” kata Ipuk.

Di Banyuwangi, hingga tahun 2025 Sungai Watch telah memasang 80 barrier /jaring sampah dan membersihkan sampah plastik hingga 1000 ton di berbagai sungai daerah.

Sungai Watch juga mendirikan gudang pemilahan dan pencacahan sampah plastik di tiga kecamatan yakni Giri, Rogojampi dan Bangorejo hingga memberikan edukasi tentang pemilahan sampah pada pelajar.

“Kami juga menyampaikan terima kasih atas kontribusi Sungai Watch yang selama ini telah membantu Banyuwangi dalam penanganan sampah di daerah,” ujarnya.

Sementara itu founder Sungai Watch Gary Bachengib menjelaskan bahwa selama perjalanan Run For Rivers, tim melakukan pemetaan terhadap titik-titik rawan pencemaran di seiap daerah yang dilalui, seperti lokasi pembuangan sampah ilegal dan open dumping. Data tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam merumuskan langkah penanganan yang lebih efektif di masa mendatang.

“Kita juga akan bertemu dengan stakeholder di rute yang kami lalui untuk membahas kemungkinan lebih lanjut tentang permasalahan sampah di wilayahnya, seperti apakah ada solusi yang bisa di scale up,” ujar Gary.

“Setelah sampai di Jakarta kami juga akan bertemu dengan pusat melaporkan hasil pemetaan kami untuk memberikan masukan penanganan sampah,” pungkas Gary. (*)