Tahun: 2026

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id - Pada kunjungan kerjanya ke Banyuwangi Sabtu (28/2/2026) Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa juga berkesempatan meresmikan sejumlah sarana dan prasarana baru di SMAN 2 Taruna Bhayangkara (Smadatara) Banyuwangi. Peresmian tersebut bagian dari program rehabilitasi dan revitalisasi di 28 sekolah baik SMA, SMK dan SLB Negeri dan Swasta di Banyuwangi oleh Pemprov Jatim.

Hadir dalam acara tersebut, Kapolda Jatim, Irjen Pol. Nanang Avianto, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Dr. Rofiq Ripto Himawan, hingga Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) se Banyuwangi.

Fasilitas tambahan yang diresmikan di Smadatara meliputi tempat ibadah Umat Hindu, Gereja, griya belajar, area gym, barbershop, serta berbagai sarana penunjang lain.

"Fasilitas ini diharapkan mampu memperkuat proses pembelajaran secara holistik yang tidak hanya berfokus pada aspek akademik tetapi juga spiritual, fisik dan ketrampilan hidup," kata Gubernur Khofifah

Khofifah mengatakan Smadatara memiliki peran strategis sebagai pusat pembentukan kepribadian dan pendidikan karakter.

“Smadatara adalah tempat menyiapkan penerus bangsa, generasi emas yang akan menjadi corong bangsa di masa depan,” ujarnya.

Bupati Ipuk Fiestiandani menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemprov Jawa Timur terhadap dunia pendidikan di Banyuwangi. Ia menilai tambahan sarana dan prasarana ini akan memperkuat komitmen sekolah dalam mencetak lulusan yang unggul dan berkarakter.

“Fasilitas baru ini menjadi bagian dari upaya untuk memberikan lingkungan belajar yang lebih baik, sehingga para taruna pelajar dapat berkembang secara optimal,” ungkapnya.

Ditambahkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Aries Agung Paewai mengatakan peresmian fasilitas di SMA 2 Nusantara tersebut merupakan bagian dari program Rehabilitasi dan Revitalisasi SMA SMK dan SLB Negeri/swasta se wilayah Banyuwangi dan Situbondo. Di Banyuwangi sendiriterdapat 11 SMA, 9 SMK dan 8 SLB yang di revitalisasi dan direhabilitasi.

“Totalnya ada 28 lembaga sekolah di Banyuwangi yang direhabilitasi dan direvitalisasi senilai Rp. 30 milyar," terangnya. (*)

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id - Mendukung program swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah pusat, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani terus mendorong anak muda untuk terjuan di dunia pertanian.

“Salah satu program prioritas pemerintah adalah swasembada pangan. Karena itu keterlibatan anak muda sangat penting utamanya dalam penerapan teknologi pertanian (smart farming),”kata Ipuk saat berdialog bersama para petani gapoktan Surangganti dan petani milenial di Desa Gladag, Rogojampi, Minggu (1/3/2026).

Gapoktan Surangganti memiliki usaha pelayanan jasa alsintan (Upja) Tani Makmur di Desa Gladag, Kecamatan Rogojampi. Upja ini menawarkan layanan jasa alsintan untuk mendukung kegiatan budidaya, mulai dari hulu hingga hilir dengan memberdayakan anak-anak muda sebagai operatornya.

Seperti traktor untuk pengolahan tanah, grain seeder untuk persemaian, transplanter untuk penanaman benih, drone sprayer untuk menyemprotkan berbagai jenis pupuk cair, serta combine harvester untuk memanen.

"Kami ingin mendorong pemuda tidak hanya menjadi tenaga kerja, tetapi agen perubahan yang membawa ide-ide baru, teknologi, dan praktik pertanian modern ke lapangan,” kata Ipuk.

Manajer Upja Tani Makmur, Heru, menjelaskan bahwa penerapan sistem budidaya modern memberikan banyak keuntungan bagi petani. Baik dari sisi produktivitas, biaya, dan waktu.

Dari sisi biaya, proses budidaya menggunakan alsintan menjadi lebih efisien.

“Untuk 1 hektare lahan, menanam padi secara manual butuh 12 orang per hari. Dengan transplanter, cukup 4 orang per hari sehingga lebih hemat ongkos pekerja,” kata Heru.

“Dari sisi waktu, petani juga diuntungkan. Semakin cepat proses tanam, luasan tanam yang dihasilkan juga semakin besar. Tentu akan berimbas pada peningkatan produksi petani,” imbuhnya. (*)

JABAR || Jejak-indonesia.id – Dalam upaya mendekatkan pelayanan kepolisian kepada masyarakat, khususnya generasi muda, Polres Metro Jakarta Barat menyebarkan informasi call center kepolisian di delapan Polsek jajaran melalui kegiatan Police Goes To School yang digelar di sejumlah sekolah di wilayah Jakarta Barat.

Melalui kegiatan tersebut, para siswa-siswi diperkenalkan dengan layanan pengaduan cepat kepolisian yang dapat diakses dengan mudah melalui barcode yang tertera pada stiker call center.

Dengan memindai barcode tersebut, masyarakat maupun pelajar dapat langsung terhubung ke nomor layanan WhatsApp masing-masing Polsek maupun Polres Metro Jakarta Barat.

Adapun nomor pelayanan masyarakat online yang dapat dihubungi antara lain:

Polres Metro Jakarta Barat: 0812-6506-5064
Polsek Tamansari: 0813-1888-8202
Polsek Tambora: 0817-1717-8687
Polsek Grogol Petamburan: 0813-8347-6646 / 0853-8515-8552
Polsek Kembangan: 0822-6000-5584
Polsek Kebon Jeruk: 0813-8018-860
Polsek Kalideres: 0811-1588-662
Polsek Palmerah: 0811-1588-665
Polsek Cengkareng: 0821-1432-9177

Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Twedi Aditya Bennyahdi, menjelaskan bahwa selain layanan darurat 110, masyarakat kini dapat lebih mudah menghubungi kepolisian melalui call center WhatsApp sesuai wilayah masing-masing.

“Melalui kegiatan Police Goes To School ini, kami ingin memastikan para pelajar dan masyarakat mengetahui bahwa akses pelayanan kepolisian sangat mudah. Selain 110, masyarakat juga bisa langsung menghubungi call center WhatsApp yang sudah kami siapkan di Polres maupun Polsek jajaran,” ujar Kombes Pol Twedi.

Ia menambahkan, langkah ini merupakan bagian dari transformasi pelayanan publik Polri yang lebih responsif, transparan, dan mudah dijangkau.

Dengan adanya layanan berbasis barcode tersebut, diharapkan masyarakat tidak ragu untuk segera melapor apabila membutuhkan bantuan kepolisian.

Kegiatan ini sekaligus menjadi bentuk komitmen Polres Metro Jakarta Barat dalam membangun kedekatan dengan pelajar serta menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif di wilayah Jakarta Barat.

( *Humas Polres Metro Jakarta Barat* )

SINGKAWANG || Jejak-indonesia.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, banyaknya masyarakat yang memiliki rumah layak huni menjadi salah satu ukuran keberhasilan kepala daerah dalam memimpin wilayahnya. Karena itu, ia menekankan pentingnya kepala daerah mendukung Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikannya pada acara Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, Sosialisasi Rumah Subsidi, PT Permodalan Nasional Madani dan PT Sarana Multigriya Finansial Melawan Rentenir di Kantor Wali Kota Singkawang, Kalimantan Barat (Kalbar), Selasa (3/3/2026).

Menurut Mendagri, kepemimpinan kepala daerah tidak hanya diukur dari aspek administratif, tetapi kemampuan mengangkat derajat masyarakat. Indikatornya antara lain penurunan angka kemiskinan dan stunting, peningkatan indeks pembangunan manusia, serta bertambahnya jumlah warga yang memiliki rumah atau menempati hunian layak.

“Kalau kepala daerahnya nggak bisa membuat rakyatnya punya rumah, makin banyak yang nggak punya rumah, gagal kepala daerah itu,” tegasnya.

Ia menjelaskan, persoalan perumahan masih menjadi tantangan besar secara nasional. Masih terdapat puluhan juta masyarakat yang belum memiliki rumah atau tinggal di hunian tidak layak. Karena itu, pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap sektor ini melalui berbagai kebijakan dan terobosan pembiayaan.

Upaya tersebut, lanjutnya, tidak hanya menyasar pembangunan rumah baru, tetapi juga perbaikan rumah tidak layak huni. Pemerintah memanfaatkan berbagai skema pembiayaan, termasuk dukungan perbankan dan sinergi lintas sektor guna mempercepat realisasi program.

Mendagri menilai, pembangunan perumahan memiliki efek berganda yang luas terhadap perekonomian. Hal itu seperti perbankan, industri bahan bangunan, transportasi, hingga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang akan ikut terdorong pertumbuhannya.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengapresiasi pemerintah daerah (Pemda) yang telah menerbitkan kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kebijakan tersebut dinilai mampu menekan biaya pembangunan sehingga harga rumah menjadi lebih terjangkau.

Mendagri turut mendorong Pemda di Kalbar untuk terus meningkatkan realisasi kebijakan tersebut. Ia mengingatkan bahwa regulasi yang sudah diterbitkan perlu diikuti dengan implementasi nyata agar benar-benar berdampak bagi masyarakat.

Selain itu, Mendagri juga menekankan pentingnya dukungan Pemda terhadap program gentengisasi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menyoroti pentingnya kualitas dan estetika hunian, khususnya di Singkawang sebagai kota wisata. Dirinya mencermati dominasi penggunaan atap seng di wilayah tersebut dan mendorong dukungan terhadap penggunaan genteng.

"Jadi tolong buat program juga yang non-seng lah. Seng tuh oke, murah, tapi enggak asri," ujarnya.

Menurutnya, penggunaan genteng atau material atap yang lebih estetis dapat memperkuat daya tarik kota sekaligus membuka peluang pengembangan industri lokal. Ia mendorong Pemda tidak hanya fokus pada pembangunan unit rumah, tetapi juga memperhatikan kualitas visual kawasan permukiman, terutama di daerah yang mengandalkan sektor pariwisata.

Turut hadir dalam kesempatan itu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie, serta pejabat terkait lainnya.

Puspen Kemendagri