Opini

BANTEN || Jejak-indonesia.id - Saya belum pernah menemukan seorang intelektual khususnya dari kalangan kampus yang memastikan dirinya untuk terus menerbitkan satu buku setiap tahun, kendati tidak harus dikaitkan dengan hari ulang tahun dirinya, yaitu Prof. Dr. Sri Edi Swasono.

Sesungguhnya, Mas Sri Edi Swasono -- demikian sapaan akrab kami kalangan aktivis kampus Universitas Islam Indonesia yang giat menerbitkan majalah kampus Muhibbah -- yang kemudian dibredel berganti nama menjadi Majalah Himmah, telah memposisikan beliau menjadi idola kami sekaligus menjadi tumpuan rujukan acuan dalam pengelola media pemberitaan untuk mahasiswa Indonesia tahun 1980-an.

Dalam usia yang masih relatif muda, Prof. Sri Edi Swasono namanya yang sudah berkibar-kibar di kalangan intelektual dan kampus di Indonesia, baru sekitar berusia 40 tahun, sesuai dengan pengakuan Prof. Dr. Sri Edi Swasono sendiri, yang menulis tanggal kelahirannya pada 16 September 1939. Namun lantaran ada kekeliruan teknis administrasi catatan tahun kelahiran beliau jadi tertulis 16 September 1940, seperti yang termuat dalam berbagai dokumen dan ijazah serta biografi resminya. Hingga pada tahun ini 2026 mestinya usia beliau 89 tahun. Namun sebagai intelektual yang taat tetap bijak menerakan usianya 86 tahun, disesuaikan dengan catatan resmi yang sah.

Bunga rampai "Asah, Asih, Asuh" adalah buku kumpulan tulisan Prof. Sri Edi Swasono entah yang keberapa sudah diterbitkan jumlahnya, karena memang karyanya cukup banyak. Dan "Asah, Asih, Asuh" adalah buku bunga rampai yang menandai 100 tahun Tamansiswa, 3 Juli 1922 - 2022, memuat berbagai kekhususan yang ditulis selama menjabat Ketua Umum Majelis Luhur Tamansiswa sekaligus Ketua Pembina Yayasan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, sehingga lebih khas untuk lingkungan Tamansiswa yang dominan tulisannya sudah dimuat dalam Harian Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta.

Buku bunga rampai yang sangat sarat dengan muatan nilai-nilai pendidikan dan lingkungan kampus serta nuansa budaya ini, tak hanya meyakinkan Mas Sri Edi Swasono sebagai guru besar, tapi juga penyandang gelar tertinggi dari lingkungan Tamansiswa, yaitu "Ki", sebagai julukan untuk mahaguru dari perguruan yang bercita-cita hendak mencerdaskan anak bangsa Indonesia.

Menurut Prof.
Sri Edi Swasono, UUD 2002 Tidak Patut Lagi Sebagai UUD 1945 (hal 40 : Asah, Asih, Asuh) yang diterbitkan Yayasan Hatta, tahun 2022 cukup komplit memuat berbagai masalah penting untuk mendapat perhatian bagi bangsa dan negara Indonesia yang menaruh perhatian pada masalah pendidikan. Mulai dari masalah Bhineka tunggal Ika (hal 1) hingga Kaidah Nasionalisme (46) atau Kaidah Hutang Luar Negeri (hal 49) sampai masalah Memberdayakan Petani Mengatasi Ketergantungan Pangan (hal 61) bahkan Model Pendidikan Nasional, Paradoks Indonesia dan Pembangunan Budaya Bangsa (hal 77) dikupas tuntas oleh Prof. Sri Edi Swasono dengan bahasa yang enak, sederhana untuk dibaca dan dicerna.

Yang tak kalah menarik uraian sang Profesor tentang "Mengampu Berita Dari Langit" yang terkesan memiliki getaran spiritual yang sakral, sangat mendalam (hal 106) dalam tampilan yang mengesankan sebagai prosa lirik yang bercerita tentang "Ki Ageng dan Nyi Ageng -- sebutan kehormatan untuk mereka yang dianggap tua dalam arti keilmuan dan pengetahuan serta pengalaman -- untuk gelar sebutan kehormatan bagi warga Tamansiswa.

Kesan dari lelenguh sang Profesor, "Begitu mudah Pendidikan Nasional kita menghancurkan ke-Indonesia-an. Sebab "Di Penghujung millenium lalu, kita tertipu, lengah wacana, tumpul nalar, terjerat hiruk pikuk global, lalu mencemooh nasionalisme dan patriotisme sendiri, menghancurkan Ibu Pertiwi dan Kedaulatan Negeri.

Karya puisi ini, kata Prof. Sri Edi Swasono, ditujukan untuk Menteri PPN/Ketua BAPPENAS yang dibacakan oleh Sudartomo Macaryus pada 3 Januari 2013 di ruang sidang Kampus UST (Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa).

Banten, 20 Mei 2026

Opini Redaksi

Toli dan Jalan Sunyi Seorang Jurnalis
Di balik riuhnya ruang konferensi pers,

gemerlap kamera, dan derasnya arus informasi digital, ada satu sisi yang jarang benar-benar dipahami publik: kesunyian seorang jurnalis ketika memilih tetap berdiri di jalur kebenaran.

Toli barangkali hanyalah satu nama di antara sekian banyak pewarta lapangan. Namun dari langkah-langkah kecilnya menyusuri gang desa, mendatangi kantor pemerintahan, hingga berdiri di tengah demonstrasi warga, tersimpan potret panjang tentang suka dan duka profesi yang sering dipandang sederhana, tetapi sesungguhnya penuh pertaruhan.

Menjadi jurnalis bukan sekadar menulis berita. Ia adalah pekerjaan batin. Ada malam-malam yang terpotong demi mengejar fakta, ada hujan yang diterobos demi satu konfirmasi, ada ancaman halus yang datang ketika tulisan mulai menyentuh kepentingan tertentu. Di saat banyak orang pulang dan beristirahat, seorang jurnalis justru sering memulai pekerjaannya.

Toli memahami itu. Ia tahu, setiap kalimat yang ditulis memiliki konsekuensi. Kadang dipuji karena dianggap mewakili suara rakyat, namun tak jarang dicibir karena dianggap terlalu tajam. Begitulah nasib pena yang memilih berpihak pada data dan kenyataan.

Dalam dunia jurnalistik, idealisme sering berjalan beriringan dengan keterbatasan. Tidak semua pewarta hidup dalam kemewahan. Banyak yang bekerja dengan fasilitas seadanya, menempuh perjalanan jauh dengan ongkos pribadi, bahkan harus mengorbankan waktu bersama keluarga demi memastikan publik mendapatkan informasi yang utuh.

Namun anehnya, di situlah letak kebanggaan profesi ini. Seorang jurnalis mungkin tidak selalu dikenal namanya, tetapi tulisannya bisa menggugah kesadaran banyak orang. Ia mungkin tak duduk di kursi kekuasaan, namun mampu mengingatkan mereka yang mulai lupa pada amanah. Dan meski terkadang harus berdiri sendirian menghadapi tekanan, seorang jurnalis tetap percaya bahwa kebenaran tidak boleh kehilangan suara.

Toli hanyalah simbol dari banyak pewarta daerah yang bekerja tanpa sorotan nasional. Mereka hadir di tengah masyarakat, mendengar keluhan warga kecil, mencatat kegelisahan publik, lalu merangkainya menjadi berita agar tidak ada persoalan yang dikubur dalam diam.

Profesi ini memang keras. Kadang melelahkan. Kadang membuat seseorang kehilangan banyak hal—waktu, kenyamanan, bahkan rasa aman. Tetapi seorang jurnalis sejati tahu, tugasnya bukan mencari tepuk tangan, melainkan menjaga agar fakta tidak dipatahkan oleh kepentingan.

Karena pada akhirnya, sejarah sering kali ditulis oleh mereka yang berani mencatat kenyataan, meski harus berjalan di jalan sunyi.
Dan Totong, dengan segala suka dukanya, masih memilih tetap menyalakan pena itu.

OPINI: Transparansi PBJT Pasuruan: Hak Rakyat, Bukan Sekadar Angka di Kertas

Oleh: Pengamat Kebijakan Publik & Masyarakat Sipil Pasuruan (Aliansi poros tengah)

Di balik meja kayu jati yang mengilap di ruang audiensi, dan di balik pagar besi dingin Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pasuruan, tersimpan satu pertanyaan yang sama-sama mendesak: Ke mana perginya uang rakyat?

Belakangan ini, sorotan publik kembali menyorot Bapenda Kabupaten Pasuruan. Dinamika ini memanas setelah Aliansi Poros Tengah, sebuah koalisi masyarakat sipil yang konsisten mengawal akuntabilitas fiskal, melontarkan tuntutan keras: Buka data rinci penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), khususnya dari sektor tenaga listrik.

Perjalanan tuntutan ini tidak instan. Ia bermula dari dialog-diolog tertutup yang sering kali berujung pada jawaban normatif birokrasi, hingga akhirnya memuncak menjadi aksi damai di depan kantor Bapenda. Pergeseran dari "audiensi di balik meja" menuju "aksi di balik pagar" bukan sekadar perubahan taktik demonstrasi, melainkan indikator kegagalan komunikasi antara pemegang amanah dan pemberi amanah.

PBJT: Lebih dari Sekadar Pos Pendapatan Bagi sebagian birokrat, PBJT mungkin hanya terlihat sebagai baris angka dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Namun, bagi warga Pasuruan, PBJT adalah keringat dan kerja keras. Setiap kali tagihan listrik dibayar, sebagian nominal tersebut adalah pajak yang secara hukum dialokasikan untuk kembali ke masyarakat—untuk jalan yang lebih mulus, lampu penerangan yang menyala, atau bantuan sosial bagi yang prasejahtera.

Masalahnya, transparansi yang ditawarkan selama ini bersifat agregat. Masyarakat hanya diberi tahu total pendapatan, tanpa bedah anatomi: berapa kontribusi riil dari sektor kelistrikan? Bagaimana mekanisme reconcile antara tagihan pelanggan dengan setoran ke kas daerah? Apakah ada kebocoran di tengah jalan?

Ketidaktersediaan data granular (rinci) ini menciptakan apa yang disebut Aliansi Poros Tengah sebagai "kotak hitam" fiskal. Dalam tata kelola pemerintahan modern, kotak hitam adalah musuh utama kepercayaan publik

Sikap tertutup Bapenda Kabupaten Pasuruan memicu spekulasi yang merugikan institusi itu sendiri. Publik bertanya: Apakah keterbukaan data dianggap sebagai ancaman? Ataukah sistem pencatatan internal masih terlalu rapuh untuk diuji oleh mata awam yang kritis?

Menyembunyikan data rinci bukanlah strategi perlindungan, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap prinsip clean government. Dalam demokrasi fiskal, warga negara memiliki hak konstitusional untuk mengetahui (right to know) bagaimana uang mereka dikelola. Ketika hak ini dibatasi, yang tumbuh bukanlah kepatuhan, melainkan kecurigaan.

Aliansi Poros Tengah tidak sedang mencari kesalahan untuk dijatuhkan, melainkan mencari kejelasan untuk diperbaiki. Tuntutan mereka adalah cermin bagi Bapenda: jika Anda bersih, mengapa takut transparan? Jika sistem Anda rapi, mengapa ragu membukanya?

Transparansi Adalah Harga Mati
Kabupaten Pasuruan berhak mendapatkan pemerintahan yang tidak hanya efisien, tetapi juga jujur. Aksi damai di depan Bapenda adalah alarm kewaspadaan. Ini adalah pesan jelas bahwa masyarakat sipil tidak lagi puas dengan narasi "semua baik-baik saja" di atas kertas.

Pemkab Pasuruan, melalui Bapenda, harus segera merespons dengan langkah konkret:

1. Publikasi Data Rinci: Membuka data penerimaan PBJT per sektor, per bulan, dan per sumber pemungut dalam format yang mudah diakses publik (open data).

2. Audit Partisipatif: Melibatkan elemen masyarakat sipil dalam pengawasan alur penerimaan pajak daerah.

3. Dialog Substantif: Menggantikan defensivitas birokrasi dengan keterbukaan intelektual dalam menjawab keraguan publik.

Jika Bapenda terus memilih diam dan tertutup, mereka bukan hanya kehilangan kredibilitas, tetapi juga memicu erosi kepercayaan sosial yang dampaknya jauh lebih mahal daripada sekadar kerugian fiskal.

Rakyat Pasuruan tidak butuh janji manis di atas podium. Mereka butuh bukti bahwa setiap rupiah pajak yang mereka bayar dihormati, dihitung dengan benar, dan dikembalikan untuk kemakmuran bersama.

Kunci transparansi kini ada di tangan Bapenda Kabupaten Pasuruan. Bukalah pintunya, sebelum kepercayaan rakyat terkunci selamanya oleh rasa kecewa.

Catatan: Opini ini disusun berdasarkan dinamika sosial terkini terkait tuntutan akuntabilitas publik di Kabupaten Pasuruan.

Jejak-indonesia.id || Fenomena bertambahnya jumlah buzzer sebagai pembuat gaduh dalam media sosial, dalam kesimpulan Atlantika Institut Nusantara menjadi obyek pengamatan tersendiri yang menarik. Pertama jumlahnya yang cukup fantastis diturunkan je lapangan untuk membuat kegaduhan dan kekisruhan, secara sengaja atau tidak sengaja membuat konsentrasi Pemerintah yang dipimpin Prabowo Subianto terganggu, atau bahkan hilang konsentrasi untuk melaksanakan programnya yang pro rakyat.

Memang teknis pelaksanaan sejumlah program peneruntah untuk memberdayakan rakyat, mengatasi kemiskinan dan memberantas kebodohan melalui Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis, Nasionakisasi Aset, hingga memberantas korupsi di negeri kita tampak terganggu, sehingga upaya pembenahan dan perbaikan agar teknis pelaksanaannya yang timpang hingga tak maksimal mencapai sasaran mengalami hambatan yang cukup signifikan.

Fenomena dari pertambahan jumlah buzzer yang bisa menyesatkan banyak pihak -- utamanya rakyat kebanyakan -- memang merupakan ancaman terhadap stabilitas dan upaya membangun rakyat agar bisa lebih sehat dan cerdas dalam pengertian lahir maupun bathin. Hingga pada akhirnya dapat mewujudkan kemajuan bangsa dan negara Indonesia dalam semua segi hehidupan menuju tata peradaban baru yang lebih baik dan lebih ideal bagi kehidupan manusia pada masa depan.

Munculnya sejumlah buzzer baru sejak dua pekan terakhir memang menunjukkan sejumlah orang mendapat pekerjaan baru -- meski negatif karena ingin menciptakan kegaduhan serta kekisruhan, agar perhatian rakyat menjadi lengah, atau setidaknya beralih dari masalah yang paling serius untuk dicermati agar dapat segera diperbaiki atau bahkan diatasi secara hukum, seperti banyaknya berbagai kasus dan masalah yang mengendap atau bahkan hilang dari peredaran untuk diselesaikan.

Tampaknya dari fenomena serupa inilah yang dimaksud "Operasi Kodok" yang punya tabiat melompat dari satu tempat ke tempat yang lain, lalu bersuara ngorok sekedar bunyi untuk mencari perhatian guna mengalihkan konsentrasi pengamatan banyak orang untuk dihadapi dan disikapi agar tidak sampai menimbulkan dampak terusan yang merugikan orang lain. Jadi "Operasi Kodok" yang kuat menunjukkan dalam sikap saling lapor kepada pihak Kepolisian ini pun terkesan wajar untuk dicurigai juga dilakukan oleh aparat penegak hukum sendiri guna mengatrol pencitraan dari instansinya yang ambruk karena ulah dari personil mereka sendiri yang kacau untuk menunaikan tugas dan fungsinya yang mulia untuk rakyat.

Maraknya pertambahan jumlah buzzer dalam media sosial, tidak sekedar menunjukkan bahwa media yang berbasis Internet ini telah menjadi pilihan ideal yang efektif dan efisien untuk membangun opini dan kepercayaan masyarakat yang disesatkan sehingga jadi terkena pada beban hidup yang semakin menghimpit dan lalai untuk mencermati masalah yang paling urgen untuk disikapi dan ikut memberi jalan keluar, atau setidaknya memberi kritik dan saran, seperti terhadap proses hukum yang mangkrak, baik pada tingkat penyidikan dan penyelidikan hingga proses hukum berikutnya yang terkesan dijadikan barang mainan.

"Operasi Kodok" yang ditengarai Sri Eko Sriyanto Galgendu berdasarkan "Telik Santi" sebagai bagian dari kemampuan dan kecerdasan spiritual kini sedang digulirkan oleh pihak-pihak tertentu untuk membentuk peta baru dalam perspektif geopolitik nasional yang diproyeksikan untuk tahun 2029. Karena "Operasi Kodok" akan menyasar berbagai pihak dalam upaya memperoleh tempat dan posisi strategis guna merebut opini publik yang cukup terbuka peluang melalui media sosial -- apa saja bentuk dan tampilannya -- untuk menggiring dan merebut suara publik yang akan ikut menentukan semua hasrat yang diinginkan dengan legitimasi publik yang dianggap sah.

Karena itu, sasaran "Operasi Kodok" bisa menjadikan korban bagi siapa saja yang lengah dan tidak waspada. Mulai dari serangan yang paling halus dan santin sampai model bar-barian yang terlepas dari etika, moral dan akhlak mulia yang harus tetap terjaga dan dijaga. Dalam kontek inilah kesadaran, kemapuan dan ketangguhan pertahanan spiritual menjadi semakin penting dan relevan untuk dimiliki dan terus dikembangkan oleh setiap warga bangsa yang tidak ingin menjadi tumbal dan mangsa dari sejarah yang tengah direkayasa untuk mendapatkan pembenaran.

Fenomena dari "Operasi Kodok" yang bisa bermain di dua alam sungguh memiliki bisa beracun yang sangat berbagaya. Kini "Operasi Kodok" dari produk yang tercanggih bisa terlihat dengan jelas tampilannya dalam media sosial berbasis internet yang dioperasikan oleh ratusan operator untuk melumpuhkan akal sehat yang tidak dibentengi oleh spiritual yang tangguh dan teruji.

Penjaringan, 17 April 2026

Jejak-indonesia.id || Jika kita bisa luput dari rayuan dan dekapan, maka yang harus dihadapi adalah sergapan berikutnya akan disingkurkan, bahkan bisa juga dimusnahkan dengan cara teknik busuk memecah-belah antara sesama kita dengan bebagai model dan teknik yang dimulai dengan mengadu-domba. Karena suasana kegaduhan di negeri kita seperti munculnya berbagai persoalan yang banyak membingungkan. Karena itu, masalah program pemerintah selalu dikesankan salah, kisruh, mulai dari masalah MBG (Makan Bergizi Gratis) seperti menjadi bagian dari "Operasi Kodok" yang diungkapkan Sri Eko Sriyanto Galgendu bisa akan melabrak ke semua arah, sehingga siapa saja dapat menjadi sasaran, tak perli sebagai sasaran, tapi sekedar bisa menjadi sumber kegaduhan, seperti penyiraman air keras terhadap Andri Yunus sebagai bagian dari indikator "Operasi Kodok" yang terstruktur, sistematis dan massif sedang dimainkan oleh sutradara dan aktor serta aktris yang bekelimpahan duit hasil jarahan untuk menguasai konstelasi politik dan kekuasaan di negeri kita.

Oleh karena itu sikap sadar dan maeas diri untuk tidak dipecah dan dijadikan obyek adu-domba yang menjadi modus dari sasaran "Operasi Kodok" yang sedang mentas di panggung nasional negeri kita ini, daoat dipastikan akan mengusung agenda berikutnya, untul memulai agenda berikutnya, guna memperoleh posisi yang lebih strategis untuk memenangkan pertatungan politik pada tahun 2029 yang sudah tampak dimulai dengan berbagai cara pencitraan, bahkan serangan grilya terhadap partai politik yang dianggap menjadi pesaing sekaligus direbut anggota sejaligus massa pendukungnya.

Maka itu dapat dipastikan cuaca serta suhu politik di tanah air kita akan cenderung memanas, sebab pertarungan untuk memperoleh posisi yang strategis pada tahun 2029 akan semakin marak, ketika uang dari bunker dalam nilai yang besar mulai ditebarkan, seperti air yang menyegarkan saat suhu bumi memanas dalam kondisi ekonomi rakyat yang semakin terhinpit dan tertindas.

Artinya dari suasana dan situasi ekonomi yang kalap, maka tingkat kewaspadaan dan sikap kritis rakyat perlu ditingkatkan agar tidak terperangkap seperti kodok yang menjadi mangsa ular berbisa berkepala ganda. Kendati kodrat serta iradat dari yang berasal dari cebong itu hidup di dua alam yang sangat kontras.

Pada hakikatnya "Operasi Kodok" akan menciptakan banyaknya korban menjadi tumbal. Sebab hanys dengan begitu persepsi filosofisnya pergantian secara alami dapat memperoleh kesan semacam perubahan alami yang dikehendaki oleh alam. Seakan-akan semacam sunnatullah yang turun dari langit seperti hujan yang sesungguhnya hasil buatan -- rekayasa manusia -- yang telah menghalalkan segala cara.

Setidaknya, sejak dua pekan terakhir Mei 2026, serangan dan teror terhadap media sosial berbasis intermet semakin gencar dan galak, sampai siasat terakhir dengan cara mengganti sejumlah nomor kontak terpaksa dilakukan. Meskipun insinuasi dan teror terus terjadi, hingga tawaran yang menggiurkan semakin agresif dijajakan. Jadi pilihan sikap kita pun perlu dipertangguh supaya dapat lebih kuat dan tak goyah oleh iming-iming yang menggiurkan.

Serpong, 18 Mei 2026