Opini

PASURUAN || Jejak-indonesia.id - Sorotan terhadap pengelolaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Tenaga Listrik (PBJT-TL) di Kabupaten Pasuruan kian tajam. Aliansi Poros Tengah menilai, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) belum mampu memberikan penjelasan yang transparan terkait besaran penerimaan anggaran PBJT-TL setiap tahun, pola distribusi anggaran, hingga realisasi penggunaannya di lapangan

Kondisi ini memicu pertanyaan publik. Sebab, dana PBJT-TL bukanlah sumber pendapatan biasa, melainkan pungutan yang dibayar langsung oleh masyarakat melalui tagihan listrik setiap bulan. Namun ironisnya, hingga kini masyarakat masih kesulitan memperoleh data rinci mengenai ke mana aliran anggaran tersebut digunakan.

Perwakilan Aliansi Poros Tengah menegaskan bahwa transparansi pengelolaan PBJT-TL bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan amanat moral dan konstitusional terhadap hak publik untuk mengetahui penggunaan uang rakyat.

“PBJT-TL bukan sekadar angka dalam laporan keuangan daerah. Itu uang masyarakat yang dipungut setiap bulan melalui rekening listrik. Karena itu, penggunaannya harus jelas, terbuka, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” tegas perwakilan Aliansi Poros Tengah.

Poros Tengah juga menyoroti ketimpangan pembangunan infrastruktur di sejumlah wilayah Kabupaten Pasuruan. Di tengah besarnya potensi penerimaan PBJT-TL, masyarakat di wilayah timur seperti Nguling, Lekok, dan Grati masih menghadapi persoalan jalan rusak, minim penerangan jalan umum (PJU), hingga fasilitas publik yang dinilai jauh dari layak.

Menurut mereka, fakta di lapangan menimbulkan pertanyaan serius: apakah anggaran PBJT-TL benar-benar dialokasikan secara adil dan tepat sasaran, atau justru terserap tanpa arah yang jelas dan minim pengawasan publik.

Aliansi Poros Tengah mendesak Bapenda membuka secara detail data penerimaan PBJT-TL per tahun, mekanisme distribusi anggaran ke masing-masing OPD, hingga laporan realisasi program yang dibiayai dari sektor tersebut. Jika transparansi terus dihindari, maka kecurigaan publik terhadap dugaan buruknya tata kelola anggaran akan semakin sulit dibendung.

“Jangan sampai rakyat hanya diwajibkan membayar, tetapi tidak pernah diberi hak untuk mengetahui ke mana uang itu dibelanjakan. Keterbukaan bukan ancaman bagi pemerintah, justru menjadi bukti bahwa pengelolaan anggaran dilakukan secara bersih dan bertanggung jawab,” lanjutnya.

Poros Tengah menegaskan akan terus mengawal isu PBJT-TL sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pengelolaan keuangan daerah. Mereka menilai, diamnya pemerintah atas tuntutan transparansi hanya akan memperlebar jarak kepercayaan antara rakyat dan penyelenggara pemerintahan.
​

Jejak-indonesia.id || Dalam setiap perjalanan pengabdian seseorang kepada masyarakat, selalu ada sosok yang berdiri teguh di belakangnya. Sosok yang mungkin tidak selalu tampil di depan publik, namun memiliki peran besar dalam menjaga semangat, keteguhan, dan keseimbangan hidup. Begitulah gambaran kebahagiaan keluarga Nurmansyah, S.H., M.H., yang tidak dapat dipisahkan dari kehadiran Maria Imaculata Nafiri Minora sebagai pendamping hidup sekaligus ibu dari buah hati tercinta mereka.

Maria Imaculata Nafiri Minora bukan sekadar istri dalam arti formal kehidupan rumah tangga. Ia adalah sahabat perjuangan, penyejuk hati, sekaligus sumber motivasi yang senantiasa memberikan dukungan penuh kepada Nurmansyah dalam menjalankan pengabdian kepada masyarakat. Dalam berbagai situasi, baik suka maupun duka, kehadirannya menjadi energi yang menguatkan langkah dan keputusan demi kepentingan banyak orang.

Keharmonisan keluarga yang dibangun keduanya menjadi cerminan bahwa kebahagiaan sejati lahir dari saling memahami, saling mendukung, dan saling menguatkan. Di tengah kesibukan serta tanggung jawab sosial yang tidak ringan, Maria tetap hadir sebagai sosok ibu yang penuh kasih sayang bagi anak-anaknya, sekaligus menjadi penyemangat bagi sang suami untuk terus peduli terhadap kondisi masyarakat sekitar.

Tidak sedikit orang yang berhasil dalam pengabdian sosial karena memiliki keluarga yang mendukung penuh di belakangnya. Hal itu pula yang tampak dalam kehidupan Nurmansyah, S.H., M.H. Dukungan moral, perhatian, serta doa dari Maria Imaculata Nafiri Minora menjadi pondasi kuat dalam setiap langkah pengabdian yang dijalani. Ketika banyak persoalan sosial membutuhkan kepedulian dan keberanian untuk hadir di tengah masyarakat, keluarga menjadi tempat kembali yang menghadirkan ketenangan dan semangat baru.

Maria memahami bahwa kepedulian terhadap masyarakat bukan sekadar aktivitas biasa, melainkan bagian dari nilai kehidupan yang harus dijaga. Karena itu, ia selalu memberikan dorongan agar Nurmansyah tetap menjadi pribadi yang dekat dengan rakyat, mendengar keluhan masyarakat, dan hadir memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Sikap sederhana namun penuh ketulusan itu menjadikan hubungan keduanya semakin kuat dan harmonis.

Kebahagiaan keluarga mereka bukan diukur dari kemewahan atau popularitas semata, melainkan dari rasa syukur, kebersamaan, dan kemampuan untuk terus berbagi manfaat kepada sesama. Dalam kehidupan sehari-hari, keluarga ini menunjukkan bahwa cinta dan dukungan dalam rumah tangga dapat melahirkan semangat pengabdian yang tulus kepada masyarakat.

Peran seorang istri sering kali menjadi bagian yang tidak terlihat oleh publik, namun justru sangat menentukan dalam perjalanan hidup seorang suami. Maria Imaculata Nafiri Minora membuktikan bahwa ketulusan mendampingi, memberikan motivasi, serta menjaga keharmonisan keluarga adalah bentuk pengabdian yang luar biasa. Dari rumah tangga yang penuh cinta dan dukungan itulah lahir kekuatan untuk terus berbuat baik bagi masyarakat luas.

Nurmansyah, S.H., M.H. dan Maria Imaculata Nafiri Minora menjadi gambaran bahwa keluarga harmonis mampu menjadi inspirasi bagi lingkungan sekitar. Kepedulian sosial yang dijalankan bukan hanya muncul dari pribadi semata, tetapi tumbuh dari nilai-nilai keluarga yang dibangun dengan kasih sayang, rasa hormat, dan semangat kebersamaan.

Pada akhirnya, di balik langkah pengabdian seorang tokoh kepada masyarakat, terdapat keluarga yang selalu menjadi tempat pulang, sumber semangat, dan alasan untuk terus berbuat kebaikan. Kebahagiaan keluarga Nurmansyah, S.H., M.H. bersama Maria Imaculata Nafiri Minora menjadi bukti bahwa cinta, dukungan, dan kepedulian dapat berjalan beriringan untuk menghadirkan manfaat bagi banyak orang.

Jejak-indonesia.id - Di tengah dinamika tugas kepolisian yang penuh tantangan, nama AKP. Nurmansyah, S.H., M.H. dikenal sebagai figur yang tegas namun tetap mengedepankan sisi humanis dalam pengabdiannya. Perwira polisi ini tidak hanya menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga hadir sebagai pelindung dan pengayom masyarakat dengan pendekatan yang penuh empati.

Perjalanan karier AKP. Nurmansyah tidaklah instan. Dengan latar belakang pendidikan hukum yang kuat, ia menapaki jenjang demi jenjang dalam institusi kepolisian dengan dedikasi tinggi. Berbekal gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan Magister Hukum (M.H.), ia dikenal memiliki pemahaman mendalam terhadap aspek hukum sekaligus kemampuan komunikasi yang baik dalam menyelesaikan berbagai persoalan di tengah masyarakat.

Namun, di balik kesuksesan dan pengabdiannya, terdapat sosok perempuan tangguh yang selalu setia mendampingi, yakni Ny. Maria Imaculata Nafiri Minora. Ia bukan hanya seorang istri, tetapi juga Bhayangkari yang aktif serta seorang bidan yang mengabdikan dirinya dalam pelayanan kesehatan masyarakat.

Sebagai bidan, Maria Imaculata Nafiri Minora memiliki peran penting dalam membantu masyarakat, khususnya ibu dan anak. Dedikasinya di dunia kesehatan menjadikannya sosok yang dekat dengan warga, terutama di kalangan perempuan. Tak jarang, ia turun langsung memberikan edukasi kesehatan, pendampingan persalinan, hingga pelayanan medis dasar bagi masyarakat yang membutuhkan.

Kehadiran Maria sebagai Bhayangkari juga memperkuat peran sosial keluarga besar kepolisian. Ia aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, mulai dari bakti sosial, pelayanan kesehatan gratis, hingga program pemberdayaan perempuan. Sinergi antara peran suami sebagai aparat penegak hukum dan istri sebagai tenaga kesehatan menciptakan dampak positif yang nyata di tengah masyarakat.

AKP. Nurmansyah sendiri kerap menyampaikan bahwa dukungan keluarga, khususnya sang istri, menjadi salah satu kunci utama dalam menjalankan tugas negara. Baginya, keseimbangan antara tugas profesional dan kehidupan keluarga adalah fondasi penting dalam menjaga integritas dan semangat pengabdian.

“Tanpa dukungan istri, saya tidak akan bisa menjalankan tugas dengan maksimal. Kami saling menguatkan dalam pengabdian, meski di bidang yang berbeda,” ungkapnya dalam sebuah kesempatan.

Kisah pasangan ini menjadi inspirasi tersendiri, bahwa pengabdian kepada masyarakat tidak hanya dilakukan melalui satu jalur, melainkan bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk. Kolaborasi antara aparat penegak hukum dan tenaga kesehatan dalam satu keluarga menunjukkan bahwa pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan beriringan dan saling melengkapi.

Dengan dedikasi yang terus terjaga, AKP. Nurmansyah, S.H., M.H. bersama Ny. Maria Imaculata Nafiri Minora menjadi contoh nyata bagaimana sinergi keluarga mampu memberikan kontribusi besar bagi masyarakat luas. Sosok mereka mencerminkan bahwa di balik seragam dan profesi, ada nilai kemanusiaan yang senantiasa dijunjung tinggi.

PASURUAN || Jejak-indonesia.id — Pemeriksaan dua pengusaha rokok oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pengembangan dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai semestinya menjadi pintu masuk untuk membongkar realitas yang selama ini hanya beredar sebagai bisik-bisik publik: adanya jaringan produksi rokok ilegal yang diduga terpelihara.

Selama ini, publik disuguhi rutinitas penindakan berupa penyitaan dan pemusnahan rokok tanpa pita cukai. Namun pola tersebut dinilai tidak pernah benar-benar memutus rantai peredaran.

Pertanyaannya sederhana namun mendasar: dari mana rokok-rokok ilegal itu terus muncul jika bukan dari pabrik yang secara sistematis memproduksi?
Di sinilah kecurigaan publik menguat. Tidak sedikit yang menduga adanya celah serius dalam pengawasan, bahkan mengarah pada indikasi pembiaran.

Sebab, secara logika penegakan hukum, mustahil aktivitas produksi dalam skala besar dapat berlangsung tanpa terdeteksi, kecuali ada kelemahan struktural atau faktor lain yang sengaja dibiarkan.

“Ini bukan lagi sekadar pelanggaran kecil. Ini industri ilegal yang terorganisir. Kalau pabriknya tidak disentuh, artinya negara membiarkan sumber masalah tetap hidup,” ungkap salah satu tokoh masyarakat.

Pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi memperkuat dugaan bahwa persoalan ini tidak berdiri sendiri. Ada kemungkinan keterkaitan antara pelaku usaha, distribusi, hingga oknum tertentu yang memiliki akses atau kewenangan.

Jika benar demikian, maka penanganannya tidak cukup dengan pendekatan administratif atau penindakan parsial.
Publik kini menunggu keberanian aparat untuk masuk lebih dalam—menyisir lokasi produksi, membongkar jaringan distribusi, serta mengusut siapa saja yang berada di balik layar.

Tanpa langkah itu, penegakan hukum hanya akan terlihat sebagai formalitas yang berulang: menangkap di permukaan, namun gagal menyentuh inti persoalan.
Lebih jauh, praktik ini tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan cukai, tetapi juga merusak tatanan industri.

Pelaku usaha legal yang patuh terhadap aturan dipaksa bersaing dalam kondisi timpang, sementara produk ilegal justru leluasa beredar dengan harga lebih murah.
Desakan masyarakat kini semakin tegas: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Aparat Penegak Hukum (APH) harus berhenti pada pendekatan simbolik dan mulai bergerak pada pembongkaran sistem.

Transparansi penindakan, pengungkapan asal-usul barang ilegal, serta penutupan pabrik tanpa izin menjadi tuntutan yang tidak bisa lagi diabaikan.
Momentum ini adalah ujian. Apakah negara benar-benar hadir untuk menegakkan hukum hingga ke akar, atau justru terjebak dalam siklus penindakan yang hanya menyentuh permukaan?

Jika dugaan jaringan dan pembiaran ini tidak diusut tuntas, maka publik berhak mempertanyakan: siapa sebenarnya yang diuntungkan dari terus hidupnya industri rokok ilegal?

JAKARTA || Jejak-indonesia.id - Memori sejarah kerap menyimpan simbol-simbol yang tak lekang oleh waktu. Salah satunya adalah momen ketika Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, memeluk seorang anak dari keluarga besar ekonom terkemuka Sumitro Djojohadikusumo. Anak itu adalah Prabowo Subianto yang kini telah menorehkan namanya dalam sejarah sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia.

Peristiwa tersebut bukan sekadar potongan kenangan, melainkan simbol perjalanan panjang bangsa yang penuh dinamika. Dari masa kecil yang bersinggungan langsung dengan tokoh proklamator, hingga menapaki karier militer sebagai jenderal, perjalanan Prabowo mencerminkan kesinambungan sejarah dan estafet kepemimpinan nasional.

Kini, pelukan hangat itu seolah menjadi penanda takdir. Anak yang dahulu berada dalam dekapan sang proklamator, kini berdiri di puncak kepemimpinan negeri. Sebuah perjalanan yang sarat makna, menghubungkan masa lalu dengan masa kini dalam satu garis sejarah yang utuh.

Ketua Umum Fast Respon, R.Mas MH Agus Rugiarto Sastrodiarjo SH MH, atau yang akrab disapa Agus Flores, dalam keterangannya mengungkapkan bahwa sejarah tidak pernah benar-benar hilang. “Apa yang pernah terjadi di masa lalu, akan selalu menemukan jalannya kembali dalam bentuk yang berbeda. Ini adalah bukti bahwa sejarah memiliki cara sendiri untuk mengingat dan mengulang momentum,” ujarnya.

Kisah ini menjadi pengingat bahwa perjalanan bangsa Indonesia dibangun dari rangkaian peristiwa yang saling terhubung. Dari pelukan seorang proklamator, hingga lahirnya pemimpin baru, sejarah terus bergerak, mencatat, dan menghidupkan kembali makna di setiap zamannya.