Sorry, we're closed Opens Rabu at 9:00 am

Bulan: Februari 2026

Tim Asistensi Polri Tinjau dan Perkuat Pembangunan Jembatan Bailey di Sawang Pasca Banjir Bandang

ACEH UTARA || Jejak-indonesia.id – Polri terus menunjukkan komitmennya dalam percepatan pemulihan infrastruktur pasca banjir bandang di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Rabu (11/2/2026), Tim Asistensi Pembangunan Jembatan Bailey melakukan peninjauan dan penguatan pelaksanaan pembangunan jembatan darurat yang dibangun oleh Brimob Polri di wilayah tersebut.

Tim Asistensi dipimpin oleh Irjen Pol. Almas Widodo Kolopaking selaku Teknisi KBRN Utama Tk. I Korbrimob Polri, didampingi Dansat Brimob Polda Aceh Kombes Pol. Zuhdi Batubara, Teknisi Jibom Madya Tk. III Korbrimob Polri Kombes Pol. Mada Ramadita, Kapolres Lhokseumawe AKBP Dr. Ahzan, S.I.K., S.H., M.H., Wakil Bupati Aceh Utara Tarmizi, S.I.Kom, serta sejumlah pejabat utama Polres Lhokseumawe dan unsur terkait lainnya.

Asistensi dilakukan di dua lokasi pembangunan Jembatan Bailey, yakni di Desa Lhok Cut dan Desa Riseh Tunong, Kecamatan Sawang. Kedua jembatan tersebut sebelumnya putus total akibat diterjang banjir bandang pada 26 November 2025 lalu.

Irjen Pol. Almas Widodo Kolopaking menyampaikan bahwa kegiatan asistensi ini bertujuan untuk memastikan proses pembangunan Jembatan Bailey oleh Brimob Polri berjalan sesuai standar teknis, tepat waktu, dan mampu segera difungsikan untuk kepentingan masyarakat.

“Kehadiran kami untuk memberikan dukungan teknis, memastikan kesiapan personel, serta menjamin seluruh tahapan pembangunan dan pengamanan berjalan optimal, sehingga jembatan ini dapat segera dimanfaatkan oleh warga,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa percepatan pembangunan ini merupakan bagian dari tindak lanjut instruksi Presiden Republik Indonesia dalam rangka pemulihan infrastruktur di wilayah terdampak bencana.

Kapolres Lhokseumawe AKBP Dr. Ahzan menjelaskan, Jembatan Lhok Cut menghubungkan empat desa yakni Lhok Cut, Blang Cut, Gunci, dan Kubu. Sementara Jembatan Riseh Tunong menghubungkan desa tersebut dengan Dusun Cot Calang. Putusnya dua akses vital tersebut sempat menghambat aktivitas ekonomi, pendidikan, dan mobilitas warga.

“Sebagai langkah awal, kami bersama Brimob Polri telah membangun jembatan kayu sementara untuk membantu mobilitas masyarakat. Kini pembangunan Jembatan Bailey menjadi solusi yang lebih kuat dan representatif,” jelas Kapolres.

Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Utara Tarmizi, S.I.Kom, menyampaikan apresiasi atas peran aktif Polri dalam membantu percepatan pemulihan infrastruktur di Sawang.

“Pembangunan Jembatan Bailey ini sangat dibutuhkan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mendukung penuh dan mengapresiasi sinergi Polri dalam membantu warga pasca bencana,” katanya.

Dengan adanya asistensi ini, diharapkan pembangunan Jembatan Bailey di Kecamatan Sawang dapat segera rampung dan mengembalikan konektivitas antar desa, sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan normal.

Polri Gelar Gotong Royong Pemulihan Pasca Banjir di Gampong Glee Dagang, Sawang

ACEH UTARA || Jejak-indonesia.id – Kepedulian Polri terhadap masyarakat terdampak bencana kembali diwujudkan melalui kegiatan gotong royong (korve) pemulihan pasca banjir di Jalan Lorong Dusun Teungoh, Gampong Glee Dagang, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, Rabu (11/2/2026).

Sebanyak 25 personel Polres Lhokseumawe dan 30 personel BKO Brimob Kalimantan Timur diterjunkan langsung ke lokasi. Dipimpin oleh Kasat Samapta Polres Lhokseumawe, personel Polri bersama warga setempat bahu-membahu membersihkan material sisa banjir seperti lumpur, sampah, dan endapan yang menutupi badan jalan serta lingkungan permukiman.

Kapolres Lhokseumawe AKBP Dr. Ahzan, S.I.K., S.H., M.H., melalui Kabag Ops Polres Lhokseumawe Kompol M. Abdhi Hendriyatna., S.I.K., M.H menyampaikan bahwa kegiatan gotong royong ini merupakan bentuk nyata kehadiran Polri dalam membantu masyarakat bangkit dari dampak bencana.

“Polri tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga turut mengambil peran aktif dalam percepatan pemulihan pasca bencana. Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan lingkungan warga kembali bersih, aman, dan dapat digunakan untuk beraktivitas seperti biasa,” ujar Kabag Ops.

Kegiatan gotong royong difokuskan pada pemulihan akses jalan agar mobilitas masyarakat kembali lancar.
Selain pembersihan, turut dilakukan pendataan kebutuhan sarana pendukung seperti pembatas jalan dan pengecatan marka menggunakan cat warna putih guna meningkatkan keselamatan pengguna jalan.

Semangat kebersamaan dan sinergi antara Polri dan masyarakat terlihat kuat dalam kegiatan tersebut. Diharapkan, melalui gotong royong ini tercipta situasi yang harmonis serta percepatan pemulihan lingkungan di Gampong Glee Dagang, sehingga kehidupan warga dapat kembali berjalan normal.

Komisi X DPR RI Dorong Penguatan Pelestarian Cagar Budaya

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id - Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Banyuwangi selama dua hari, Rabu-Kamis (11-12/2/2026). Rombongan legislatif ini melakukan pengawasan kebijakan pemerintah dalam pelestarian cagar budaya.

Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi X MY Esti Wijayati dan diikuti sejumlah anggota DPR RI. Mulai Denny Cagur, Karmila Sari, Adde Rosi Khoerunnisa.

Komisi X DPR Ri juga membawa mitra kerjanya dari Kementerian Kebudayaan yang diwakili Subdirektorat Registrasi, Pengamanan, dan Penyelamatan, Direktorat Warisan Budaya, Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan, Tradisi.

Komisi X DPR RI mengawali dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestaindani, Dewan Kesenian Blambangan, Tim Ahli Cagar Budaya, Komunitas Seni, akademisi, para budayawan hingga sejarawan Banyuwangi di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Rabu (11/2/2026).

"Banyuwangi potensi budayanya luar biasa. Makanya kita kesini untuk fokus ke penguatan cagar budayanya. Kita ingin lihat sejauh mana sudah dilakukan intervensi dari pemerintah maupun yang belum tersentuh," kata MY Esti Wijayati.

Namun ia bersyukur karena Pemkab Banyuwangi telah memasukkan aspek perlindungan cagar budaya dalam kebijakan penataan ruang. Sehingga tidak terjadi peralihan fungsi lahan yang berpotensi mengancam keberadaan situs bersejarah.

Karena berdasarkan data Kementerian Kebudayaan, dari sekitar 400 ribu lebih titik peninggalan yang ada di Indonesia, baru sekitar 5 persen yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya.

Biasanya, kata Esti, permasalahan ada pada regulasi dan pendanaan cagar budaya. Regulasi sektoral lain seperti Undang-Undang Penataan Ruang, Undang-Undang Pemda, Undang-Undang Lingkungan Hidup, dan berbagai peraturan menteri, sering kali terjadi muatan yang saling tumpang tindih atau bahkan kontradiktif dalam hal pengaturan ruang.

"Maka hasil kunjungan ke Banyuwangi ini tentu akan menjadi bahan rujukan dalam pengambilan keputusan mengenai pelestarian cagar budaya," katanya.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan, Banyuwangi memiliki banyak situs dan bangunan sejarah. Di antaranya Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Pasar Banyuwangi, Asrama Inggrisan, penginapan Kiai Saleh, Museum Blambangan, Kantor Pos, ada pula salah satu sekolah yang menjadi cagar budaya seperti SMK PGRI 2 Giri Banyuwangi.

Banyuwangi juga memiliki kawasan-kawasan tradisi dan struktur bangunan atau budaya yang terhubung dengan narasi panjang kerajaan Blambangan, kerajaan Macan Putih. Lalu juga ada migrasi, ada peninggalan kolonialisme hingga perjuangan kemerdekaan.

"Sehingga saya rasa di Banyuwangi lengkap, dimana tidak hanya bicara masa lampau tetapi masa-masa perjuangan ini juga ada di Banyuwangi. Peninggalan-peninggalan bersejarah ini terus kita jaga dan kita rawat bersama-sama," tutur Ipuk.

Bahkan, Pemkab Banyuwangi telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang arsitektur Osing. Aturan tersebut mewajibkan bangunan pemerintah, fasilitas publik termasuk hotel dan homestay memasukkan unsur arsitektur yang menjadi entitas Banyuwangi dalam desainnya.

"Kami terus berkomitmen untuk menjaga dan melestarikan cagar budaya yang ada di Banyuwanhi. Dan ini juga butuh dukungan dari pusat. Terima kasih atas dukungannya," kata Ipuk.

Selain itu, Ipuk menyampaikan bahwa Geopark Ijen telah menjadi bagian UNESCO Global Geopark melalui Geopark Ijen sejak 2023. Tahun ini, Geopark Ijen dijadwalkan menjalani proses revalidasi.

"InsyaAllah nanti di bulan April akan ada revalidasi dan kami sedang mempersiapkan itu. Kami berharap dukungan dari Komisi X DPR RI terkait dengan proses revalidasi yang kami jalankan. Semoga Ijen Geopark kembali ditetapkan menjadi bagian dari UNESCO Global Geopark," harap Ipuk. (*)

Kapolda Gorontalo Hadiri Rapim Polri 2026: Komitmen Kawal Rencana Kerja Pemerintah dan Program Strategis Nasional

JAKARTA || Jejak-indonesia.id – Kapolda Gorontalo, Irjen Pol. Drs. Widodo, S.H., M.H., menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) Polri Tahun 2026 yang digelar di The Krakatau Grand Ballroom, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Rabu (11/2/2026). Acara yang berlangsung selama dua hari ini menjadi ajang konsolidasi besar Korps Bhayangkara dalam mendukung arah kebijakan nasional.

Rapim Polri 2026 dibuka secara resmi oleh Kapolri Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo M.Si., pada Selasa (10/2), didampingi Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo dan Astamaops Kapolri Komjen Pol. Mohammad Fadil Imran. Mengusung tema “Polri Presisi Siap Mengamankan, Mendukung, dan Menyukseskan Rencana Kerja Pemerintah 2026”, agenda ini diikuti oleh 272 peserta yang terdiri dari Pejabat Utama Mabes Polri, para Kapolda se-Indonesia, serta perwakilan Kompolnas.

Kapolri menjelaskan bahwa Rapim tahun ini merupakan langkah konkret untuk menindaklanjuti 18 direktif strategis Presiden Prabowo Subianto. Jenderal Listyo Sigit menegaskan bahwa Polri berkomitmen penuh mengawal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 agar berjalan optimal dan tepat sasaran.

“Hari ini kami menindaklanjuti direktif Bapak Presiden, khususnya terkait rencana kerja pemerintah yang akan terus kami dorong agar dapat berjalan dengan sukses,” tegas Kapolri.

Dalam upaya mendukung stabilitas dan pertumbuhan nasional, Polri menetapkan beberapa fokus pengamanan dan pendampingan prioritas, antara lain:

* Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).

* Kedaulatan Pangan dan Energi: Penguatan ketahanan pangan melalui program jagung serta inisiatif hilirisasi sampah menjadi energi.

* Stabilitas Ekonomi: Pencegahan kebocoran anggaran negara, pengawasan pasar modal dari praktik spekulatif, serta memastikan kestabilan harga bahan pokok melalui Satgas Pangan.

Guna memperluas perspektif dan memperkuat koordinasi lintas sektoral, Rapim ini juga menghadirkan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih sebagai narasumber. Kapolri menekankan pentingnya kolaborasi antara personel Polri dengan kementerian terkait di tingkat pusat maupun daerah.

“Masukan dari para menteri menjadi bekal bagi seluruh jajaran agar dapat berkolaborasi mendukung kebijakan Presiden secara terarah. Kami berharap Polri semakin solid dalam menjaga stabilitas keamanan dan menciptakan iklim kondusif bagi pertumbuhan ekonomi demi kepentingan masyarakat luas,” pungkas Jenderal Pol. Listyo Sigit.

Dinas PU CKPP Banyuwangi Fast Respon Keluhan Warga Kertosari, Jalan Ikan Hiu Langsung Diperbaiki

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id – Respons cepat ditunjukkan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman (PU CKPP) Kabupaten Banyuwangi dalam menindaklanjuti laporan masyarakat terkait kondisi jalan berlubang yang cukup parah di Jalan Ikan Hiu, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Banyuwangi. Laporan tersebut mencuat pada Rabu (11/02/2026), setelah warga mengeluhkan banyaknya titik lubang yang dinilai membahayakan pengguna jalan.

Jalan Ikan Hiu diketahui merupakan salah satu akses penting di wilayah Kertosari yang kerap dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat setiap harinya. Kondisi jalan yang berlubang cukup dalam di beberapa titik membuat pengendara harus ekstra hati-hati saat melintas, terlebih saat jam sibuk dan pada malam hari.

Menanggapi laporan tersebut, Kepala Dinas PU CKPP Kabupaten Banyuwangi, H. Cahyanto Hendri Wahyudi, S.E., langsung memberikan instruksi kepada jajarannya untuk segera turun ke lapangan. Tanpa menunggu waktu lama, sekitar pukul 17.00 WIB, satuan unit Dinas PU CKPP sudah berada di lokasi untuk melakukan perbaikan.

"Kami bergerak cepat begitu menerima laporan dari masyarakat. Jalan berlubang seperti ini memang harus segera ditangani karena berpotensi menyebabkan kecelakaan,” ujar H. Cahyanto Hendri Wahyudi saat dikonfirmasi.

Petugas dari Dinas PU CKPP terlihat melakukan penambalan pada sejumlah titik jalan yang berlubang dengan material yang telah disiapkan. Proses perbaikan dilakukan secara bertahap agar tidak terlalu mengganggu arus lalu lintas. Meski dilakukan menjelang sore hingga petang hari, pekerjaan tetap dilaksanakan dengan maksimal demi memastikan kualitas perbaikan.

Warga setempat menyampaikan apresiasi atas respons cepat yang diberikan pemerintah daerah. Salah satu warga Kertosari Abdul Ghani mengaku sebelumnya cukup khawatir dengan kondisi jalan tersebut, terutama saat musim hujan karena lubang sering tertutup genangan air sehingga tidak terlihat oleh pengendara.

"Alhamdulillah langsung diperbaiki. Tadi siang masih banyak lubang, sore sudah ada petugas datang. Ini sangat membantu dan membuat kami merasa diperhatikan,” ungkap seorang warga.

Menurut Dinas PU CKPP, perbaikan tersebut merupakan langkah penanganan cepat (quick response) guna mengantisipasi risiko kecelakaan. Ke depan, pihaknya juga akan terus melakukan pemantauan rutin terhadap kondisi jalan, khususnya di kawasan padat aktivitas seperti wilayah perkotaan Banyuwangi.

H. Cahyanto Hendri Wahyudi menegaskan bahwa pihaknya membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk melaporkan kerusakan infrastruktur, baik jalan, drainase, maupun fasilitas umum lainnya. Laporan masyarakat dinilai sangat membantu dalam mempercepat penanganan di lapangan.

"Kami berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik dan Respon Cepat (Fast Respon). Sinergi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting agar infrastruktur di Banyuwangi tetap terjaga dengan baik,” tegasnya.

Dengan adanya perbaikan tersebut, diharapkan arus lalu lintas di Jalan Ikan Hiu Kertosari kembali lancar dan aman, serta dapat menunjang aktivitas warga tanpa rasa khawatir terhadap potensi bahaya akibat jalan rusak. (Marta)

error: Content is protected !!