Pemerintahan

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id – Memperkuat layanan publik utamanya di sektor kesehatan, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestandani menggeber beasiswa “Banyuwangi Progresif (B-Pro)” dengan prioritas dokter spesialis dan jurusan kesehatan. Meski demikian tetap dibuka untuk jurusan perkuliahan lainnya sesuai kebutuhan daerah.

Beasiswa Banyuwangi Progresif diberikan kepada mahasiswa on going minimal semester tiga. Pendaftaran beasiswa untuk perkuliahan tahun 2027, akan dibuka mulai April 2026.

“Program beasiswa ini membantu putra-putri Banyuwangi yang saat ini menempuh pendidikan tinggi, utamanya mereka yang kuliah di jurusan kesehatan dan kedokteran. Namun tetap ada untuk jurusan lainnya,” ujar Ipuk.

Ipuk mengatakan, beasiswa Banyuwangi Progresif untuk saat ini memang diprioritaskan pendidikan kesehatan utamanya dokter spesialis, karena melihat kebutuhan daerah.

Terdapat 12 jurusan untuk dokter spesialis yang ditawarkan. Di antaranya spesialis jantung, saraf, urologi, THT, orthopedi dan traumatology, penyakit dalam, fisik dan rehabilitasi, kedokteran jiwa, spesialis mata, bedah mulut dan maksilofasial, Dokter gigi spesialis konservasi gigi, Dokter gigi spesialis bedah mulut dan maksilofasial.

“Melalui beasiswa ini diharapkan banyak dokter spesialis, yang akan mengiisi fasilitas kesehatan di Banyuwangi, untuk meningkatkan pelayananan kesehatan masyarakat,” kata Ipuk.

Selain dokter spesialis juga dibuka untuk jurusan kesehatan lainnya seperti apoteker, ahli gizi, ahli sanitasi, bidan, perawat.

“Khusus untuk bidan, perawat, dan apoteker, kami prioritaskan untuk mereka yang nantinya bersedia mengabdi di daerah terluar Banyuwangi. Untuk itu kami mengajak mahasiswa yang berasal dari daerah tersebut untuk mendaftar dan menjadi prioritas kami,” ujar Ipuk.

Beasiswa Progresif juga memberikan beasiswa pada mahasiswa teknologi produksi tanaman pangan, teknik dan infrastruktur, ekonomi kreatif dan pariwisata, Pendidikan, ilmu sosial.

Ditambahkan Plt. Kepala Dinas Pendidikan Alfiyan, beasiswa Banyuwangi Progresif diperuntukkan untuk warga Banyuwangi. Nantinya setelah menyelesaikan pendidikan, mereka wajib mengabdi di Banyuwangi minimal dua kali masa pemberian beasiswa plus satu tahun.

“Untuk komponen beasiswanya terdiri atas uang kuliah tunggal (UKT), biaya hidup, biaya buku, riset, praktik. Pemberian beasiswa sejak lolos seleksi hingga lulus Pendidikan semester 12 untuk kedokteran, dan semester 8 untuk jurusan lainnya,” terang Alvian.

Jurusan Beasiswa Banyuwangi Progresif

Dokter Spesialis:
Spesialis Jantung
Spesialis Saraf
Spesialis Urologi
Spesialis THT
Spesialis Orthopedi dan Traumatologi
Spesialis Penyakit Dalam
Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi
Spesialis Kedokteran Jiwa
Spesialis Mata
Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial
Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi
Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial

Jurusan Kesehatan:
Apoteker
Ahli gizi
Ahli Sanitasi
Bidan
Perawat

Jurusan Lainnya:
Teknologi produksi Tanaman Pangan
Teknik dan Infrastruktur
Ekonomi Kreatif dan Pariwisata
Pendidikan
Ilmu Sosial.

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id – Komitmen Banyuwangi dalam pengolahan sampah sirkular mendapat dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya dari Clean Rivers, organisasi nirlaba global yang berbasis di Uni Emirat Arab akan mensuport pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di Banyuwangi.

Clean Rivers akan bermitra dengan Project STOP (didirikan Borealis dan Systemiq) yang telah beroperasi di Banyuwangi sejak 2017. Bersama dengan pemkab, Project STOP Banyuwangi Hijau bertujuan membangun sistem pengelolaan sampah sirkular pertama di Indonesia yang mencakup seluruh wilayah kabupaten.

CEO Clean Rivers Deborah Baccus telah bertemu Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Pendopo Sabha Swagata, Rabu (12/02/2026). Turut hadir Mari Kylmälä, In country representative Borealis, Jason Hale Senior Director Systemiq dan Sekda Banyuwangi Guntur Priambodo.

Deborah menyampaikan apresiasi kepada pemkab atas komitmen dan dukungan pada sistem pengelolaan persampahan. Banyuwangi dinilai memiliki visi kuat dalam transformasi sistem persampahan yang dijalankan secara bertahap, terstruktur, dan berdampak bagi masyarakat.

“Kami mendukung inisiatif yang dilakukan Banyuwangi, fokus pada pengelolaan sampah yang berdampak secara ekonomi, lingkungan dan sosial. Tidak hanya berdampak pada daerah, namun ini juga akan menjadi semangat global,” ungkap Deborah.

Dua fasilitas TPS3R akan dibangun di wilayah Kecamatan Banyuwangi dan Kecamatan Genteng yang ditargetkan beroperasi pada November 2026. Kedua fasilitas ini dirancang untuk memperkuat layanan pengangkutan dan pengolahan sampah di kawasan dengan kepadatan dan aktivitas warga yang tinggi. Dua fasilitas TPS3R ini diproyeksikan bisa mengatasi permasalahan sampah warga dengan jangkauan 850 ribu jiwa

“Kami merasa terhormat dapat menjadi bagian dari perjalanan ini, dan berharap kerja sama ini terus berkembang dan memberikan manfaat jangka panjang bagi Banyuwangi,” ujarnya.

Bupati Ipuk mengatakan bahwa kerja sama dengan Clean Rivers ini sangat penting untuk membangun sistem persampahan yang lebih kuat dan berkelanjutan.

“Bekerja dalam skala yang lebih luas, dengan dukungan dari Clean Rivers akan mempercepat transformasi sistem pengelolaan persampahan di Banyuwangi,” kata Ipuk.

“Ini tidak hanya berdampak pada menyediakan akses penanganan sampah yang terintegrasi untuk ratusan ribu orang, tapi sekaligus menciptakan lapangan kerja baru, terutama bagi penduduk sekitar lokasi,” imbuh Ipuk.

Ditambahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dwi Handayani Clean Rivers akan berkontribusi pada program Banyuwangi Hijau Fase 3 dengan fokus pembangunan dua fasilitas TPS3R di wilayah Banyuwangi Kota dan Kecamatan Genteng. Dalam kerjasama tersebut, pemkab akan menyediakan lahan untuk TPS3R tersebut, dan sarana penunjang lainnya.

“Kedua TPS3R masing-masing berkapasitas 50 ton dan akan melayani hingga 850 ribu jiwa. TPS3R ini dirancang menggunakan teknologi untuk meminimalkan residu dan tidak menimbulkan bau,” ujar Handayani. (*)

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id - Menjelang Ramadan hingga Hari Raya Idulfitri biasanya terjadi peningkatan harga utamanya kebutuhan bahan pokok. Sebagai upaya antisipasi, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), mempersiapkan berbagai langkah untuk memastikan stok dan stabilitas harga terjaga.

“Selama Ramadan sejumlah bahan pangan berpotensi mengalami kenaikan harga. Karena itu harus ada langkah-langkah dalam menjaga stok dan stabilitas harga, menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi daerah,” kata Ipuk, Selasa (10/2/2026).

Ipuk mengatakan, salah satu upayanya dengan melaksanakan intervensi sejak dini. Menurutnya Pemkab Banyuwangi bersama TPID harus secara konsisten melaksanakan strategi pengendalian inflasi yang berfokus pada 4K yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.

Ipuk meminta OPD teknis kolaborasi dengan stakeholder terkait. Di antaranya Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan harus melaksanakan Operasi Pasar Murah (OPM) secara masif bersama Bulog, Perpadi, dan BI Jember, untuk menjaga keterjangkauan harga.

Selain itu juga mengoptimalisasi 97 Toko Pengendali Inflasi Banyuwangi (Top Si Wangi).

“Pelaksanaan pasar murah bisa menjaga keterjangkauan daya beli serta memangkas jalur distribusi, dengan mendatangkan barang langsung dari produsen atau Bulog ke konsumen. Sehingga masyarakat busa mendapatkan harga yang terjangkau,” kata Ipuk.

Selain itu, untuk menjamin ketersediaan pasokan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melakukan pengawasan terhadap ketersediaan bahan pangan khususnya daging dan telur ayam ras Untuk mencegah eskalasi harga yang lebih tinggi saat Ramadan.

“Dispertapang harus melakukan pengamanan stok dan pemantauan populasi (Hulu). Kita harus memastikan bahwa surplus produksi yang tercatat dalam Neraca Pangan tetap terjaga di tingkat peternak lokal,” paparnya.

Ipuk juga telah menggelar rakor High Level Meeting (HLM) untuk memastikan stok dan stabilitas harga pangan terjaga, Jumat (30/1/2026).

Rakor ini diikuti Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono, Kepala Bank Indonesia Jember Iqbal Reza Nugraha, Forkopimda Banyuwangi, Kepala Bulog Dwiana Puspitasari, perwakilan BPS dan KPPN, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Banyuwangi, dan sejumlah stakeholder sebagai pelaksana teknis kebijakan TPID. (*)