Pemerintahan

TANGGERANG || jejakindonesia.id -Pemerintah Kecamatan Curug terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. Salah satu inovasi yang dihadirkan adalah Pelayanan Administrasi Kependudukan Malam Hari, yang ditujukan khusus bagi warga yang tidak sempat mengurus dokumen kependudukan pada jam kerja.

Pelayanan malam hari ini dilaksanakan setiap hari Jumat pada minggu ke-1 dan minggu ke-3 setiap bulannya, dan akan berlangsung selama tahun 2026. Layanan dibuka mulai pukul 17.00 hingga 21.00 WIB dan berlokasi di Kantor Kecamatan Curug.

Berbagai jenis layanan administrasi kependudukan dapat diakses masyarakat dalam program ini, antara lain: Perekaman KTP Elektronik, Pengajuan cetak KTP, Pengajuan Kartu Keluarga (KK) dan perbaikan KK, Pengajuan Akta Kelahiran, Pengajuan Akta Kematian, Pengajuan Surat Pindah / Datang, Pengajuan Kartu Identitas Anak (KIA), dan Aktivasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Seluruh layanan tersebut gratis dan tidak dipungut biaya apa pun. Masyarakat diimbau untuk mengurus dokumen kependudukan secara mandiri serta menghindari penitipan berkas kepada pihak yang tidak dikenal demi menjaga keamanan data dan identitas pribadi.

Pihak Kecamatan Curug juga mengingatkan bahwa kuota pelayanan terbatas, sehingga warga diharapkan datang lebih awal dan membawa persyaratan yang dibutuhkan sesuai dengan jenis layanan yang akan diurus.

Melalui pelayanan malam hari ini, Kecamatan Curug berharap dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat, serta mendukung tertib administrasi kependudukan di wilayah Kabupaten Tangerang.

Dengan adanya pelayanan malam hari ini, masyarakat dapat mengurus dokumen kependudukan dengan lebih mudah dan nyaman. Pihak Kecamatan Curug berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.

Masyarakat diimbau untuk berhati-hati dan tidak mempercayai pihak-pihak yang menawarkan jasa pengurusan dokumen kependudukan dengan biaya tertentu.

Pelayanan Administrasi Kependudukan Malam Hari ini merupakan salah satu contoh inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Curug untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.

Dengan adanya Pelayanan Administrasi Kependudukan Malam Hari, masyarakat dapat mengurus dokumen kependudukan dengan lebih mudah dan nyaman. Pihak Kecamatan Curug berharap bahwa pelayanan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung tertib administrasi kependudukan di wilayah Kabupaten Tangerang.

Untuk informasi lebih lanjut tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Malam Hari, masyarakat dapat menghubungi Kantor Kecamatan Curug atau mengunjungi situs web resmi Pemerintah Kecamatan Curug.

*Narasumber*

Pemerintah Kecamatan Curug, tanggal 6 Juli 2026.

Terima kasih atas perhatian dan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan Malam Hari ini. Kami berharap dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. (Rezi)

BANYUWANGI || jejakindonesia.id - Pemkab Banyuwangi bersama Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyuwangi Raya, membagikan ribuan bibit pohon gratis pada warga, bagian dari gerakan sedekah oksigen, Senin (5/1/2026).

Sebanyak 2.026 bibit pohon dibagikan kepada para pengendara roda dua dan roda empat yang melintas di depan Kantor Perhutani, Jalan Jaksa Agung Suprapto.

Bibit yang dibagikan terdiri dari berbagai jenis tanaman produktif dan kehutanan, seperti alpukat, durian, sirsak, dan salam. Jenis tanaman tersebut dipilih karena dinilai cocok ditanam di hampir seluruh wilayah Banyuwangi.

Antusiasme warga terlihat sejak pagi. Para pengendara yang melintas melambat untuk menerima bibit pohon.

“Senang sekali, dapat bibit pohon sirsak dan durian. Nanti akan saya tanam di halaman rumah,” ujar Wiwin, salah satu warga penerima bibit.

Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono yang turut hadir membagikan pohon, mengapresiasi Perhutani yang mendukung gerakan Sedekah Oksigen.

“Terima kasih kepada Perhutani yang terus mengawal dan menggalakkan gerakan sedekah oksigen. Semoga aksi ini berdampak pada lingkungan yang semakin sehat, ekonomi rakyat, serta ketahanan ekosistem yang kuat,” kata Mujiono.

Mujiono menjelaskan, gerakan Sedekah Oksigen mulai dilakukan secara masif sejak 2016, untuk menumbuhkan budaya menanam pohon secara berkelanjutan. Sejak itu, jutaan pohon telah ditanam di berbagai wilayah Banyuwangi.

Hingga kini, Pemkab Banyuwangi terus memasifkan gerakan tersebut melalui berbagai kebijakan. Salah satunya, mewajibkan ASN yang naik pangkat menyumbang satu bibit pohon.

Selain itu beberapa waktu lalu, 4.888 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang baru diangkat. Mereka mendonasikan satu bibit pohon berkayu sebagai bentuk rasa syukur atas pengangkatan sebagai ASN.

Administratur Perhutani KPH Banyuwangi Raya, Mukhlisin, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari aksi sedekah oksigen, sekaligus upaya melibatkan masyarakat secara aktif dalam menjaga lingkungan.

“Ini sinergi dengan program Sedekah Oksigen yang sudah dilaksanakan Pemkab Banyuwangi sejak 2016. Menjadi aksi nyata bersama dalam menjaga lingkungan melalui penghijauan,” ujar Mukhlisin.

Dia menambahkan, selain membagikan bibit kepada warga untuk ditanam secara mandiri, Perhutani juga secara rutin melakukan penghijauan di kawasan hutan.

“Setiap kegiatan penebangan selalu diikuti regenerasi. Pada 2025 saja, di KPH Banyuwangi Raya sudah ditanam sekitar 500 ribu tanaman kehutanan dan tanaman buah berkayu,” katanya. (*)

TAMIANG || jejakindonesia.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah, khususnya di wilayah Aceh, untuk mengoptimalkan peran keuchik atau kepala desa dalam mempercepat pendataan kerusakan hunian masyarakat pascabencana. Data tersebut penting sebagai acuan pemerintah dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak.

“Berkaitan dengan masalah hunian, Bapak, kuncinya adalah kecepatan data. Jadi ada yang rusak ringan, kategorinya tiga. Rusak ringan, rusak sedang, rusak berat,” ujar Mendagri saat mengikuti rapat sejumlah menteri dan pejabat terkait yang dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Kamis (1/1/2026). Rapat tersebut digelar usai peninjauan rumah hunian Danantara oleh Presiden Prabowo.

Mendagri menjelaskan, dalam proses pemulihan pascabencana, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan dukungan biaya kepada masyarakat terdampak. Hunian rusak ringan diberikan bantuan sebesar Rp15 juta, sedangkan rusak sedang Rp30 juta. Sementara itu, untuk hunian rusak berat dan hilang, pemerintah mengupayakan pembangunan hunian sementara (huntara), hunian tetap (huntap), serta memfasilitasi dana tunggu hunian (DTH).

Kepada Presiden Prabowo, Mendagri melaporkan bahwa dalam berbagai rapat bersama kepala daerah terdampak bencana, pihaknya terus menyerukan pentingnya percepatan pendataan. Data masyarakat tersebut dapat dikoordinasikan oleh para gubernur, kemudian dilaporkan kepada BNPB dan jajaran terkait. Dalam perkembangannya, Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara telah melaporkan data tersebut secara cepat.

“Namun yang dari Aceh, mohon kalau bisa lebih cepat lagi. Karena jangan sampai masyarakat menyalahkan pemerintah karena tidak cepat. Padahal pemerintah menunggu data itu. Oleh karena itu, data ini kuncinya pertama kali adalah dari para bupati dan wali kota,” terangnya.

Ia menambahkan, dalam kunjungannya ke Kabupaten Aceh Utara beberapa waktu lalu, terdapat persoalan yang menghambat pendataan, yakni hilangnya data kependudukan masyarakat sehingga menyulitkan proses verifikasi. Oleh karena itu, Mendagri mengusulkan agar peran keuchik dapat dioptimalkan untuk melakukan pendataan tersebut. Selanjutnya, data dilaporkan secara bertahap kepada bupati/wali kota untuk diverifikasi bersama Kapolres dan Kajari setempat.

“Nah, ini tidak harus menunggu sampai selesai, tapi bergelombang. Silakan data masuk, kemudian diserahkan, diserahkan ke BNPB. Nanti BNPB juga akan share kepada Menteri Sosial, langsung dibayarkan,” terangnya.

Ia mencontohkan, percepatan pendataan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan telah berhasil mempercepat upaya pemulihan. Pasalnya, setelah data dilaporkan, masyarakat terdampak memperoleh bantuan langsung dari pemerintah dan berangsur meninggalkan lokasi pengungsian.

“Nah, ini yang kami lihat, ini adalah salah satu kecepatan ini, datanya menjadi kunci. Untuk itu, saya mohon dengan hormat, mungkin untuk di Aceh, Pak Gubernur, Pak Wagub, bupati-bupati yang 18, yang daerahnya terdampak, ini secepat mungkin datanya [dapat dilaporkan],” tandasnya.

Turut hadir dalam rapat tersebut Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, CEO BPI Danantara Rosan Roeslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Puspen Kemendagri

BANDUNG || jejak Indonesia.id – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta kepala daerah mencermati isi Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 500.1/9653/SJ tentang Pelaksanaan Koordinasi Pemerintah Daerah (Pemda) dalam Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Bima menegaskan, dalam SE tersebut terdapat tiga poin penting yang wajib dikawal oleh seluruh kepala daerah di Indonesia. Pertama, kepala daerah diminta melakukan inventarisasi aset Pemda yang akan dipinjam-pakaikan untuk Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG), serta menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas untuk ditempatkan.

"Dalam surat (SE) kami itu ada secara detail luasannya untuk tipe A bagi KPPG tingkat provinsi dan juga untuk tipe B bagi KPPG tingkat kabupaten/kota. Untuk mebel, furniturnya, nanti akan disiapkan oleh BGN," katanya dalam acara Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Program MBG di Aula Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat (Jabar), Rabu (17/12/2025).

Bima menambahkan, poin kedua, kepala daerah diminta melakukan percepatan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di lokasi yang siap dilaksanakan konstruksi pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah. Proses ini diperlakukan sama halnya dengan program perumahan untuk rakyat.

Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Menteri Pekerjaan Umum (PU), dan Mendagri tentang Penetapan Daftar Lokasi Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah.

"Bapak dan Ibu juga diminta mengawal agar Persetujuan Bangunan Gedung ini dilakukan akselerasi," ujarnya.

Poin ketiga, lanjut Bima, kepala daerah diminta memerintahkan kepala dinas provinsi serta kabupaten/kota untuk mempercepat penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Untuk memperoleh SLHS, SPPG dapat mengajukan permohonan secara manual kepada Dinas Kesehatan kabupaten/kota atau instansi yang ditunjuk oleh Pemda. Permohonan tersebut dilengkapi dengan berbagai persyaratan, seperti dokumen penetapan SPPG dari BGN, denah dapur, serta dokumen penjamah pangan (food handler) yang telah bersertifikat.

"Bapak dan Ibu diminta untuk mengawal, menerbitkan [SLHS] paling lambat 14 hari setelah pengajuan permohonan oleh SPPG. Jadi, ketiga hal itu dari Kemendagri yang kami ingatkan dalam surat yang disampaikan per 3 Desember 2025," pungkasnya.

Sebagai informasi tambahan, Rakor tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Kepala BGN Dadan Hindayana, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar, serta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Puspen Kemendagri